Luhut Minta Prabowo Baca Detil Dulu Sebelum Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16

Foto: Tribunnews.com

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meminta calon presiden Prabowo Subianto supaya membaca secara detail paket kebijakan ekonomi jilid 16 sebelum berkomentar.

‎"Enggak ada (menyerah pada asing), makanya baca dulu baik-baik gres berkomentar, jadi jikalau sudah kita baca baik-baik, komentarin," ujar Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan menyerupai paket kebijakan ekonomi jilid 16 bertujuan untuk kebaikan rakyat dan perekonomian Indonesia, bukan malah menciptakan susah.

"Kita tidak pingin rakyat kita susah, memangnya hanya kau saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini," papar Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ‎25 bidang perjuangan yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI), justru melindungi sektor UMKM dalam negeri. Misalnya, perjuangan bordir sekarang boleh dimasuki aneh alasannya yaitu investasi besar memcapai Rp 100 miliar.

"Kita ‎justru memprotek UMKM kita, aku enggak mau juga dong, apalagi presiden," ucap Luhut Binsar Panjaitan.

Sebelumnya, prabowo Subianto mengkritisi paket kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia jilid 16 yang memperlihatkan peluang sebesar-besarnya kepada pihak aneh untuk masuk dan menguasai 25 sektor industri di dalam negeri.

Menurutnya, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan Undangan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) terutama pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi bahwa bahwa Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan pasal 33 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

"Indikator-Indikator dikala ini menandakan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berdasarkan aku itu wujud bahwa kita mengalah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya mempunyai banyak sumber daya alam yang dapat kita kelola sendiri," kata Prabowo di kediamannya di Desa Bojong koneng, Babakan madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018). [tribunnews.com]

Soal Pose 1 Jari, Bawaslu Nyatakan Luhut Dan Sri Mulyani Tak Lakukan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu RI menyimpulkan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, tidak melaksanakan perbuatan melanggar pidana pemilu dan bukan pelanggaran pemilu.

Pernyatan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Dia menjelaskan, kesimpulan tersebut didapat sesudah pihaknya melaksanakan pembahasan bersama dengan Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.

"Dalam pembahasan kedua lembaga Gakkumdu pada tanggal 5 November 2018 didapatkan kesimpulan insiden yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan pidana pemilu dan bukan merupakan pelanggaran pemilu," ujar Abhan, dalam keterangannya, Selasa (6/11/2018).

Dia menjelaskan, Bawaslu RI menangani laporan itu sesudah mendapatkan laporan ihwal pejabat negara yang mengatakan keberpihakan kepada calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, pada Kamis, (18/10/2018).

Dalam laporan tersebut, diduga pejabat negara yang dimaksud melaksanakan pelanggaran Pemilu yaitu Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan.

Keduanya dilaporkan karena melaksanakan gesture (Gestur, atau komunikasi non-verbal dengan agresi tubuh-red) yang dianggap sengaja dilakukan sebagai bentuk tindakan himbauan yang mengatakan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden dalam acara penutupan Annual Meeting IMF-Bank Dunia, 14 Oktober 2018 di Bali.

Laporan tersebut diterima dan di pendaftaran oleh Bawaslu dengan Nomor
06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 di hari yang sama.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu lalu melaksanakan pembahasan pertama bersama Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam lembaga Gakkumdu guna melaksanakan penelaahan lebih lanjut terkait keterpenuhan dugaan pelanggaran pidana.

"Pasca dilakukan pembahasan, Bawaslu lalu melaksanakan pemanggilan terhadap para pelapor dan saksi-saksi guna dimintai keterangan/klarifikasi pada tanggal 23 Oktober 2018, dan juga penjelasan kepada KPU pada hari yang sama," kata Abhan.

Setelah mendengarkan keterangan Pelapor, saksi, serta KPU, Bawaslu lalu berupaya meminta keterangan dari kedua terlapor, yakni Luhut Binsar Panjaitan dan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 30 Oktober.

Adapun kedua terlapor lalu meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang klarifikasi, dan jadinya sanggup hadir memenuhi panggilan pada tanggal 2 November 2018.

Mengingat penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dibatasi waktu selama 14 (empat belas) hari kerja dan harus diputuskan pada tanggal 6 November 2018.

Maka, Bawaslu melanjutkan agenda pembahasan kedua bersama Bareskrim Mabes Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam pembahasan kedua lembaga Gakkumdu pada tanggal 5 November 2018 dan didapatkan kesimpulan bahwa insiden yang dilaporkan tidak memenuhi unsur ketentuan Pidana Pemilu, dan bukan merupakan pelanggaran pemilu. [tribunnews.com]

Luhut Binsar Panjaitan

Seorang purnawirawan Perwira Tinggi pernah berkata kepada aku bahwa Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) bukan hanya punya integritas tinggi sebagai pribadi tapi lebih dari itu ia seorang yang jenius. Cepat mencar ilmu dan cepat menguasai keadaan. Ia yaitu lulusan terbaik AKABRI angkatan tahun 70. Karenanya ia berhak menerima penghargaan Adhi Makayasa. Konon katanya rating kelulusannya di AKABRI hingga kini belum ada yang mengalahkannya. Dia juga mengenyam latihan di sentra pusat pembinaan pasukan khusus terbaik dunia dengan rekor selalu terbaik. Dengan bekal itu ia ditugasi oleh Tentara Nasional Indonesia mendirikan sekaligus menjadi komandan pertama Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus. Hasilnya Kopassus kini menjadi salah satu pasukan anti teror terbaik didunia. Ketika masih Pangkat Letnan ia ikut dalam operasi merebut Timor Timur dan kemudian berlanjut menjadi komandan tempur dalam beberapa operasi militer. Disamping pendidikan militer ia juga berkesempatan melanjutkan ke Universitas hingga ke luar negeri untuk mengambil gelar Masters in Public Administration, pada George Washington University, Washington DC, Amerika Serikat. Juga berkesempatan kuliah di National Defense University, Amerika Serikat. Selalu lulus dengan terbaik.

Kematangan sikap

Menjelang kejatuhan Soeharto tahun 1997, Luhut menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD dan kemudian dari tahun 1997 hingga tahun 1999 menjabat Komandan Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kodiklat Tentara Nasional Indonesia AD). Makara mudah ia menjauh dari gonjang ganjing politik yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan proses kejatuhan Soeharto. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, entah mengapa perwira mahir yang jenius itu hasilnya di hentikan karirnya sebagai PATI untuk menjadi Dubes di Singapore. Sebagai prajurit ia tidak sanggup menolak perintah menduduki pos sebagai diplomat. Dan saat Gus Dur naik sebagai presiden, ia masuk dalam kabinet Menteri perdagangan dan perindustrian. Tapi jabatannya hanya seumur kekuasaan Gus Dur sebagai presiden. Setelah 2001 karir di pemerihtahan berakhir. Luhut kembali ke masyarakat. Cita citanya ingin jadi KASAD atau PANGAB kandas walau ia termasuk perwira terbaik.

