Posko Prabowo Berdiri Di Erat Rumah Jokowi, Ganjar: Bangunkan Banteng

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi santai ihwal posko pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno yang resmi dibangun di akrab rumah calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, hari ini.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menganggap pendirian posko merupakan ikhtiar kubu sebelah dalam upaya merebut bunyi di Jawa Tengah.

"Segala ikhtiar tentu kita hormati, ya buat kita PDI perjuangan, banteng-bantengnya jadi bangkit dari tidur dan tanduknya keluar," ujar Ganjar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Kendati bab dari ikhtiar Prabowo-Sandi untuk merebut bunyi di Jateng, Ganjar menegaskan bahwa kader PDIP di wilayahnya tambah solid dengan kehadiran posko tersebut.

Sebagai sangkar Banteng, julukan basis massa PDIP, Ganjar mengaku tak pernah khawatir dengan hal tersebut.

"Sudah saya sampaikan dulu tidak ada yang tulus rumah kita diambil orang," tandasnya. [sindonews.com]

Jokowi: Aku Murka Bila Ada Yang Remehkan Profesi Driver Online

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji profesi pengemudi online. Dia mengaku murka bila ada yang meremehkan profesi tersebut.

"Saya kadang-kadang murka dan jengkel, kalau ada yang meremehkan profesi pengemudi transportasi online. Ini ialah sebuah pekerjaan mulia. Yang memperlihatkan income dan pendapatan untuk menyejahterakan keluarga kita," kata Jokowi dalam program silaturahmi nasional pengemudi online di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (12/1/2019).

Jokowi menyampaikan pengemudi taksi ataupun ojek online merupakan pekerjaan mulia. Para driver disebut berani keluar dari zona nyaman. Jokowi lantas menceritakan hasil pembicaraannya dengan driver pertama Go-Jek, Mulyono.

"Saya tanya ke Pak Mulyono dari Go-Jek, 'Pak Mul, sehari income berapa?' 'Kadang Rp 300 ribu, kadang Rp 200 ribu, rata-rata Rp 200 ribu.' Kalau sebulan sanggup Rp 6 juta. Kan ada operasional lagi. Berarti Rp 4,5 juta, itu masih dikurangi lagi," kata Jokowi.

"Kita Sabtu-Minggu libur. Masih kira-kira Rp 4 juta. Jumlah sangat besar. Kalau ada yang meremehkan saya murka dan jengkel alasannya ialah ini jumlah yang sangat besar," imbuhnya.

Jokowi menambahkan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait pengemudionline. Ia juga mengakui pemerintah di negara mana pun terkadang kalah cepat dari penemuan yang dikeluarkan perusahaan.

"Memang dalam perkembangan penemuan ibarat ini harus diimbangi regulasi yang ada. Saya ngomong apa adanya, penemuan lebih cepat dari peraturan. Di semua negara tertatih, barang keluar, regulasi belum siap," ujar Jokowi. [detik.com]

Jokowi: Belum Punya Pengalaman Eksklusif Mengelola Negara, Butuh Waktu Berguru Berapa Tahun?

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan, memimpin sebuah negara membutuhkan sosok yang berpengalaman.

Hal itu dikatakannya dikala menghadiri deklarasi derma alumni sejumlah kampus negeri, di daerah Senayan, Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

"Demi menjadi pemimpin, butuh pengalaman. Diperlukan pengalaman dalam memerintah. Apalagi sebuah negara yang besar menyerupai Indonesia ini. Ya jangan coba-coba dong," ujar Jokowi.

Ia lalu menceritakan rekam jejaknya mulai menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden ke-7 RI.

Saat menjadi Wali Kota Solo, Jokowi mengaku pusing di awal-awal pemerintahan. Sebab, dunia bisnis yang sebelumnya ia geluti sangat berbeda dengan dunia birokrasi dan pemerintahan.

"Saya banyak terkaget-kaget. Saya harus banyak berguru dan saya di awal-awal itu betul-betul pusing ya, sebab memang belum mempunyai pengalaman memerintah di pemerintahan," ujar Jokowi.

"Hampir 1,5 tahun prosesnya saya belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, pagi siang malam. Karena berbeda sekali kita mengelola institusi bisnis dengan kita mengelola sebuah pemerintahan, meskipun dalam lingkup kecil sebuah kota," lanjut dia.

Jokowi gres sanggup menjalankan birokrasi pemerintahan secara cepat pada tahun kedua.

Kerja cepat dan sempurna itulah yang menciptakan Jokowi kembali terpilih pada periode kedua Pemilihan Wali Kota Solo. Jokowi meraup bunyi sebesar 91 persen.

Pengalaman ini menjadi bekal Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga Presiden ke-7 RI pada 2014.

"Karena saya mempunyai basic pengalaman di kota dan di provinsi, waktu masuk ke lingkup pengelolaan negara, administrasi negara, ya saya biasa-biasa saja sebab sudah mempunyai pengalaman itu," ujar Jokowi.

"Di sebuah kota saja, saya memerlukan 1,5 hingga 2 tahun untuk belajar. Apalagi belum punya pengalaman pribadi mengelola negara? Butuh waktu berapa tahun, pertanyaan saya?" lanjut dia. [kompas.com]

Presiden Jokowi: Tidak Ada Istilah Indonesia Bubar!

