Pemda Diy Segera Perbaiki Jalan Rusak Ke Tpst Piyungan

Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta - Jalan rusak menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Bantul yang sempat diblokir warga akan segera diperbaiki. Pemda DIY sudah menyiapkan anggaran dan memprioritaskan untuk memperbaiki jalan tersebut.

"Tidak hanya komitmen (perbaikan jalan), ini sekarang sudah kita lakukan untuk tahap awalnya ya perbaikan sementara dulu, yang penting layak untuk lewat. Terus 2019 sudah kita anggarkan," jelas Gatot saat dihubungi, Rabu (2/1/2018).

Sebelumnya sejumlah warga di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, memblokir akses jalan menuju TPST Piyungan. Penyebabnya karena jalan tersebut rusak parah, namun tak kunjung diperbaiki pemerintah.

Baca juga: Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Blokir Jalan ke TPST Piyungan

"Kemarin sudah komunikasi ke saya, jadi intinya memang bahwa jalan itu tidak semata-mata digunakan untuk jalur distribusi sampah. Tapi di situ kan ada lingkungan, ada permukiman yang memang harus kita perhatikan," ungkap Gatot.

"Ternyata yang terjadi jalannya rusak karena hujan kemarin, sehingga dianggap bahwa jalan itu tidak layak untuk lingkungan. Nah, yang jadi penyebabnya truk (pengangkut sampah) yang lewat, masyarakat langsung nutup tidak boleh lewat," lanjut Gatot.

Baca juga: Dijanjikan Perbaikan Jalan ke TPST Piyungan, Aksi Blokir Disetop

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lanjut Gatot, Pemda DIY diwakili instansi terkait sudah bermusyawarah dengan warga setempat. Akhirnya disepakati bahwa pemerintah harus memperbaiki jalan tersebut.

"Oke, kalau (persoalannya) jalan ya kita perbaiki segera, karena ini kewajiban pemerintah. Tapi (perbaikannya) butuh waktu kan mas, butuh pihak ketiga, butuh proses lelang. Artinya yang penting anggaran sudah disiapkan," pungkas dia.

Sumber detik.com

Moratorium Dicabut, Pemkot Yogya Kembali Buka Izin Pembangunan Hotel

Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta -Pemkot Yogyakarta secara resmi telah mencabut moratorium izin pembangunan hotel di wilayah ini. Namun pencabutan moratorium yang dimulai 1 Januari 2014 tersebut hanya dilakukan terbatas.

"Kita di 2019 ini akan membuka (moratorium hotel) ini secara terbatas, terutama dibuka untuk yang (hotel) bintang v dan bintang 4, serta invitee house," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (2/1/2018).

Heroe menjelaskan, pemberian izin pembangunan hotel secara terbatas diambil setelah pemkot berdiskusi dengan sejumlah pihak. Meliputi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Selain itu, keputusan ini juga didasari realitas kebutuhan terhadap sarana penginapan khususnya hotel di Yogya. Apalagi sebentar lagi akan beroperasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.

Baca juga: Revitalisasi Rampung, Pedestrian Malioboro Bakal Segera Diresmikan

"Adanya kondisi eksternal ini (adanya NYIA) juga akan mengubah iklim bisnis di Yogyakarta dan sekitarnya, tidak hanya Kota Yogyakarta saja. Apalagi bandara baru itu ada penerbangan langsung dari luar negeri," paparnya.

Melihat fakta tersebut, lanjut Heroe, Pemkot Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk membuka moratorium secara terbatas. Keputusan ini tertuang di Perwal Yogyakarta No 85 tahun 2018, perwal ini berlaku setahun.

Baca juga: Sultan HB X Resmikan Kawasan Pedestrian Malioboro

"Kita mempertimbangkan invitee identify (penginapan) karena kita ingin supaya masyarakat di Kota Yogyakarta juga ikut menikmati kue wisata yang insyaallah menjadi motor, penggerak dari ekonomi Yogyakarta," paparnya.

Sampai saat ini, Pemkot Yogyakarta mencatat ada 624 hotel atau penginapan di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut didominasi Hotel Melati 1 sebanyak 314 hotel, dan losmem atau pembinaan sebanyak 152 buah.