Mungkin alasannya yaitu perilaku LBP yang akrab dengan ormas Islam tradisional dan tidak begitu saja mau diperintah jikalau bertentangan dengan nuraninya. Ada kisah saat menjabat Komandan KOREM 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun, Jawa Timur , ia sanggup perintah eksklusif dari LB Moerdani supaya menghadang langkah Gus Dur jadi ketua NU. Maklum Gus Dur saat kala Soeharto bukan orang yang disukai, bahkan dianggap ancaman. Namun LBP menolak perintah itu dengan caranya. Akhirnya Gur Dur berhasil terpilih sebagai Ketua NU. Luhut tidak merasa terancam karirnya alasannya yaitu itu. Bahkan selanjutnya korelasi Gus Dur dengan Luhut semakin akrab walau mereka berbeda agama. Dari sana Gus Dur sanggup memahami kehidupan islam sesungguhnya.

Karir Bisnis.

Koneksi bisnis Luhut sudah terjalin semenjak ia masih sebagai Militer, Tugasnya yang pernah sebagat pejabat tinggi BAIS memang lebih banyak bergaul dengan kalangan konlomerat di kala Soeharto. Ketika ia menjabat sebagai Dubes RI di Singapore, ia berhasil meyakinkan keluarga Salim untuk kembali berbisnis di Indonesia sehabis problem hutang diselesaikan di BPPN. Setelah keluar dari kabinet Gus Dur, tahun 2001 Luhut bersama istrinya, Devi, mendirikan yayasan misi sosial berjulukan Yayasan Del. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya insan Indonesia supaya menjadi insan yang mempunyai kegunaan bagi bangsa dan negara. Karena sadar yayasan butuh dana dan ia tidak mau mengemis dana dari orang. Jalan yang ditempuhnya yaitu masuk kemedan bisnis.

Tahun 2003 ia menerima kiprah dari Taufik Kiemas mencari solusi atas Hutang Kiani Kertas. Karena itu ia mendekati Prabowo supaya mendapatkan jalan masuk pendanaan dari Hashim. Tapi sehabis Kiani diambil alih dari Bob Hasan, ia keluar dari jajaran direksi Kiani. Dan memutuskan tidak lagi bermitra dengan Prabowo. Luhut mendekati teman lamanya yaitu Aburizal Bakrie yang sudah dikenalnya semenjak masih bertugas di Timor Timur. Dari ical inilah ia sanggup peluang untuk masuk bisnis kerikil bara. Ketika memulai bisnis kerikil bara sebelum tahun 2004 hartanya hanya Rp. 7,2 miliar.

Menurut teman saya, walau Luhut bukan orang bisnis tapi taktik militer ia terapkan dengan baik dalam bisnis. Dia paham sekali akan pentingnya jalur logistik, SDM dan kawan strategis. Makanya ia menentukan 3 (tiga) konsesi area tambang batubara seluas 7087 di Kalimantan Timur. Area-area tambang yang berdekatan ini, yang dikelola oleh 3 (tiga) anak perusahaan, berada pada lokasi tambang yang akrab jaraknya dengan pelabuhan setempat. Pembangunan pertama pada aset greenfield dimulai dengan PT Indomining pada tahun 2007. Nasip anggun berpihak kepada Luhut. Harga batubara melambung. Dia untung besar. Dari laba ini ia membangun area tambang atasnama PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada tahun 2008. Harga batubara terus melambung dan ia perluasan lagi dengan membangunan area tambang PT Trisensa Mineral Utama (TMU) pada tahun 2011.

Dari pendapatan Bisnis tambang ini , Luhut melaksanakan gerakan cepat menyerupai Kopassus, dengan membentuk team khusus mahir lulusan luar negeri sebagai Kapten melaksanakan ekpansi bisnis ke sektor Pembangkit listrik, Perkebunan Sawit, Industri. Dari tahun 2004 hingga dengan tahun 2013 ia berhasil mendirikan 16 perusahaan. Tanggal 6 Juli 2012 Toba Bara mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker TOBA dan merilis sebesar 210.681.000 saham atau 10,5 % dari jumlah modal disetor, dengan perolehan dana sebesar Rp 400.293.900.000. Luhut pernah tercatat sebagai pembayar pajak terbesar di Indonesia dan menurut laporan kekayaannya tahun 2015 mencapai Rp 660 miliar. Tentu kini ia anggota kabinet terkaya di kala Jokowi.

Politik

Ketika Ical mencalonkan diri sebagai Presiden, Luhut ditunjuk sebagai ketua tim Sukses Ical. Luhut kenal Ical bukan hanya setahun tapi puluhan tahun saat ia masih perwira pertama. Dan Ical juga banyak membantunya saat awal berbisnis. Namun saat Ical bergabung dengan Prabowo, ia lompat ke Jokowi. Mungkin Luhut tahu persis abjad Prabowo dan ia punya pengalaman pahit bermitra dengan Prabowo. Walau Ical murka besar dan jajaran golkar juga marah, namun Luhut tetap mengikuti nuraninya berada di tim Jokowi. Apalagi Luhut sudah mengenal Jokowi semenjak tahun 2009 dan bermitra dalam bisnis furniture pada PT Rakabu Sejahtera, Solo. Luhut tahu persis bahwa Jokowi orang yang jujur, cerdas, kreatif dan punya prinsip abjad yang kuat. Ketika Jokowi terpilih sebagai presiden, partai pendukungnya tidak menginginkan LBP masuk dalam kabinet. LBP damai saja. Namun sehabis itu Jokowi mengangkatnya sebagai kepala staf kepresidenan. Terbukti ia membantu banyak kiprah Jokowi dalam melaksanakan reformasi Migas dan pangan. Hasilnya luar biasa. Dan elite politik PDIP sanggup mendapatkan bila hasilnya LBP masuk dalam kabinet sebagai Menko Polhukam.