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menegaskan tidak ada istilah Indonesia bubar atau punah. Negara sebesar Indonesia niscaya mempunyai tantangan yang besar pula, untuk itu harus dibangun dengan perilaku optimisme tinggi.

Saat menghadiri program Deklarasi Alumni UI untuk Jokowi-Amin di Plaza Tenggara Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019, Jokowi mengaku sering jengkel mendengar narasi-narasi pesimisme. Jokowi tiba ke lokasi pukul 16.10 WIB dengan mengendarai sepeda cokelat-putih sambil mengenakan helm sepeda berwarna putih, berkemeja panjang putih serta celana jeans biru muda.

"Kita harus optimistis. Jangan hingga ada pesimisme di antara kita! Jangan hingga ada yang bilang Indonesia akan bubar! Indonesia akan punah, tidak ada. Tidak ada! Saya katakan tidak ada. Kita harus optimistis," ujar Jokowi sambil berapi-api.

Di hadapan ribuan alumni dari banyak sekali akademi tinggi se-Tanah Air ini, Jokowi membagi kisah pengalamannya di pemerintahan, mulai dari dikala dirinya menjabat sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya, menjadi seorang pemimpin itu butuh pengalaman, apalagi memimpin sebuah negara.

"Saya masuk dari dunia bisnis masuk ke dunia pemerintahan, apa yang saya alami dikala itu? Saya banyak terkaget-kaget, banyak belajar. Karena di awal saya pusing, alasannya belum mempunyai pengalaman," kata Jokowi.

Pengalamannya sebagai Wali Kota Solo membawa Jokowi ke Ibu Kota. Jokowi dipercaya masyarakat menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Satu setengah tahun berikutnya, tepatnya 2014, Jokowi memimpin Indonesia sebagai presiden. Dalam perjalanan itu, Jokowi mengaku harus banyak berguru untuk memimpin.

"Itu yang saya katakan tadi, dibutuhkan pengalaman dalam memimpin pemerintah apalagi disebuah negara besar.  Jangan coba-coba dong. Hampir satu setengah  tahun saya belajar-belajar. Karena memang berbeda sekali kita dalam mengelola institusi, bisnis meskipun dalam lingkup sebuah kota," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga meluruskan isu-isu yang acapkali menimpa dirinya. Salah satunya yaitu warta yang menyebut bahwa dirinya yaitu antek asing.

"Presiden Jokowi itu antek asing, antek asing. Saya ingin sore hari yang berbahagia ini menyampaikan, yang namanya Blok Mahakam itu sudah 100 persen dikelola Pertamina, yang sebelumnya dikelola Jepang dan Prancis," kata Jokowi.

Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa secara umum dikuasai saham Freeport sudah dikuasai negara. Bukti-bukti ini, membuatnya heran dan bertanya, di mana fakta yang membuatnya disebut sebagai antek asing.

"Pernyataan saya, antek asingnya ada di mana? Antek asingnya ada di mana? Di sana? Di sana itu di mana? Jangan dibolak-balik menyerupai itu, dipikir merebut 51 persen saham Freeport selama 4 tahun perundingan itu mudah?" tutur Jokowi, yang pribadi disambut riuh hadirin yang memadati Plaza Tenggara GBK.

Presiden Joko Widodo Tinjau Penerapan Sistem Izin Onlineterpadu Di Bkpm

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi pelayanan konsultasi Online Single Submission (OSS) atau izin online terpadu di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Layanan ini telah beroperasi di BKPM mulai 2 Januari 2019.

Jokowi datang di lokasi, Senin (14/1/2018), sekira pukul 09.00 WIB. Dia ditemani Seskab Pratikno dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Kepala Negara pribadi memantau satu persatu pelayanan OSS atau perizinan berusaha secara dapat bangun diatas kaki sendiri dengan sistem elektronik tersebut.

Setelah meninjau pelayanan OSS tersebut, Jokowi dijadwalkan akan menghadiri program audiensi perangkat desa se-Indonesia di Glora Bung Karno, Jakarta.

Selanjutnya, ia juga akan memimpin dua rapat terbatas dengan topik peningkatan kesiagaan menghadapi peristiwa dan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik.

Sebelumya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memastikan sistem layanan izn berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS) terhitung 2 Januari 2019, akan mulai dikelola Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Untuk OSS kita sedang siapkan taktik untuk migrasi dari Menko (Perekonomian) ke BKPM, kita targetkan per 2 januari (2019), kan tanggal 1 libur, per 2 januari layanan ini sudah pindah ke BKPM," tutur Sekretasis Menko Perekonomian Susiwijono di kantornya, Jakarta.

Dia kemudian menjelaskan, nantinya dari empat aspek OSS, yang dikelola oleh BKPM hanya berupa sistem pengoperasiannya saja. Saat ini, Kemenko Perekonomian tengah merancang peraturan sebagai salah satu aspek pelayanan OSS.

Sementara aspek-aspek lainnya masih dipegang oleh Kemenko perekonomian. Pasalnya segala bentuk kebijakan harus dibuat melalui Kemenko Perekonomian.

