X File, Esemka, Freeport


X FILE
Ada dua masalah yang menjadi senjata ampuh menggempur kubu Jokowi. Satu masalah Novel Baswedan .Satu lagi masalah Hermansyah. Saya akan coba memperlihatkan sudut pandang atas dua masalah ini. Saya berusaha melihat masalah secara jernih. Kemudian silahkan anda menilai sendiri. Bahwa Novel Baswedan ( NB) ialah petugas hukum, Dia tadinya berkarir sebagai Polisi, yang kemudian di alih tugaskan ke KPK. Akhirnya ia memutuskan keluar dari Polisi untuk menjadi pegawai tetap KPK. Rekam jejaknya sebagai petugas KPK memang bagus. Dia bersama teamnya berhasil membongkar masalah besar di masa SBY dan Jokowi. Namun alhasil ia terkena penyerangan oleh orang yang tidak dikenal. Karenanya ia harus melalui perawatan medis cukup lama.

Saya tidak melihat insiden penganiayaan NB ini sebagai rekayasa pemerintah atau inteligent. Mengapa ? pertama , Pemerintah ( Polri) berjuang bagaimana mengamakan NB paska penganiayaan itu. NB mendapat perawatan terbaik di Singapore untuk memastikan ia bisa kembali sehat. Andaikan benar pemerintah terlibat tentu NB sudah dihabisi . Karena selalu ada kesempatan untuk itu. Tetapi hingga sehat NB tetap kondusif saja. Bahkan sehabis pulih kesehatannya, NB dikembalikan ke KPK. Nah apapun dugaan dari NB terhadap pelaku penganiayaan terhadap dirinya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai KPK, sanggup ia ungkapkan kepada Polisi. Tinggal tunjuk hidung aja. Polisi akan proses laporan itu. Toh Polisi punya hak menahan orang dalam waktu tertentu hingga proses penyelidikan selesai.

Tetapi mengapa NB tidak mau tunjuk hidung orang yang ia curigai itu? Apakah ia tidak bisa pertanda fakta aturan atas orang yang ia curigai itu? Kemudian minta kekuatan dari Presiden untuk mengabaikan fakta aturan untuk menyebabkan orang yang dicurigai itu sebagai tersangka. Ya engga mungkin itu dilakukan. itu sama saja dengan abuse of power. Rusak lah system negara kita. Hukum itu sebuah sistem yang harus dijaga dengan teguh oleh Presiden. Karenanya petugas KPK dibayar mahal oleh negara alasannya ialah pekerjaan rumit dalam sistem yang ketat untuk memastikan setiap orang yang dicurigai punya fakta aturan untuk diseret sebagai tersangka. Makara tidak bisa hanya curiga pribadi tangkap. Itu dalam sistem negara Korea Utara bisa. Indonesia bukan korut.

Hermasyah, yang dikenal sebagai pembela HRS dalam masalah Chat mesum. Kehebatannya Hermasyah dikenal sebagai jago IT yang bisa dengan tegas menyampaikan chat mesum HRS itu falsu. Tetapi keahliannya di bidang IT tidak memenuhi syarat bagi Polisi untuk menyebabkan ia saksi negara atas masalah HRS. Kemudian pada hari yang naas, Hermasyah di aniaya oleh orang yang bertikai denganya dijalan toll. Kembali orang menuduh bahwa penganiayaan itu rekayasa pemerintah yang tidak ingin ada saksi meringankan HRS. Padahal semua tersangka sudah ditangkap dan diadili dengan aturan sepantasnya. Sementara Hermasyah bisa diselematkan oleh team dokter hingga sembuh dan kembali normal.

Nah NB dan Hermasyah bukan Munir yang nyawanya hilang sehingga kasusnya jadi gelap. NB dan Hermasyah tetap hidup hingga sekarang. Mereka berhak mendapat keadilan. Mereka berhak melaporkan siapa saja yang mereka curigai sebagai bintang film intelektual. Tentu dengan fakta hukum. Tetapi jikalau hanya praduga saja, maka jangan salahkan aturan tidak bisa menegakan keadilan. Karena orang tidak dieksekusi atas dasar praduga. Bahkan sistem aturan kita menganut praduga tidak bersalah hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.