Kesimpulan

Kalau ada issue negatif perihal LBP maka itu tidak beralasan., Apalagi menuduh LBP sebagai otak masuknya TKA asal China ke Indonesia. LBP punya abjad yang besar lengan berkuasa dengan mengutakan nuraninya. Jangankan sama china, sama rekan bisnis saja ia sanggup tegas untuk keluar bermitra jikalau bertentangan dengan nuraninya. Bahkan dalam kiprah sebagai militer ia tetap mengikuti nuraninya untuk tidak mengikuti perintah atasannya menjegal Gus Dur. Sebagai prajurit yang didik berpuluh tahun dalam disiplin bela negara, perilaku nasionalisme LBP tidak perlu diragukan. Mau bukti? Ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ia berhasil mencabut hak pengatur lalulintas udara oleh singapore dan diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia AU. Dan mencabut konsesi kapal perang singapore melaksanakan latihan militer di perairan Indonesia kecuali latihan bersama dengan TNI. Padahal itu sudah berlangsung semenjak kala Soeharto. Dari dulu china punya Nine-dashed line yang di claim sebagai daerahnya menjorok hingga perairan Natuna. Perundingan LBP dengan china, berhasil mengeluarkan Indonesia dari nine dashed line itu sehingga indonsia tidak masuk dalam sengketa maritim china selatan dengan china

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Kasus Keuangan Di Bundar Prabowo..

KIANI.

Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak sanggup dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu referensi bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya membuat duduk kasus dan itu dilakukan oleh mereka yang terpelajar dan erat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) ialah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai cuilan dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas diharapkan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau bila dikurs kini nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ didanai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya ialah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger ialah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger ialah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga mendapatkan USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan bagan utang. Untuk memungkinkan menerima kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga sanggup tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terealisasi lantaran Bob Hasan ialah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi sesudah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan materi baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun lantaran kekurangan materi baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN lantaran tak bisa bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas duduk kasus KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga duduk kasus utang yang harus diselesaikan semoga negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak eksklusif dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang digunakan dalam pengambil alihan ini ialah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  memakai uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan ialah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan administrator nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melaksanakan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara aturan dalam agresi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat saat itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi duduk kasus transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri memakai collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak memakai bagan loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan menawarkan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini kondusif dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri lantaran sesudah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas saat itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin badai ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore lantaran SBLC sebagai collateral dipastikan default tamat tahun. Ketika itu Dirut Kiani ialah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu ialah potential loss. BI eksklusif mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi komitmen ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo higienis dari aturan pidana atas masalah default itu. Karena yang melaksanakan perikatan aturan ialah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang semoga sanggup bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang terang ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo lantaran belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga sanggup perhiasan untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

TPPI

Januari 2018 ada gosip besar perihal Honggo Wendratno (HW) yang hilang begitu saja. Padahal tadinya beliau kondusif saja di Singapore walau masalah beliau termasuk mega skandal di masa SBY, Gus Dur, Megawati , kemudian SBY. Ya sebabnya lantaran tidak ada perintah pengadilan memastikan beliau tersangka. Saya ingin jelaskan kepada anda semoga bisa objectif atas gosip yang beredar. Setidaknya tidak menimbulkan PS sebagai target fitnah. Bagaimanapun soal bisnis. Prabowo bukan tipe pebisnis yang menguasai permainan canggih merampok negara. Dalam hal bisnis PS termasuk orang yang lugu. Nah siapa yang bermain itu?

Kasus seputar HW berkaitan dengan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Ceritanya begini. TPPI didirikan tahun 1995 Hashim Djojohadikusumo, bersama dengan Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno, dengan komposisi saham: Hashim Djojohadikusumo 50% di TPPI, sisanya dimiliki oleh Al Njoo dan Honggo. TPPI ini mendirikan proyek sentra petrokimia yang dananya dari bank milik Hashim sendiri. Ketika terjadi masalah KLBI , Bank Hashim termasuk yang ditutup, dan Hashim harus bertanggung jawab. Tahun 1998 Hashim menyerahkan seluruh saham milik di TPPI kepada BPPN.

Kemudian Pemerintah membentuk Tuban Petro sebagai holding untuk membawahi 3 perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, yang salah satunya TPPI. Struktur saham TPPI menjadi Turban Petro (59%), Pertamina (15%) dan sisanya oleh kreditur asing. Di Tuban Petro Holding ada saham pemerintah sebesar 70% dan sisanya perwakilan pemilik lama, Honggo Wendratno. Tetapi hebatnya Hashim tidak begitu tulus assetnya diambil pemerintah. Makanya HW yang merupakan orang kepercayaannya di tempatkan di Tuban dengan menguasai sebagian kecil saham.Uang pembelian saham itu berasal dari utang kepada Bank Century yang kesudahannya macet.

Hashim bertekad untuk membeli balik asset tersebut melalui BPPN, tapi pemerintah tak bersedia bernegoisasi dengan dirinya. Karena secara formal pemilik usang dihentikan melaksanakan pembelian ulang. Tetapi HW yang telah ada didalam PT Tuban bersama pemerintah selalu menghambat setiap upaya konversi saham Tuban Petro atas TPPI. Karena HW berjanji akan melunasi hutang TPPI Rp 17,8 triliun termasuk Rp 6,6 triliun utang kepada Pertamina, Rp 1,54 triliun kepada Perusahan Pengelola Aset qq Menteri Keuangan, dan Rp 1, 35 triliun kepada BP Migas. Sehingga proses pengambil alihan TPPI tidak pernah settle.

Di masa SBY, lantaran posisi HW ada di dalam Tuban holding yang bermitra dengan pemeritnah, dengan gampang beliau mendapatkan kontrak Tahun 2009, SKK Migas melaksanakan proses penunjukan eksklusif penjualan kondensat cuilan negara kepada PT TPPI. Ini terang melanggar procedure. Karena tidak melalui ketentuan yakni Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP0000/2003-SO perihal Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-SO perihal Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat Bagian Negara.

Sebetulnya kontrak ini untuk kerjasama memproduksi BBM untuk dijual kepada Pertamina, tetapi PT TPPI mengolah menjadi LPG. Hasil penjualan tidak pernah disetor ke kas negara, tetapi dianggap sebagai pelunasan hutang TPPI kepada Pertamina dengan harga mark up. Hebat ya. Negara punya tagihan dibayar pakai barangnya sendiri dengan harga mark up. Selama 10 tahun, Pertamina sudah merugi 22 triliun. Itu lantaran kedekatan HW dengan Hatta Rajasa dan Murez, yang menempatkan Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding.

