Antasari Sebut Pencegahan Korupsi Masa Joko Widodo Sangat Terasa

UPAYA pencegahan korupsi di kurun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat terasa karena ada peningkatan pelayanan publik yang semakin bersih.

Hal itu diungkapkan Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam Diskusi Publik bertajuk "Pelayanan Rakyat yang Bebas Korupsi" yang digelar Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (9/1).

"Pak Jokowi itu orang baik dan kita sanggup mencicipi dampaknya. Masalah pelayanan publik ternyata indeks persepsi korupsi kita baik bukan alasannya yakni banyak operasi tangkap tangan atau OTT, namun gotong royong lebih alasannya yakni peningkatan pelayanan publik yang semakin baik dan bersih. Semoga ini terus menjadi atensi pemerintah," ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tersebut.

Menurut dia, masyarakat sanggup melihat eksklusif sekaligus mengawasi proses pembangunan yang sedang berjalan. Di sisi lain, ia juga melihat adanya peningkatan tugas masyarakat dalam pembangunan.

"Masyarakat sanggup melihat pembangunan jalan sekian meter, biayanya sekian, dan di situ masyarakat ikut mengawasi. Nanti masyarakat sanggup bertanya, mana jembatannya, mengapa belum terbangun, dan sanggup bertanya di mana masalahnya," ungkapnya.

Meningkatnya tugas masyarakat, berdasarkan dia, juga banyak dipengaruhi oleh media dalam mengangkat persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mengurangi korupsi di bidang pelayanan publik juga makin tinggi, sehingga pegawanegeri dan birokrasi yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut juga makin profesional.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden yang juga mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan salah satu yang terpenting dari upaya Presiden Jokowi dalam meningkatkan pelayanan publik yakni meningkatnya efektivitas penggunaan anggaran negara.

"Dulu, APBN itu belum sanggup dipakai pada Januari. Sekarang, pada Januari anggaran sudah sanggup dipakai tanpa harus menunggu berbulan-bulan," kata mantan jurnalis tersebut.

Hal yang lebih penting dan fundamental lagi, berdasarkan Johan, Presiden Jokowi menempatkan forum menyerupai KPK sebagai ujung tombak yang sentral. Upaya untuk memperlemah KPK dihadapi Presiden justru dengan membangun regulasi yang menempatkan KPK tidak hanya aktif dalam tindak penanggulangan dan pemberantasan, tetapi mulai di hulu pada level pencegahan.

"Di situ sangat terang arah dan komitmennya," imbuhnya.

Sedangkan Ketua Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menyebut hal yang juga penting dilakukan dalam upaya serius pencegahan dan pemberantasan korupsi yakni aspek pengawasan atau monitoring.

"Negara perlu melaksanakan sendiri, sehingga kita sanggup mengukur perubahan yang dilakukan itu sudah menyerupai apa," ujarnya.

Ia mengusulkan perlunya dibangun ekosistem layanan publik yang mencakup empat aspek, yakni kebijakan, proses bisnis, aktor, dan prosedur "stick and carrot" melalui pemanfaatan teknologi yang menjadi salah satu kuncinya.

"Dengan cara itu, bukan korupsi yang dikejar-kejar, tetapi perbaikan layanan publik yang lebih baik sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi," pungkas Adnan. [mediaindonesia.com]

Di Abad Jokowi, Komisi Pemberantasan Korupsi Powerfull

PEMBERANTASAN korupsi di kala Presiden Joko Widodo boleh diadu dengan kala presiden lain. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyebut ada perbedaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperkuat.

Dari sisi rekomendasi, misalnya, dulu kementerian dan forum sanggup tak menjalankan rekomendasi dari KPK. Kewenangan forum antirasuah juga terbatas soal rekomendasi. Hanya meminta ke presiden untuk mengoreksi pimpinan kementerian forum terkait.

"Tapi kini KPK powerfull dalam konteks pencegahan itu. Semua rekomendasi otomatis dilakukan," kata Johan di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

Menurutnya, ketika ini KPK memang menempatkan porsi lebih besar dalam bidang pencegahan. Diintegrasikan dengan sistem di pemerintahan, reformasi birokrasi. Hal ini menerima tunjangan penuh dari Presiden Joko Widodo.

Dukungan itu, kata Johan, menggambarkan semangat pemberantasan korupsi oleh pemerintah. "Apalagi kini begitu longgarnya, bebasnya KPK. Tak mengalami intervensi apapun dalam menjalani kewenangannya," imbuh Johan.

Ia juga menegaskan, pemerintah tak pernah menghambat kebutuhan KPK. Misalnya soal rekrutmen anggota, anggaran selalu digelontorkan untuk memenuhi hal itu.

