Saya sempat mem block salah satu sobat facebook saya alasannya ialah sikapnya yang angkuh dan penuh kebencian kepada Jokowi pribadi. Padahal sobat ini lulusan Perguruan Tinggi Negeri terbaik. Tapi entah kenapa nalarnya yang dituangkan dalam postinganya di facebook tidak mencerminkan ia orang terpelajar. Sehari sehabis saya block, sobat saya yang bekerja sebagai mata-mata telp saya bahwa orang yang saya block itu ialah kader partai X. Dia berada di salah satu departemen idiologi partai, yang memang tugasnya merusak gambaran Jokowi. Mengapa mereka ingin merusak Citra Jokowi? Musuh mereka bahwasanya ialah sistem demokrasi yang ada sekarang. Kehadiran Jokowi ialah puncak dari kemenangan demokrasi secara real. Karena Jokowi bukan elite politik Partai, bukan pula Pensiunan Tentara yang berkaliber nasional, dan niscaya bukan konglomerat yang besar alasannya ialah rente.
Dengan merusak semua gambaran semua kegiatan kerja Jokowi maka mereka berkeyakinan akan bisa menanamkan kebencian kepada publik bahwa bukan hanya Jokowi yang bersalah tapi sistem negara harus di ubah. Hanya dengan sistem yang diubah maka negeri ini akan selamat. Negeri akan mampu membayar utang negara. Negeri ini akan bisa menunjukkan penghasilan tetap kepada semua rakyat. Negeri ini akan mengakibatkan agama islam sebagai kekuatan secara umum dikuasai mengawal NKRI. Untuk melaksanakan kegiatan kebencian itu, mereka di bantu oleh pensiunan militer yang jago perang propaganda dengan tujuan membuat teror moral di tengah masyarakat. Berbagai issue negatif dengan isu HOAX lewat Sosmed, kegaduhan yang engga terang di Parlemen, kegiatan TV yang membangun persepsi jelek terhadap perilaku pemerintah, kerjasama dengan ormas yang punya kegiatan berseberang dengan negara, dan melibatkan kerjasama mutual simbiosis dengan konglemerat bandel untuk menggalang dana operasional dalam melaksanakan operasional kegiatan besar ini, dilaksanakan secara sistematis.
Dalam setiap putaran agresi mereka semenjak Jokowi terpilih memang nampak berhasil tapi bukan kemenangan sejati. Karena kekuatan mereka bukan nrimo tapi berkat transaksional diantara mereka. Makanya tak sulit bagi Jokowi membuat koalisi mereka di DPR bubar ditengah jalan. Kegagal di DPR bukan berarti final dari segalanya. Karena masih ada perlawaan melalui ekstra parlemen. Kegaduhan dengan model bantu-membantu sesama mereka yang punya kegiatan sama digalang terus. Setiap upaya pemerintah untuk menghadang agresi mereka, akan menempatkan Jokowi berhadap denga sistem aturan dalam demokrasi. Kalau Jokowi salah bersikap maka akan kena sangsi aturan dan bukan mustahil blunder sehingga menunjukkan peluang mereka menjatuhkan Jokowi lewat parlemen.
