Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, sesuai yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil, akta tanah di Jakarta akan diselesaikan di tahun 2019 ini.
“Yang komitmen Pak Menteri ATR/Kepala BPN, aku tinggal melihat tamat tahun selesai atau tidak. Insya Allah selesai,” kata Presiden Jokowi dikala menghadiri Penyerahan 3.000 Sertipikat Tanah untuk Rakyat, di Gedung Serbaguna Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu (9/1)siang.
Menurut Presiden, di seluruh tanah air, ini harusnya ada 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat, itu dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Pulau Rote. Tetapi kenyataannya, hingga tamat tahun 2015 yang lalu, gres 46 juta yang bersertifikat. Artinya, ada 80 juta yang belum bersertifikat.
Dulu, lanjut Presiden, setahun hanya dapat memproduksi (kantor-kantor BPN itu) 500 ribu setahun. Sehingga masyarakat harus menunggu 160 tahun.
“Ada yang mau nunggu 160 tahun? Silahkan maju aku beli sepeda, bila ada silahkan bila mau 160 tahun. Maju ke depan aku beri sepeda, tetapi akta nunggu 160 tahun,” ucap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, ternyata persoalan di semua tempat itu juru ukurnya kurang. Oleh lantaran itu semenjak tahun 2015 cari juru ukur sebanyak-banyaknya. Akhirnya sekarang, teladan dari 500 ribu dapat menjadi 5 juta. Tahun 2018 kemarin ditarget 7juta harus rampung, dapat diselesaikan 9,3 juta akta di seluruh tanah air.
Caranya bagaimana? Menurut Presiden, urusannya Menteri ATR/Kepala BPN. Pokoknya dirinya memberi sasaran 7 juta, dan juga terlampaui menjadi 9,3juta.
“Kerjanya kantor BPN ya, bila dulu mungkin Senin hingga Jumat sore pulang, ya kini kan dapat hingga tengah malam. Sabtu-Minggu harus ke lapangan. Karena aku janjian sama pak Menteri, ini kerja harus ada targetnya,” terperinci Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedaan, dan Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi. [setkab.go.id]