Kubu Jokowi menilai kubu Prabowo terlalu berprasangka jelek memprediksi info HAM bakal dijadikan peluru dalam debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari mendatang. Kubu Jokowi melihat prediksi itu kekhawatiran kubu Prabowo yang berlebihan.
"Itu Suudzon saja. Belum apa-apa sudah khawatir sendiri, bahwa dugaan ada kiprah Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 akan dipergunakan kami untuk menjatuhkan Prabowo," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, dikala dikonfirmasi, Jumat (28/12).
Sekjen PPP ini menilai kalau ada pihak yang mengungkit kembali keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran HAM 1998 merupakan hal berdemokrasi. Menurut dia, hal itu pun tak sanggup dilarang.
"Namun, kalau ada elemen-elemen masyarakat sipil yang mengungkit soal itu, maka di zaman demokrasi dan keterbukaan ini, tentu itu hak masyarakat sipil tersebut," kata Arsul.
Dia pun meminta kubu Prabowo tak lantas menuding info HAM diprakarsai kubu petahana apabila panelis menanyakan hal tersebut.
"Juga nanti kalau sanggup debat Capres ada panelis yang menanyakan, maka itu jangan terus disimpulkan bahwa itu undangan kami," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso tak khawatir bila info Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menyerang Prabowo Subianto
di debat capres pertama nanti. Menurutnya, info HAM sudah kedaluwarsa.
Dia menilai, info HAM dituding kepada Prabowo semenjak peralihan orde gres ke periode reformasi. Menurut Djoko, dalam kurun waktu usang tuduhan info HAM tidak mempan. Sebab, di sistem demokrasi masyarakat sanggup mengakses segala informasi dan menganalisa fakta.
Di sisi lain, Menurut Djoko, lebih baik berkorban melanggar HAM daripada keamanan negara tidak utuh. "5 Tahun kemudian aku pernah ditanya itu, melanggar HAM atau negara ini jadi rusak atau runtuh. Lebih baik melanggar HAM. Kan aku saja yang dieksekusi negara tetap utuh. Itu pilihan-pilihan bagi orang yang bertugas di wilayah-wilayah krisis," pungkasnya.
Diketahui, debat pertama calon presiden dan wakil presiden bertema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Debat pertama disiarkan oleh TVRI, RRI, Kompas TV dan RTV pada tanggal 17 Januari dan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta. [merdeka.com]