UPAYA pencegahan korupsi di kurun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa karena ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.
Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk "Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).
"Pak Jokowi itu orang baik dan kita sanggup mencicipi dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan alasannya yakni banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun gotong royong lebih alasannya yakni peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.
Menurut dia, masyarakat sanggup melihat eksklusif sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan tugas masyarakat dalam pembangunan.
"Masyarakat sanggup melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat sanggup bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan sanggup bertanya di mana masalahnya," ungkapnya.
Meningkatnya tugas masyarakat, berdasarkan dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga pegawanegeri dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik yakni meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.
"Dulu, APBN itu belum sanggup dipakai pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah sanggup dipakai tanpa harus menunggu berbulan-bulan," kata mantan jurnalis tersebut.
Hal yang lebih penting dan fundamental lagi, berdasarkan Johan, Presiden Jokowi menempatkan forum menyerupai KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.
"Di situ sangat terang arah dan komitmennya," imbuhnya.
Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni aspek pengawasan atau monitoring.
"Negara perlu melaksanakan sendiri, sehingga kita sanggup mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah menyerupai apa," ujarnya.
Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang mencakup empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan prosedur "stick and carrot" melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.
"Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi," pungkas Adnan. [mediaindonesia.com]