Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menyebut informasi mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah terbaca. Hal itu positif terjadi dan bertujuan menggerus iman publik.
"Isu-isu menyerupai itu kan sudah usang untuk melemahkan pemerintah," ujar Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2019.
Dia yakin KPU sudah bertindak sesuai undang-undang dalam menjalankan tugas. Skenario apa pun untuk mendiskreditkan penyelenggara pemilihan umum tak dapat meluluhkan iman publik.
Ma'ruf mengamini pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait hal ini. Ia baiklah ada upaya mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo melalui isu-isu hoaks.
Namun, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu yakin hal tersebut tak berdampak. "(Karena) pinjaman kepada Pak Jokowi makin kuat, bukan makin lemah," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melihat upaya mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengendus indikasi itu jauh sebelum munculnya kabar bohong mengenai 7 kontainer berisi surat bunyi tercoblos.
"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu. Ini sudah jelas," tegas Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.
Menurutnya, informasi surat bunyi tercoblos bukan cara pertama yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintah atau KPU. Sebelumnya, terang dia, ada informasi tercecernya KTP berbasis elektronik (KTP-el) di sejumlah kawasan dan KTP-el ganda. [medcom.id]