"Tapi kan rekrutmen di sana lebih ketat. Sehingga targetnya banyak tak tercapai bukan sebab apa-apa, tapi sebab waktu seleksi yang lolos sedikit," kata Johan. [mediaindonesia.com]

Survei: Jokowi-Ma'ruf Unggul Di Kalangan Buruh Jatim

Lembaga survei Surabaya Survey Center (SSC) menyebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di kalangan buruh di kawasan Jawa Timur. Menurut hasil survei SSC, mereka mengantongi 60 persen bunyi dari kalangan buruh.

Peneliti SSC, Elis Yusniawati, mengatakan, Jokowi-Ma'ruf unggul jauh dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menrutu dia, pasangan nomor urut 02 itu hanya mengantongi 28,5 persen, dengan undecided voterssebesar 11,5 persen.

"Sebaliknya untuk kalangan pengangguran, Prabowo-Sandiaga unggul 55 persen dari Jokowi-Ma’ruf yang hanya mendapat 35,5 persen, dengan 9,5 persen undecided voters," kata Elis, ketika merilis hasil riset Pilpres 2019 di Surabaya, Rabu, 9 Januari 2019.

Selain itu, Prabowo-Sandiaga menang tipis dari Jokowi-Ma'ruf untuk kalangan pelajar atau mahasiswa. Paslon nomor urut 02 mendapat 48,2 persen, sedangkan paslon nomor 01 Jokowi-Ma’ruf mengantongi 42,8 persen, dengan 9 persen undecided voters. "Sebaliknya, untuk di kalangan petani dan peternak serta nelayan, Jokowi-Ma’ruf mendapat 46,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga meraih 40,9 persen, dengan 12,4 persen undecided voters," kata Elis.

Sedangkan, di kalangan pensiunan, Jokowi-Ma’ruf mendapat bunyi 55,5 persen. Mereka unggul dari Prabowo-Sandi yang hanya meraih 35,5 persen, dengan 9 persen undecided voters.

Jokowi-Ma'ruf juga unggul di kalangan ASN dengan meraih 52,5 persen, sedangkan Prabowo-Sandi meraih 37,5 persen, dengan 10 persen undecided voters. "Terakhir, kalangan wirausaha kecil, mereka lebih menentukan Jokowi-Ma'ruf sebanyak 48,3 persen, dan 41,2 persen mendukung Prabowo-Sandiaga, dengan 10,5 persen undecided voters," ujar Elis.

Selama ini, lanjut Elis pasangan Prabowo-Sandi gencar berkampanye terhadap kalangan emak-emak. Namun menurut survei, kata Elis, upaya paslon nomor urut 02 belum sanggup mendapat santunan maksimal, yaitu 40 persen dukungan. Paslon nomor urut 01 lebih unggul dengan 50 persen suara, dan 10 persen undecided voters.

SSC melakukan survei semenjak tanggal 10 sampai 20 Desember 2018, di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Riset dilakukan terhadap 1.070 responden melalui teknik stratified multistage random sampling, dengan margin of errorkurang lebih sebanyak 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. [medcom.id]

Prabowo Bilang Warga Jabar 2 Hari Tak Makan, Ini Reaksi Timses Jokowi

Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf di Jawa Barat, menganggap pernyataan Capres nomor urut, 02 Prabowo Subianto yang menyebutkan warga di wilayah tersebut kekurangan materi pangan sangat tidak mendasar.

"Kalau memang ada, coba tunjukan di mana alamatnya," ujar Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat, Dedi Mulyadi kepada Okezone, Rabu (9/1/2019).

Dia pun sempat terenyuh mendengar pernyataan tersebut. Apalagi, menyampaikan ada warga hingga tidak makan selama dua hari. Menurut dia, pernyataan tersebut dilontarkan tanpa keterangan data warga itu sendiri.

Dalam hal ini, Dedi berani memastikan tidak ada warga Jawa Barat yang kelaparan akhir kekurangan materi pangan. "Tunjukan kepada aku di mana alamatnya. Saya pastikan tidak ada warga Jabar tidak makan alasannya kekurangan beras," tegas dia.

Menurut Dedi, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo mempunyai sketsa yang apik terkait hal tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah sempurna target dan efektif menanggulangi kebutuhan beras warga tidak mampu.

"Ada beras 10 kg per bulan itu sudah sempurna sasaran. Bahkan, kualitasnya juga sangat baik, alasannya beras yang dibagikan yaitu beras kelas premium," katanya.

Atas hal tersebut, ia meminta seluruh stakeholder Pilpres maupun Pileg 2019 untuk berbicara menurut data dan fakta. Hal ini penting dalam rangka menjaga kondusivitas sosial dan stabilitas kekerabatan di tengah masyarakat.

"Cek saja lagi, bisa jadi itu tidak terdata sebagai warga Jawa Barat," ujarnya.

Demi memastikan Program Bantuan Pangan Non Tunai tersalurkan dengan baik, Dedi Mulyadi eksklusif blusukan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menyisir beberapa rumah warga miskin. Salah satunya, di Purwakarta. Dia pun tampak masuk ke dapur rumah warga miskin tersebut.

