Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pegawapemerintah keamanan dihentikan tinggal membisu atas upaya pelemahan tersebut.
Jokowi mengatakan, KPU merupakan forum penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh semua pihak. Oleh alasannya itu, pegawapemerintah dihentikan membiarkan kalau ada upaya yang ingin melemahkan KPU.
"Aparat dihentikan membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU, alasannya apapun KPU ini yaitu penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengagra pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," kata Jokowi dikala ditanya wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
Jokowi menegaskan Polisi Republik Indonesia dapat mengambil tindakan tegas kalau ditemukan adanya upaya untuk melemahkan KPU. Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus tegas dalam menanggapi duduk kasus ini.
"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu aku sampaikan ke Kapolri juga tindak tegas!" kata Jokowi.
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Hal itu terkait dengan beberapa isu yang menyudutkan KPU di media umum belakangan ini.
"Isu-isu yang tidak berdasar, dugaan kami untuk mendelegitimasi KPU. Kecuali isu-isu yang berdasar, ada data fakta, ada data, dan memang benar," ujar Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).
Arief menyampaikan kritik terhadap KPU semestinya disampaikan menurut fakta dan data. Dia menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu penyelenggaraan pemilu.
"Itu mungkin ingin memberi masukan dan catatan kepada KPU. Tapi kalau itu tak berdasar, nggak ada data dan faktanya, itu sudah niscaya ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan. Bukan hanya KPU yang harus melawan, alasannya ini merusak kita semua," ujarnya. [.detik.com]