Sebetulnya HW orang baik. Dia tidak hebat soal pat -gulipat. Apalagi hingga bisa merekayasa utang dan ngemplang. Dia bukan tipe orang ibarat itu. Yang terang hutangnya di Bank Century tidak tersentuh hukum. Kasus seputar TPPI hanya dikenakan pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang, yang sulit dibuktikan lantaran kita belum punya UU pembuktian terbalik. Bertahun tahun beliau kondusif saja tinggal di Singapore. Teman saya ketemu beliau di Singapore, Gaya hidupnya sederhana. Engga keliatan beliau sebagai buronan puluhan triliun. Kasus ini mencuat kembali tahun 2015 di masa Jokowi tetapi hilang begitu saja prosesnya. Nah kini HW kabur tanpa diketahui dimana beliau berada. Tahun ini tahun politik, yang tahu niscaya masalah ini bukanlah HW. Tetapi the man behind the gun. Mungkinkah ? Yang terang mereka yang berada diputaran TPPI ini ialah HW dan Hashim ,Hatta Rajasa dan Murez, Amir Sambodo, sebagai administrator Tuban Holding dan juga JK. 

*** 

Sumber https://culas.blogspot.com/

Kiani ?

Kalau kita bicara PT. Kiani Kertas maka nama nama Bob Hasan, Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto , terakhir tentunya rezim Soeharto, tidak sanggup dipisahkan. Mengapa ini harus saya tulis? Karena ini satu tumpuan bagaimana keserakahan itu tidak pernah habis habisnya membuat problem dan itu dilakukan oleh mereka yang berakal dan erat dengan kekuasaan. Kiani Kertas (KK) ialah perusahaan yang memproduksi bubur kertas, kertas dan papan serat berkepadatan menengah (Medium Density Fiberboard/MDF). Pabrik ini berlokasi di Kalimantan.

PT. Kiani Kertas ( KK) didirikan sebagai bab dari strategy pak Harto untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Agar tidak lagi diekspor mentah tapi diolah menjadi produk jadi yang bernilai tinggi. Keputusan pembangunan pabrik dimulai tahun 1990, namun mulai dibangun tahun 1994. Untuk meningkatkan produksi bubur kertas diperlukan mesin-mesin baru. Untuk itu P.T. Kiani Kertas membutuhkan USD 930 juta atau atau bila dikurs kini nilainya Rp 14 triliun. Hampir setengahnya, USD 410 juta US$ didanai oleh konsorsium bank, 4 diantaranya ialah BUMN dan 10 bank swasta. Lead Arranger ialah Bank Negara Indonesia (BNI), sebagai Co-Arranger ialah Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Umum Nasional (BUN). Tidak itu saja, KK juga mendapatkan USD 410 juta dana reboisasi dari Pemerintah Indonesia dengan denah utang. Untuk memungkinkan menerima kredit negara, Suharto mengeluarkan Keppres 93/96 pada tanggal 10 Desember 1996. KK juga sanggup tax holiday semala 10 tahun.  Itu semua terealisasi alasannya ialah Bob Hasan ialah kroni Soeharto.

Tapi apa yang terjadi sesudah proyek selesai dibangun? Pabrik itu tidak bisa mendapatkan materi baku yang cukup. Mengapa ? PT. Kiani Lestari sebagai HTI yang diandalkan sebagai supply guarantee,  kapasitasnya dibawah kebutuhan KK. Tahun 2003 penyediaan kayu macet total dan KK menghentikan produksinya untuk jangka waktu setengah tahun alasannya ialah kekurangan materi baku. Sebelumnya  KK dan Kiani lestari sudah dalam kondisi  diserahkan oleh Bob Hasan kepada BPPN alasannya ialah tak bisa bayar utang bank sebesar Rp. 49,3 Triliun. Anda bisa bayangkan proyek senilai  USD 930 juta tanpa perencanaan yang baik. Tentu motive nya bukan untuk bisnis tapi menjarah. 

Ketika Era Megawati sebagai Wapres, Taufik Kemas menugaskan Luhut Binsar Panjaitan ( LBP) untuk mencarikan solusi atas problem KK dan Kiani Lestari. Karena proyek ini dalam jangka panjang sangat strategis dan juga problem utang yang harus diselesaikan biar negara tidak terlalu besar dirugikan. LBP menggandeng Hashim Djojohadikusumo untuk mengambil alih KK dan Kiani lestari.  Hashim menempatkan Prabowo sebagai orang yang terlibat secara tidak pribadi dalam proses  pengambil alihan ini. Skema yang digunakan dalam pengambil alihan ini ialah LBO ( Leverage buyouts ) atau ambil alih perusahaan tidak  memakai uang sendiri tapi pakai uang bank.

Aksi yan dilakukan ialah mengambil alih hutang KK di BNI dengan menarik hutang dari Bank Mandiri. Aksi ini dilakukan atas nama P.T. Anugra Cipta Investa dengan menunjuk pemegang saham dan administrator nominee ( boneka). Setelah selesai proses LBO, PT Anugra Cipta Invstas melaksanakan trasfer right ke PT. Energi Nusantara yang tidak terlibat sama sekali secara aturan dalam agresi pengambil alihan. Rencananya KK dan Kiani akan di refinancing melalui pelepasan saham kepada pihak jepang. Yang sudah berminat dikala itu Marubeni dan Mitsubishi trading. Dari sini akan dapat  melunasi hutang ke Bank Mandiri dan juga untung besar dalam bentuk capital gain.

Yang jadi problem transaksi LBO P.T. Anugra Cipta Investa dengan Bank Mandiri memakai collateral dalam bentuk SBLC dari BNP Paribas. Bank Mandiri tahu bahwa SBLC itu tidak bisa di cairkan. Itu hanya sebagai credit enhancement. Kalau SBLC itu dijadikan collateral utama maka  akan mempengarui rasio CAR dan 3L Bank Mandiri di BI. Makanya Bank Mandiri tidak memakai denah loan tapi hanya bertindak sebagai channeling bank melalui bank di Singapore. Artinya Bank Mandiri meng- transfer SBLC itu ke bank lain dan memperlihatkan stop loss guarantee atas SBLC itu. Dengan demikian resiko ada pada Bank Mandiri bukan BNP Paribas sebagai bank penerbit. Sepintas transaksi ini kondusif dan tidak diketahui oleh BI. Aman bagi Mandiri alasannya ialah sesudah perusahaan diambil alih akan segera di jual ke jepan dan hasil penjualan itu untuk bayar hutang ke bank  di singapore.  Pejabat otoritas dikala itu hanya tahu bahwa Hashim dan Prabowo memang kaya raya.