"(Rinciannya) Di Kota Yogyakarta ini hotel yang berbintang lima ada 4, hotel yang berbintang empat ada 14, berbintang tiga ada 30, berbintang dua ada 19, berbintang satu ada 19. Melati three ada 29, Melati two ada 43," pungkas Heroe.

Sumber detik.com

Terdampak Tsunami, Target Kunjungan Wisata Di Gunungkidul Gagal

Pantai Sepanjang Gunungkidul. (Foto: Pradito R Pertana/detikcom)
Gunungkidul -Target kunjungan wisata saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) di Kabupaten Gunungkidul yang bergatung pada destinasi pantai, tak tercapai. Penurunan tersebut diperkirakan karena dampak seismic sea wave Selat Sunda dan adanya kabar peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Gunungkidul, Hary Sukmono, mengatakan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 hingga tanggal 31 Desember 2018 jumlah kunjungan wisata hanya mencapai 176.707 wisatawan. Padahal, target kunjungan wisata untuk libur Nataru 2018 adalah 344 ribu wisatawan.

"Tidak tercapai (target kunjungan wisata libur Nataru). Kunjungan wisata akhir tahun 2018 ditambah kemarin (1/1) saja hanya 218.957 wisatawan. Padahal saat libur Nataru tahun lalu bisa sampai 290 ribu wisatawan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Pantai Gunungkidul Sepi Saat Tahun Baru, Pedagang Mengeluh

Sambung Hary, dengan penurunan tersebut maka target kunjungan wisata tahun 2018 tidak tercapai. Mengingat hingga 31 Desember 2018 wisatawan yang datang tercatat baru 3.040.095 pengunjung, sementara target wisatawan hingga akhir tahun sebanyak 3,5 juta pengunjung.

"Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata juga tak tercapai, target tahun 2018 kan Rp 28,2 miliar hanya tercapai Rp 24, ii miliar," ucapnya.

Baca juga: Libur Tahun Baru, Pantai Gunungkidul Relatif Sepi Pengunjung

Disinggung mengenai penurunan kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul, Hary menyebut bahwa dampak seismic sea wave Selat Sunda mempengaruhi psikologis wisatawan untuk mengunjungi pantai. Selain itu, kondisi cuaca juga membuat wisatawan berpikir dua kali untuk berkunjung ke Pantai.

"Sebenarnya penurunan itu dimulai pasca badai cempaka, ditambah gelombang tinggi pertengahan tahun dan adanya seismic sea wave di Banten (Selat Sunda)," pungkasnya.

Sumber detik.com

Napi Asal Nigeria Meninggal Di Lapas Permisan Nusakambangan

(Foto: Arbi Anugrah/detikcom)
Cilacap -Seorang narapidana kasus narkotika di Lapas Klas IIA Permisan, Pulau Nusakambangan, Cilacap meninggal dunia pada Rabu (2/1/2019). Narapidana warga negara Nigeria tersebut meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit Cilacap.

"Narapidana tersebut warga negara Nigeria bernama Jhon Charles Adhiam Bo Oahuongo Aa Jarel oahuongo. Dia divonis xvi tahun penjara dan meninggal dalam perjalanan dari Lapas menuju RSUD Cilacap," kata Kasubbag Humas Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono, dalam keterangan yang diterima detikcom.

Menurut dia, narapidana tersebut dihukum penjara selama xvi tahun dan denda Rp i miliar karena terbukti melanggar Pasal 113 (2) Jo 132 (1) UU RI, No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masa expirasi pada xx Agustus 2030 mendatang.

Baca juga: Kematian Napiter Bom Panci Disoal, Kalapas: Silakan Investigasi

Kepolisian Sub Sektor Nusakambangan bersama petugas kesehatan dari Lapas Narkotika bermaksud merujuk Jhon Charles Adhiam yang sedang sakit ke RSUD Cilacap. Namun dalam perjalanan dari Lapas menuju ke RSUD napi tersebut meninggal dunia.