"Kita mau bikin omnibus law, yang regulatory reform, dari aspek proses bisnisnya kita bikin NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) semua Kementerian, operasional layanan, sama penyelesaian kasus-kasus," kata Susi. [okezone.com]

Presiden Joko Widodo Bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Presiden Joko Widodo bertemu Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang berjumlah puluhan ribu orang di Istora Senayan, Jakarta pada Senin, 14 Januari 2019.

Pertemuan ini merupakan respons Presiden terhadap tuntutan dari PPDI.

Dalam laporannya, Ketua Umum PPDI Mujito menyampaikan bahwa pertemuan ini yakni menjawab tuntutan PPDI untuk mendapat penghasilan setara ASN gol 2/a dengan mempertimbangkan masa kerja.
“Bapak Presiden sudah siap menelurkan peraturan pemerintahnya,” ucap Mujito.

Kepedulian ini, lanjut Mujito, menyampaikan perhatian Bapak Presiden yang sangat peduli kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan bawa pemerintah telah tetapkan perangkat desa diberikan penghasilan setara ASN golongan 2/a dengan memperhatikan masa kerja.

“PP nya nomor 43 dan 47 akan segera direvisi. Saya sudah perintah paling usang dua pekan sesudah ini,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga menginformasikan bahwa seluruh kepala desa dan perangkat desa diberikan BPJS.

”Saya sanggup isu bahwa BPJS akan diberikan seluruh kepala desa dan perangkat desa,” ujar Presiden. [Biro Pers Istana]

Tinjau Layanan Oss Bkpm, Presiden Jokowi: Aku Ingin Pastikan Sistemnya Berjalan Baik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong meninjau layanan Online Single Submission (OSS), di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (14/1) pagi.

Kepada wartawan Presiden mengatakan, bahwa dirinya ingin memastikan bahwa OSS yang dulunya berada di Kantor Kemenko Perekonomian dan sekarang dipindahkan ke BKPM ini berjalan dengan baik, memperlihatkan pelayanan yang cepat untuk perizinan-perizinan dengan sistem yang disederhanakan, online, dapat mengisi dari kantor, dapat mengisi dari rumah.

“Seperti apa prosesnya ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin mengurus perizinannya, ya, saya lihat ya cepat,” ujar Presiden.

Pada praktiknya, lanjut Presiden, di BKPM memang dibatasi. Sehingga 2 jam dapat mengurus izin-izin permulaan.

“Itu eksklusif dapat jadi. Jadi, dengan izin Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin perjuangan sudah dapat eksklusif memulai investasinya,” kata Presiden Jokowi seraya menambahkan, sambil menunggu lagi, masih ada Service Level Agreement (SLA) yang harus diurus selama satu bulan, izin lokasi, izin lingkungan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Tapi sudah dapat memulai, sudah,” terperinci Presiden.

Kecepatan-kecepatan menyerupai ini, berdasarkan Presiden Jokowi, yang diperlukan, alasannya ialah ini memang yang paling sulit ialah mengintegrasikan di BKPM dengan 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi.  “Ini yang akan kita temukan sehingga nanti kecepatan di sentra juga ada kecepatan di daerah,” tegasnya.

Karena itu, Presiden Jokowi mengemukakan, ada Service Level Agreement. Kalau satu bulan tempat tidak mengeluarkan artinya sudah otomatis berjalan.

Diakui Presiden, pelayanan OSS masih perlu diperbaiki terutama mengintegrasikan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang masih harus dikelola dan dikendalikan. Sehingga, izin tersebut sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan.

“Nanti, selesai bulan ini akan kita kumpulkan gubernur, bupati, wali kota untuk mensinkronkan, untuk mengintegrasikan sistem ini dengan sistem yang ada di daerah, alasannya ialah semua tempat sudah punya kok PTSP, provinsi punya, kabupaten punya, kota punya,” tegas Presiden Jokowi. [setkab.go.id]

Presiden Joko Widodo Minta Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Lombok, Palu, Dan Banten Segera Diselesaikan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan  Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo biar betul-betul mengawal rehabilitasi yang berkaitan dengan rekonstruksi, baik yang berada di Lombok (NTB), lalu yang ada di Palu, Donggala (Sulawesi Tengah), dan juga Banten maupun Lampung.

“Dikawal implementasinya biar segera dapat diselesaikan terutama yang di NTB lalu berlanjut ke Sulawesi Tengah dan gres ke Lampung dan Banten,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Peningkatan Kesiagaan Menghadapi Bencana, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) siang.

Adapun yang berkaitan dengan sistem peringatan dini, Presiden Jokowi meminta biar dievaluasi, dicek di lapangan lalu pengujian dan juga pengorganisasian sistem peringatan dini ini betul-betul semuanya berada pada posisi yang baik, dan rakyat dapat tahu.

“Sehingga korban yang ada dapat kita hilangkan dan kita minimalkan,” ujar Presiden Jokowi.

Bulan Ini

Mengenai  edukasi kebencanaan, Presiden Jokowi menginginkan biar pada tamat bulan ini dapat dimulai, baik di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan juga di masyarakat.

“Saya ingin ini terus digerakkan di semua daerah, terutama di daerah-daerah yang rawan bencana,” tegas Presiden.

