Menjelang PEMILU , PDIP telah mewacanakan untuk menghentikan sumbangan luar negeri. Menurut saya ini bukan hanya sekedar retorika dari PDIP tapi sudah menjadi bab dari prinsip PDIP sesuai dengan idiology Marhaennya yaitu berdikari. Ketika Gus Dur jatuh dan digantikan oleh Megawati maka yang pertama dilakukannya ialah menghentikan program recovery economy dibawah IMF dan menetapkan kebijakan zero growth hutang atau tidak ada pertambahan hutang baru.Pada waktu bersamaan Megawati menghentikan operasional FREEPORT dengan alasan melanggar AMDAL , dan juga Menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepri dan Riau Daratan serta menolak penguasaan Blok Cepu oleh Exxon. Hutang dan bagi hasil Tambang ialah dua sumber penghasilan yang menopang 80% penerimaan negara dalam APBN. Tapi kedua hal itu dikeluarkan oleh Megawati sebagai sumber penerimaan. Lantas bagaimana caranya menutupi APBN? Caranya ialah dengan mengurangi subsidi sehingga negara bisa menghemat 40% belanja rutin. Kemudian, Megawati menjual BUMN yang Public Service Obligation yang dibawah 50% ibarat Indosat dll.Pendapatan ini dimasukan dalam penerimanaan negara. Sebetulnya masih banyak lagi aktivitas yang akan dijalankan Megawati dikala itu tapi lantaran terbatasnya waktu beliau berkuasa programnya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Lawan politiknya memakai kebijakan pengurangan subsidi untuk menciptakan Megawati dijauhi oleh wong cilik. Pemilu 2004 Megawi kalah, dan digantikan oleh SBY, negara kembali berhutang, blok natuna dan Cepu dikuasai oleh Exxon dan Freeport kembali beroperasi.
Pada 2004 rasio utang terhadap PDB masih 56,6%, kemudian terus turun menjadi 47,3% (2005); 39,0% (2006); 35,1% (2007); 33,0% (2008); 28,3% (2009); 26,0% (2010); 24,4% (2011); dan kini pada kisaran 22,9% (2012) [Bappenas, 2012]. Dengan data ini SBY bisa berbangga hati bahwa beliau telah sukses mengurangi hutang berbanding terhadap PDB. Benarkah ? Orang awam mungkin bisa dibodohi. Perhatikan ini, bahwa kehebatan suatu negara bukan diukur dari perbandingan hutang terhadap PDB tapi tingkat ( rasio ) kemampuan negara membayar hutang. Atau disebut dengan debt service ratio /DSR atau rasio pembayaran utang dan bunga dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Dalam international economy community ada konsesus bahwa apabila DSR diatas 20% berarti menggambarkan lampu kuning, atau harus ekstra hati-hati. Data yang ada menyampaikan DSR Indonesia terus meningkat oleh lantaran kenaikan jumlah utang, sedangkan di sisi lain ekspor cenderung menurun pertumbuhannya. Pada Triwulan I-2012 DSR melejit menjadi 30,7%, padahal pada 2011 masih di kisaran 21,1%. Disampinng itu total jumlah utang terhadap penerimaan pemerintah (pajak dan pendapatan bukan pajak) selalu lebih tinggi. Misalnya, pada 2007 total penerimaan pemerintah Rp 706 triliun, namun utangnya mencapai Rp 1.389 triliun. Pada 2011 total penerimaan pemerintah Rp 1.205 triliun, tapi jumlah utang Rp 1.803 triliun. Dan ini terus berlanjut hingga dengan 2014 dimana utang Indonesia sudah mencapai Rp.2.465,45 Triliun
Keadaan tersebut harus dilarang lantaran dari tahun ketahun ketergantungan akan hutang semakin besar dan bahaya default semakin besar pula.Inilah yang menjadi PR besar dan rumit bagi Presiden terpilih. Lantas bagaimana solusi bagi PDIP untuk menghilangkan ketergantungan APBN akan utang? Peninjauan seluruh kontrak blok Migas dan Mineral. Berdasarkan hasil study KPK yang dibantu oleh forum riset independent international dari sektor Migas saja (tidak termasuk Freeport, batubara) potensi ekonomi mencapai Rp.7,200 Ttiliun pertahun atau 4 kali dari APBN. Artinya dengan hanya program amendment PSC ( production Sharing Contract) yang sesuai dengan kepentingan nasional maka dalam setahun indonesia sudah bisa melunasi hutang luar negeri dan selanjutnya APBN berdikari tanpa hutang. Seorang teman yang bekerja di forum keuangan international pernah berkata kepada saya bahwa apabila pemerintah gres mencoba merubah kontrak Block Migas maka investor akan kabur dari Indonesia.Indonesia akan masuk blacklist financial community sehingga kehilangan financial resource. Dengan demikian akan mengancam sumber penerimaan negara untuk memenuhi APBN. Saya tersenyum saja. Bagi saya itu ialah berkah jika semua investor kabur. Karena indonesia sanggup leluasa mengelola sendiri ladang Migasnya.Bagaimana caranya? Dari mana duitnya? Soal tekhnologi tidak usah kawatir lantaran di periode kini tekhnologi bisa dibeli dari mana saja dan lagi insinyur Indonesia yang berkarir jago diluar negeri tentu akan pulang apabila kesempatan diberikan.
