Partai Bulan Bintang (PBB) menegaskan internalnya belum mendeklarasikan proteksi terhadap salah satu calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.
Wakil Sekjen PBB Bidang Komunikasi dan Opini Publik Solihin Pure mengaku heran dengan pernyataan Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade yang mengatakan, kalau Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, maka kader PBB di akar rumput akan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
"Petinggi Gerindra makin panik dan kebakaran jenggot menyaksikan manuver Bang Yusril, saking paniknya giliran kali ini wakil sekjennya klaim sepihak mengikuti waketum dan ketumnya yang sebelumnya juga telah klaim sepihak dan telah dibantah oleh PBB," kata Solihin di Jakarta, Sabtu (1/12/2018).
Menurut Solihin, sangat tidak pantas menggiring opini kalau Yusril dan DPP PBB mendukung Jokowi, maka kader dan caleg PBB di akar rumput mendukung Prabowo.
"Belum juga PBB tentukan arah proteksi di pilpres kok Gerindra sudah mulai 'gergaji' PBB dan Yusril, apa panik ya menyaksikan manuver ketua umum PBB Bang Yusril?," sindirnya.
Solihin menegaskan, PBB merupakan partai Islam yang sangat demokratis. "Bang Yusril sebagai Ketum untuk memilih arah kebijakan partai terkait dengan proteksi capres. Sebelum mengambilkan keputusan terlebih dahulu DPP meminta pertimbangan dan masukan dari Majelis Syura PBB," papar dia.
Selain itu, Solihin meyakini bahwa dalam perilaku politik, Yusril juga akan tetap meminta masukan dari DPW dan DPC PBB se-Indonesia sebagai pertimbangan untuk memilih arah proteksi PBB di pilpres.
"Bang Yusril ini bukan tipe ketum partai yang besar kepala dan otoriter, walaupun ia telah diberikan wewenang penuh tapi ia tetap meminta saran dan masukan dari pengurus partai. Saran dan masukan itu yang gres akan diputuskan sehabis PBB menggelar rakornas pada Januari tahun depan," kata Solihin.
Solihini menambahkan, sehabis diputuskan, contohnya mendukung Jokowi, maka diyakini kader PBB di akar rumput akan patuh dengan putusan DPP. Hal itu juga berlaku kalau proteksi jatuh ke Prabowo.
Kendati begitu, kalau nanti ada kader yang berbeda padangan, maka hal itu dianggap hal yang biasa dalam sebuah organisasi. "DPP tentu akan hargai itu. DPP juga tidak akan serta merta memecat kader partai yang tak sejalan dengan putusan DPP," tutupnya. [okezone.com]