Tapi apa yang terjadi kemudian ? Janji Kiani akan dijual kepada Jepang tidak dilaksanakan oleh Hashim. Ini sama saja meniupkan angin topan ke Bank Mandiri yang teracam harus membayar hutang ke Bank di Singapore alasannya ialah SBLC sebagai collateral dipastikan default final tahun. Ketika itu Dirut Kiani ialah LBP. Melihat situasi ini LBP sadar bahwa PS dan Hashim tidak komit. Dia mengundurkan diri sebagai Dirut. Benarlah, setahun kemudian, ada tagihan antar bank ke bank Mandiri dan BI menyatakan posisi transaksi antar bank itu ialah potential loss. BI pribadi mendebit rekening Bank Mandiri di BI untuk melunasi kesepakatan ke bank di Singapore. Dampaknya Dirut Mandiri masuk penjara dan beberapa direksi diberhentikan. 

Nama Hashim dan Prabowo higienis dari aturan pidana atas masalah default itu. Karena yang melaksanakan perikatan aturan ialah PT. Anugra Cipta Investa dimana baik Hashim maunpun Prabowo tidak ada namanya di perusahaan itu. Mengapa PT. Energi Nusantara tidak melaksanakan skenario melepas saham ke jepang biar sanggup bayar hutang PT. Anugra Cipta Investa dan menyelamatkan Bank Mandiri dari default dengan bank di singapore ? Kita tidak tahu. Yang terang ada pihak jadi korban dan ada pihak yang berpesta dari transaksi ini.  Dan hebatnya walau belakangan Kiani menghadapi kesulitan likuiditas dan banyak PHK yang sempat demo alasannya ialah belum dibayar pesangon, PT. Energi Nusantara sebagai pemilik Kiani bisa melepas sahamnya kepada JP Morgan & Co dan Mr. Lauw dari Singapur dengan nilai transaksi  200 juta US$ dan juga sanggup suplemen untuk melunasi hutang pada bank. Siapapun otak dibalik transaksi ini memang hebat. Kaya raya tanpa keluar modal dengan mengorbankan pihak lain tanpa ada perasaan berdosa.

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Diperiksa Bawaslu Terkait Pose 1 Jari, Luhut: Tak Ada Uu Yang Aku Langgar

Foto: Okezone

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia membantah melanggar peraturan kampanye alasannya ialah pose satu jari dikala penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunja di Bali.

"Saya membaca undang-undangannya tadi tu, tak ada yang aku langgar. Tak ada sama sekali. Kan aku baca undang-undangnya, tak ada satu pun aku melanggar," kata Luhut usai diperiksa di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Jumat (2/11/2018).

Luhut menjelaskan bahwa pose satu jari dirinya di penutupan lembaga IMF-Bank Dunia dimaksudkan supaya Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia. Bukan untuk kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin yang menerima nomor urut 01 di Pilpres 2019.

"Ya impulsif terjadi saja. Kami bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Saya bilang Indonesia nomor satu dibilang kampanye lagi. Saya kan bilang begini, Indonesia nomor satu, dua tangan," tutur jenderal purnawirawan Kopassus itu.

Menurut Luhut, agresi spontanitasnya karena beliau gembira dengan suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah program tingkat dunia, menyerupai pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia yang dihadiri oleh Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde.

"Meluapkan kegembiraan bersama Ladegard dan Kim-Kim. Bilang tidak terbayangkan Indonesia bisa menciptakan pertemuan IMF World Bank ini pada tataran kelas dunia. Indonesia itu membawa, mengangkat Indonesia pada standar lebih tinggi dari yang kami bayangkan. Itu saja. Makara kami boro-boro mikirin kampanye," ucapnya.

"Ya dijelaskan tidak ada boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua tak ada tak ada dalam urusan kampanye," tutupnya. [okezone.com]

Tni ,Islam, Nasionalis.

Soekarno jatuh.  AS ada dibalik itu. Soeharto terpilih sebagai presiden. Selanjutnya bisa ditebak bahwa bandul politik dan kebijakan harus sesuai dengan agenda AS terutama dalam kancah perang cuek antara Blok Barat dan Unisoviet. Hampir semua kebijakan ekonomi Indonesia didukung oleh AS bersama sekutunya menyerupai Jepang, Eropa Barat. Indonesia terus membangun tiada henti hingga kesudahannya Soeharto sanggup gelar Bapak Pembangunan. Namun setelah perang cuek usai tahun 1991, masa masa terindah bersama AS berkahir sudah. AS tidak melihat lagi Soeharto sebagai golden boy. AS butuh pemimpin yang visioner di Indonesia. Dari tahun 1991 terjadi faksi di kubu TNI. Mengapa TNI? alasannya ialah unsur kekuatan orde gres ada pada TNI. Suka tida suka Golkar juga bab dari TNI.  Orde gres hanya bisa dijatuhkan oleh TNI. Bukan oleh kekuatan manapun.

Soeharto sadar itu. Dia tidak bisa terus bergantung kepada TNI. Makanya semenjak tahun 1990, dibuat ICMI. Kelahiran ICMI bukanah kebetulah sejarah belaka, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang simpulan dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan tanda-tanda akan berakhirnya perang cuek dan konflik ideologi. Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan perabadan dunia. Sejak  tahun 1991 Soeharto mulai memberi kiprah lebih luas kepada ICMI masuk dalam kabinet. Keadaan ini dibaca oleh TNI, terutama ketika ICMI mulai menguasai posisi penting di Golkar. 

Bagi Barat ( AS) kebangkitan Islam ini menjadi problem yang serius alasannya ialah itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang berdiri kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat. Yang pro kepada kekuasaan yang berbasis Islam ialah Soeharto. Dari situasi inilah Tentara Nasional Indonesia mulai terpecah. Secara membisu diam, Faksi pun terbentuk di internal TNI. Mengapa hingga terjadi faksi di Tentara Nasional Indonesia ? alasannya ialah islam yang dimaksud Soeharto bukan islam tradisional yang sudah terbukti setia kepada NKRI. Soeharto selalu curiga kepada NU dan Muhammadiah. Melalui Prabowo Subianto yang juga menantunya , Soeharto mulai melaksanakan pendekatan kepada kaum islam moderat, menyerupai Amin Rais, Nurcolis Madjid, dan lain lain. Dan juga meng eliminate perwira yang tidak sejalan dengan agenda Soeharto.

