Moeldoko: Kpu Forum Independen, Jangan Main-Main

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengajak semua pihak bertarung secara sehat dalam Pemilu 2019, tanpa mencederai demokrasi. Dia meminta seluruh pihak tak melaksanakan upaya menggiring opini publik supaya tidak percaya kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU.

"Untuk itu dari awal sudah aku ingatkan jangan main-main dengan itu, aku ingatkan jangan main-main. Tapi jika masih main-main, aku juga punya mainan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/1).

Moeldoko mengatakan, demokrasi di Indonesia dikala ini sudah terjaga dengan baik. Dia mengingatkan supaya tidak ada pihak yang coba-coba mencederai demokrasi ini.

"Sungguh aku berharap bahwa mari kita menuju sebuah demokrasi yang tertata dengan baik. Jangan dicederai, jangan diteror demokrasi yang terteror dan seterusnya. Ini sungguh tidak baik dengan masa depan bangsa dan bawah umur kita," ujar dia.

Sebelumnya, netralitas KPU menjadi sorotan. Setelah membatalkan pemaparan visi misi Capres-Cawapres, KPU juga memperlihatkan bocoran soal debat capresperdana pada 17 Januari nanti. Hal ini menciptakan kubu Prabowo-Sandiaga curiga dengan KPU.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma'ruf Amin, Moeldoko mencium ada upaya sistematis untuk memobilisasi supaya muncul masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

"Ya memang ada upaya sistematis untuk memobilisasi yang ujung-ujungnya yaitu memunculkan ketidak percayaan publik terhadap pemerintah atau penyelenggara pemilu, ini sudah jelas," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Moeldoko pun memberi peringatan pada oposisi. Dia meminta supaya kubu Prabowo jangan memainkan informasi tersebut. [merdeka.com]

Tkn Buktikan Akad Joko Widodo Serius Berantas Korupsi

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon Presiden dan Wapres Indonesia Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin menyebut diera pemerintahan Jokowi pemberantasan korupsi menjadi salah satu akad yang paling diutamakan.

Juru Bicara TKN Inas N Zubir menyebut, penanganan korupsi di kurun Jokowi justru semakin membaik tanggapan sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan pencegahan korupsi.

Inas memaparkan, pertama, Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 perihal Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dimana kementerian, lembaga, dan pemerintah kawasan wajib mengimplementasikan Inpres tersebut.

"Inpres ini fokus kepada pencegahan tindak pidana korupsi dan penegakan aturan di bidang pemberantasan korupsi untuk diimplementasikan dalam tujuh sektor, yaitu industri ekstraktif/pertambangan, infrastruktur, sektor privat, penerimaan negara, tata niaga, BUMN dan pengadaan barang dan jasa," kata Inas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (8/1/2019).

Kedua, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sempat merencanakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 perihal Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana dalam draf revisi PP No 99/2012, ketentuan justice collaborator (JC) sebagai syarat remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika dihilangkan.

"Karena revisi PP 99/2012 dianggap mempermudah remisi bagi koruptor dengan hilangnya syarat menjadi JC, maka Jokowi menolak untuk menanda tangani revisi yang tengah disusun Kementerian Hukum dan HAM apabila hingga di mejanya," tutur Inas.

Selanjutnya, yang ketiga, Inas menuturkan pada tanggal Juli 2018, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 perihal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dimana Perpres mengamanatkan pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan kiprah mengkoordinasikan pelaksanakan strategis nasional pemberantasan korupsi sekaligus memberikan laporan kepada presiden. [okezone.com]

Nama Ibunda Joko Widodo Disematkan Untuk Gedung Gres Pondok Pesantren, Ini Alasannya

Kedekatan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan keluarga pendiri sekaligus pengasuh ponpes Kholifatullah Singo Ludiro, mendiang almarhum Agung Syuhada, tetap terjaga hingga ketika ini.

Presiden Jokowi pun sempat tiba ketika pendiri ponpes Kholifatullah Singo Ludiro meninggal dunia alasannya sakit di RS Kustati Solo, pada Sabtu 26 Agustus 2017.

Kedekatan tersebut menciptakan Ibunda Presiden Jokowi berkesempatan meresmikan gedung gres di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Kholifatullah Singo Ludiro di Dukuh Mojo RT.01/RW.04 Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Gedung gres tiga lantai yang didirikan di lingkungan ponpes ini pun diberi nama Gedung "Hajjah Sudjiatmi".

Penyematan nama Ibunda orang nomor satu di negeri ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas kepeduliannya terhadap keberadaan ponpes selama ini.

Didampingi Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan beberapa pejabat lainnya, Ibunda Presiden menandai pelantikan dengan menggunting untaian bunga.

Tak banyak kata yang disampaikan Sudjiatmi selain senyum dan ucapan terima kasih yang ia berikan usai meninjau ke dalam gedung yang pengelolaannya di bawah Yayasan Bani Agung Syuhada (YBAS) sekaligus juga penggelola ponpes.

