 |
| Foto: Kemnaker |
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri berharap seluruh desa kantong pekerja migran yang berjumlah sekitar 4.000 desa bisa melaksanakan aktivitas Desmigratif (desa migran produktif) yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan. Hanif menyampaikan aktivitas Desmigratif dibentuk untuk memperlihatkan dukungan kepada tenaga kerja Indonesia.
"Program Desmigratif sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memperlihatkan pelayanan dan pelindungan terbaik kepada para calon pekerja migran, purna pekerja migran dan keluarganya," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Rabu (31/10/2018).
Saat memperlihatkan kode di aktivitas "Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif" 2018, di Jakarta hari ini, Hanif menyampaikan aktivitas Desmigratif merupakan aktivitas rintisan yang sifatnya masih terbatas. Untuk itu sebagai langkah awal sekitar 60 kabupaten/kota menjadi model bagi kawasan lain dengan rata-rata 2 desa setiap kabupaten/kota dalam setahunnya.
Program Desmigratif menjadi pilot project tahun 2016 di dua desa dan diduplikasi di 120 desa pada 2017. Kemudian pada 2018 ada pelengkap 130 desa.
"Nantinya bila 4.000-an desa kantong pekerja migran dari total 74.900 desa, mempunyai aktivitas Desmigratif dan empat pilar berjalan baik, yakinlah migrasi berlangsung kondusif dan pelindungan pekerja migran juga lebih baik," tutur Hanif.
Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan aktivitas prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting menyatakan KSP siap bersinergi dengan Kemnaker untuk menjalankan aktivitas Desmigratif dengan beberapa kementerian atau lembaga.
"Termasuk kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk wilayah lokasi satu atap biar investigasi kesehatan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran," kata Enda.
Sedangkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati mengungkapkan dalam menjalankan aktivitas Desmigratif, para kepala dinas di kawasan perlu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di wilayahnya masing-masing dan aktivitas yang telah diluncurkan Kemnaker.
"Kemendagri akan melaksanakan pemetaan atau mapping dan pengawalan biar semua sektor yang bisa masuk ke desa tersebut bisa dilaksanakan serasi dan selaras. Masing-masing melaksanakan tupoksinya, tapi masih di dalam satu lokasi," katanya.
Turut hadir dalam aktivitas konsolidasi Hadir dalam aktivitas konsolidasi Dirjen Binapenta PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Diah Indrajati dan dan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan aktivitas prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting.
Konsolidasi diikuti oleh 250 orang mencakup 130 penanggungjawab tim pelaksana Desmigratif di Desa, Kordinator Desmigratif dari 65 Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi. [detik.com]