Jenderal yang paling di curigai oleh Soeharto ialah LB Moerdani. Ditengah semakin kuatnya cengkraman ICMI dalam Kabinet  Soeharto paska Pemilu, LB Moerdani memberikan ilham bagaimana menjatuhkan Soeharto. Itu disampaikannya di kediaman Fahmi idris dan dihadapan eks agresi 66 menyerupai Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh Artikel Babo. Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurunya, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto.” Tetapi ilham ini ditolak keras oleh Firdaus yang hadir dalam pertemuan itu. 'Kalau memakai massa, yang pertama dikejar ialah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.' “ (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Dalam buku 'Tragedi Seorang Loyalis', dikala menjabat Panglima ABRI Moerdani memberi komentar mengenai bisnis bawah umur Soeharto. Soeharto murka dan mecopot jabatan Moerdani. Dalam buku Sintong Panjaitan (komandan Den81 yang menyerbu Woyla), disebutkan Prabowo pernah merencanakan menculik Moerdani alasannya ialah tuduhan makar. Prabowo Subianto tidak memberi komentar mengenai bencana ini dalam bukunya. Perwira lain yang di curigai oleh Soeharto itu diantaranya ialah , Try Soetrisno, Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut BInsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Walau semua Pati itu berpretasi hebat namun karirnya tergantung dari rekomendasi Prabowo Subianto sebagai menantu kesayangan Soeharto.

Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis bahwa ketika Presiden Soeharto berhasil menetralisir efek Try Soetrisno dengan menempatkan Feisal Tanjung dan Prabowo Subianto , mudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Benny Moerdani connection. Karenanya Soeharto menempatkan semua impian kepada Wiranto. Tetapi Soeharto salah menilai wacana Wiranto. Setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, diketahui Wiranto menghadap Benny Moerdani dan meminta supaya setiap bulan bisa bertemu. Tanggapan Benny berdasarkan Jusuf Wanandi dan Salim Said ( dalam bukunya “Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, hal. 320) ialah "Jangan berilusi, orang renta itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana alasannya ialah Anda satu-satunya yang kita miliki. Jangan menciptakan kesalahan alasannya ialah kariermu akan selesai jikalau Soeharto tahu Anda erat dengan saya.”. Apakah Soeharto benar benar tidak tahu kalau Wiranto main dua kaki ? tentu tahu.  Makanya Soeharto lebih mempercayai menantunya Prabowo Subianto untuk mengawasi sepak terjang Wiranto bersama stafnya menyerupai SBY yang ketika itu Kasospol.  

Yang jadi pertanyaan ialah bagaimana dan apa bahwasanya yang terjadi pada krusuhan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998 yang menewaskan 1.880 orang itu. Yang terang bencana itu panglima ABRi ialah Wiranto yang gres menjabat bulan Maret 1998. Tentu bencana itu tidak tiba begitu saja. Tanpa persiapan dan planning yang matang mustahil amuk massa yang begitu besar dan massive sanggup terjadi. Dalam hitungan jam sanggup mengkremasi sebagian besar ibu kota. Ini terang operasi militer. Wiranto masuk dalam kancah kekacauan yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Wiranto ada pada waktu dan kawasan yang salah. Karenanya beliau harus bersikap. Wiranto tentu tahu ada faksi di tubuh TNI. Ada yang pro ke Golkar ada yang pro ke Soeharto dan ada juga yang pro demokrasi.  Pada moment memilih sikap, Wiranto memilih pilihan kepada Pro demokrasi. Dia  bertekad akan mengawal proses suksesi dari Rezim Soeharto ke Habibie dan kemudian masuk proses reformasi dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 45. 

Namun suksesi ke Habibie tidak diinginkan oleh Prabowo Subianto. Sehari setelah Habibie dilantik sebagai Presiden menggantikan Soeharto, beliau mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Mengapa ? Karena Habibie mendengar laporan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan Kostrad secara besar-besaran dari luar kota menuju Jakarta. Selain itu, sebagian di antara pasukan itu disebut telah "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Kepresidenan. Wiranto juga tahu proses penculikan aktifis pro demokrasi dari periode Desember 1997 hingga Februari 1998 dilakukan oleh Prabowo di era Panglima Faisal Tanjung. Artinya Prabowo memang punya agenda tersendiri dengan adanya chaos yang sehingga lengsernya Soeharto. Tetapi pada moment itu, Soeharto lebih percaya WIranto untuk melewati proses suksesi secara UU. Padahal tadinya mungkin Prabowo berharap Soeharto mengeluarkan dekrit menunjuk dirinya sebagai Penguasa transisi.

Habibie berkuasa tidak lebih 17 bulan. Faksi Habibie di Golkar ialah kaum intelektual islam yang moderat. Faksi ini umumnya di dominasi oleh almuni HMI yang ada di GOLKAR. Namun dalam kurun waktu yang singkat kekuasaanya itu Habibie tidak bisa jauh dari faksi Tentara Nasional Indonesia yang pro Soeharto dan pro demokrasi. Elite Golkar tidak suka ini. Karenanya ketika Akbar Tanjung berhasil merebut ketua Umum Golkar dari Harmoko  dan menggusur semua kekuatan Tentara Nasional Indonesia Pro Soeharto di DPP, Golkar pun menolak pertanggungan jawab Habibie sehingga Habibie dilengserkan secara kuntitusi dihadapan sidang MPR/DPR. Tanpa ada amarah dan selalu dengan wajah senyum menyaksikan detik detik berakhirnya sejarah beliau sebagai pemimpin di negeri ini. Kekuasaan berikutnya walau terang PDIP sebagai pemenang pemilu. Namun poros tengah islam dibawah koordinasi Amin Rais berhasil menempatkan Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil.

Siapa yang ada dibalik terbentuknya poros tengah itu? tak lain ialah Wiranto bersama faksi Tentara Nasional Indonesia yang pro demokrasi termasuk SBY. Ketika itu SBY ialah kasospol ABRI. Dia bertugas menjalin komunikasi dengan kekuatan politik dari golongan manapun terutama dengan islam. Hubungan dengan ormas islam sudah terjadi usang semenjak SBY masuk ke Markas ABRI. Bersama LBP , SBY punya jalan masuk kesemua petinggi Ormas islam. Secara tidak pribadi SBY berperan melakun silent revolution dikalangan patron umat islam supaya punya kekuatan untuk bersatu dalam politik. Bukan hanya kepada kelompok islam, kepada pro demokrasi juga relasi SBY manis sekali. Waktu bencana 27 Juli 1996 penyerbuan markas PDIP yang memakan korban tidak sedikit itu, SBY ialah Kasdam Jaya yang pangdamnya ialah Soetioso. Hubungan antara Megawati dengan SBY. Gus Dur dengan SBY, sudah terjalin lama. Makanya jangan kaget ketika Era Gus Dur, SBY sanggup posisi Menteri Pertambangan dan energi. Era Megawati jadi MenkoPolkam. Andaikan waktu itu SBY ialah faksi yang pro Soeharto, mungkin Megawati sudah dihabisi. Tetapi ini Megawati seakan dilindungi dari pihak yang ingin menghabisinya. Soetiyoso diangkat jadi Gubernur DKI periode kedua ketika presiden Era Megawati.