"Napi tersebut dirujuk ke RSUD Cilacap atas dasar surat rujukan dari dokter Lapas Klas IIA Permisan Nusakambangan karena menderita sakit paru-paru," jelasnya.

Saat ini Jenazah napi WNA berada di Ruang Kamar Jenazah RSUD Cilacap dan sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta.

Sumber detik.com

Mahasiswa Yang Dikabarkan Kerja Paksa Di Taiwan Tak Lewat Kemenristek

Menristek Dikti, G Nasir. Foto: Usman Hadi/detikcom
Semarang -Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan cek kabar 300 mahasiswa Republic of Indonesia yang 'kerja paksa' di Taiwan. Diduga mereka tidak melalui programme dari Kemenristekdikti.

Menristekdikti, G Nasir mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait 300 mahasiswa tersebut. Padahal jika melalui programme Taipei Economic together with Trade Office (TETO), peristiwa itu akan terpantau Menristekdikti.

"Yang kami dapatkan (informasi) karena masuk di Taiwan tidak melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui Ristekdikti, menjalankan sendiri sehingga tidak terkontrol. Maka kalau itu dilakukan kerja paksa maka kami tidak bisa mengendalikan. Yang melalui Kemenristekdikti selalu saya dampingi melalui TETO namanya," kata Nasir usai acara Launching dan Product Expose di kantor PBNU Jateng, Jalan dr Cipto Semarang, Rabu (2/1/2019).

Baca juga: Kemlu Kontak Kantor Dagang RI di Taiwan soal Kabar Mahasiswa Kerja Paksa

Meski ada dugaan para mahasiswa kuliah di Taiwan tidak melalui Kemenristekdikit, Nasir menegaskan pihaknya akan tetap menelusuri kabar itu dan rencananya akan menghubungi pihak TETO untuk memastikan. Kerjasama di bidang ekonomi yaitu TETO salah satunya memang membidangi pendidikan dan tahun ini Kemenristekdikti akan mengirimkan 320 mahasiswa ke Taiwan.

"Katanya kuliah sehari dua hari lainnya kerja, itu informasi belum sampai kepada saya karena mereka tidak melalui Kemenristekdikti. Tetap akan kami cek, setelah ini kami akan koordinasi dengan TETO Taiwan di Jakarta," tegasnya.

Baca juga: Mahasiswa RI Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan, DPR Minta Kemlu Turun Tangan

Untuk diketahui, media lokal setempat, Taiwan News mengabarkan enam perguruan tinggi kedapatan memperkerjakan mahasiswa di pabrik-pabrik. Dikabarkan 300 mahasiswa asal Republic of Indonesia berusia di bawah twenty tahun yang berkuliah dipaksa bekerja hari Minggu hingga Rabu pukul 07.30 hingga 19.30 dengan istirahat two jam.

Hal itu terungkap dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota parlemen Taiwan, Ko Chieh En. Para Mahasiwa itu ditugasi mengepak 30.000 lensa kontak sambil berdiri setiap hari. Tak hanya itu, menurut Ko, mayoritas mahasiswa RI adalah muslim, tapi mereka terpaksa makan yang mengandung potongan babi. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah yang dikutip Taiwan News, jika para mahasiswa tak mau bekerja, pihak perusahaan akan memutus kerja sama dengan pihak kampus.

Sumber detik.com

Tolak Temui Ori Terkait Dugaan Perkosaan, Rektor Ugm Beri Penjelasan

Rektor UGM, Prof Panuit Mulyono. Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta -Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mengungkap bahwa Rektor UGM, Panut Mulyono menolak ditemui terkait kasus dugaan perkosaan mahasiswi. Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Panut memberi penjelasan.

"Oh enggak bisa (memberikan keterangan). Saya sudah sepakat untuk penyampaian ke publik itu bukan oleh rektor, oleh humas dan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni. Itu sejak dulu sudah kami sepakati," ujar Panut saat dihubungi wartawan, Rabu (2/1/2018).

Panut pun juga enggan mengomentari terkait wacana pemanggilan paksa ORI DIY terhadapnya. Dia beralasan sudah memberikan kewenangan ke Kepala Kantor Hukum dan Organisasi UGM, Aminoto, untuk menangani hal tersebut.