Sedangkan mengenai kesiapan manajemen, Presiden Jokowi mengingatkan biar betul-betul koordinasi, sinergi antar forum yang terlibat dalam tragedi ini betul-betul merespon secara cepat. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan, PMI, Ormas dan lembaga-lembaga donor.

Selain itu, Presiden Jokowi meminta biar dilakukan simulasi latihan penanganan tragedi secara terpola dan berkesinambungan secara rutin.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh  Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Selain itu, turut hadir Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkes Nila Moeloek, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mensos Agus Gumiwang, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BIG Hasanudin Abidin, Kepala BNPB Letjen Doni Monardo, Kepala Badan Geologi ESDM Ego Syahrial, serta para eselon 1 di Lembaga Kepresidenan dan pakar keilmuan terkait kebencanaan. [setkab.go.id]

Berpotensi Ekonomis Rp798 Triliun, Presiden Jokowi: Segera Selesaikan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, banyak negara di dunia yang mulai berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam berbagi teknologi kendaraan listrik. Selain alasannya yaitu ramah lingkungan, berdasarkan Presiden, kendaraan bermotor listrik juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Melalui kendaraan bermotor listrik kita juga sanggup mengurangi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak), mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp798 triliun,” kata Presiden Jokowi dikala memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) ihwal Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1) sore.

Terkait dengan upaya membangun industri kendaraan bermotor listrik itu, Presiden memberikan beberapa hal. Yang pertama, supaya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas kendaraan bermotor ini disiapkan dan segera diselesaikan sehingga kita sanggup beralih lebih cepat lagi menjadi pemain utama dalam kendaraan bermotor listrik.

Kedua, Presiden juga minta perencanaan dan pengembangan kendaraan bermotor listrik ini sanggup dilakukan secara terpadu, terintegrasi antara Kementerian/Lembaga.

“Tentu saja jangan lupa melibatkan swasta baik dari sisi risetnya, inovasinya, anggarannya hingga dengan penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan,” tutur Presiden.

Yang ketiga, Presiden Jokowi menekankan, supaya pengembangan kendaraan bermotor listrik harus dipakai sebagai momentum untuk penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia yang bisa menguasai teknologi terkini, dan sekaligus dipakai untuk penciptaan nilai tambah dampak multiflier melalui upaya memperbesar kandungan komponen dalam negeri TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M. Nasir, Menkominfo Rudiantara, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan para pejabat eselon 1 forum kepresidenan. [setkab.go.id]

Presiden Joko Widodo Ingin Mrt, Lrt, Trans Jakarta, Kereta Bandara, Dan Kereta Commuter Terintegrasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan jikalau transportasi dan kemudian lintas tidak dikelola dengan baik maka tragedi kemacetan total kemudian lintas di Jabodetabek, yang tidak dapat bergerak, akan semakin banyak.

Namun Presiden optimistis dengan adanya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), Trans Jakarta, kereta bandara, dan juga kereta commuter akan sangat membantu dalam mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

“Ke depan saya kira pengelolaan moda-moda transportasi yang ada ini semuanya harus terkelola dengan baik,” kata Presiden Jokowi ketika memberikan pengantar pada Rapat Terbatas perihal Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang.

Diakui Presiden Jokowi, kini ini memang urusan jalan saja ada yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, ada yang dimiliki oleh DKI, ada yang dimiliki oleh Banten, ada yang dimiliki oleh Jawa Barat, yang semuanya itu kadang kala pengelolaannya tidak lagi terintegrasi, dan yang terjadi contohnya yang berkaitan dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu.

Presiden menginginkan, yang berkaitan dengan intra moda maupun antarmoda semuanya terintegrasi.

Ia mengharapan, nantinya kalau MRT jadi, LRT jadi, kereta bandara semua sudah siap, Transjakarta ada, sehingga masyarakat dapat didorong untuk masuk ke transportasi massal yang telah disiapkan itu.

“Sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan betul-betul dapat berkurang secara besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.

Mengutip hitungan Bappenas, Presiden Jokowi menyampaikan,  setiap tahun kita kehilangan kurang lebih Rp65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Angka Rp65 triliun pertahu ini, berdasarkan Presiden, kalau dijadikan barang, dalam 5 tahun sudah jadi MRT, jadi LRT.

Karena itu, Presiden mengingatkan, mustahil hal ibarat ini diterus-teruskan. Kita harus berani memulai, harus berani merancang, biar semuanya itu dapat final sehingga yang Rp65 triliun itu betul-betul jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota.

Pengelolaan TOD

Terkait dengan pengelolaan transit oriented development atau TOD, diakui Presiden Jokowi, ini sudah berpuluh tahun tidak dapat bergerak alasannya ialah juga sama, pengelolaannya ada di beberapa tempat. Ada di DKI,  ada di Menteri BUMN, ada di kementerian yang lain atau ada di Jabar, ada di Banten.

Karena itu, Presiden menekankan biar keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang ini benar-benar harus dirancang  dan dihitung. Salah satunya dengan taktik peningkatan jalan masuk terhadap angkutan umum melalui pengembangan TOD-TOD yang ada.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono.

Selain itu, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung Prasetyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, serta para eselon 1 di lingkungan forum Kepresidenan. [setkab.go.id]

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kemacetan Di Jabodetabek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan beberapa menteri kabinet kerja dan beberapa kepala kawasan di Istana guna membahas kemacetan di Jabodetabek. Jokowi mengatakan, kemacetan di Jabodetabek dapat terurai jikalau pengelolaan transportasinya terintegrasi antar daerah.

