Info Pemerintah - Wakil Ketua dewan perwakilan rakyat Fahri Hamzah mendesak pemerintah juga memberi perhatian kepada honorer K2, tidak hanya pada PNS.
Fahri menyampaikan hal tersebut menanggapi rencana pemerintah menaikkan honor PNS (pegawai negeri sipil) rata-rata sebesar lima persen mulai 1 Januari 2019. Kenaikan honor itu akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).
Fahri Hamzah mengatakan, hal ini merupakan rutinitas pemerintah menjelang pemilu. "Kalau itu sih biasanya rutin mau pemilu, memang pemerintah ingin menghibur," ungkap Fahri di gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/11).
Kendati demikian, Fahri juga meminta pemerintah semoga memperhatikan nasib ratusan ribu tenaga honorer K2 atau katagori dua. Politikus asal Nusa Tenggara Bart (NTB) itu menegaskan bahwa honorer K2 juga sudah berjasa bagi bangsa dan negara ini.
"Tapi, aku mohon perhatikanlah K2 ya, perhatikanlah pegawai-pegawi pemagangan yang sudah berjasa bagi negara," katanya.
Bahkan, Fahri gres saja menerima laporan ibarat kejadian di salah satu provinsi bahwa saat PNS tidak ada, para honorer K2 yang lalu menjadi pekerja sukarelawan yang bekerja bagi negara.
"Sekarang mereka sudah bekerja di situ, digaji dengan honor yg sangat rendah Rp 300 ribu-Rp 500 ribu," ujarnya.
Menurut Fahri, honor itu terang jauh di bawah upah minimum regional (UMR). Masalah lainnya, kata dia, problem umur para honorer yang sudah melampaui batas yang diatur perundangan sehingga menutup peluang mereka diterima menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Padahal, kata Fahri, para honorer juga sudah menawarkan pengorbanan mereka untuk bangsa dan negara. "Kan ini zalim, sudah menggunakan pekerjaan orang begitu lama, begitu mereka mau mendaftar sudah lewat balasannya mereka ditolak," jelasnya.
Jadi, ujar Fahri, sebaiknya problem honorer K2 ini yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh pemerintah. Selain itu, ujar Fahri, selesaikan juga penanganan korban musibah ibarat di NTB, maupun Sulawesi Tengah (Sulteng) dan lainnya.
"Selesaikan dulu rumah penduduk yang terkena tragedi ratusan ribu rumah di Sulawesi, ratusan ribu rumah di Pulau Lombok dan Sumbawa. Itu dong duluan, jangan kita lagi prihatin begini, kan menghibur PNS-PNS sebagai bunyi baru," pungkas Fahri.
Sumber : www.jpnn.com
Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah, Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.