Salah seorang warga yang didatangi Dedi, Sahdi (70) menyampaikan beras yang ia terima per bulan mempunyai kualitas baik. Warga Sindang Kasih, Purwakarta itu merasa sangat terbantu atas kegiatan pemerintah sentra tersebut.

"Ini bisa dilihat, pegang saja Pak. Alhamdulillah, berasnya manis dan kami sekeluarga sangat terbantu," katanya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berpidato di hadapan para pendukungnya di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa 8 Januari 2019. Dia mengatakan, terdapat warga Jawa Barat yang hanya makan dua hari sekali. Hal ini terjadi akhir kegagalan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Anehnya, pidato Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu tidak menyebut secara niscaya alamat warga yang dimaksud. [okezone.com]

Jawaban Anak Ustadz Arifin Ide Ketika Ayahnya Disebut Pernah Menjelekkan Jokowi

Sejumlah tokoh, mulai dari politisi sampai selebritas Tanah Air bergantian menjenguk Ustadz Arifin Ilham yang tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Rabu (9/1/2019) pagi, giliran Presiden Jokowi yang turut menjenguk da'i kondang tersebut. Jokowi mendoakan semoga pemimpin Majelis Az- Zikra itu segera sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT.

Dalam foto Biro Pers Setpres, terlihat Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang sedang berbincang dengan Ustadz Arifin Ilham yang duduk di atas kasur pasien. Keduanya tampak saling melepas tawa.

Anak Arifin Ilham, Muhammad Alvin Faiz turut menceritakan kedekatan sang ayah dengan Presiden Jokowi di laman Instagram Story miliknya. Hal ini karena salah satu warganet berkomentar 'menjenguk orang yang dulunya menjelek-jelekan beliau. Terbuat dari apa sih hati presiden ini?’.

Alvin pun mempertanyakan kepada sang pemilk akun terkait perkataan sang ayah yang mana telah menjelekkan Presiden Jokowi. “Mungkin pada belum tau, jika abi saya dan Pak joko widodo itu sudah usang dekat semenjak dulu,” tulisnya.

Maksud Alvin menciptakan Instagram Story tersebut juga karena salah seorang warganet yang menawarkan komentar ihwal Alvin yang tidak mengabadikan ketika sang ayah dijenguk oleh Presiden Jokowi.

“Sejauh ini banyak kok orang-orang besar atau penting yang tiba bukan cuma Paka Jokowi. Ada Pak Tito, Ustadz Yusuf Mansur, KH Ma’ruf Amin, Erick Tohir, Pak Ary Ginanjar, dan ulama-ulama besar lainnya. Tapi ketika mereka datang, gue gak di situ. Apa perlu semuanya gue posting? Ayolah dewasa,” tulis Alvin.

Ia pun mengungkapkan, Jokowi harusnya tiba sehari sebelumnya, namun dibatalkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan.

“Pak Jokowi tadi malam harusnya jenguk abi dan seharusnya saya yang dampingin Pak Jokowi, tapi sehabis melihat sikon kesudahannya gak jadi tadi malam,” tegasnya. [okezone.com]

Ribuan Alumnus Uns Bakal Deklarasi Dukung Joko Widodo Di Solo

Ribuan alumnus Universitas Negeri Solo (UNS) dari banyak sekali tempat akan kembali memaadati Kota Solo pada 26 Januari 2019. Mereka akan menghadiri deklarasi Pemantapan Dukungan Alumni UNS terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Relawan JoSmart Solo Raya Harry Prasetyo mengatakan, pemilihan Solo sebagai lokasi deklarasi tak lepas dari nilai historis UNS dan Jokowi yang memang besar di Solo. Mereka percaya kalau hal tersebut bisa memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Kami terpanggil untuk menggalang  kemenangan  pasangan 01 di Solo Raya dengan sasaran diatas 80%," kata Harry di Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Di samping deklarasi, program nantinya akan diisi dengan penandatanganan Komitmen Alumni UNS #01 serta pembekalan oleh tokoh-tokoh, antara lain Kepala Staf Kepresidenan Jendral (Purn) Moeldoko, Politikus Senior Partai Golkar Akbar Tanjung, dan pemuka agama Yusuf Mansur.

Pembekalan itu terkait menggalang kemenangan. Selain itu, pembekalan juga menyikapi pilihan kepada calon pemimpin yang sudah terbukti dan teruji bisa memajukan Indonesia dan memperjuangkan rakyatnya hidup sejahtera dan damai.

Ketua DPP JoSmart Heri Sosiawan menegaskan, alumni UNS lintas fakultas telah mendeklarasikan JoSmart (Jokowi Sebelas Maret) sebagai organ relawan pendukung Jokowi-Ma'ruf pada 11 Maret 2018 di Hotel Sahid, Jakarta, yang  dihadiri oleh lebih 1.000 orang yang sebagian besar ialah Alumni UNS dari banyak sekali angkatan dan fakultas.