Ketua YBAS Hj. Lilis Fatimah, istri mendiang Agung Syuhada pendiri ponpes, mengatakan, pihak ponpes sengaja menyematkan nama Ibunda Presiden Jokowi di gedung gres milik ponpes itu.

Karena ini merupakan cara ponpes menghargai kepedulian keluarga Presiden Jokowi khususnya sang ibunda terhadap kelangsungan acara ponpes pasca meninggalnya Agung Syuhada 2017 lalu.

"Jujur, saja aku sempat down ketika suami sekaligus pendiri ponpes meninggal. Saya berpikir, bagaimana nanti kelangsungan berguru belum dewasa ini ke depan," tuturnya.

Namun, alasannya dorongan dari Ibunda Presiden Jokowi biar dirinya tetap bertahan dan melanjutkan usaha sang suami, maka dirinya bangun sehingga acara ponpes tetap berjalan, bahkan jumlah santrinya juga bertambah.

"Saya masih ingat wejangan ibu Sudjiatmi yang membesarkan hati, bahwa aku tidak sendiri dalam meneruskan kelangsungan acara ponpes. Akan banyak yang membantu. Dan itu dibuktikan dia melalui utusannya yang selalu tiba memberikan bantuan. Meski tidak besar, tapi bagi kami supportnya luar biasa," katanya.

Gedung Sujiatmi Notomiharjo dibangun semenjak 2017. Gedung tersebut dibangun tiga lantai di mana masing-masing luas bangunannya 250 meter persegi di setiap lantai. Lantai satu diperuntukan operasional acara berguru mengajar, lantai dua laboratorium, serta lantai atas untuk asrama.

Mendiang pengasuh sekaligus pendiri Kholifatullah Singo Ludiro ini semasa hidupnya dikenal sebagai guru mengaji keluarga Presiden Jokowi.

Adapun keluarga Presiden Jokowi yang mengaji ke almarhum KH Agung Syuhada yaitu Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo dan adik-adik Jokowi. [okezone.com]

Sri Mulyani: Indonesia Gres Bangkit Mrt Sudah Ribut

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun belakangan gencar melaksanakan kerjasama pembangunan infrastruktur. Tujuannya yaitu untuk membangun dan menghubungkan aksesbilitas antar daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sangat penting untuk dilakukan. Sebab, ketika ini daya saing infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dari negara-negara tetangga menyerupai Malaysia sampai Thailand.

Sebagai salah satu bukti tertinggalnya infratruktur di Indonesia yaitu ketika berkunjung ke luar negeri. Banyak masyarakat Indonesia yang menyebut jikalau infrastruktur Indonesia begitu tertinggal dibandingkan Malaysia sekalipun.

"Infrastruktur tidak akan berhenti yang sudah dilakukan 4 tahun itu untuk kejar ketertinggalan kita dibandingkan negara lain di ASEAN. Kita nomor 5 di ASEAN. Anda sering kalau ke Singapura, Thailand, Malaysia wah kita kalah," ungkapnya di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019)

Sebagai perbandingan, di Malaysia sudah dibangun Light Rail Transit (LRT), namun di Indonesia gres membangun LRT dan MRT dalam empat tahun belakangan. Bahkan jikalau dibandingkan Thailand, ketika ini negeri Gajah Putih itu akan membangun Central Stasiun terbesar bahkan lebih besar dibandingkan stasiun di New York.

"Di Bangkok itu ada Central Stasiun yang lebih besar dari New York," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun mengaku heran mengapa banyak masyarakat yang tidak mengetahui manfaat pembanguan infratruktur. Padahal ketika berkunjung ke negara lain selalu mengeluhkan hal tersebut.

"Kalau Indonesia gres menciptakan MRT tapi ribut terus ya lihat sajalah pembandingnya negara tetangga," katanya. [okezone.com]

Lembaga Indikator Jelang Debat: Jangan Sepelekan Ma'ruf Amin

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai sosok calon Wapres Ma'ruf Amin tidak sanggup dianggap remeh jelang debat capres cawapres perdana, 17 Januari mendatang. Meski, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini belum pernah mengecap ajang debat pilpres.

"Kita jangan sepelekan Pak Ma'ruf. Beliau ini menerima gelar guru besar, lalu juga menerima doktor honoris causa dan dikenal sebagai pakar ekonomi syariah. Dan jangan lupa ia guru besar dalam tradisi ilmu logika perdebatan kaidah. Luar biasa jago," ucap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, di kantornya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Namun, ia menyadari, banyak yang mengkritik gaya berpolitik Ma'ruf Amin. Namun, terperinci sosok mantan Rais Aam punya modal.

"Memang yang jadi kritik sebagian orang ialah exposure-nya di media mainstreamyang kalah dari Sandi. Tapi sebetulnya Ma'ruf punya modal intelektual untuk sanggup bersaing," terperinci Burhanuddin.

