Pada hari kedua kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.050 akta hak atas tanah untuk rakyat. Acara digelar di Pendopo 2 Kantor Bupati Bangkalan, Rabu, 19 Desember 2018.
Sebanyak 2.050 peserta akta yang hadir berasal dari 4 kota/kabupaten, ialah Kabupaten Bangkalan sebanyak 1.350 orang, Kabupaten Sampang sebanyak 300 orang, serta Kota Surabaya I dan II masing-masing sebanyak 200 orang.
Dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebutkan bahwa di Provinsi Jawa Timur diperkirakan terdapat 19.498.377 bidang tanah, dengan perincian bidang tanah yang sudah terdaftar 8.771.138 bidang (44,9 persen) dan belum terdaftar 10.727.239 bidang (55,1 persen).
"Siang hari ini sebanyak 220 ribu akta tanah untuk rakyat dibagikan kepada seluruh warga di Jawa Timur. Untuk di Madura sendiri ada 2.050 akta tanah untuk rakyat yang dibagikan," kata Sofyan Djalil.
Pada tahun 2018 ini Provinsi Jawa Timur mendapat sasaran penyelesaian PTSL sebanyak 1.570.000 bidang. Kepala BPN menargetkan pada tahun 2023 seluruh bidang Provinsi Jawa Timur sudah terdaftar.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam sambutannya menjelaskan alasan pemerintah terus mempercepat pembagian akta hak atas tanah ini. Menurutnya, setiap dirinya ke kawasan dia sering mendengar banyaknya sengketa lahan atau tanah lantaran masyarakat belum mempunyai bukti aturan atas tanahnya.
"Sertifikat ini tanda bukti hak aturan atas tanah yang kita miliki. Kalau ada orang tiba ngaku-ngaku 'Ini tanah saya', 'enggak ini tanah saya, sertifikatnya ada'," ujar Presiden.
Kepada para peserta akta ini, Kepala Negara pun berpesan supaya mereka menjaga sertifikatnya dengan baik. "Saya titip kalau sudah sanggup sertifikat, tolong ditaruh di plastik ibarat ini. Tapi sebelumnya difotokopi. Kalau aslinya hilang masih punya fotokopi. Kenapa diplastik? Kalau gentengnya bocor, sertifikatnya selamat enggak kena air," lanjutnya.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan supaya masyarakat lebih bijak dan berhati-hati kalau ingin memakai sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang di bank. Ia pun menitipkan supaya sumbangan tersebut digunakan seluruhnya untuk hal-hal yang produktif.
"Gunakan seluruhnya untuk modal usaha, modal kerja, atau modal investasi. Jangan digunakan untuk beli-beli barang kenikmatan. Kalau untung Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta alhamdulillah. Sudah kumpul tabungannya, silakan mau beli sepeda motor atau mobil. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Makara hati-hati kalau mau pinjam ke bank," ungkapnya.
Urus Sertifikat Cepat dan Gratis
Selepas memberikan sambutan, Presiden menyempatkan berinteraksi pribadi dengan dua peserta sertifikat, ialah Mashuri dan Suprapti. Di hadapan Presiden, keduanya menyebutkan alasan mengapa mereka gres mengurus akta tanahnya sekarang.
"Kenapa gres diurus sekarang, enggak dari dulu-dulu?" tanya Presiden.
"Karena enggak punya duit, Pak," jawab Mashuri disambut riuh tawa seluruh hadirin.
"Ya memang benar jawabannya benar. Hampir di seluruh Indonesia jawabannya ibarat ini. Karena memang kalau dulu-dulu yang namanya ngurus akta itu selain usang dan ribet, bayarnya mahal. Oleh alasannya itu kini dipermudah, dipercepat dan gratis. Terima kasih kepada BPN," ujar Presiden.
Kemudahan dalam mengurus akta ini pun dirasakan juga oleh Suprapti. Ia menuturkan, selain gratis pengurusannya juga cepat, yakni hanya 4 bulan dari awal mengurus di kelurahan sampai sertifikatnya keluar.
"Sekali lagi hati-hati dengan akta yang bapak, ibu miliki. Gunakan sebaik-baiknya untuk lebih menyejahterakan keluarga bapak, ibu semuanya," kata Presiden.
Dalam program ini, turut hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wakil Bupati Bangkalan Mohni. [Biro Pers Istana]