Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di bidang ekonomi, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi dan stabilitas harga.
“Datanya terang dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat,” papar ekonom Arif Budimanta di Jakarta, Senin (31/12/2018).
Data yang disampaikan oleh Arif Budimanta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), antara lain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi hanya di kisaran 3% yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti.
“Bahkan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, harga materi bakar minyak tidak lagi timpang, alasannya sudah satu harga di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, ialah 9,82% . Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera alasannya makin banyak yang bekerja.
Kehidupan warga pun kian terjamin. Pemerintah mendorong kegiatan jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara. “Layanan kesehatan semakin merata dan gampang dijangkau,” tuturnya.
Dia menambahkan, tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat keinginan usang sekolah sudah mencapai 12,85 tahun.
Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10% warga makin berkurang. Hal ini, ungkap Arif, menunjukkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya bisa menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang.
Bahkan harga materi bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi alasannya implementasi kebijakan BBM Satu Harga. Selain itu, Arif mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pertanda pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan daerah perbatasan yang telah berjalan, ibarat di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Hal ini sangat elok untuk jangka panjang, alasannya ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi, lanjutnya, didorong oleh realisasi kebijakan poros maritim.
“Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada risikonya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, kata Arif, rakyat mempunyai jalan masuk terhadap aset, ialah berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdaya.
“Akses pembiayaan juga terus didorong, contohnya melalui kredit perjuangan rakyat dengan suku bunga yang rendah, ialah 7%,” ujarnya. Dengan demikian, perjuangan mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperlukan makin berdaya.
Begitu juga donasi untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, maka pada 2019 dianggarkan Rp73 triliun. “Dana itu terutama untuk peningkatan layanan dasar masyarakat,” ujar Arif. [okezome.com]