Gerakan Pemuda (GP) Ansor melaporkan ke Presiden Jokowi ada kelompok radikal yang terkonsolidasi terkait Pilpres 2019. Kelompok-kelompok itu disebutnya tersebar di Indonesia.
"Saya ajak seluruh pimpinan wilayah seluruh Indonesia dari 34 provinsi datang. Mereka semua melaporkan kepada Presiden situasi yang terjadi di kawasan masing-masing," ujar Ketum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).
Yaqut menjelaskan hal pertama yang dilaporkan ke presiden yaitu terkait perubahan dan situasi politik. kedua, soal kelompok radikal.
"Kedua, terkait dengan kelompok radikal. Kelompok radikal yang terkonsolidasi alasannya yaitu kontestasi Pilpres," sambungnya.
Yaqut mengatakan, kelompok radikal itu salah satunya berada di Jawa Barat dan Riau. Mereka disebut menginduk ke salah satu akseptor Pemilu.
"Mereka bukan merusak Pemilu, namun mereka menginduk pada salah satu kontestan Pemilu untuk masukkan agenda-agenda mereka," ucapnya.
Namun, Yaqut enggan menyebut kelompok radikal tersebut menyusup ke mana. GP Ansor meminta Jokowi menindak orang-orang yang tergabung dalam kelompok radikal.
"Kami paham pemerintah terbentur dengan UU tak dapat main pecat ASN yang terlibat dalam gerakan khilafah itu. Memutasi pun ada aturannya alasannya yaitu ada UU ASN yang atur," ujar Yaqut.
"Kami minta presiden sehabis kontestasi politik selesai, pemerintah segara menindak orang-orang ibarat ini yang kini ada di institusi pemerintah," imbuhnya.
GP Ansor juga memberikan sikapnya untuk melawan kelompok radikal. GP Ansor meminta jangan hingga ada pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila di Indonesia.
"Selama ini kami kami melaksanakan itu. Coba jikalau Banser dan NU tak lakukan itu, mereka akan gampang bersemai. Kawan-kawan tahu kan bagaimana Banser berhadapan dengan kelompok radikal ini," paparnya. [detik.com]