"Sore hari ini kita akan membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Kita tahu bahwa semakin hari kalau nggak kemudian lintas, kemacetan, ini dikelola dengan baik di Jabodetabek ini, tragedi kemacetan total yang stuck," kata Jokowi membuka ratas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Turut hadir antara lain Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Jokowi bilang, salah satu upaya pemerintah mengurai kemacetan di Jabodetabek ialah dengan membangun moda transportasi menyerupai MRT, LRT, Transjakarta, kereta commuter line, sampai kereta Bandara. Moda transportasi ini hampir terhubung di seluruh wilayah Jabodetabek.

Buktinya, moda transportasi tersebut sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Jabodetabek dalam menjalankan acara sehari-hari, menyerupai bekerja.

Mantan Wali Kota Solo ini pun meminta kepada masing-masing Kepala Daerah dan kementerian/lembaga untuj mengurus secara cepat mengenai izin pembangunan moda transportasi terintegrasi. Karena, masih banyak moda transportasi yang dikelola secara tisak terintegrasi.

"Sebagai teladan untuk urusan jalan saja, jalan ada yang dimiliki Kementerian PU, ada yang dimiliki DKI, dimiliki Banten, Jawa Barat yang semua tuh kadang kala pengelolaannya tidak terpadu, tidak terintegrasi, dan yang terjadi contohnya terkait dengan pemeliharaan, juga sering banyak yang saling menunggu," terperinci dia.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh kementerian/lembaga serta kepala kawasan untuk dapat mengajak masyarakat terbiasa memanfaatkan moda transportasi umum. Sehingga, volume kendaraan langsung yang menyumbang kemacetan di jalan dapat dikurangi.

Pasalnya kerugian jawaban macet di Jabodetabek, kata Jokowi, menurut hitungan Bappenas mencapai Rp 65 triliun per tahun.

"Nggak mungkin hal menyerupai ini kita teruskan. Kita harus memulai, harus berani merancang semoga semuanya simpulan semoga yang Rp 65 triliun dapat jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota," tegas dia.

Oleh alasannya ialah itu, pengelolaan transportasi terintegrasi harus dikelola dengan cepat, begitu juga dengan implementasi pembangunan TOD.

"Sehingga keterpaduan antar transportasi perkotaan dengan tata ruang harus kita rancang, kita hitung. Salah satunya taktik peningkatan kanal terhadap angkutan umum dengan pembangunan TOD," ungkap dia.

"Intinya kita ingin ada penyerderhanaan administrasi yang ada semakin praktis dimulai, praktis mengerjakan, sehingga jangan lempar institusi satu dengan institusi lain," tambah dia. [detik.com]

Presiden Joko Widodo Optimistis Pileg Dan Pilpres 2019 Berlangsung Aman, Damai, Dan Demokratis

Berdasarkan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keyakinannya insyaallah Pemilihan Umum Legisliatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) yang dilaksanakan secara serentak pada 2019 ini akan berlangsug aman, damai, dan demokratis.

“Saya yakin dengan pengalaman yang ada dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi,” kata Presiden Jokowi ketika menawarkan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna wacana Program dan Kegiatan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1) siang.

Presiden menekankan, lantaran kita memasuki tahun Pemilu maka stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik. “Kita tahu di 2018 kita telah menerangkan bisa menyelenggarakan 171 pemilihan kepala tempat serentak dengan kondusif dan damai,” ujarnya.

Konsolidasi

Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Keuangan, bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global alhamdulillah perekonomian nasional kita tumbuh positif, sekitar 5,15%. Kemudian inflasi juga terkendali pada tingkat yang rendah di bawah 3,5%. Nilai tukar Rupiah juga terus bisa dijaga.

Realisasi APBN 2018, lanjut Presiden, juga memperlihatkan kinerja yang sangat sehat dan kredibel, defisit sebesar 1,76% dari PDB (Product Domestic Brutto). Kemudian keseimbangan primer negatif Rp1,8 triliun sudah mendekati nol.  Pendapatan negara sebesar Rp1.942,3 Triliun melampui sasaran APBN yaitu tercapai 102,5% dari APBN 2018. Belanja negara untuk mendukung sasaran pembangunan juga sangat optimal mencapai 99,2% dari APBN 2018.

Ke depan di 2019 ini, berdasarkan Presiden,  kita masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, gejolak ekonomi dunia, tekanan-tekanan eksternal. Oleh alasannya yakni itu, Presiden meminta biar konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, dunia industri dengan moneter, dengan fiskal dan sudah dirancang bisa terkonsolidasi dengan baik.

“Sehingga langkah-langkah tegas dan konsisten dalam pengendalian impor bisa kita lakukan lalu dalam memacu ekspor, lalu meningkatkan arus modal masuk ke negara kita juga bisa lebih baik lagi di 2019 ini,” tutur Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam sidang kabinet paripurna kali ini yakni Wapres Jusuf Kalla, Menko Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno Marsudi, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mentan Amran Sulaiman, Menhub Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasonna Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menpar Arief Yahya.