Saat ini relawan JoSmart sudah tersebar di 16 tempat menyerupai di Solo Raya, Bekasi, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. "Deklarasi Pemantapan Alumni UNS 01 yang pertama di Solo ini akan dilanjutkan di  sejumlah tempat dalam waktu dekat" ujar Heri Sosiawan.

Ia menuturkan, pihaknya juga sudah melakukan sejumlah agenda dan acara yang langsugn dirasakan masyarakat seperti  pasar murah, pengobatan gratis serta donor darah, training entrepreneurship, bedah buku keislaman Jokowi, klinik kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Tidak hanya itu, ketika ini JoSmart juga sedang intens pemberdayaan kawula muda melaui kerjasama dengan karang taruna.

Baca: Relawan Balad Jokowi Optimistis Menang Telak di Jabar dan Banten

"Bahka ketika terjadi peristiwa alam peristiwa menyerupai di Lombok dan Palu serta Donggala. JoSmart juga hadir untuk memperlihatkan derma selama dua bulan termasuk juga derma korban imbas gempa Palu," tuturnya.

Sekjen DPP JoSmart Eko Nugroho menyatakan jumlah relawan JoSmart Nasional ketika ini berjumlah sekitar lebih 50.000 orang. Jumlah ini belum termasuk relawan yg berasal dari masyarakat umum dari banyak sekali unsur.

Eko Nugroho juga menyatakan semenjak berdirinya, JoSmart juga telah mempunyai tim medsos dan telah memproduksi Facebook JoSmart, JoSmart.co.id, Instagram dan Twitter. Follower dari sejumlah media umum yg diproduksi JoSmart itu telah melebihi angka 100 ribu follower dari sasaran 2 juta follower. [medcom.id]

Jelang Debat Pilpres, Tkn: Joko Widodo Masih Sibuk Urus Rakyat

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Raja Juli Antoni menyatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi debat kandidat Pemilihan Presiden (Pilpres).

Menurut Toni, pasangan nomor urut 01 itu masih sangat fokus untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat. Mengingat, hingga ketika ini, Jokowi masih sebagai Presiden Indonesia.

"Tak banyak persiapan. Pak Jokowi masih sibuk banget ngurus rakyat," kata Toni kepada Okezone, Kamis (10/1/2019).

Dalam hal ini, Toni menekankan, debat kandidat bukanlah sekedar hebat merangkai kata menjadi sebuah kalimat yang berujung akad belaka. Melainkan, harus dilaksanakan secara faktual dan nyata.

"Debat bukan hanya soal hebat bicara tapi kemampuan perlihatkan bukti dan prestasi," tutur Toni.

Mengenai persiapan debat perdana pada 17 Januari mendatang, Toni mengungkapkan, nantinya akan dibahas bersama dengan tim pemenangan untuk membahas sejumlah problem terkait warta debat tersebut.

"Paling nanti duduk dengan tim, mereview visi, misi dan program," ucap Toni. [okezone.com]

Jokowi-Ma'ruf Kuasai Jatim Dengan 55,9 Persen, Prabowo-Sandi 32 Persen

Pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin masih menguasai Jawa Timur (Jatim). Tingkat keterpilihan pasangan nomor urut 01 ini jauh di atas penantangnya, Parabowo-Sandiaga Uno.

Berdasarkan hasil survei Surabaya Survey Center, tingkat elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berada di angka 55,9 persen suara. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno mendapat 32,1 persen suara. Sisanya sebanyak 12 persen sisanya merupakan undecided voters.

Selain tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kerja petahana, tingginya elektabilitas ini juga tak lepas dari banyaknya pemilih NU di Jatim. Mayoritas mereka lebih menentukan Jokowi-Ma’ruf ketimbang Prabowo-Sandi.

“Jadi jikalau pilpres dilaksanakan hari ini, pasangan nomor 01 dipastikan menang di Jatim,” kata Direktur SSC Mochtar W Utomo, Kamis (10/1/2019).

Meski begitu, segala kemungkinan masih dapat terjadi. Pasalnya jumlah undecided voters masih cukup tinggi, mencapai 12 persen. Margin of error sebanyak 3 persen. “Apalagi Pemilu masih di bulan April, maka semuanya masih sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Mochtar mengatakan, pasangan Prabowo-Sandiaga Uno masih mungkin mengejar ketertinggalan yang ada pada data ketika ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri pula ketika ini pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memimpin kontestasi dengan jarak yang cukup jauh.

Survey SSC ini dilaksanakan pada 10-20 Desember 2018 di 38 kabupaten/kota di Jatim. Riset yang dilakukan memakai 1070 responden melalui teknik stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih sebanyak 3 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. [inews.id]

Sudirman Said Kritik Pembangunan Kala Jokowi, Tkn: Rabun Kenyataan

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengkritik pembangunan ekonomi di masa Presiden Joko Widodo. Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut Sudirman yang merupakan eks Menteri ESDM di pemerintahan Jokowi itu tak dapat lihat melihat kenyataan dengan jelas.