Teman saya dongeng bahwa Aparat aturan baik Polisi Republik Indonesia maupun Tentara Nasional Indonesia sudah dalam tahap kehilangan kesabaran menghadapi ulah ini. Namun dengan hening Jokowi minta supaya langkah persuasi tetap harus dijalankan supaya sistem demokrasi berjalan efektif. Kepada menteri menteri yang terlibat dalam ekonomi diminta fokus kerja tanpa harus memikirkan kegaduhan Politik, Soal politik itu urusan Jokowi sebagai presiden dengan dibantu POLRI Dan TNI. Keadaan dari hari kehari semakin membuat mereka yang menentang semakin yakin Jokowi lemah dan tak punya nyali menghadapi mereka. Bahkan hingga ormas radikal berani bilang bahwa pembubaran ormas hanya omongan doang. Mereka menantang Jokowi melaksanakan itu dengan bahaya hebat: REVOLUSI. Tapi apakah Jokowi takut? tidak. Semua dinamika politik dipantau Jokowi secara detail. Dan ingat bahwa Jokowi itu tipe pekerja keras. Apapun dilema tidak pernah ia ambangkan tanpa solusi. Apapun masalah, Jokowi perhatikan secara detail. Namun Jokowi bukan orang yang pragmatis dan bukan pula orang yang mengambil keputusan tanpa timing yang sempurna dan planning yang terukur. Ketika revisi UU Antiteroris diajukan, terkesan lelet pembahasannya di DPR , apalagi manuver DPR dalam hak Angket KPK terkesan memang by design lawannya bukan hanya menyerangnya dari satu sudut tapi dari segala penjuru mata angin. Maka hari ini Jokowi mengeluarkan PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 perihal Ormas oleh pemerintah
Dengan keluarnya PERPPU tersebut maka Tentara Nasional Indonesia dan POLRI punya payung aturan untuk melaksanakan operasi pencucian ormas radikal, yang semuanya terkoneksi dengan lawan politiknya yang ada di Parlemen. Apakah salah Jokowi mengeluarkan PERPPU? Ada dua poin penting yang harus digaris bawahi. Pertama, pada UU perihal ormas yang sebelumnya, tidak mengatur sebuah institusi yang mengeluarkan ijin berhak juga mencabut ijin tersebut. Padahal institusi itu ialah otoritas dan UU harus menunjukkan amanah terang kepada institusi untuk mengambil kebijakan mengeluarkan izin atau membatalkan. Yang kedua adalah, mengenai pernyataan bahwa yang bertentangan dengan Pancasila hanyalah pedoman Komunisme dan Atheisme. Dalam PERPPU klarifikasi Pasal 59 Ayat (4) Huruf c menyebutkan, "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain pedoman ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD Tahun 1945. Makara sepanjang Ormas tidak hendak mengganti/mengubah Pancasila, hening aja. Tidak akan dibubarkan. Bagaimana jikalau hingga Ormas dinyatakan menentang Pancasila padahal tidak? Ormas bisa mengajukan pra peradilan atas keputusan Pemerintah ( Menko Polhukam) membatalkan izin Ormas tersebut. Selagi memang benar tidak melanggar tentu akan menang di pengadilan.
Disamping itu , presiden punya diskresi untuk mengeluarkan PERPU sepanjang keadaan politik genting dan stabilitas politik negara terancam. Fakta stabilitas politik teracam bisa dilihat fakta yang ada dan rakyat bisa merasakannya. Sejak PERPPU ormas ini diteken maka POLRI akan memantau semua SOSMED yang mengkampanyekan radikalisme baik dalam bentuk soft maupun yang vulgar. Ahmad Dhani sehabis usai melewati proses investigasi dengan tuduhan makar pernah berkata “ Jokowi lebih berpengaruh dari Soeharto”. Ya lebih berpengaruh dari Soeharto alasannya ialah ia tidak punya kepentingan langsung atas segala kerja kerasnya terhadap negara. Anak dan istrinya jauh dari kemegahan istana dan tidak mendapat konsesi bisnis dari saluran kekuasaan Jokowi. Para sahabatnya juga tidak ada yang bebas memaksa joko widodo untuk menunjukkan kemudahan kemudahan bisnis. Jokowi di jaga Tuhan alasannya ialah ia amanan dan berniat baik.
Seorang pejabat petinggi militer pernah bilang kesaya bahwa untuk mengakibatkan Jokowi sebagai presiden, negara butuh dana sedikitnya Rp. 40 triliun. Itu engga sedikit. Dan ada lebih 400.000 pegawapemerintah keamanan mengawalnya sebagai dokrin bela negara. Kekuatan ormas radikal itu dengan derma dana dari konglomerat bandel tidak akan artinya, apalagi Jokowi baik secara langsung maupun kelembagaan tidak pernah melanggar aturan moral maupun yuridis formil dalam melaksanakan sumpah jabatannya sebagai presiden. Dan Tentara Nasional Indonesia terlalu besar untuk diprovokasi oleh ormas yang dipimpin para petualang yang minus kontribusinya bagi negara…Ditangan orang baik negeri ini akan baik baik saja.
Sumber https://culas.blogspot.com/