Baca juga: Alasan Kepala Keamanan Kampus Lapor Perkosaan Mahasiswi UGM ke Polisi

"Itu (rencana pemanggilan) saya serahkan di bagian hukum dan organisasi untuk mengurus, tanya ke beliau saja, ke Pak Aminoto ya. Makasih, makasih, saya lagi rapat ini. Saya lagi rapat, nggih, makasih," pungkas Panut.

Baca juga: Rektor UGM Enggan Ditemui, ORI DIY Buka Opsi Panggilan Paksa

Diketahui, ORI DIY membuka opsi pemanggilan paksa Rektor UGM, Panut Mulyono. Opsi tersebut diambil karena Panut enggan memberikan keterangan soal penanganan UGM terhadap kasus pemerkosaan mahasiswinya tahun 2017 lalu.

"Kalau pemanggilan itu ada mekanisme 1, 2, 3. Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan kedua, tidak dihadiri pemanggilan ketiga. Tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang mengatur itu," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri.

Baca juga: Investigasi Dugaan Perkosaan Mahasiswi, ORI DIY Ditolak Rektor UGM

Budhi menjelaskan, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan pertama sore ini. Dalam surat tersebut Panut diharapkan hadir di Kantor ORI DIY Jalan west Monginsidi Nomor twenty Yogyakarta pada minggu depan.

"Dan dalam waktu 1-2 hari, kita akan berkoordinasi dengan Polda (DIY) untuk mengantisipasi kemungkinan seandainya rektor tetap tidak hadir dalam pemanggilan kita. MoU kami dengan Mabes Polri sudah ada juknisnya," tuturnya.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com

Rektor Ugm Enggan Ditemui, Ori Diy Buka Opsi Panggil Paksa

Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri. Foto: Usman Hadi/detikcom
Yogyakarta -Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY membuka opsi pemanggilan paksa Rektor UGM, Panut Mulyono. Opsi tersebut diambil karena Panut enggan memberikan keterangan soal penanganan kasus pemerkosaan mahasiswi UGM 2017 lalu.

"Kalau pemanggilan itu ada mekanisme 1, 2, 3. Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan kedua, tidak dihadiri pemanggilan ketiga. Tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang mengatur itu," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, Rabu (2/1/2018).

Budhi menjelaskan, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan pertama sore ini. Dalam surat tersebut Panut diharapkan hadir di Kantor ORI DIY Jalan due west Monginsidi Nomor xx Kota Yogyakarta pada minggu depan.

Baca juga: Investigasi Dugaan Perkosaan Mahasiswi, ORI DIY Ditolak Rektor UGM

"Dan dalam waktu 1-2 hari, kita akan berkoordinasi dengan Polda (DIY) untuk mengantisipasi kemungkinan seandainya rektor tetap tidak hadir dalam pemanggilan kita. MoU kami dengan Mabes Polri sudah ada juknisnya," tuturnya.

"Kita akan upayakan untuk menghadirkan rektor secara paksa. Kalau memang Pak Rektor tidak punya itikad baik untuk menghadiri pemanggilan kami. Tapi masih ada kesempatan (pemanggilan) 1, 2, 3. Mudah-mudahan baru pemanggilan pertama beliau hadir," lanjutnya.

ORI DIY memang membutuhkan keterangan langsung dari Panut Mulyono. Lantaran ada dugaan maladministrasi yang dilakukan UGM dalam penanganan kasus pemerkosaan mahasiswinya hanya bisa dijawab oleh Panut.

Baca juga: Polda DIY Kantongi Bukti Permulaan Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM

Namun karena Panut enggan memberikan keterangan, pengusutan dugaan maladministrasi yang dilakukan ORI molor. Awalnya ORI menargetkan kasus ini selesai akhir 2018, namun hingga kini pengusutannya belum rampung.

"Padahal sebenarnya sudah sedikit lagi, kami sudah punya gambaran temuan, gambaran kesimpulan yang akan kita tuangkan. Hanya kemudian dari Pak Rektor belum memberikan keterangan, penjelasan, kami belum bisa menfinalisasi," pungkas dia.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]

Sumber detik.com