Selain itu hadir pula Mendes PDTT Eko Sandjojo, Menkop UKM AAGN Puspayoga, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PPPA Yohana Yembise, Menkominfo Rudiantara, Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrawi, Menag Lukman Hakim Saifuddin, Menkes Nila Moeloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti M Nasir, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Jaksa Agung Prasetyo, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, dan Kepala BPS Suhariyanto, serta para eselon 1 di lingkungan forum kepresidenan. [setkab.go.id]

Kumpulkan Menteri, Joko Widodo Terima Kasih Penerimaan Tembus 102%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara. Saat membuka sidang kabinet ini, Jokowi memberikan terima kasih kepada Kabinet Kerja atas capaian penerimaan negara tembus 102,5%.

Jokowi mengungkap rasa bahagia dan bangganya terhadap hasil yang dicapai pemerintah pada 2018.

"Di awal tahun 2019 aku ucapkan terima kasih kepada seluruh menteri kabinet kerja, Kapolri, Panglima, Atas kerja sama, kerja bersama kita, di tahun 2018," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Jokowi menyebutkan, capaian kinerja APBN 2018 mulai dari perkiraan dasar perekonomian sampai realisasi postur menunjukkan hasil yang baik.

"Alhamdulillah perekonomian kita tumbuh positif, kita perkirakan tumbuh 5,15%, inflasi juga rendah di bawah 3,5%, nilai tukar juga terus sanggup dijaga, realisasi juga kredibel, defisit laporan terakhir 1,76% dari PDB, lalu keseimbangan primer juga negatif Rp 1,8 triliun sudah mendekati nol, patut kita garis bawahi, jauh lebih baik dari rencana APBN," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memberikan realisasi pendapatan di tahun kemarin yang tembus 102,5% atau setara Rp 1.942,3 triliun dari sasaran APBN. Serta, belanja negara yang mencapai 99,2%.

Meski mempunyai hasil yang baik di 2019, Mantan Wali Kota Solo ini meminta kepada jajaran menteri kabinet kerja dan seluruh kepala forum negara nasional untuk meragukan ketidakpastian global demi menjaga momentum perekonomian nasional.

"Saya minta konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, dunia industri dengan moneter dengan fiskal, dirancang sanggup terkonsolidasi dengan baik," tutur Jokowi. [detik.com]

Rapat Perdana 2019, Joko Widodo Minta Mitigasi Peristiwa Dan Pemilu Aman

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna perdana di tahun 2019. Ia menekankan pentingnya mitigasi bencana.

"Pada 2018, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melaksanakan edukasi dan mitigasi bencana, dan sebagai negara di tempat rawan bencana, ring of fire kita harus siap, merespons, tanggung jawab menghadapi segala tragedi alam," ujar Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

Jokowi menjelaskan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju menunjukkan alokasi anggaran lebih banyak untuk edukasi dan mitigasi bencana. Apalagi, Indonesia berada di wilayah cincin api yang rawan akan tragedi alam.

"Saya minta edukasi lebih baik, konsisten, lebih dini, masuk ke dalam muatan sistem pendidikan kita sehingga kita betul-betul siap menghadapi tragedi yang ada," kata Jokowi.

Selain mengingatkan pentingnya mitigasi bencana, Jokowi berpesan agar Pemilu serentak 2019 yang akan digelar 17 April berjalan kondusif dan damai. Ia berkaca pada kesuksesan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di 171 daerah.

"Kita tahu 2018 kita telah mengambarkan bisa menyelenggarkan 171 pemilihan kepala kawasan serentak dengan kondusif dan hening dan aku yakin dengan pengalaman yang ada dengan pengalaman panjang demokrasi, Insya Allah pemilu legislatif, pemilu presiden presiden akan berlangsung dengan aman, hening dan demokratis," ujar Jokowi. [detik.com]

7 Komisioner Lpsk 2018-2023 Resmi Dilantik Di Istana Negara

Setelah melantik Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Presiden Jokowi melanjutkan kegiatannya menjadi saksi pengambilan sumpah jabatan 7 Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018-2023.

Dalam program ini, Jokowi turut didampingi oleh Wapres Jusuf Kalla (JK) dan sejumlah menteri kabinet. Momen pengambilan sumpah jabatan Komisioner LPSK itu dilakukan sekitar pukul 12.10 WIB di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan sesuai agama dan iman masing-masing komisioner. Ini berarti, 7 Komisioner LPSK periode 2018-2023 resmi dilantik dan bekerja.

Pengambilan sumpah jabatan anggota LPSK periode 2018-2023 menurut Kepres Nomor 232/P Tahun 2018 perihal Pengangkatan Keanggotaan LPSK.

Adapun 7 anggota LPSK periode 2018-2023 yang diambil sumpah jabatan dan resmi dilantik adalah:

1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo

2. Brigjen. Pol. (Purn) Dr. Achmadi, SH, MH

3. (Dr. Lur) Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, SH, MH

4. Edwin Partogi Pasaribu, SH

5. Dr. Livia Istania DF Iskandar, MSc

6. Dr Maneger Nasution, MA

7. Susilaningtias, SH

Ketujuh Komisioner LPSK sebelumnya sudah ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat pada Desember 2018. Sehingga, peresmian di Istana hanya untuk mengambil sumpah jabatan. Para komisioner LPSK tersebut ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat sehabis melalui uji kelayakan dan kepatutan. [kumparan.com]

Jokowi Lantik 16 Dubes Ri Untuk Negara Sahabat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 16 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk negara-negara sahabat. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 11.20 WIB. Ia tampak didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan wapres Jusuf Kalla beserta istri, Mufidah Kalla. Pelantikan dimulai dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Jokowi mengambil sumpah ke-16 calon Dubes yang dilantik.

