Setelah Pemilu Legislative yang menurut hasil quick count PDIP sebagai pemenang,muncul black campaign perihal PDIP. Bahwa PDIP tersandera dengan abnormal dan JOKOWI menyerahkan lehernya kepada Asing. Apalagi kebetulan sebagai Gubernur DKI, Jokowi menghadiri program Welcome Party dirumah salah satu pengusaha.Acara ini khusus untuk Dubes AS Scot Marciel yang gres untuk Indonesia. Saya ingin meluruskan anggapan terhadap PDIP walau saya sendiri bukanlah pendukung PDIP. Platform PDIP itu ialah kemandirian sebagaimana anutan Bungkarno perihal berdikari. Ajaran berdikari ini akan dijaga dengan jiwa dan raga oleh Megawati. Baiklah, saya masih ingat dikala tahun 2002 dimana Pertamina menggelar tender untuk pengadaan kapal tanker jenis VLCC (Very Large Crude carrier). Kebetulan saya diminta sobat mendampingi perusahaannya untuk ikut tender tersebut. Untuk diketahui bahwa pengadaan tanker memakai sketsa BBHP ( bareboat hire purchasing ). BBHP ialah bukan kontrak kepemilikan tapi kontrak sewa dalam rentang waktu lama. Setelah kontrak sewa habis, pihak penyewa berhak membeli dengan harga yang disepakati didepan. Berbeda dengan time charter dimana penyewa tidak bertanggung jawab atas biaya operasional. Dalam BBHP, penyewa bertanggung jawab atas segala biaya operasional termasuk bunga bank serta margin laba dari pihak yang menyewakan. Namun selama kontrak BBHP, penyewa berhak mengarahkan kemana kapalnya akan berlayar dan dimana pelabuhannya. Makara pihak yang menyewakan mendapat laba netto dari penyewaan kapal sementara kapalnya sendiri dibayar penuh oleh penyewa sesudah kontrak selesai. Hebat,kan!
Namun alasannya ialah kondisi keuangan pertamina yang parah akhir pemerintah gagal membayar susbidi minyak menciptakan Pertamina limbung dan mengancam kelangsungan distribusi BBM. Sementara sumber APBN semakin menyempit akhir penghentian ladang minyak Exxon di Riau dan Natuna serta block Cepu. Sementara Freeport yang juga menunjukkan sumber devisa tidak boleh operasinya alasannya ialah dianggap melanggar AMDAL. Tekanan dari IMF begitu kerasnya kepada Megawati, juga World bank dengan bahaya akan menghentikan dukungan dana. Karena itupula Megawati memutus kontrak dengan IMF. Megawati tahu dibalik sketsa BPPN ada IMF, namun ia tidak berdaya. Proses penarikan dana BLBI dan KLBI dilakukan melalui sketsa BPPN dan Megawati tidak sanggup menghentikan alasannya ialah sudah ada ketetapan DPR/MPR perihal itu. Apa yang sanggup dilakukan oleh Megawati dengan kelangkaan dana tersebut? Pertamina harus melaksanakan restruktur biaya operasional. Semua kebijakan perusahaan yang bekerjasama visi harus dievaluasi semoga focus kepada evakuasi cash flow jangka pendek. Salah satunya ialah meninjau ulang visi Pertamina menjadi World Class Oil Trading Company dengan cara menjual kontrak BBHP. Hasil penilaian bahwa kontrak BBHP atas VLCC dalam jangka panjang merugikan Pertamina secara financial dan melepas kontrak BBPHP kepada pihak lain akan mendatangkan cash flow bagi Pertamina walau pertamina belum mengeluarkan uang satusenpun alasannya ialah kapal tersebut belum simpulan dibangun di galangan Kapal Hyundai Korea. Pelepasan kontrak BBHP ini dikawal ketat oleh Pemerintah dan dilakukan secara transparance melalui investment consultant independent Goldman Sachs. Pembelinya , orang indonesia juga.
Mengapa kontrak BBHP sanggup dijual dan mendatangkan laba bagi pertamina? Sebagaimana saya katakan bahwa BBHP itu menyewa kapal pada kurun waktu tertentu dan sesudah simpulan kontrak berhak membeli dengan harga ditetapkan didepan. Harga beli kapal itu menjadi sangat murah alasannya ialah kebetulan sesudah itu harga baja melambung tinggi alasannya ialah terjadi pembelian besar besaran baja oleh china dipasar dunia. Sebetulnya yang dijual itu ialah opsi beli yang belum ada barangnya. Karena itu pertamina mendapat uang tunai sebesar kurang lebih USD 50 juta. Makara tidak ada kerugian negara,bahkan negara diuntungkan. Bagaimana dengan pelepasan Indosat? Kebijakan menjual BUMN ialah bab dari rekontruksi dan privatisasi BUMN dalam jangka panjang yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat RI. Indosat dijual melalui lelang terbuka diatas harga pasar. Pembelinya bukan asing/Singapore. Saya sanggup katakan ini alasannya ialah Sales and Purchase Agreementnya (SPA) atas Indosat tidak kepada STT Singapore tapi ke Indonesian Communication Limited (ICL). ICL itu hanyalah virtual company di negara bebas pajak yang terdaftar di BVI, Mauritius. Saya cek di business registry BVI Mauritus, tidak ada menyebutkan ICL sebagai anak perusahaan STT Singapore. ICL dimiliki oleh orang Indonesia sendiri. Namun ICL menunjuk Asia Mobile Holding Pte sebagai anak perusahaan STT Singapore sebagai operator alasannya bahwa STT Singapore dikenal sebagai the best operator telecomunication didunia. Terbukti benarlah, lima tahun sesudah itu Indosat dijual kepada Qatar Telecom dengan harga Rp. 16 triliun atau tiga kali lipat dari harga dikala di beli pada tahun 2002 yang senilai USD 627 juta atau lebih Rp. 5 triliun.
Pelepasan BCA melalui Skema BPPN atas dasar ketatapan DPR/MPR. Banyak pihak menyampaikan bahwa BCA dimiliki oleh Farallon dari Amerika. Itu tidak benar ! Farallon yang dimaksud adalah Farallon Capital Management LLC yang berdasarkan Securities & Exchange Commission, merupakan perusahan go-public dengan nomor 0000909661. Namun di dalam situs SEC dan di 20-F FCM bab daftar subsidiaries tidak terdapat nama FarIndo Investment maupun BCA sebagai anak perusahaan. Farindo investment ialah Special Vehicle Company yang sahamnya dimiliki oleh Group Djarum. Team Megawati berhasil menggiring lelang tersebut sehingga tidak jatuh kepada abnormal tapi kepada orang Indonesia sendiri. Memang yang beli ialah orang Indonesia yan etnis China tapi mereka warga negara Indonesia,dan mereka tumbuh bukan alasannya ialah dadakan atau OKB tapi dari proses panjang berjuang dari generasi ke generasi. Apakah itu salah? mereka juga bayar pajak dan sebagian kita atau keluarga kita bekerja dengan mereka. Begitupula mengenai LNG Tangguh dilakukan demi kepentingan nasional.Ingatlah bahwa PDIP itu partai yang berbasis idiologi dan neocolonialism adalah musuh laten bagi idiologi PDIP. Semoga kita sanggup bijak bersikap terhadap PDIP khususnya Megawati. Karena fitnah itu dosa. Mari kita kawal yang benar itu benar dan yang salah itu salah...
Sumber https://culas.blogspot.com/