 |
| Penampakan Jalan Trans Papua Foto: Hendra Kusuma |
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun terakhir gencar membangun jalur darat di banyak sekali wilayah.
Seperti Trans Jawa, Trans Sumatera hingga Trans Papua. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, langakah ini merupakan salah satu taktik pemerintah untuk membangun kesetaraan pembangunan ekonomi dengan membenahi kemudahan infrastruktur di luar Pulau Jawa.
"Misalnya kita tahu jika itu dibangun beliau akan mempunyai nilai tambah, sehingga gula-gula (investor) akan masuk dan ekonomi (di dalam negeri) akan tumbuh," kata beliau ketika menunjukkan pemaparan dalam program Press Tour 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12/2018).
Ia menjelaskan, sulit untuk menentukan antara dibangun atau membangun infrastruktur terlebih dahulu untuk membangun peradaban ekonomi di luar Pulau Jawa.
"Apakah di Papua itu nunggu orang dulu (mau investasi) kerikil dibangun atau dibangun (oleh pemerintah). Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi jika itu dibangun akan ada investasi dan niscaya ada pergerakan ekonomi," terperinci dia.
Jika pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara sedikit demi sedikit nantinya pembangunan dan pengadaan kebutuhan lainnya juga akan tersedia. Seperti suplai materi bakar minyak (BBM) hingga listrik.
"Kalau udah jadi semua sanggup berdiri listrik, BBM dan mulai pembangunan tempat ekonomi, wilayah tengah timur dan barat," kata dia.
Sebagai informasi, beberapa proyek pembangunan yang dikebut pemerintah sudah mulai rampung. Misalnya dari total panjang Tol Trans Sumatera adalah 2.818 Kilometer (km), 820 km di antaranya ditarget rampung hingga tahun 2019 mendatang.
Proyek ini digarap oleh PT Hutama Karya (HK) HK menggarap 8 ruas prioritas Trans Sumatera, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-api, dan Kisaran-Tebing Tinggi.
Dalam membangun 8 ruas prioritas itu, HK membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 73,9 triliun (tidak termasuk santunan pembiayaan dari pemerintah). Untuk membiayainya, HK akan mengandalkan pendanaan dari ekuitas sebesar Rp 44,18 triliun dan dari pinjaman sebesar Rp 29,72 triliun.
Adapun ketika ini jumlah ekuitas yang dimiliki oleh HK untuk mendanai proyek ini gres sebesar Rp 19,1 triliun, yang bersumber dari PMN 2015-2016 sebesar Rp 5,6 triliun, contractor turn key sebesar Rp 7 triliun dan current bonds sebesar Rp 6,5 triliun. Hal ini menyebabkan HK masih mempunyai kekurangan pendanaan tol Trans Sumatera sebesar Rp 25,1 triliun lagi.
Kekurangan pendanaan tersebut diperlukan sanggup dipenuhi contohnya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), sekuritisasi aset hingga pendapatan dari pengoperasian tol kanal Tanjung Priok.
Sementara itu pembangunan Trans Papua ditargetkan sanggup tersambung seluruhnya pada tahun 2019 mendatang. Jalan darat yang terbagi di Provinsi Papua dan Papua Barat ini akan menyambungkan Sorong dan Merauke sepanjang 4.329,55 km tanpa putus.
Sementara itu PT Waskita kebagian menggarap Toll Road-Jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa yang terdiri dari 18 proyek dengan total nilai proyek Rp 135 triliun/US$ 10.000 juta. Targetnya Jalur Jakarta-Surabaya ini bakal dibuka pada selesai Desember 2018. [detik.com]