 |
| Foto: ANTARA/Agus Salim |
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan gelar Datuk Seri Setia Negara dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (15/12/2018). Presiden dan Ibu Negara yang mengenakan pakaian tabiat disambut tetua setempat ketika tiba di Gedung LAM Pekanbaru pukul 09.00 WIB.
Ketua Umum LAM Riau Datuk Al Azhar mengatakan, pinjaman gelar tabiat kepada Presiden Jokowi ini melalui akad dan musyawarah bersama sebagai ucapan terima kasih masyarakat Riau.
"Memberikan ucapan terima kasih, sekalung budi, tanda terima kasih masyarakat Riau dengan memperlihatkan gelar kepada Presiden Joko Widodo dengan gelar Datuk Seri Setia Negara," kata Datuk Al Azhar, Sabtu (15/12/2018).
Datuk Seri Setia Negara bermakna Presiden Jokowi merupakan seorang petinggi negara yang berseri-seri untuk memegang amanah.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAM Riau Datuk Seri Syahril Abubakar menuturkan, dasar pinjaman gelar tabiat ini alasannya kebijakan Presiden Jokowi yang memperlihatkan manfaat faktual kepada masyarakat tabiat Riau.
"Lebih kurang 17 tahun lamanya Riau selalu didatangi asap. Lantas tuan Presiden mengambil kebijakan tidak ada asap di Provinsi Riau. Alhamdulillah sudah tiga tahun ini asap tidak ada lagi," kata Syahril Abubakar.
Kebijakan lain yaitu terkait Blok Rokan yang telah kembali ke Indonesia sehabis dikelola oleh Pertamina bersama Perusahaan Daerah Pemerintah Provinsi Riau. Selain itu, pinjaman gelar ini juga terkait Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 wacana Tanah Objek Reforma Agraria.
"Di sini tanah milik bersama diakui dan sekaligus sanggup disertifikatkan. Ini usaha panjang masyarakat tabiat Riau hampir 20 tahun. Kami memperjuangkan dan tuan Presiden telah mengembalikan kepada kami, ke masyarakat tabiat dan sekaligus memperlihatkan status akta kepada tanah ulayat ini," ucapnya.
Syahril Abubakar juga menyampaikan Inpres Nomor 8 tahun 2018 yang menyangkut penataan kembali wacana perkebunan Kelapa sawit juga memperlihatkan imbas faktual kepada masyarakat Riau.
"Hampir tiga juta hektare kebun sawit di Riau, tapi boleh dikatakan masyarakat Riau tidak mempunyai kebun yang maksimal. Kalau ini ditata kembali dengan kebijakan ini, alhamdulillah ada kurang lebih dua juta hektare lahan yang masyarakat tabiat Riau sanggup kelola hasil bumi ini," katanya.
Syahril juga menyebut CPP Blok yang selama 15 tahun terakhir dikelola Pertamina bersama Perusahaan Daerah kini telah ditetapkan blok kini dikelola pemda. "Ini yang menjadi dasar-dasar kami memperlihatkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pemerintah (Presiden) yang dijabat Tuan Joko Widodo. Selain juga atas pembangunan tol dan aktivitas lainnya," tuturnya. [inews.id]