Wapres Jusuf Kalla menghormati pendapat Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto perihal kebijakan Australia akan memindahkan kedutaan besar (kedubes) dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dia menilai masuk akal pendapat oposisi berbeda dengan pemerintah.
Menurutnya, oposisi tidak dihentikan berbeda pendapat dengan perilaku pemerintah menyangkut Palestina. Apalagi, dikala ini masa kampanye capres dan cawapres 2019.
"Itu kan pandangan politik, namanya saja oposisi berarti ia tidak perlu ikut pemerintah, kecuali jikalau ia (anggota) Partai Golkar, ya sanggup ditegur," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).
Pemerintah, kata ia tidak menanggapi serius pernyataan Prabowo. Politikus senior Partai Golkar yang biasa disapa JK itu menilai pernyataan Prabowo menyangkut kebijakan Australia merupakan pernyataan politik.
"Kalau namanya oposisi, ya pendapat politiknya tidak sanggup kita tegur, tidak harus sama dengan pemerintah. Nanti masyarakat yang menilai (bahwa) partai A begini sikapnya, partai B begini," ucapnya.
Prabowo dalam pernyataannya menghargai keputusan Australia untuk memindahkan kedubesnya ke Yerusalem. Kebikan itu dinilai bukan persoalan bagi Pemerintah Indonesia.
Sebaliknya, cawapres Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan tetap mendukung upaya memperjuangkan hak rakyat Palestina di tengah pemindahan kantor Kedubes Australia. Sandi menilai rencana Australia sepenuhnya menjadi keputusan politik dari Pemerintah Australia, namun ia berharap tidak ada langkah terburu-buru sehingga menciptakan kondisi dunia menjadi tidak stabil. [inews.id]