Hikmah Kekalahan Ahok, Supremasi Hukum.

Pendahuluan.

Noam Chomsky, dalam Secrets, Lies and Democracy , menyebutkan melalui sitem demokrasi kepalsuan sulit di bedakan dengan kebenaran. Kepalsuan menjadi alat propaganda yang ditebar terus menerus sehingga orang menjadi percaya itu yaitu kebenaran itu sendiri. Ketika ada yang memberikan kebenaran maka justru itu dianggap palsu. Kepalsuan dipakai bukan hanya untuk membodohi rakyat tapi juga  sebagai upaya untuk melaksanakan fitnah dan pembunuhan abjad lawan. Biasanya, orang baik menjadi korban fitnah, supaya ia tidak menduduki posisi penting di masyarakat, dan orang-orang korup bisa tetap dan bahkan semakin berkuasa.

Dengan kepalsuan informasi utama sanggup di alihkan dengan mudah. Orang digiring untuk membicarakan hal-hal remeh, sementara hal-hal yang terkait dengan kehidupan bersama terbengkalai, menyerupai contohnya terkait dengan korupsi, kongkalikong dan nepotisme di kalangan elit politik. Lantas mengapa kepalsuan begitu gampang menjadi alat propaganda ? Dan gampang di terima orang banyak. Ada dua bungkus yang biasanya dipakai untuk menutupi kepalsuan. Yang pertama yaitu agama. Sepanjang sejarah, agama mengajarkan hal-hal luhur kepada umat manusia, supaya mereka bisa hidup di dalam kebahagiaan dan perdamaian satu sama lain. Karena daya pikatnya yang kuat, agama kemudian jadi bungkus paling ampuh untuk menutupi kepalsuan. Ajaran-ajaran luhur agama dipakai untuk membenarkan kepentingan sesaat yang dilumuri kerakusan dan kebohongan.

Yang kedua yaitu kepentingan nasional, atau kepentingan rakyat. Dalih ini sering dipakai untuk menutupi kepentingan-kepentingan busuk politisi tertentu. Asing dan aseng mengemuka. Pribumi di idolakan. Ya sifat rasis di bungkus dengan nasionalisme. Padahal, rakyat itu banyak dan beragam. Kedua bungkus ini yaitu bungkus-bungkus luhur yang dengan gampang ternodai, ketika bersentuhan dengan kepalsuan.  Kepalsuan runtuh dihadapan orang orang yang punya nalar sehat. Sebaliknya, kepalsuan menemukan air segar di tengah orang-orang yang dungu dan malas berpikir. Makanya ditengah kemiskinan massive cara cara demokrasi dengan menebar kepalsuan memang efektif, entah dengan jargon agama atau nasionalisme.

Pilkada DKI.

Apa yang menarik dari Ahok , selama kampanye beliau tidak terjebak dengan retorika agama. Bahkan beliau mencerdaskan rakyat untuk kritis terhadap orang orang yang membawa agama untuk tujuan politik.  Dia juga tidak terjebak dengan retorika nasionalisme. Dia berusaha memberikan hal hal yang realistis dan memperlihatkan challenge kepada rakyat apa yang harus beliau lakukan dan apa yang akan di rasakan oleh rakyat.  Sementara lawannya berusaha mengemukakan jadwal populis yang walau menolak di sebut berdiri diatas kampanye seputar politik Indentitas dengan dukungan pemuka agama menebarkan emosi anti Ahok sebagai pembenaran perilaku orang sholeh yang akan selamat dari neraka. Namun Anies-Sandi tidak pernah serius membantah itu. Makara bahwasanya Pilkada DKI ini yaitu pertarungan konsepsual yang realistis versus populisme.