"Sudirman Said, pernah menjadi menterinya Pak Jokowi, tapi politik menciptakan beliau rabun melihat kenyataan," kata juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).

Sudirman menilai pembangunan ekonomi dilakukan Jokowi demi kepentingan elektoral semata. Ia menyebut Jokowi membangun tanpa perencanaan yang matang.

Ace lantas memaparkan sejumlah terobosan yang dilakukan Jokowi semenjak menjabat pada 2014. Ia menyampaikan Jokowi melaksanakan transformasi dalam pembangunan ekonomi.

"Gaya kepemimpinan Pak Jokowi tidak terjebak rutinitas birokrasi, keluar dari zona nyaman para teknokrat, tapi melaksanakan lompatan-lompatan yang akibatnya tidak instan dan mempunyai dampak jangka panjang," terperinci Ace.

Politikus Partai Golkar itu mencontohkan pembangunan merata di seluruh Indonesia yang dilakukan Jokowi. Andai Jokowi membangun demi kepentingan elektoral, berdasarkan Ace, Jokowi hanya akan berkonsentrasi di wilayah Jawa.

"Kalau hanya memikirkan elektoral, maka infrastruktur hanya dibangun di Jawa. Karena populasi pemilih lebih banyak didominasi di Jawa. Tapi Pak Jokowi keluar dari kepentingan elektoral semata dengan melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang bersifat Indonesiasentris, bukan Jawasentris, di perbatasan, di pulau terdepan, dan Indonesia Timur," tuturnya.

Ace juga mencontohkan soal harga BBM. Jokowi mengupayakan BBM satu harga se-Indonesia.

Tak hanya itu, Ace lalu menyinggung pembubaran Petral di masa Jokowi. Jokowi, kata Ace, berupaya meningkatkan daya saya ekonomi dengan membongkar mafia-mafia ekonomi.

"Telah dibuktikan oleh Pak Jokowi dalam empat tahun ini dengan melaksanakan perubahan besar-besaran dalam peningkatan daya saing ekonomi, fasilitas berusaha dan membongkar mafia-mafia ekonomi. Termasuk di sektor energi dan sumber daya mineral, Jokowi membubarkan Petral. Ternyata sehabis tidak jadi menteri, Sudirman jadi cepat lupa," ujar Ace.

Kemudian, dalam aspek pertolongan sosial, Ace menyebut Jokowi juga telah melaksanakan reformasi sistem. Lewat KIP, KIS, dan PKH, penyaluran bagi masyarakat yang membutuhkan makin efektif.

"Saya berikan satu pola lagi dalam reformasi sistem pertolongan sosial. Bukan hanya dengan memperbesar cakupan peserta manfaat kartu KIP, KIS dan PKH tapi menciptakan sistem penyaluran lebih efektif dalam empat tahun ini. Sehingga kemiskinan dapat turun," sebut Ace. [detik.com]

Stok Beras Melimpah, Presiden Joko Widodo Yakin Tak Yang Bermain Harga

Presiden Joko Widodo memastikan stok beras milik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) melimpah.

Oleh lantaran itu, Jokowi yakin tak akan ada spekulan yang berani bermain-main dengan harga.

Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau gudang bulog divisi regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/1/2019).

"Saya lihat memang jikalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang kemudian stok kita tahun ini memang lipat," ujar Jokowi kepada wartawan usai peninjauan.

Jokowi mengatakan, biasanya pada final Desember, stok beras Bulog hanya 700.000 ton hingga 800.000 ton. Namun, di final Desember 2018 ini, stok sudah mencapai 2,1 juta ton.

"Oleh alasannya itu, stok ini harus kita pakai untuk menjaga biar harga materi pokok, terutama beras dapat sedikit turun," kata dia.

Selain itu, berdasarkan Jokowi, stok beras yang melimpah juga dapat memberi iktikad kepada pasar dan masyarakat.

Setiap dikala diperlukan, kata dia, bulog mempunyai stok beras yang memadai. Hal ini sekaligus dapat mencegah spekulan bermain dengan harga.

"Karena biasanya jikalau stok sedikit itu akan banyak spekulasi di pasar yang bermain-main dengan harga, ini kita tunjukkan stok memang ada dan banyak," tegas Kepala Negara.

Dalam kunjungan ke Gudang Bulog kali ini, Jokowi ditemani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Setelah selesai meninjau gudang Bulog di Kelapa Gading, Jokowi eksklusif menuju pasar Cempaka Putih untuk melaksanakan pengecekan harga beras. [kompas.com]

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Diteror, Jokowi: Cari Pelakunya Supaya Terang Dan Gamblang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyidik teror ke rumah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif. Dia meminta pelakunya dicari supaya terang dan gamblang.

"Kemarin sudah saya perintahkan eksklusif ke Kapolri untuk menindak dan menuntaskan ini dengan tuntas alasannya ialah menyangkut initimaidasi kepada para penegak aturan kita. Saya kira tidak ada toleransi untuk itu, kejar dan cari pelakunya," kata Jokowi di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (10/1/2019).