Darimana uangnya untuk mengolah Migas jika investor hengkang? Pernah Darmin Nasution dikala masih menjabat Gubernur BI menyampaikan bahwa dari total 140 juta rekening nasabah perbankan, sebanyak 3% ( 4,2 juta) nasabah menguasai 67% dana di perbankan.Kalau total dana nasabah diperbankan sebesar Rp 3.392 triliun maka 4,2 juta nasabah menguasai Rp.2.270 Triliun atau kurang lebih sama dengan USD 200 miliar. Ini merupakan Potensi financial resouce dalam negeri yang sangat besar dan sanggup dipakai pemerintah untuk sumber pembiayaan pengelolaan MIGAS. Caranya? Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan menukar ( SWAP) tabungan/deposito untuk 4,2 juta nasabah tersebut dengan SUKUK RI (Obligasi berbasis revenue). SUKUK ini dijamin likuiditasnya oleh pemerintah asalkan disertai dengan underlying pembiayaan proyek ( bukan untuk konsumsi). Sehingga pada waktu bersamaan pemerintah memaksa secara UU pemilik dana untuk terlibat eksklusif dalam produksi ( sektor riil). Makara jangan ada lagi orang kaya menikamati rente tanpa kerja keras. Agar tidak timbul gejolak sehingga berdampak sistemik maka pemerintah menyertakan kebijakan SWAP itu dengan bebas pajak penghasilan atas pendapatan revenue dari SUKUK tersebut. Dengan demikian pemilik dana mendapat dua manfaat ; pertama dananya dikelola untuk perjuangan ( MIGAS) yang niscaya mendatangkan keuntungan yang bebas pajak dan kedua SUKUK sanggup kapan saja dicairkan selagi dipakai untuk pembiayaan proyek sehingga tidak menghabat financial freedom nya. Dan yang penting pemerintah lepas dari bunga atau Riba. APBN lebih besar powernya menopang tanggung jawab sosialnya untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun ilustrasi tersebut diatas hanya mungkin jika PDJP bersama Partai sosialis kanan ( PKS,PBB,PPP) Sosialis nasionalis ( GARINDRA dan NASDEM) bersatu dalam aliansi dan menguasai lebih banyak didominasi bunyi di Parlemen diatas 70%. Apabila aliansi ini hanya mencapai bunyi dibawah 50% maka sanggup dipastikan walau presiden terpilih dari PDIP atau GARINDRA atau PKS tetap tidak akan bisa menerapkan kebijakan tersebut. Kekuatan kapitalisme international akan memanfaatkan pengaruhnya kepada Partai ibarat , PKB, PAN bersama PD dan Golkar untuk menghadang setiap upaya hendak merubah UU yang bisa menciptakan kepentingan business Migas mereka tereliminasi. Semuanya kembali kepada Rakyat dikala PEMILU nanti. Apakah lebih suka menadahkan tangan dan gratis dari negara namun mencari rezeki sulit dan harga melambung tinggi ? Pilihlah Partai beraliran atau berkiblat kepada kapitalis. Ingin mendapat financial freedom lantaran mencari rezeki gampang dan biaya hidup murah? Pilihlah Partai yang tidak berkiblat kepada Kapitalis. Apabila anda Golput maka suka tidak suka anda ikut bertanggung jawab jika negara ini tetap hidup dari RIBA dan terjebak RIBA, lantaran anda diberi kebebasan menentukan tapi anda milih lari dari arena. Cerdaslah!
Sumber https://culas.blogspot.com/