Lantas siapakah Godfather dari faksi Tentara Nasional Indonesia pro Demokrasi itu ? beliau ialah nasionalis sejati. Dia ialah Try Soetrisno. Semua mereka menyerupai Wiranto, SBY, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS ialah faksi Try Soetrisno. Hubungan Try Soetrisno dengan ormas islam terutama NU dan Muhamamdiah sangat kuat. Try Soetrisno mendukung lahirnya PKB, PAN, PK. Tujuannya supaya umat islam punya wadah usaha secara politik. Bagaimanapun islam ialah asset nasional yang harus menjadi kekuatan real dalam membangun bangsa dan negara. Namun konsesi politik dan proteksi ini dalam konsep faksi Try Soetrisno ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya semua kekuatan yang ada di indonesia harus dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.  Posisi Try Soetrisno ini dibuktikan dengan terpilihnya Gus Dur  sebagai presiden dalam Voting sidang Umum DPR/MPR. Di era Gus Dur, Tentara Nasional Indonesia di reformasi dengan kembali ke fungsinya sebagai prajurit profesional. Tentara Nasional Indonesia hanya patuh kepada UU. Tidak lagi berpolitik. Namun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia terus melanjutkan faksi itu dengan ikut mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Semua faksi bersatu ketika  terjadi konflik antara Gus Dur dan DPR. Apalagi dikala Gus Dur menerbitkan dekrit wacana pembubaran MPR/DPR serta pembekuan Partai Golkar. Ini  sama saja perang kepada semua faksi yang ada di TNI. Walau sudah ada UU Tentara Nasional Indonesia yang tidak berpolitik dan patuh kepada UU, namun Tentara Nasional Indonesia tidak mau loyal kepada Gus Dur untuk mengamankan Dekkrit Presiden itu. Gus Dur di jatuhkan alasannya ialah murni problem politik. bukan alasannya ialah problem skandal Bulog.

Tahun 2004 SBY terpilih sebagai presiden lewat Pemilu pribadi sesuai Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di revisi di era Megawati. Semua grand design Try Soetrisno untuk membangun kekuatan islam , nasionalis dan demokrasi dalam bingkai NKRI dan Pancasila jadi berantakan. SBY memakai kekuatan akar rumput islam dan Golkar yang selama beliau menjabat Kasospol dan Menko Polkam sangat dikuasai orang orangnya, dan tentu sudah beliau bina tahunan sesuai potensi mereka. Darimana dananya ? Mantan Diplomat H Cholid Mawardi dan analisis Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), AC Manulang yang kini dikenal  sebagai pengamat inteljen di Asia. Menurut Cholid yang juga mantan Ketua PBNU itu, Amerika sangat berkepentingan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden pribadi di Indonesia. Mereka telah menurunkan tim dengan proteksi dana yang tidak terbatas. Amerika, lanjut Cholid, dinilai telah  bertransaksi dengan  salah seorang calon presiden untuk mengamankan kepentingan negerinya di Indonesia.

"Bayangkan, Collin Powel ke Jakarta hanya menemui SBY, menghadap presiden Megawati juga tidak. Ini  mengandung makna tertentu,"katanya. Ia juga mensinyalir telah terjadi deal ekonomi dan politik untuk kepentingan Amerika di Indonesia menyerupai Freeport, Mobil Oil dan pengamanan selat Malaka. Desas-desus juga menyebutkan, Amerika melalui SBY akan menimbulkan sebuah pulau di barat Padang sebagai pangkalan  militer menggantikan Pangkalan Subik. Sementara itu, AC Manulang  mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah jauh-jauh hari menyiapkan calon presiden (capres) dari militer,  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, pemilihan presiden secara pribadi yang untuk pertama kali  digelar di Indonesia, tak lepas dari campur tangan Amerika Serikat (AS). Melalui biro intelijennya, CIA, AS ingin supaya presiden Indonesia mendatang berasal dari purnawirawan militer.

Menurut mantan Direktur Bakin ini, capres berlatar militer dianggap bisa menjalankan grand strategy global AS, yaitu memberantas terorisme. "Sipil dianggap tidak bisa menindak tegas kelompok Islam radikal, yang oleh Amerika disebut sebagai geng teroris di Indonesia. Manullang menambahkan, pada pemilu presiden putaran pertama lalu, CIA dihadapkan pada dua pilihan yang imbang, yaitu Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya dianggap memahami grand strategy global AS tersebut. Namun belakangan, sebelum masa pencoblosan 5 Juli lalu, Wiranto lebih cenderung mendekati kelompok Islam garis keras. Karena itu, kesudahannya CIA mendukung SBY.

"Kenapa Wiranto nggak didukung CIA? Dia itu erat dengan kelompok Islam, yang oleh Amerika dicap sebagai separatis. Kita lihat hasil pemilu di Pesantren Al-Zaytun, kemudian hasil musyarawarah para habib dan kiai dari FPI dan MMI di Gedung Joeang beberapa pekan sebelum pemilu presiden. Jelas sekali, mereka menolak SBY dan mendukung Wiranto. Ini semua dilaporkan anggota CIA ke CIA Pusat di Amerika. Lalu pimpinan CIA menginstruksikan supaya Wiranto jangan didukung," ujarnya. Dengan demikian, tambah Manullang, siapa yang harus didukung CIA sudah jelas, alasannya ialah tinggal satu calon. Megawati tidak mungkin, alasannya ialah dianggap telah gagal menjalankan misi CIA. Amien Rais niscaya tidak akan didukung CIA, alasannya ialah dianggap salah satu pimpinan Islam garis keras. Sedang Hamzah Haz, tak pernah masuk pilihan alasannya ialah niscaya tidak akan menang. "Jadi Amerika itu sudah mempersiapkan SBY semenjak jauh-jauh hari untuk jadi presiden," katanya. Doktor sosiologi politik lulusan Universitas Mainz Jerman ini yakin, bahwasanya siapapun yang didukung CIA niscaya akan memenangkan pemilu di Indonesia.  