Dia mengaku sudah memerintahkan supaya keamanan penyidik dan komisioner KPK dijaga. Tapi, ternyata teror masih terjadi.

"Tapi jikalau masih ada kejadian, ya cari supaya semua jadi terang dan gamblang siapa pelakunya. Tapi saya yakini pemberantas korupsi tidak kendor atas teror-teror menyerupai ini," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, tas berisi benda diduga bom pipa paralon tercantol di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Jatiasih, Kota Bekasi. Sedangkan kediaman Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di daerah Kalibata, Jakarta Selatan dilempar dua bom molotov.

Peristiwa ini terjadi di hari yang sama yaitu pada Rabu (9/1). Benda-benda yang meneror itu tengah diteliti di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor). Selain itu, polisi eksklusif membentuk tim yang di dalamnya termasuk Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. [detik.com]

Megawati: Pdi Usaha Harus Kembali Menang, Joko Widodo Presiden Lagi!

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan orasi politik dalam HUT ke-46 sekaligus Rakornas PDIP. Megawati meminta seluruh kader PDIP berupaya memenangkan Pemilu 2019.

"Seperti yang telah diketahui, PDI Perjuangan kembali mengusung Pak Jokowi sebagai capres 2019-2024," kata Megawati dalam pidatonya di JIExpo, Kemayoran, Kamis (10/1/2019).

Megawati meminta seluruh kader PDIP berupaya memenangkan Pemilu 2019. Namun beliau mensyaratkan kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara konstitusional.

"Sebagai ketum partai, aku tegaskan PDI Perjuangan harus kembali menang. Dengan tetap memakai cara-cara konstitusional. Apakah kalian siap?" tanya Megawati.

"Siap!" jawab penerima Rakornas.

Megawati lalu menyapa seluruh penerima yang hadir sampai tingkat pengurus ranting. Pidato Megawati disambut tepuk tangan berulang kali.

"Kemenangan PDIP harus, sekali lagi harus, sekali lagi harus, sekali lagi harus menjadi kemenangan rakyat dan bangsa Indonesia. Partai ini harus menang, Pak Jokowi harus terpilih lagi sebagai presiden," ujar Megawati. [detik.com]

Tkn Jokowi: Jangan Jadikan Hoaks Dan Ujaran Kebencian Untuk Menangkan Paslon

Anggota Dewan Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf, Muhammad Romahurmuziy berharap para ketua umum partai politik dapat mencegah anggotanya untuk tidak melaksanakan hal-hal yang tidak benar, terutama hoaks dan ujaran kebencian.

Hal ini terkait banyaknya kasus-kasus hoaks layaknya 7 kontainer surat bunyi yang sempat menyeret nama Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, ialah Andi Arief.

Dirinya berharap, tidak ada anggota partai politik yang memakai hoaks serta ujaran kebencian sebagai sarana untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

"Marilah kita sebagai pimpinan partai politik sama-sama bukan hanya dr diri kita sendiri tetapi meneruskan kepada seluruh kolega dan bawah umur buah di parpol masing-masing," ujar Romi ketika ditemui di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Dirinya mengatakan, hoaks dan ujaran kebencian menjadi fitnah, apalagi sebagai sarana untuk memenangkan pasangan yang diusungkan.

Romi meyakini, dalam suasana pemilu ketika ini, masyarakat Indonesia sedang menunggu mengenai gagasan-gagasan dari masing-masing pasangan calon. Dirinya menambahkan, bukan justru sebaliknya yang saling menyerang melalui warta hoaks dan ujaran kebencian.

"Percayalah rakyat menunggu gagasan-gagasan segar kita, rakyat menunggu program-program yang diajukan masing-masing paslon untuk dapat dinilai kemudian tetapkan siapa yang akan mereka dukung," tutup Romi. [okezone.com]

Lampaui Target, Joko Widodo Sebar 9,3 Juta Akta Tanah Di 2018

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengumumkan capaian akta tanah gratis yang dibagi-bagikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepanjang 2018. Dia mengatakan, realisasinya sampai final tahun melebihi target.

"Seluruh produk BPN tahun kemudian dapat kita capai 9,3 (juta), 9.314.000 (sertifikat)" katanya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Angka tersebut melebihi sasaran yang dipatok pada 2018 sebanyak 7 juta akta tanah. Melihat capaian tersebut, diperlukan sasaran tahun ini sebanyak 9 juta akta dapat direalisasikan.

"Mudah-mudahan, alasannya yaitu kan kita ubah aturan, kita perkenalkan teknologi, kita terbantu sekali dengan teknologi, kita perkenalkan juru ukur swasta, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, birokrasi kita itu kerja oke," jelasnya.

Dia mengatakan, sebelumnya banyak regulasi yang menciptakan pemerintah tidak dapat bergerak cepat. Akhirnya regulasi tersebut diperbaiki.