Berdasarkan data forum Survey bahwa pemilih Ahok dominan yaitu kelompok menengah atas yang terdiri dari kaum profesional yng umumnya lebih berpikir terbuka dan memahami perubahan bagaimana seharusnya jakarta di kelola sebagai kota modern. Namun cara berpikir kelompok menengah ini tidak begitu massive di terima oleh golongan menengah bawah yang secara ekonomi kehidupan mereka tidak mapan.  Ketika issue populis yang dikaitkan dengan emosi agama di kampanyekan oleh Anies -Sandi, eksklusif bisa di terima oleh rakyat menengah bawah. Kelompok menengah atas yang merasa terganggu bisnis nya karana kebijakan Ahok , mencoba mengikuti gelombang populis ini tanpa terkesan ikut secara langsung. Karena bagi mereka tidak penting siapa gubernur yang penting bisnis mereka lancar. Artinya mereka kelompok pragmatis. Hasilnya , Pasangan Calon gubernur Ahok ( Badja)  walau di dukung oleh ruling party dan juga sebagai petanaha , akibatnya kalah dengan hasil quick count yang tidak mengecewakan besar. Kemenangan Anies-Sandi yaitu bukti kemenangan populis dan dukungan kaum pragmatis dalam sistem demokrasi yang belum matang. Nilai nilai demokrasi akan terus berproses entah hingga kapan mencapai ideal.

Supremasi Hukum

Politik tetaplah politik namun aturan harus diatas segala galanya. Upaya Anies- Sandi dalam kampanye menuju DKI-1 mendapat dukungan secara tidak eksklusif dari ormas Islam radikal yang punya jadwal sendiri. Namun sangat di sayangkan dukungan itu memakai issue intoleransi dengan fitnah yang berdampak aturan bagi seorang Ahok. Issue ini bukan hanya sebatas nasional tapi international. Dunia international menaruh perhatian besar kepada negara Indonesia yang merupakan dominan muslim dalam menegakan aturan dan HAM. Seperti dilansir CNN, Kamis (20/4/2017), media ternama Amerika Serikat (AS) itu memberi judul 'Jakarta governor concedes election after divisive campaign' "Gubernur Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengakui kekalahannya dalam pertaruhan pilkada, Rabu (19/4), ini mengakhiri apa yang disebut oleh salah satu surat kabar sebagai kampanye 'paling kotor, paling terpolarisasi'," sebut CNN dalam kalimat pembuka artikelnya seraya menautkan link editorial surat kabar Jakarta Post bertanggal 18 April. "Kekalahannya ini kemungkinan akan dipandang sebagai kemenangan bagi kalangan muslim konservatif negara itu, yang sungguh-sungguh berkampanye melawan Gubernur Katolik beretnis China yang dikenal sebagai Ahok itu,"

Media AS Artikel Babo, New York Times (NYT), memberi judul 'Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election' dalam artikelnya soal pilkada Gubernur DKI Jakarta. NYT menyebut kekalahan Ahok ini sangat 'menghancurkan'.  Dengan mengutip pengamat politik, Bonar Tigor Naipospos, yang juga Wakil Badan Eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace NYT menyebut Ahok terkena dampak penggunaan agama sebagai senjata politik. "Pengamat menyampaikan Basuki tidak bisa pulih dari dampak yang diberikan kelompok Islamis yang memakai agama sebagai senjata politik, meskipun aturan pemerintahan yang berusia satu dekade melarang seni administrasi semacam itu,"  Adapun artikel Wall Street Journal (WSJ) soal kekalahan Ahok diberi judul 'Islamist-Backed Candidate Ousts Jakarta's Christian Governor'. "Pemilih di Ibu Kota menggulingkan minoritas Kristen, orang kepercayaan presiden, dalam pemilihan gubernur, menggantikannya dengan kandidat yang menunggangi gelombang dukungan Islamis garis keras yang telah membalikkan politik di negara dominan muslim terbesar di dunia itu,"