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah dan akad menurut agama masing-masing?" tanya Jokowi kepada para 16 calon Dubes RI.

"Bersedia," jawab serentak ke 16 calon Dubes RI tersebut.

Jokowi kemudian membacakan teks sumpah yang diikuti mereka semua. Usai mengucap sumpah, 16 Dubes RI menandatangani informasi program pengambilan sumpah jabatan.

Jokowi dan Iriana, disusul JK serta pejabat lainnya, selanjutnya memperlihatkan ucapan selamat. Secara bergantian, mereka menyalami ke-16 Dubes RI tersebut.

Pelantikan menurut Keputusan Presiden Nomor 1/P Tahun 2019 ihwal Pengangkatan Duta Besar dan LBBP RI. Berikut 16 Dubes RI yang dilantik:

1. Abdul kadir Jaelani untuk Kanada merangkap ICAO, berkedudukan di Ottawa.

2. Abdurachman Hudiono Dimas Wahab untuk Republik Hungaria, berkedudukan di Budapest.

3. Al Busyra Basnur untuk Republik Demokratik Federal Etiopia merangkap Republick Djibouti dan African Union, berkedudukan di Addis Ababa.

4. Arrmanatha Christiawan Nasir untuk Republik Perancis merangkap Kepangeranan Andorra Keharyapatihan Monaco dan UNESCO, berkedudukan di Paris.

5. Cheppy T Wartono untuk Republik Meksiko Serikat merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala, berkedudukan di Mexico City.

6. Dewa Made Juniarta Satrawan untuk Republik Zimbabwe merangkap Republik Zambia, berkedudukan di Harare.

7. Edy Yusup untuk Republik Federasi Brasil, berkedudukan di Brasilia.

8. Hajriyanto Thohari untuk Republik Lebanon, berkedudukan di Beirut.

9. Julang Pujianto untuk Republik Suriname merangkap republik Guyana, berkedudukan di Paramaribo.

10. Lalu Muhammad Iqbal untuk Republik Turki, berkedudukan di Ankara.

11. Mahendra Siregar untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington DC.

12. Muhammad Anshor untuk Republik Chile, berkedudukan di Santiago.

13. Siti Nugraha Mauludiah untuk Republik Polandia, berkedudukan di Warsawa.

14. Sunaryo Kartadinata untuk Republik Uzbekistan merangkap Republik Kirgizstan, berkedudukan di Tashkent.

15. Tri Tharyat untuk Kuwait, berkedudukan di Kuwait City.

16. Wajid Fauzi untuk Republik Arab Suriah, berkedudukan di Damaskus.

Dalam peresmian ini, hadir sejumlah menteri kabinet dan kepala lembaga. Di antaranya Menlu Retno LP Marsudi, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, sampai Kepala Bekraf Triawan Munaf. [kumparan.com]

Jokowi Dan Jk Jadi Saksi Nikah Putri Menristekdikti Di Semarang

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla jadi saksi nikah putri Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir. Resepsi berlangsung di Hotel Patra Jasa, Semarang, Sabtu (5/1).

"Tadi yang jadi saksi nikah Presiden dan Wakil Presiden," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita usai menghadiri resepsi.

Dia menyebut program pernikahan putri dari Menristekdikti, Mohamad Nasir dengan putri Arynal Haq. Mempelai laki-laki berjulukan Ardy Wildan yang merupakan putra kedua dari pasangan Tamim Romly dan Muflihah Shohib. Acara berlangsung khidmad dan meriah.

"Khidmat, elok dari pernikahan lancar acaranya, " jelasnya.

Usai program tersebut, sejumlah pejabat segera meninggalkan lokasi. Mereka eksklusif bertolak ke Yogayakarta untuk menghadiri pernikahan putra sulung Raja Keraton Pura Pakualam Jogjakarta atau Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario (KGPAA) Paku Alam X.

Presiden Jokowi iya ke Yogyakarta. Saya enggak, ungkapnya.

Sejumlah pejabat menghadiri pernikahan putri dari Menristekdikti, diantaranya Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla juga tiba bersama istri, Mufidah Kalla. Sejumlah menteri juga tampak hadir. Di antaranya Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Ada pula, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Di antara tamu ajakan terlihat pula Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beserta Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemani istri, Siti Atiqoh Ganjar Pranowo. [merdeka.com]

Jokowi Hadiri Resepsi Ijab Kabul Atlet Silat Hanifan-Pipiet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri resepsi kesepakatan nikah dua atlet peraih medali emas pencak silat Asian Games 2018, Hanifan Yunadi Kusumah dan Pipiet Kamelia. Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana.

Berdasarkan keterangan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres Bey Machmudin, resepsi tersebut digelar di Gedung Serbaguna Padepokan Pencak Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Sabtu (5/1/2019).

