Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah menawarkan kinerja yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.
"Datanya terperinci dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat," ujar Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta di Jakarta, Rabu (2/1/2019).
Data yang disampaikan oleh Arif antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya di kisaran 3% yang menawarkan tidak ada gejolak berarti.
"Bahkan di kurun pemerintahan Presiden Jokowi, harga materi bakar minyak tidak lagi timpang, alasannya sudah satu harga di seluruh Indonesia," ujarnya.
Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yakni 9,82%. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13%. Kondisi ini menawarkan bahwa rakyat semakin sejahtera alasannya makin banyak yang bekerja.
Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong jadwal jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara. "Layanan kesehatan semakin merata dan gampang dijangkau," tuturnya.
Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat impian usang sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1% dan 10% warga makin berkurang.
Hal ini, ungkap Arif, menunjukkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya bisa menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. Bahkan harga BBM tidak lagi ada disparitas yang tinggi alasannya implementasi kebijakan BBM Satu Harga.
"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada kesannya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya.
Saat ini, infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan daerah perbatasan yang telah berjalan, menyerupai di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Hal ini sangat elok untuk jangka panjang, alasannya ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim. [sindonews.com]