"Selama ini aneka macam hambatan itu alasannya yaitu regulasi, macam-macam yang menciptakan mereka tidak dapat bergerak cepat," ujarnya.

Pemerintah pun menargetkan seluruh tanah di Indonesia telah mendapat akta tanah alias terdaftar pada 2025.

"Alhamdullilah tahun kemudian dapat kerja anggun sekali, mudah-mudahan tahun ini juga. Kita punya target, 2025 seluruh tanah terdaftar di republik ini," tambahnya. [detik.com]

Pdip Ultah, Ganjar Tegaskan All Out Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Ulang tahun ke-46 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi momentum mengkonsolidasikan kader menuju tercapainya target-target partai. Target jangka pendek yakni memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“PDI Perjuangan akan all out memenangkan Pilpres 2019 dengan hasil lebih manis dari Pilgub 2018 lalu,” ujar Politikus PDIP, Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (10/1/2019).

Untuk merealisasikannya, kata Ganjar, diperlukan kerja keras seluruh elemen partai. Langkah awal yakni instropeksi dan memperbaiki diri. Di tengah apatisme politik di masa modern, PDIP harus menandakan masih ada partai yang membela ‘wong cilik’.

"Di tengah sinisme publik yang tidak percaya dengan keberadaan partai politik, PDI Perjuangan harus bisa mengembalikan dogma publik itu dengan menunjukkan bahwa partai ini hadir di tengah masyarakat untuk membantu mereka," tandasnya.

Caranya, dengan mewujudkan ideologi Pancasila dan gerakan marhaenisme eksklusif di dalam kehidupan bermasyarakat. “Datangi masyarakat, ketuk pintu rumah mereka, bantu mereka jikalau ada yang membutuhkan pertolongan. Kalau itu dilakukan maka masyarakat akan menyayangi PDI Perjuangan," imbuh Gubernur Jawa Tengah ini.

Selain itu, berdasarkan dia, ultah PDIP juga harus menjadi momentum untuk melaksanakan kaderisasi. Sebab tidak sedikit kawasan di Indonesia yang kesulitan mencari kader yang baik, khususnya untuk jabatan eksekutif.

"Kalau Jateng kondusif lah, alasannya yakni di sini 'kandang banteng', namun banyak kawasan lain yang sulit mencari kader yang mumpuni dan berintegritas tinggi. Persoalan kaderisasi ini harus menjadi perhatian," ucapnya. [sindonews.com]

Makna Di Balik Penggalan Tumpeng Megawati Untuk Joko Widodo - Ma'ruf Amin

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadi ke-46 di JIExpo Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, sampai cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin turut hadir dalam program tersebut.

Setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi menunjukkan kata sambutan, program dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng merupakan program puncak dari perayaan HUT ke-46 PDIP.

Sambil tersenyum, Megawati pun menunjukkan cuilan tumpeng pertamanya kepada Jokowi. Presiden ke-5 RI itu juga menyerahkan nasi tumpeng beserta lauknya. Jokowi pun mendapatkan nasi tumpeng dukungan Megawati.

"Ya diserahkan kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo. Insyaallah akan terpilih lagi menjadi Presiden RI pada Pemilu 2019," kata Rieke Diah Pitaloka selaku pembawa acara.

Kemudian, Megawati menyerahkan cuilan tumpeng kedua dan ketiga kepada Jusuf Kalla serta Ma'ruf Amin.

"Tumpeng ketiga untuk Bapak KH Ma'ruf Amin. Yang Insyaallah juga akan terpilih alasannya satu paket. Ini akan terpilih sebagai Wapres RI ke-12," ucap Rieke.

Jokowi berpasangan dengan Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jokowi Puji Megawati

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut, Megawati yaitu figur yang mempunyai ideologi politik sangat kuat.

"PDI Perjuangan bersyukur mempunyai ibu Megawati figur yang berkeyakinan politik sangat kuat, berkeyakinan Pancasila sangat sangat sangat kuat," kata Jokowi ketika menunjukkan pidato di peringatan HUT ke-46 PDI Perjuangan di Hall C3 Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Menurut Jokowi, Megawati telah dan terus menginspirasi kader PDIP. Putri Presiden pertama RI Soekarno itu juga disebut menginspirasi generasi bangsa Indonesia.

"Pikiran, ucapan, dan tindakan dia selalu begitu membekas dalam diri kita semuanya," ucap dia.

Megawati, lanjut Jokowi, mempunyai keberanian dan ketulusan. Megawati juga selalu konsisten dalam bertindak.

"Konsistensinya selalu menjadi referensi bagi kita semuanya kader PDI Perjuangan," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi, Menkopolhukam Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Kemudian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah AANG Puspayoga, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.[liputan6.com]

Serahkan Derma Pkh Di Jaktim, Jokowi: Tak Boleh Untuk Bayar Listrik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan derma sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 untuk warga Jakarta Timur. Jokowi menyinggung kegunaan dari dana PKH yang disalurkan itu.