Atas masalah mereka ini, saya tertarik kata teman saya yang berprofesi sebagai lawyer “ ada yang lupa bahwa NB dan Hermasyah itu insan biasa. Bukan orang suci menyerupai malaikat. Di luar profesi mereka, tentu mereka juga punya kehidupan pribadi yang bisa saja ada yang tidak suka dengan mereka secara pribadi yang tidak ada kaitanya dengan profesinya. Karena itu mereka dianiaya. Tetapi masalah pribadi itu tertutup oleh prasangka jelek kepada Jokowi dan dimanfaatkan oleh oposisi mendiskriditkan Jokowi. Padahal semua tahu secara sistem Jokowi tidak bisa intervensi masalah hukum. Sekali joko widodo intervesi hukum, maka credit rating kita akan jatuh dihadapan pasar. Kredibilitas kita jatuh. Karena dianggap sebagai negara diktator.

***

ESEMKA
Perjalanan panjang ESEMKA hingga sanggup sertififikasi layak jalan itu tidak sebentar dan tidak pula mudah. Apalagi ESEMKA ialah pendatang gres dalam bisnis otomotif. Dulu pernah ada mobnas Timor. Walau diberi banyak akomodasi bea impor, kredit investasi, suku bungan rendah, nyatanya melarat sebelum berkembang. Mengapa ? alasannya ialah pertama, faktor kompetisi yang ketat dengan merek yang sudah eksisting. Jelas pemain usang tidak ingin tersaingi oleh pendatang baru. Kedua. Mobnas itu butuh syarat yang ketat untuk memenuhi standar kepatuhan akan kelaikan jalan untuk dijual kepada publik. Ketiga, membutuhkan waktu yang usang dan modal besar untuk proses design, sertifikasi, dan pabrikasi. Atas dasar tiga hal itulah makanya tidak banyak pengusaha mau terlibat dalam mobnas. Mereka lebih nyaman impor atau asembling , kemudian jual. Tidak perlu lagi repot soal pabrikasi atau sertifikasi.

Bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan Mobnas? Dalam industry otomotif yang dipatenkan ialah platform dan merek. Soal mesin ada beberapa pilihan. menyerupai mesin piston, mesin listrik, mesin hybrid. Beberapa brand mesin memiliki karakteristik yang sama, yang berbeda hanyalah cover brand nya dan sistem control CU, EFI dan Artikel Babo. Dengan menciptakan system kontrolnya sendiri maka sudah boleh memberi cover merek sendiri pada mesin walau mesin itu dipasok dari China, Jepang, Korea, Malaysia. Negara manapun selalu mengawali Mobnas begitu. Seperti China awalnya memakai tekhnologi Audi. GM. Malaysian memakai Mitsubishi untuk proton.

Dari design dan merek itu akan mendorong tumbuhnya bisnis Supllya Chain untuk mesin dan system control nya dan otomatis akan tumbuh ribuan supply chain spare part mesin. Maka hanya masalah waktu kita akan punya 100% kendaraan buatan Indonesia. Namun untuk itu butuh proses waktu yang tidak sebentar. Selagi pasar mendukung , bisnis akan menyesuaikan sendiri dengan kebijakan Negara. Pemerintah harus memiliki visi kemandirian dibidang industry otomotif. Mengapa? alasannya ialah industry otomotif itu sangat strategis. Ini bukan hanya bekerjasama sarana mobilisasi orang tapi juga barang. Ketergantungan akan tekhnologi ini akan menciptakan Negara renta dalam segala hal, termasuk renta akan belanja devisa. Seharusnya yang mendapat akomodasi tarif itu ialah newcomer dalam aktivitas kendaraan beroda empat nasional. Mengapa?

Setiap Industri kendaraan beroda empat selalu awalnya mereka mengandalkan harga murah untuk menarik konsumen, menyerupai Jepang awal tahun 70an dan juga Korea awal tahun 80an, dan China awal tahun 90a. Harga murah itu alasannya ialah Negara memperlihatkan insentip berupa tariff pajak, subsidi bunga, kemudahan denah pembiayaan dan tentu perlindungan pasar dimana pemerintah akan menjadi salah satu buyer melalui APBN. Dengan akomodasi ini dibutuhkan Mobnas akan berkembang hingga saatnya ia bisa bersaing bebas dipasar domestic maupun international. Esemka memang tidak seberuntung Mobnas sepeti Timor yang dapatkan akomodasi melimpah dari negara. Tidak seberuntug ASTRA yang sudah menguasai pasar dan distribusi dalam negeri. SDM yang berkualitas. Astra membangun Mobnas memakai akumulasi keuntungan yang disisihkan dari bisnis agent otomotif dari luar negeri. Astra mendapat pinjaman dari prinsipal world class dalam segala hal. Resiko gagal sangat kecil. Beda dengan mobnas lain pendatang gres menyerupai Esemka.