Alasan dia, kerja AS sangat profesional. Untuk menjalankan misinya di Indonesia, CIA telah menyusupkan 60 ribu intelijennya di Indonesia semenjak sebelum pemilu legislatif 2004 lalu. Mereka ialah warga Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan intelijen di luar negeri. Karena itu, keberadaannya sulit dikenali. "Soal ini kan pernah diakui oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, bahwa ada sekitar 60 ribu intelijen ajaib di Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut Manullang menilai, siapapun capres yang didukung CIA niscaya akan memenangkan pemilu presiden putaran kedua. "Siapa yang akan jadi presiden Indonesia ke depan, bahwasanya namanya sudah ada di tangan Amerika. Kan mereka yang men-setting. Bahkan bukan hanya Indonesia, CIA juga berperan dalam suksesi kepemimpinan nasional di beberapa negara di dunia," ujarnya. Setelah itu, masih berdasarkan Manullang, presiden yang didukung CIA akan dikendalikan oleh AS jikalau sehabis terpilih. Agendanya ya Agenda AS.

Tahun 2009. Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden dan berpasangan dengan Prabowo. Secara tidak pribadi Megawati mencoba menarik proteksi dari Tentara Nasional Indonesia Faksi Cendana dengan menimbulkan Prabowo sebagai Cawapres. Namun kekuatan ini tidak significant untuk menghadapi SBY yang justru didukung oleh barisan islam yang berhasil dikendalikan lewat silent revolution. Nah Tahun 2014, SBY tidak lagi dilirik oleh AS. Karena kekuasaan ada pada Partai Demokrat. Sementara koneksi SBY ada pada partai Republik. Partai Demokrat AS inginkan pemilu berlangsung tertip dan demokratis tanpa ada rekayasa apapun. Megawati terpaksa tidak lagi maju sebagai capres. Namun Mega butuh PDIP menjadi partai penguasa dan karenanya beliau butuh figur yang disukai rakyat. Pemilihan Jokowi sebagai Capres lebih alasannya ialah Jokowi ialah satu satunya calon yang tidak bersinggungan dengan faksi politik nasional. Karenanya Akan gampang menarik faksi Tentara Nasional Indonesia bergabung. Makara beban sejarah atau masa kemudian hampir tidak ada. Tentu dengan rekam jejak menyerupai itu akan memudahkan Jokowi menghadapi konstelasi kekuatan dalam negeri maupun luar negeri kelak bila beliau terpilih sebagai presiden

Namun ketika proteksi Faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno kepada PDIP atas Capres Jokowi, partai lain yang merasa punya relasi dengan faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno merasa ditinggalkan. Mereka tidak bisa menerima. Mengapa harus PDIP? mengapa bukan Partai islam yang terang jelas punya sejarah erat dengan TNI. Mengapa bukan Golkar yang terang didirikan oleh TNI. Tetapi Try Soetrisno tetap dengan sikapnya. Bahwa beliau ingin PDIP yang maju dan capresnya didukung. Semua Elite Tentara Nasional Indonesia binaan Try Soetrisno tentu ada dibelakang Jokowi. Mereka ialah Wiranto, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Binsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Bahkan termasuk SBY ialah pihak yang secara tidak pribadi mendukung Jokowi. Tentu dengan cara yang rumit dan memilih sekali. Mengapa begitu solid proteksi itu ? alasannya ialah yang dihadapi ialah Prabowo Soebianto yang terang lawan faksi Try Soetrisno. Sebetulnya antara Tentara Nasional Indonesia dan ormas Islam tidak punya masalah. Yang punya problem itu ialah PDIP dengan ormas islam. Mungkin relasi yang mesra antara PDIP dengan NU. Mungkin faktor sejarah dimasa kemudian dimana NU berhasil menciptakan pecahnya barisan islam dalam Masyumi. Kemudian bergabung dalam barisan nasional yang dibuat oleh Soekarno : NASAKOM.

Kemenangan Jokowi atas Prabowo dalam Pilpres 2014, telah menciptakan faksi Tentara Nasional Indonesia Pro cendana dan kelompok islam meradang. Khususnya ada ormas islam  menyerupai FPI, FUI yang punya koneksi dengan jaringan islam international menyerupai HT, Al Qaida, Ikhwanul Muslim (IM)) sangat mengenal erat siapa itu Wiranto. Karena dulu mereka berdiri atas prakarsa Wiranto. Era SBY mereka berperan sebagai pressure group yang sering dimanfaatkan oleh Faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno. Bahkan HRS pernah masuk penjara di era SBY. Tidak sedikit orang FPI yang meninggal di penjara di era SBY. Saat kini ormas islam yang anti Jokowi /PDIP ialah mereka yang tadinya dibina oleh TNI. Para PATI yang turut membina itu semua ada dikubu Jokowi sekarang. Hanya saja ormas islam itu kini mereka tidak diposisi Jokowi tetapi di posisi Prabowo. Antara Prabowo dan kekuatan islam, punya agenda yang berbeda. Saat kini mereka bersatu untuk mencapai sasaran ganti presiden. Kalau tercapai sasaran ini maka selanjutnya bicara konsesi politik yang tentu berujung konsesi bisnis. Apakah mudah? tidak juga. alasannya ialah sistem negara kita menganut trias politika. Presiden tidak otomatis berkuasa penuh. Tanpa proteksi dewan perwakilan rakyat , Presiden tidak akan bisa melaksanakan fungsi UU nya. Prabowo akan melaksanakan hal sama menyerupai mertuanya. Islam hanya dimanfaatkan untuk naik tangga. Setelah hingga diatas , maka islam ialah pihak pertama yang akan di kebiri. Mengapa? apapun faksi Tentara Nasional Indonesia itu, idilogi mereka terang ialah Nasionalis. Makara islam dan komunis itu tidak ada kamusnya  dalam dokrin TNI. Dokrin Tentara Nasional Indonesia ialah PANCASILA. Itu final!

Jadi semenjak jatuhnya Soeharto ritme politik ditentukan oleh tiga orang jenderal , WIRANTO, PRABOWO dan SBY. Sampai kini mereka eksis. Kalau mereka bertiga bertemu, maka semua hal yang rumit sanggup menjadi mudah. Makara problem politik negeri ini engga juga ruwet. Hanya tiga orang duduk bareng minum kopi , selesai dah urusan. Makara damai sajalah. Semua akan baik baik saja. Yang terang Jokowi bukan lawan bagi siapa saja, bukan pula musuh bagi partai manapun. Jokowi hanya profesional untuk melaksanakan amanah UU dan memastikan elite politik dan elite ormas tetap bisa ha ha hi hi, disuasana mendung masih bisa memetik buah dan membaginya.  

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/