Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)Jakarta -Mengawali tahun 2019, kemudian lintas Jakarta yang sempat lengang usai libur panjang sekarang mulai macet. Proyek infrastruktur jalan menjadi salah satu penyumbang kemacetan.
Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusuf menyampaikan pihaknya sudah menginventarisasi sejumlah penyebab kemacetan di Jakarta. Strategi dan kebijakan pun sudah diterapkan biar kendaraan dapat melaju dengan lancar.
"Kita kan evaluasi, dan invetarisasi dulu alasannya yakni di beberapa tempat, penyebab macetnya itu salah satunya itu pembangunan-pembangunan ini kan. Makara taktik itu sudah kita laksanakan, ganjil-genap atau contraflow, kemudian ada beberapa kebijakan, contohnya E-TLE, itu sangat berkurang jauh," kata yusuf kepada detikcom, Senin (7/1/2019).
"Tapi ini kan ada beberapa jalan yang masih dipakai untuk membangun. Misalnya begini, ada pembongkaran JPO, itu kan ada pengalihan arus di situ, kemudian ada pembangunan daerah busway, itu jadi macet juga jalannya. Kemudian LRT, MRT, kan belum simpulan juga. Di daerah itu kan mau nggak mau dilema rambu dan marka jalannya niscaya keatur," ucap dia.
Kendati demikian, Yusuf menjelaskan, kepadatan di Jakarta ketika ini tidak terlalu semrawut. Setiap ada kemacetan, kata Yusuf, personel kemudian lintas eksklusif bergerak ke lokasi untuk membantu mengurai kemacetan.
"Kita juga ada, minimal bila terjadi kemacetan, tapi tidak semrawut. Macetnya itu tetap tertib. Tetap berjalan. Tidak stagnan. Sekarang kita upanyanya itu, saya perintahkan ke personel, jangan hingga pas kondisi pas padat arus, anggota kita nggak ada. Saya perintahkan anggota, bila terjadi kepadatan, cek itu sumber dari kepadatan itu apa, bila sumbernya kendaraan beroda empat itu mogok, segera kendaraan beroda empat itu didorong," paparnya.
Selain itu, Yusuf menuturkan, sejumlah taktik lain untuk mengurai kemacetan Ibu Kota akan disiapkan. Semua kebijakan, berdasarkan Yusuf, akan dikaji secara matang biar berdampak konkret bagi masyarakat.
"Iya, ini sementara masih kendaraan beroda empat (ganjil-genap), dapat juga waktu ke depan itu motor juga, tapi itu kan masih dalam kajian, semua kan pengambil kebijakan itu kan mengambil kebijakan itu tidak eksklusif diputuskan, tapi ada kajian-kajian, pertimbangan, dampaknya. Kan kebijakan publik, ada kaitannya dengan publik," tuturnya.
Sumber detik.com