Dari segala keterbatasan ini Esemka tetap melaju dengan tekad kemandirian. Ditengah perilaku skeptis sebagian publik terhadap obsesi hadirnya Mobnas Esemka, kita bisa melihat fakta kini bahwa jikalau ada tekad akan selalu ada jalan. Setidaknya Esemka bisa menjadi ide bagi hadirnya mobnas lain. Bahwa jalan kemandirian itu tidak mudah, dan niscaya melelahkan ditengah kompetisi dan resiko yang pasti. Kalaulah ini dianggap proyek pencitraan Jokowi maka sudah dari semenjak jadi presiden, joko widodo keluarkan kebijakan yang menguntungkan Esemka dalam bentuk bermacam-macam fasilitas. Tetapi Jokowi tidak lakukan itu. Jokowi patuh mengiktui proses business as usual.


DIVESTASI FREEPORT
PT INALUM pada tanggal 8 november 2018 resmi menerbitkan Global Bond di  bursa London. Penggunaan dana hasil penjualan Global Bond ini ialah untuk pembayaran divestasi 51% Freeport Indonesia (PTFI) sebesar US$ 3,85 miliar. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penerbitan Global bond ini  dan bertindak sebagai Joint Global Coordinators (JGC) ialah BNP Paribas, Citi dan MUFG. Sedangkan perbankan sebagai Joint Book Runner (JBR) ialah BNP Paribas, CIMB, Citi, Maybank, MUFG, SMBC Nikko, dan Standard Chartered.  Global Bond ini pun sudah mendapat rating Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch Ratings. Makara masuk investment grade bagi kalangan investor terbatas. Terbukti ketika masuk bursa London, pribadi diserbu investor.

Global Bond itu terdiri dari empat seri. Seri pertama, USD 1 miliar, berjangka waktu 3 tahun dengan yield 5,5%. Seri kedua, USD 1,25 miliar dengan tenor lima tahun dan imbal hasil 6%. Ketiga, penerbitan US$ 1 miliar dengan tenor 10 tahun dan imbal hasil 6,875%, serta keempat, penerbitan US$ 750 juta dengan tenor 30 tahun dan imbal hasil 7,375%. Posisi market ketika Global bond pertama kali diluncurkan ialah oversubcribe atau kelebihan permintaan, yakni mencapai US$ 4,1 miliar untuk tenor tiga tahun, US$ 5,5 miliar untuk tenor lima tahun, US$ 7,1 miliar untuk tenor 10 tahun, dan US$ 3,7 miliar untuk tenor 30 tahun. Benar benar exciting global Bond ini. Ini terbukti bahwa walau pasar uang lagi sepi namun dana selalu ada. Terutama ketika ada peluang bagus,maka uang mengalir begitu saja.

Dengan berhasilnya penjualan Global Bond oleh Pt. Inalum maka mungkin inilah transaksi Leverage buyouts (LBO) terbesar sepanjang sejarah di Indonesia atau mungkin masuk kelompok 100 terbesar didunia dalam 10 tahun belakangan ini. Sebagai info bahwa LBO ialah seni pengambil alihan ( akuisisi) perusahaan dengan memakai dana pinjaman. Pinjaman bisa melalui perbankan atau bisa melalui market. Pinjaman ini tidak ada jaminan dari Negara. Yang menjadi jaminan atas denah LBO ini ialah saham yang dibeli itu sendiri. Dalam settlement pinjaman ini yang terlibat ialah SPV (special propose vehicle ) atau semacam perusahaan cangkang yang non operative namun pemilik sahamnya ialah senior company yang tidak terikat dengan hutang. Makara bagi Inalum, hutang dalam bentuk global bond ini ialah off balance sheet.

Keberhasilan Inalum melaksanakan agresi LBO ini dengan global Bond sebesar USD  3,85 miliar dan listed di Bursa London, ialah babak gres bagi BUMN untuk menjadi bisnis berskala dunia, yang bukan hanya jadi penonton financial market tetapi juga jadi player yang meramaikan bursa untuk mengakses financial resource dunia. Untuk mencapai sekelas Inalum ini belum ada BUMN di ASEAN yang mampu. Mengapa ? alasannya ialah denah nya sophisticated way dan sasaran nya juga kepada sophisticated investor. Makara memang rumit . Dengan demikian taktik Jokowi dalam pembangunan dimana money follows aktivitas untuk proyek pembangunan sanggup semakin solid dimasa akan datang. Terimakasih Pak Jokowi telah mengembalikan Freeport ke Indonesia dengan cara elegan.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Artikel Terkait