Jokowi terlihat memakai jas berwarna gelap dan Iriana terlihat memakai kebaya oranye. Keduanya sempat berfoto dengan Hanifa dan Pipiet di atas pelaminan.

Hanifan merupakan peraih medali emas pertandingan selesai di nomor Tarung Putra Kelas C (55-60Kg) Asian Games 2018. Hanifan yang menang dengan skor 3-2 itu kemudian melaksanakan selebrasi dengan bendera Merah Putih dan berlari keliling gelanggang sampai naik ke tribun penonton di mana terdapat Prabowo Subianto dan Jokowi yang sedang duduk bersama.

Spontan, Hanifan eksklusif memeluk Jokowi dan Prabowo yang kemudian menerima sorak meriah. Aksi Hanifan seakan mendinginkan tensi politik yang mulai panas sesudah penetapan capres-cawapres.

"Itu bersama-sama impulsif saja," kata Hanifan dikala itu. [detik.com]

Jokowi Hadiri Resepsi Dhaup Ageng Puro Pakualaman

Presiden Joko Widodo datang di Puro Pakualaman untuk menghadiri program resepsi kesepakatan nikah calon putra mahkota Puro Pakualaman, BPH Kusumo Bimantoro, dengan Maya Lakshita Noorya.

Naik kendaraan beroda empat sedan warna hitam, Jokowi datang di Puro Pakualaman sekitar pukul 11.00 WIB bersama rombongan. Tampak Jokowi mengenakan jas biru duduk di jok belakang sisi kiri. Dia terlihat tersenyum dan melambaikan tangan dari beling pintunya.

Mobil Jokowi eksklusif masuk ke dalam kompleks Puro Pakualaman untuk menuju Bangsal Kepatihan lokasi resepsi berlangsung.

Sesampai di lokasi acara, Jokowi beserta istri didampingi Gubernur DIY yang juga raja di Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Selanjutnya Jokowi disambut tuan rumah, KGPAA Paku Alam X.

Jokowi kemudian berjalan beriringan dengan Iriana, KGPAA Paku Alam X dan istri, serta Sri Sultan yang berjalan di belakang mereka kemudian menghampiri kedua mempelai untuk menyalaminya.

Tepat pukul 11.12 WIB Jokowi bersama istri dan rombongan lainnya, meninggalkan keluar dari kompleks Puro Pakualaman. [detik.com]

Presiden Joko Widodo Bagikan Ratusan Akta Tanah Wakaf Di Ponorogo Supaya Ibadah Lebih Nyaman

Kasus sengketa lahan wakaf dengan jago waris lahan banyak terjadi di sejumlah wilayah. Masalah itu muncul apabila ada pihak jago waris yang mempermasalahkan status tanah wakaf itu di ketika tidak adanya akta tanah.

"Di Jakarta ada tanah wakaf, sudah dibangun masjid yang gede. Letaknya agak di sentra kota. Dulunya enggak ada masalah, tapi belum pegang sertifikat. Karena harga tanah sudah Rp120 juta (per meter persegi) jago waris mulai ngutik-ngutik. Nah, duduk kasus (muncul)," kisah Presiden ketika menyerahkan akta hak atas tanah wakaf di Masjid Ar-Rahmah, Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, Jumat, 4 Januari 2019.

Ketiadaan akta tersebut mengakibatkan bangunan yang berada di atas tanah wakaf rawan digugat. Tanah wakaf biasanya digunakan untuk kawasan ibadah, menyerupai masjid, musala, pesantren, maupun yayasan pendidikan. Meski demikian, tak banyak tanah wakaf yang di atasnya sudah berdiri bangunan itu mempunyai sertifikat.

"Sekarang jika sudah pegang menyerupai ini (sertifikat) aku kira semuanya nyaman dan kondusif secara hukum. Jelas di situ tertera nama, luas, kepemilikan, beserta status hak aturan atas tanah yang ada," ujar Presiden dalam sambutannya.

Karena itu, pemerintah mempercepat proses penerbitan akta hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air. Termasuk dalam percepatan itu adalah akta bagi tanah-tanah wakaf.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur kali ini, Presiden menyerahkan 213 akta bagi tanah wakaf di Jawa Timur. Bidang tanah wakaf yang sekarang bersertifikat tersebut tersebar di 6 kabupaten, yakni Ponorogo dengan 60 bidang tanah, Trenggalek dengan 28 bidang tanah, Tulungagung dengan 20 bidang tanah, Pacitan dengan 35 bidang tanah, Ngawi dengan 20 bidang tanah, dan Bojonegoro dengan 50 bidang tanah.

"Ini sudah kita serahkan tidak hanya di Jawa Timur. Di Aceh, Sumatra Barat, NTB, semuanya. Terutama kita prioritaskan untuk tanah-tanah wakaf yang berkaitan dengan masjid dan musala. Karena banyak masalah-masalah yang ada di situ," tuturnya.

Untuk tahun 2018 kemarin, tanah wakaf yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikatnya berjumlah 5.043 bidang tanah. Sementara untuk Provinsi Jawa Timur, telah diterbitkan akta wakaf untuk 956 bidang tanah disertai dengan akta untuk kawasan peribadatan agama lainnya sebanyak 14 bidang. [Biro Pers Istana]