Apabila kekuatan politik pengerahan massa bisa mengalahkan aturan maka akan menjatuhkan dapat dipercaya Indonesia dan ini akan berdampak naiknya rating country risk Indonesia. Dampaknya secara ekonomi bisa memperburuk evaluasi terhadap surat utang Indonesia. Lebih jauh lagi meruntuhkan mata uang Indonesia, maka hancurlah jadwal Jokowi membangun kemandirian ditengah krisis global yang sedang melanda. Target kelompok radikal memang yaitu Jokowi. Namun dari proses peradilan Ahok, Nampak pemerintah tetap konsisten menjaga supremasi hokum tanpa peduli dengan tekanan massa. Jokowi tidak akan melaksanakan intervensi terhadap kasus Ahok, sebagaimana tidak melaksanakan intervensi untuk memenangkan Ahok. Mengapa ? Karena bagi Jokowi, kasus Ahok dan juga PILKADA DKI yaitu bab dari revolusi mental terhadap semua komponen bangsa. Politik memang punya ruang demokrasi yang memungkinkan orang bisa memakai apa saja untuk menang. Namun hokum harus tetap bisa menjamin proses demokrasi sanggup berjalan dengan kuridor UU dan moral Pancasila. Dengan demikian bila hingga Ahok bebas oleh palu Hakim maka itu bisa memperlihatkan pelajaran mahal bagi semua orang bahwa kebenaran itu niscaya mendapat keadilan. Semua orang di hadapan hokum sama dan berhak mendapaktan keadilan. Karena itulah reputasi negara di hadapan rakyat dan international semakin tinggi.

Era sehabis Ahok.

Ahok selama menjabat sebagai gubernur telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang fenomenal khususnya pelaksanaan reformasi birokrasi di jajaran Pemrov DKI. Ahok tetapkan standar SDM yang tinggi dengan honor dan honor yang juga tinggi. Namun pada waktu bersamaan beliau juga tetapkan sasaran kerja yang tinggi kepada PNS DKI. Sistem pengawasan kinerja PNS dilakukan secara sistematis dengan indek yang transfarance. Sehingga memberi peluang siapapun yang beprestasi baik akan naik dan yang tidak qualified akan tersingkir dengan sendirinya. Memang alokasi APBD DKI meningkat tajam pada pos pengeluaran Pegawai. Namun tingginya pos pengeluaran ini ditutupi dengan efisiensi pada pos anggaran lain yang kebanyakan sebelumnya terkesan mubazir. Dan memaksa PNS meningkatkan pelayanan kepada public. Sehingga kreatifitas Ahok meningkatkan PAD dan juga dana non budgeter atau dana bantuan pengusaha atas izin yang didapat semakin luas cakupannya. Dan APBD yang memang terbatas kemampuannya membiayai infrastrukur ekonomi dan social sanggup diatasi menurut kinerja yang optimal

Ahok juga menerapkan ebudgeting secara terpadu walau terkesan tidak tepat pada awalnya namun dalam setahun lebih sudah lebih baik dan menjelang simpulan masa jabatannya ebudgeting semakin tepat sehingga sangat sulit bisa ditembus oleh pegawanegeri untuk melaksanakan korupsi. Semua itu bisa dilakukan oleh Ahok alasannya beliau tidak tersandera oleh Partai atau elite politik yang punya kepentingan ekonomi atas jabatan Gubernur. Maklum bahwa sebelumnya posisi gubernur bagi Partai yaitu financial resource untuk memperkuat Partai dalam memenangkan Pemilu. Walau Ahok di dukung Gerindra pada awalnya namun beliau menentukan keluar dari Gerindra ketika agendanya diganggu. Dan tetap menolak menjadi kader PDIP ketika PDIP mendukungnya sebagai Gubernur DKI. Itulah Ahok.

