Isunya dalam waktu bersahabat ini pemerintah akan memakai haknya sesuai pasal 7 ayat 6a APBN-P 2012, harga BBM akan naik. Saya sebagai orang awam ingin punya pandangan seputar kenaikan harga BMM dan Subsidi. Subsidi itu yaitu kebijakan yang bekerjasama dengan administration price, yang merupakan instrument pemerintah mensiasati inflasi. Inflasi itu berkaitan dengan variable suplai uang akhir konsumsi dan tabungan. Hanya 10 % orang kaya yang melaksanakan konsumsi dan tabungan tapi dampaknya kepada seluruh rakyat indonesia dalam pembentukan harga. Dan inflasi itu merampas ( beda dengan pajak yang menurut tarif dan golongan ) uang rakyat : dari orang renta hingga bayi, dari konglomerat hingga kaki lima. Pengaruhnya massive dan sistematis. Inflasi jinak yang dicapai sepanjang Februari lalu, berpotensi bergerak liar bila harga BBM subsidi dinaikkan. Karena harga BBM subsidi memang selalu menjadi faktor krusial dalam pergerakan inflasi. Selain inflasi langsung, ada pula inflasi tidak pribadi akhir naiknya harga BBM.
Menurut Data BPS, dalam periode awal tahun ini, komoditas pendorong utama inflasi masih didominasi oleh materi pangan dan emas. Namun, jikalau harga BBM subsidi dinaikkan, maka factor BBM lah yang akan dominan. Potensi naiknya inflasi tergantung besar kecilnya kenaikan harga BBM. Misalnya harga BBM subsidi naik Rp 500 per liter menjadi Rp 5.000 per liter, maka potensi kenaikan inflasi pribadi sebesra 0,31 persen dan inflasi tidak pribadi sebesar 1,5 - 2 kali inflasi tidak langsungnya. Karena itu, jikalau harga BBM subsidi dinaikkan Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter, maka potensi komplemen inflasi pribadi akan mencapai 0,93 persen dan inflasi tidak langsungnya. Jadi, kalau BBM jadi Rp 6 ribu per liter, kira-kira komplemen inflasinya 2,5 - 5 persen. Bayangkan kalau harga BBM diatas itu!
Kalau pemerintah menyampaikan subsidi hanya dinikmati orang kaya, yang memang hanya orang kaya yang bisa mendorong terjadinya inflasi. Makanya disiasati lewat admnistration prirce. Kepada orang miskin apanya yang mau disiasati inflasi , wong mereka memang lemah berkonsumsi. Bagaimana dengan pengalihan dana subsidi uuntuk orang miskin menyerupai Bantuan Tunai Langsung ? Ini sama saja melempar sabun kedalam kolam mandi. Tidak akan ada pengaruhnya secara sistem untuk menekan inflasi. Bahkan malah memicu inflasi dan kesudahannya yang korban orang miskin juga bila harga terus melambung tinggi. Kaprikornus substansi subsidi BBM itu bukanlah berapa besaran pada APBN tapi bagaimana men stimulate semua lapisan masyarakat bisa berproduksi dan berkonsumsi untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi yang adil dan beradab.
***
Negara modern yang menjujung tinggi moral dan HAM , inflasi yaitu hantu yang paling menyeramkan dan segala daya harus disiasati semoga inflasi sanggup ditekan. Karena kita semua tahu, mengelola inflasi itu sama dengan orang pakai sarung, ditutup kaki, kepala nongol, ditutup kepala , kaki nongol. Pertanyaannya yaitu apanya yang harus diutamakan ditutup? kepala atau kaki ? Rakyat banyak atau segelintir orang ? PKS dan PDIP juga GARINDRA, Hanura konsisten menghitung APBN dari sudut expectasi APBN versus kenaikan harga BBM. Kesimpulannya BBM tidak perlu naik kecuali pemerintah merubah pos belanja rutin dalam bentuk ekspansi infrastruktur ekonomi, revitalisasi sector produksi dan jasa yang bekerjasama pribadi dengan aktivitas pro rakyat miskin
***
Negara modern yang menjujung tinggi moral dan HAM , inflasi yaitu hantu yang paling menyeramkan dan segala daya harus disiasati semoga inflasi sanggup ditekan. Karena kita semua tahu, mengelola inflasi itu sama dengan orang pakai sarung, ditutup kaki, kepala nongol, ditutup kepala , kaki nongol. Pertanyaannya yaitu apanya yang harus diutamakan ditutup? kepala atau kaki ? Rakyat banyak atau segelintir orang ? PKS dan PDIP juga GARINDRA, Hanura konsisten menghitung APBN dari sudut expectasi APBN versus kenaikan harga BBM. Kesimpulannya BBM tidak perlu naik kecuali pemerintah merubah pos belanja rutin dalam bentuk ekspansi infrastruktur ekonomi, revitalisasi sector produksi dan jasa yang bekerjasama pribadi dengan aktivitas pro rakyat miskin
Disamping itu, pemerintah perlu melaksanakan penghematan secara menyeluruh yang tidak ada hubungannya dengan biaya pembangunan. Bayangkan saja, biaya pelesiran pejabat ke luar negeri, yang besarnya Rp.12,7 trilyun (2009), Rp.19,5 trilyun ( 2010) dan Rp.24,5 trilyun (2011), ini terang pemborosan dan celah korupsi. Juga merestruktur business MIGAS lewat revisi UU MIgas semoga sebesar mungkin manfaat bagi Negara dan rakyat. Terutama soal cost recovery dalam bagan PSC yang lebih banyak celahnya pemerintah dikibulin oleh kontraktor asing. Tapi alasannya yaitu agendanya yaitu politik untuk menuju Pemilu 2014 maka aktivitas pembatalan subsidi BBM di cross dengan aktivitas derma tunai kepada seluruh desa dan rakyat miskin dipaksakan. Keculasannya praktis dibaca.
***
Jadi problem BBM , bukan hanya soal naik atau turun tapi problem mendasar APBN kita dan Fundamental ketahanan kita sebagai bangsa untuk sekarang dan besok. Kalaupun besok harga tinggi atau zero subsidi tidak ada problem sepanjang struktur APBN memang di design untuk memungkinkan setiap rakyat bisa belanja pada harga berapapun alasannya yaitu semua susukan untuk setiap rakyat menghasilkan uang tersedia…
Sumber https://culas.blogspot.com/***
Jadi problem BBM , bukan hanya soal naik atau turun tapi problem mendasar APBN kita dan Fundamental ketahanan kita sebagai bangsa untuk sekarang dan besok. Kalaupun besok harga tinggi atau zero subsidi tidak ada problem sepanjang struktur APBN memang di design untuk memungkinkan setiap rakyat bisa belanja pada harga berapapun alasannya yaitu semua susukan untuk setiap rakyat menghasilkan uang tersedia…