Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima mengatakan, ditariknya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dari panelis debat Pilpres dikarenakan pihaknya tidak setuju.
TKN tak oke nama BW masuk sebagai panelis, karena yang bersangkutan pernah menjadi tim sukses Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.
Atas rekam jejak itu, muncul kritik dari kalangan pendukung Jokowi-Ma'ruf yang meminta agar BW ditarik mundur dari panelis debat.
"Pendukung kami mengirim keberatan. Sebab kan, syarat dari netralitas itu belum pernah menjadi partisan pilkada maupun parpol," kata Aria ketika dikonfirmasi, Sabtu (5/1/2019).
"Karena ada keberatan dan sesudah kami cek, betul, maka itu yang kami jadikan keberatan dari TKN kepada ia jadi panelis," sambungnya.
Meski demikian, Aria mengakui awalnya TKN sepakat dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tetapkan BW jadi panelis.
Sebab BW dinilai punya potensi, ilmu, dan pengalaman yang representatif untuk mengemban kiprah itu.
Oleh karenanya, semenjak awal BPN mengusulkan nama BW sebagai panelis TKN tak pernah keberatan.
TKN gres menyatakan tidak oke dalam rapat persiapan debat Pilpres yang keempat.
"Secara terbuka ia sudah menyatakan jadi partisan dalam satu pihak, maka kami sampaikan keberatan itu. Kalau ia menjadi tim panelis, kami nilai aspek netralitasnya yang kami ragu," ujar Aria.
Atas ditariknya nama BW, BPN lantas menarik mundur satu orang panelis yang sebelumnya diusulkan oleh TKN. Ia yakni koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo.
Penarikan satu moderator debat tawaran TKN merupakan konsekuensi dari ditariknya satu nama moderator yang diusulkan BPN.
Atas penarikan dua moderator tersebut, baik TKN maupun BPN sama-sama sudah sepakat.
"Intinya mereka (TKN) enggak nyaman dengan BW, jadi ya sudah, fair enggak apa-apa," kata Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso ketika dihubungi secara terpisah.
Saat ini, KPU bersama tim kampanye kedua paslon menyepakati enam panelis debat pertama Pilpres.
Enam nama tersebut adalah, Prof. Hikmahanto Juwana (Guru Besar Hukum UI), Prof. Bagir Manan (mantan Ketua MA), Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Bivitri Susanti (ahli Tata Negara), Margarito Kamis (ahli Tata Negara), dan Agus Rahardjo (Ketua KPK).
Debat pertama akan diselenggarakan 17 Januari 2019. Tema yang diangkat yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme. [kompas.com]