Hanya problem waktu di pastikan Anies-Sandi akan berkantor di Balaikota. Pertanyaannya yaitu bagaimana Anies-Sandi melaksanakan jadwal populisnya sementara APBD DKI lebih separuh habis untuk belanja rutin. Dan hanya menyisakan sedikit untuk jadwal social. Apakah Anies-Sandi akan memalsukan Ahok yang menekan pengusaha untuk terlibat memperlihatkan bantuan atas setiap izin yang diberikan PEMDA?  Keliatannya ini akan sulit alasannya kenaikan Anies-Sandi di dukung oleh pengusaha yang sebagian besar bermasalah dengan Ahok khsusnya alasannya kebijakan Ahok yang menekan pengusaha. Tanpa penerimaan di luar anggaran maka hamper mustahil Anies-sandi bisa melaksanakan jadwal plusnya. Bahkan untuk memalsukan prestasi Ahok saja tidak akan bisa. Kalau ini terjadi maka akan berhadapan dengan pemilih yang sudah terlanjur euphoria dengan komitmen jadwal populis Anies- Sandi.

Lantas bagaimana solusinya ? Ada jadwal Anies-Sandi yang luar biasa, yang bila diterapkan akan jadi revolusi ekonomi yang dahsyat. Apa itu. Melakukan sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan banyak sekali elemen civil society untuk membangun paradigma “pembangunan berbasis gerakan”. Dengan modal dukungan ormas Islam, Anies –Sandi bisa memalsukan kota Zhejiang di China. Provinsi Zhejiang yang berbatasan dengan Taiwan. Kota ini awalnya tidak dirancang sebagai sentra industri tapi sentra pertahanan militer alasannya berbatasan dengan Taiwan. Hanya selat yang membatasi . Daerah ini sangat sedikit sekali mendapat anggaran dari Pusat dan hampir mustahil untuk membuat pertumbuhan namun rakyat yang ada di Zhejiang berdiri dengan kemampuan kemandirian. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan pendanaan dari budaya arisan. Kebiasaan masyarakat china yang suka berkelompok menurut pertemanan serta hobi hidup hemat dan gemar menabung telah menyebabkan system arisan ini bisa sebagai amunisi menuju kemakmuran.

Dengan Modal Dukungan Ormas Islam tentu bisa menyebabkan masjid sebagai basis gerakan umat dan pola yang sama bisa juga diterapkan oleh umat non muslim dimana tempat ibadah bukan hanya tempat melaksanakan ritual agama tapi juga sebagai sentra acara ekonomi dan sosial. Para pemuka agama berperan sebagai pencerah mengenai kebijakan  Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga jadwal relokasi sanggup dilaksanakan dengan denah bukan hanya memindahkan warga tapi juga denah meningkatkan kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. Misal Rakyat tidak mendapat ganti rugi tanah namun rakyat berhak atas saham dari RUSUN yang di bangun dimana disamping mereka sanggup rumah juga sanggup rumah untuk disewakan. Sehingga mereka sanggup passive income. Hal ini juga dilakukan di zhinjiang. Di setiap RUSUN yang dibangun harus bisa membuat kota gres dengan dukungan sarana terpadu. Artinya RUSUN tidak berdiri sendiri tapi berdekatan dengan perumahan elite Swasta, yang bisa menjadi pelanggan atas barang dan jasa yang mereka jual.

Bagaimana pembiayaannya ? PEMDA bisa mengeluarkan Limited Government Fund Vehicle dengan jenis Revenue Bond atau SUKUK. Artinya Revenue bond itu diterbitkan atas nama proyek yang membungkus dirinya dalam bentuk koperasi namun di organize oleh PEMDA secara tidak eksklusif dengan mengarahkan institusi terkait mendukung. Siapa pembelinya ? Mereka yang kaya tentu akan membeli alasannya adanya jaminan pasar dari Pemda, dan pemuka agama akan mendorong terbentuknya dana baitul maal semoga cost of fund menjadi murah. Seperti halnya di China , setiap proyek social rakyat merupakan adonan dana public dan dana arisan. PEMDA tidak harus mengemis dana CSR kepada pengusaha. Tapi bisa mendorong pengusaha menempatkan penyertaan modal dalam bentul dana maal atas proyek social yang akan di bangun. Seperti yang di lakukan oleh Inggeris dengan Community Interest Company (CIC). CIC yaitu suatu solusi yang merupakan tubuh perjuangan yang bertujuan sosial. CIC khusus untuk perjuangan yang berafiliasi dengan kepentingan publik menyerupai pengadaan trasnfortasi umum, pengadaan air bersih, perbaikan lingkungan, sarana umum lainnnya meliputi renewel energy. Sebagai suatu tubuh usaha, CIC tetap boleh mendapat keuntungan namun bukan sebagai tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu bagaimana melibatkan masyarakat dalam kemandirian menyediakan segala kebutuhannya. Maksimum dividen boleh dibagi sebesar 5% dari total keuntungan. Sisanya dipakai untuk pengembangan usaha.