Prabowo Dinilai Over Confidence

Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin dikala ngobrol santai bareng wartawan di rumahnya, Jakarta, Kamis (6/12). Ma'ruf bercerita ihwal dirinya yang dikabarkan jatuh sakit. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Dia menyadari, serangan dari Ma'ruf memang tak sekencang kandidat lainnya. Tapi dengan pengalaman menyerupai itu, sanggup jadi senjatanya Jokowi.

"Kalau Ma'ruf tampil wow di debat, itu sanggup menjadi senjata Jokowi. Makara salah satu yang menciptakan Pak Jokowi cemerlang di 2014 ialah ekspektasi kepada Jokowi yang rendah. Dulu orang pikir Jokowi akan jadi makanan empuk Prabowo, tapi yang terjadi sebaliknya. Prabowo over confidence jadi penampilannya tidak luar biasa, Jokowi sebaliknya," terperinci Burhanuddin.

Oleh alasannya ialah itu, lanjut dia, dengan pengalaman Jokowi di 2014 menyerupai itu, sanggup jadi akan terulang di sosok Ma'ruf Amin.

"Ma'ruf sanggup punya potensi menyerupai itu. Karena selama ini orang anggap Ma'ruf semata-mata tokoh agama," pungkasnya. [liputan6.com]

Jokowi: Doni Monardo Sosok Pemimpin Kuat, Ada Pr Besar Di Lampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) masa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Letjen Doni Monardo, sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jokowi menyampaikan ada pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk dikerjakan Doni.

Jokowi menyampaikan PR tersebut di antaranya adalah rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Lombok dan Palu. "Kemudian masih kita ada lagi pekerjaan besar di Lampung," kata Jokowi usai peresmian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menyampaikan selain itu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Doni. "Itu yang aku sampaikan membutuhkan administrasi yang kuat, lapangan yang kuat," katanya.

Apalagi, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara yang dikelilingi oleh cincin api alias 'ring of fire'. Sehingga diharapkan administrasi penanggulangan tragedi yang mumpuni.

"Perlu sebuah administrasi yang kuat, membutuhkan sebuah kepemimpinan yang besar lengan berkuasa untuk mengkonsolidasi, mengkoordinasi baik pemda, baik di pusat, baik di provinsi, baik TNI, pangdam, kodam, korem, dan kepolisian dalam rangka segera cepat dan respons terhadap tragedi yang ada," kata Jokowi.

Jokowi menilai, sosok Doni dapat diandalkan untuk hal tersebut. "Memerlukan leadership, sebuah kepemimpinan yang kuat. Dan aku melihat Pak Letnan Jenderal Doni orangnya," kata Jokowi. [detik.com]

Jokowi: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Harus Tindak Tegas Pihak Yang Delegitimasi Kpu!

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pegawapemerintah keamanan dihentikan tinggal membisu atas upaya pelemahan tersebut.

Jokowi mengatakan, KPU merupakan forum penyelenggara pemilu yang harus didukung oleh semua pihak. Oleh alasannya itu, pegawapemerintah dihentikan membiarkan kalau ada upaya yang ingin melemahkan KPU.

"Aparat dihentikan membiarkan kegiatan-kegiatan yang ingin melemahkan, mendelegitimasi KPU, alasannya apapun KPU ini yaitu penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada, penyelenggara pilpres, penyelengagra pemilihan legislatif yang semua harus mendukungnya," kata Jokowi dikala ditanya wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/1/2019).

Jokowi menegaskan Polisi Republik Indonesia dapat mengambil tindakan tegas kalau ditemukan adanya upaya untuk melemahkan KPU. Kapolri Jenderal Tito Karnavian harus tegas dalam menanggapi duduk kasus ini.

"Jadi kalau ada orang-orang, ada pihak-pihak yang ingin melemahkan, mendelegitimasi, itu aku sampaikan ke Kapolri juga tindak tegas!" kata Jokowi.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan ada pihak yang berusaha mendelegitimasi KPU. Hal itu terkait dengan beberapa isu yang menyudutkan KPU di media umum belakangan ini.

"Isu-isu yang tidak berdasar, dugaan kami untuk mendelegitimasi KPU. Kecuali isu-isu yang berdasar, ada data fakta, ada data, dan memang benar," ujar Arief di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Arief menyampaikan kritik terhadap KPU semestinya disampaikan menurut fakta dan data. Dia menyebut ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu penyelenggaraan pemilu.

"Itu mungkin ingin memberi masukan dan catatan kepada KPU. Tapi kalau itu tak berdasar, nggak ada data dan faktanya, itu sudah niscaya ingin mengganggu pemilu kita, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dan yang begini harus dilawan. Bukan hanya KPU yang harus melawan, alasannya ini merusak kita semua," ujarnya. [.detik.com]