Foto: Ristu Hanafi/detikcomJakarta -Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Ahmad Syafii Maarif menawarkan catatan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ia soal penegakan HAM menjadi salah satu titik lemah pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.
Selain kasus lawas menyerupai tewasnya pegiat HAM Munir Said Thalib, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Marsinah, sampai penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
"Ini ada titik lemah, ada rantai lemah. Soal Munir, Udin, Marsinah, Novel (Baswedan) tidak selesai. Itu berdasarkan saya pemerintah ndak boleh melupakan," kata Buya Syafii ketika Blak blakan dengan detikcom yang tayang, Senin (07/01/2019).
Tapi di sektor lain, Buya mengakui ada beberapa kemajuan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK ini. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur yang tujuannya untuk memeratakan pembangunan dalam upaya mewujudkan keinginan sila ke-5 Pancasila. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga memuji pemerintahan Jokowi-JK yang berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport.
"Anda lihat Freeport kita hanya sanggup sembilan sekian persen. Berkat kerja keras pemerintahan kini jadi 51 persen, itu luar biasa," kata Buya.
Lalu, apakah di Pemilihan Presiden dan Wapres 2019 Buya sudah memilih dukungan?
Buya mengaku sudah memiliki pilihan. Namun ia tak akan ikut ikutan mendeklarasikan pinjaman menyerupai 2014 lalu. Dia pun berpesan biar dua pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2019 bersaing dan berkompetisi dengan hening dan tidak saling menjelek-jelekan.
Dia meminta baik Jokowi - KH Ma'ruf Amin mau pun Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno mulai laga agenda dan gagasan. "Ini kan kritik orang laga agenda ini kelemahannya. Mulai Januari ini mulai diadu program, laga strategi. Sehingga rakyat itu merasa diberi pencerahan, ada pendidikan politik biar demokrasi kita berjalan lebih baik, sehat dan kuat," kata Buya.
Sumber detik.com