Kepemilikan saham dalam CIC bisa lebih dari dua orang. Jumlah modal disetor tidak dibatasi. Namun di Inggeris untuk mendapat izin pendirian CIC tidak mudah. Ada Dewan khusus yang dibuat pemerintah untuk mempelajari konsep perjuangan serta pribadi pribadi masing pendiri CIC. Dewan ini bertugas memastikan bahwa izin yang diberikan memang benar benar perjuangan yang berafiliasi dengan orang banyak. Bila izin CIC diberikan maka CIC bisa melaksanakan pooling fund kepada publik. Pendukung penyertaan modal ini yaitu mereka yang terkait eksklusif dan tidak eksklusif dengan perjuangan CIC. Artinya komunitas sendiri yang membiayai secara bersama-sama namun legimate dan terorganisir dengan baik. Tak perlu ragu alasannya penerimaan setiap pooling fund ini diawasi oleh Dewan dengan ketat. Ya layaknya OJK. Dari awal perencanaan hingga pembangun project diawasi ketat oleh dewan. Contoh pembangunan daerah perumahan, perbaikan lingkungan hidup , penyediaan mikro financing dan lain lain. Dari sinilah jadwal cluster to cluster atau ring to ring di lakukan. Dari masyarakat untuk masyarakat. Apabila jadwal ekonomi itu menandakan hasil maka dana jadwal yang disediakan pemerintah sentra untuk pengadaan rumah murah, kredit murah, kredit tanpa agunan, santunan modal bagi new comer entrepreneur, dana bedan rumah dan lain sebagainya sanggup di sinergikan.

Penutup.

Keberadaan Ahok yaitu pesan yang tersirat terbesar bagi umat islam khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Ahok telah meletakan fondasi yang memungkin system pemerintah DKI bisa punya reputasi tinggi di hadapan Rakyat. Ahok telah melahirkan paradigm gres bahwa kekuatan real bukanlah partai tapi rakyat. Ahok telah memperlihatkan pola bahwa siapapun bisa menjadi pemenang. Siapapun berhak memimpin. Ahok telah memberi pola bahwa seburuk apapun kampanye Pilkada, namun demokrasi tetaplah sistem terbaik yang ada. Ini harus di jaga dan bahkan di tingkatkan dengan pemberdayaan masyarakat lewat jadwal kemandirian. Janji populis tetap di pertahankan namun tidak di delivery dengan to good to be true tapi melalui serangkai kerja keras dan ikatan kebersamaan yang kokoh dengan menyebabkan agama sebagai pandangan gres melahirkan spiritual setinggi langit namun membumi menuntaskan problem keseharian melalui cara cara yang  praktis. 

Apabila Anies-Sandi gagal maka akan merusak reputasi ormas islam yang telah mendukungnya dan juga reputasi PKS. Makara manfaatkanlah kemenangan Anies ini sebagai pembuktian kepada publik dalam dan luar negeri bahwa umat islam itu memang hebat. Makara tidak ada gunanya gerakan agama memaksakan kehendak dengan jadwal yang justru mewaspadai keberadaan  hokum dan idiologi Pancasila. Itu hanya buang waktu dan sia sia. Politik sudah selesai sehabis PILKADA tetapkan gubernur gres terpilih dan selanjutnya bagaimana hidup tertip sebagai warga negara yang patuh hokum dan loyal kepada negara dengan percaya bahwa supremasi hokum berpihak kepada kebenaran, untuk keadilan bagi semua…




Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Artikel Terkait