3 Cawagub Pks: Ditolak Hanura, Diragukan Pkb

3 Cawagub PKS: Ditolak Hanura, Diragukan PKBFoto: Muhammad Fida Ul Haq/detikcom

Jakarta -Belum diuji, tiga cawagub DKI Jakarta yang disodorkan PKS sudah menerima penolakan. Dua fraksi, yaitu Hanura dan PKB, mencurigai kemampuan ketiga cawagub DKI, yaitu Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Ongen Sangaji menyampaikan ketiga orang tersebut belum mempunyai rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi orang nomor dua di Ibu Kota.

"Masa kami disuruh menentukan orang yang track record-nya tak jelas. Ingat, DKI mempunyai APBD besar, jikalau salah, bisa bahaya. Jangan samakan DKI dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahannya beda," tegas Ongen kepada wartawan, Senin (7/1/2019).



Hanura, disebut Ongen, memang tak bisa mengintervensi pengusulan nama cawagub. Tapi Hanura berharap proposal nama bisa dipertimbangkan ulang Gerindra dan PKS sebagai parpol pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI.

Keraguan mengenai kapabilitas ketiga cawagub DKI juga diutarakan Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Dia mengaku sama sekali tidak mengetahui rekam jejak ketiga politikus PKS tersebut.

"Sudah niscaya kagak mampu, tinggal di mana kok. Kaprikornus wagub juga nggak ngerti," ujarnya.

Tiga nama yang diusulkan PKS masih akan diproses tim seleksi untuk menjalani fit and propers test. PKS menunjuk eks Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo serta pengamat politik Ubedilah Badrun sebagai anggota tim fit and proper test.



Sedangkan Gerindra menunjuk Wakil Ketua DPD Gerindra DKI dan peneliti LIPI Siti Zuhro sebagai anggota tim fit and proper test. Proses fit and proper test diharapkan selesai final bulan ini.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan proses penentuan cawagub ke Gerindra dan PKS. Dengan tiga calon, menurutnya, akan lebih gampang mengerucutkan ke dua nama.

"Kalau kini sudah ada tiga nama, segera ada dua nama. Kalau sudah dua nama, bisa diproses ke Dewan," kata Anies, Rabu (2/1).

Sumber detik.com

Artikel Terkait