Info PemerintahSinkronisasi data guru di Indonesia hingga tamat tahun 2018 belum jelas. Masih banyak ketidaksamaan data di setiap daerah, bahkan di dalam dua kementerian, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Berkaca pada fakta tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan Desember 2018, data kebutuhan guru secara nasional selesai.
Sebelumnya, menurut seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di KempanRB, yang juga berfungsi sebagai penyelenggara, membuka deretan untuk guru sebanyak 112.000 orang. Jumlah guru tersebut dipercaya untuk mengisi kekurangan guru. Namun, rekrutmen yang dilakukan KempanRB tidak sejalan dengan Kemdikbud selaku pengguna.
Melihat tidak samanya data di dua kementerian, Muhadjir Effendy menyampaikan kiprah Kemdikbud hanya memutuskan kuota atas proposal daerah. Kemdikbud tidak mempunyai wewenang untuk memilih kuota. Namun disayangkan menurut hasil evaluasi, proposal guru yang disampaikan oleh pemerintah kawasan (Pemda) selama ini sebagai besar tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Usulan kawasan (pemda--red) telah dievaluasi Kemdikbud, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, sebab kawasan sendiri tidak semuanya punya data akurat. Maka kini kita ajak duduk bersama biar mendata kebutuhan guru sehingga akurat dan sanggup dipakai untuk data nasional,” kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis(16/11).
Muhadjir juga menyebutkan, hambatan tidak akuratnya data juga sebab pemerintah sudah usang tidak memperbaharui data pokok pendidikan (Dapodik). Diharapkan melalui rakor nasional yang akan berlangsung di empat regional ini akan memperbaharui dapodik, terutama di sektor guru biar segera mempunyai data guru nasional, mengingat duduk masalah pendidikan paling vital berada di guru.
Selanjutnya, Muhadjir menargetkan, Indonesia mempunyai data guru nasional paling lambat Desember 2018 ini, sehingga data tersebut dipastikan dipakai untuk merekrut atau pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kita berharap Desember ini sudah mempunyai data kebutuhan guru dan jumlah guru honorer yang akurat,” ujarnya.
Ada pun pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi (rakor) penyusunan data guru nasional antara lain KempanRB, Badan Kepegawaian Negara(BKN), Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Keuangan(Kemkeu), Kemenko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
2.500 Zonasi Guru
Mendatang, Muhadjir menuturkan, pemerintah akan menuntaskan duduk masalah pendidikan dengan satu denah yaitu zonasi. Dalam hal ini, rekrutman, penerimaan peserta didik gres (PPDB), hingga pembinaan dan pembinaan dilakukan menurut zonasi.
"Semua duduk masalah pendidikan akan didekati dengan zonasi. Termasuk duduk masalah guru, kita ingin memastikan bahwa guru yang berada di dapodik memang rill, baik itu PNS maupun Non PNS. Itu membutuhkan kolaborasi banyak pihak,” cetusnya.
Ia menyebutkan, dikala ini telah ditetapkan 2.500 zonasi. Namun, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan keputusan kawasan dalam melaksanakan pemetaan. Pasalnya, Pemerintah Daerah yang mengetahui kondisi lapangan.
Selain itu, keterlibatan pemda dilakukan menurut hukum UU Nomor 23/2014 wacana Otonomi daerah, yaitu otoritas pendidikan sebagian besar urusan pemda baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan senilai 62% dari APBN yang didistribusikan pribadi ke daerah. Sementara Kemdikbud sebagai penangung jawab utama pendidikan hanya mengelola 7%.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, selama ini Kemdikbud mengakui dapodik sebagai data tunggal. Selain itu, pemerintah tidak melaksanakan pembaharuan data berapa jumlah guru pensiun, mutasi, meninggal, mengundurkan diri, dan sekolah baru.
Kaprikornus data dapodik kini sanggup dikatakan tidak terlalu valid untuk pengambilan keputusan strategis, sebab tidak memakai konsolidasi data yang terus menerus. Sehingga datanya nggak mencerminkan data sesuai dengan kebutuhan guru,”kata Unifah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/11) petang.
Untuk itu, PGRI mengusulkan Kemdikbud melaksanakan pembaharuan data dan analisa data kebutuhan guru per mata pelajaran di setiap daerah, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) maupun kejuruan(SMK).
Menurut Unifah, kalau pemerintah konsisten melaksanakan pembaharuan data maka duduk masalah rekrutmen guru sanggup diselesaikan. Pasalnya, rekrutmen yang tidak menurut analisis selama ini berdampak pada peta sebaran guru yang tidak merata.
Sumber : beritasatu.com
Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah, Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.