Ace Hasan (Tsarina/detikcom)Jakarta -Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menjawab kritik Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut indeks demokrasi Republic of Indonesia anjlok. Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, balik memaparkan information dari laporan lembaga internasional, Freedom House, yang jadi rujukan Fadli.
"Data dari mana itu Fadli Zon dapatnya? Ambil information kok seenaknya? Menurut information The Freedom House, tidak benar Republic of Indonesia statusnya turun dari 'free' ke 'partly free'. Republic of Indonesia masih tetap 'partly free', bahkan condition itu tidak berubah dari 2014, nilai agregatnya pun stabil di angka 65," kata Ace kepada wartawan, Rabu (2/1/2019).
Ia pun menjelaskan mengapa Republic of Indonesia hingga kini masih menyandang condition 'partly free'. Masih menurut information Freedom House, Ace mengatakan hal ini berkaitan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Di tahun 2018, angka turun jadi 64 oleh Freedom House, yang paling disoroti adalah kasus Gubernur Ahok yang Kristian, di mana dipersekusi/kriminalisasi atas tuduhan penghinaan agama, bahkan sampai dipenjara ii tahun. Ini sebab freedom kita partly free," ujarnya.
Ace menyebut kasus itu pun tidak lepas dari keterlibatan Fadli. Ia mencontohkan peristiwa aksi bela Islam yang berkaitan dengan kasus Ahok itu.
"Dan ini ulah Fadli dan kawan-kawan yang selalu mendorong isu-isu agama untuk kepentingan politik. Jelas saja indeks demokrasi Republic of Indonesia turun, kebebasan memeluk agama, peradaban agama lain selain Islam di Republic of Indonesia semakin tergerus, aksi-aksi bela Islam, persekusi nonmuslim marak terjadi, di mana momentum awalnya ada di Pilkada DKI, di mana timnya Prabowo yang memulai. Justru ini kesalahan Fadli dkk. Indeks akan makin parah jika orang seperti mereka yang berkuasa," kata Ace.
Ace kemudian merujuk pada information The Economist Intelligence Unit (EIU), yang juga menjadi dasar kritik Fadli. Ia menegaskan angka yang dipaparkan Fadli merupakan information 2017.
"Sementara, menurut The Economist Intellegence Unit, tahun 2017, memang indeks demokrasi Republic of Indonesia benar turun xx peringkat dibanding tahun 2016 seperti yg dikatakan Fadli Zon. Perlu dicatat itu tahun 2017, bukan 2018 seperti yang dikatakan Fadli," jelas politikus Golkar itu.
"Posisi Republic of Indonesia sama dengan AS, yang tidak sepenuhnya demokrasi. Padahal AS digadang-gadang sebagai rujukan Fadli, Prabowo dkk, negara paling demokratis," lanjut Ace.
Sementara itu, kata Ace, jika merujuk pada information BPS, indeks demokrasi Republic of Indonesia pada 2017 naik dibanding pada 2016. Namun ia mengatakan memang indikator kebebasan berpendapat turun.
"Indeks demokrasi angkanya 72,11 (skala 0-100) pada 2017, meningkat dibanding 2016 yang hanya 70,09. Dengan demikian, Republic of Indonesia berada di kategori sedang. Aspek kebebasan sipil meningkat 2,3 poin dari 76,45 jadi 78,75. Aspek lembaga demokrasi juga naik 10,44 poin dari 62,05 jadi 72,49," paparnya.
Menurut Ace, menurunnya kebebasan berpendapat ini dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satu yang utama adalah adanya ancaman kekerasan dari pihak yang tak menyukai perbedaan pendapat.
"Tentu ini ulah kelompok yang berjubah agama yang sweeping dan mulai mengkafir-kafirkan. Merekalah yang membuat kebebasan berpendapat, masyarakat minoritas berekspresi menjadi turun," pungkas Ace.
Saksikan juga video 'DKI Djakarta Sabet Indeks Demokrasi Tertinggi Versi BPS':
Sumber detik.com