Penyerahan derma PKH itu berlangsung di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (10/1/2019). Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut mendampingi Jokowi.

"Tahun 2015 anggaran PKH hanya Rp 5,4 triliun seluruh Indonesia. Tahun ini melompat jadi Rp 32 triliun. Jumlah yang diberikan juga ditambah jadi 10 juta peserta PKH," kata Jokowi.

Jokowi menyampaikan aktivitas PKH merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi mengingatkan warga untuk hati-hati memakai derma itu.

"Jangan kaget kalau nanti yang gres dibuka biasanya Rp 1.890.000, betul? Tadi di situ saya buka ada yang sanggup Rp 3,6 juta. Saya intip, saya buka lagi di sebelahnya sanggup Rp 2,7 juta. Artinya perhiasan itu sangat banyak sekali. Ada yang dua kali lipat ada yang 1,5 kali lipat. Tapi hati-hati penggunannya," kata Jokowi.

Jokowi mencontohkan untuk apa saja dana PKH digunakan. Misalnya untuk beli telur, ikan, buku, seragam anak, beli sepatu untuk sekolah," kata Jokowi.

Namun, Jokowi melarang meras bila dana itu dipakai untuk membeli rokok. "Tidak boleh untuk beli rokok, meskipun itu suami yang minta. Tapi melarangnya jangan dibentak," kata Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi berdialog dengan seorang peserta PKH dan seorang pengawas PKH. Penerima PKH berjulukan Sulistiana dari Kelapa Dua Wetan Ciracas ditanya oleh Jokowi soal penggunaan dana PKH.

Sulis mengaku dipakai keperluan sekolah, gizi anak sampai untuk rumah tangganya. "Buat bayar listrik," tambah Sulis.

Mendengar tanggapan itu, Jokowi sempat kaget. Dia pun memastikan dengan bertanya ke pendamping mengenai pembayaran listrik.

"Bentar saya tanyakan ke pendamping PKH," kata Jokowi.

Jokowi bertanya ke pendamping PKH berjulukan Yuli yang melaksanakan pendampingan di Ciracas Jakarta Timur. Meski sempat ragu, namun Yuli mengatakan, tidak boleh.

"Tidak boleh, alasannya yakni listrik ada subsidinya sendiri," kata Jokowi menegaskan.

Jokowi mengingatkan biar dana PKH yang diberikan tidak dipakai untuk hal lain. Karena, lanjut Jokowi, pemerintah menganggarkan nilai yang sangat besar untuk ini dan meningkat setiap tahun semenjak 2015

"Karena ini menyangkut uang yang harus dipertanggungjawabkan di APBN, uangnya gede sekali Rp 32 triliun," kata Jokowi. [detik.com]

Gelar Pameran 11, Psi Akan Tur Jawa-Bali Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Partai Solidaritas Indonesia(PSI) bakal menggelar Festival 11. Salah satu misi dari ekspo ini yakni memenangkan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

"Kami akan melakukan solidarity tour, solidarity tour ini dari Jawa ke Bali, ini tur yang mempunyai misi ialah melawan kebohongan, memenangkan Jokowi, kita akan ke kota-kota di Jawa, Jawa Barat terlebih dahulu tentunya," ujar Sekjen PSI Raja Juli Antoni, dalam jumpa pers di DPP PSI, Jl Wahid Hasyim No 194, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019).

Festival 11 ini akan digelar Jumat (11/1/2019) di Bandung. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk ruang diskusi politik gres antara masyarakat dengan politisi. Harapannya, warga dapat tahu persis pergerakan politik PSI.

"Selama ini ada jarak antara partai politik dengan konstituen. Seringkali kita tidak paham apa yang sedang dikerjakan atau yang sedang dibuat oleh sebuah partai politik. Nah dengan cara ini melalui Festival 11, PSI ingin mengubah komunikasi baru, kita ingin publik paham apa yang gotong royong sedang diperjuangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia," kata Juru Bicara PSI Andy Budiman menambahkan.

Andy mengatakan, ekspo ini bakal diadakan secara rutin setiap bulan di tanggal 11. Di program tersebut, Ketum PSI Grace Natalie bakal berpidato memberikan agenda politik, sekaligus menjawab isu-isu politik terkini.

"Di Bandung kami akan memberikan lagi isu yang juga tidak kalah pentingnya, mungkin nanti ini akan menjadi kontroversi yang cukup besar. Nggak usah saya bicarakan ya temanya, nanti nggak seru," ucap Andy.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PSI Sumardy menambahkan tur menangkan Jokowi-Ma'ruf akan dimulai 12 hingga 17 Januari diawali dari Bandung Barat, Cirebon, Garut, Purwakarta, Sukabumi, dan Bogor. Kemudian pada Februari berlanjut ke Bali, dan Maret kembali lagi ke Pulau Jawa, yakni Banten.

"Ada 3 agenda utama solidarity tour ini, yang pertama tentu kami dari PSI bersama caleg-caleg dari Jawa Barat dan juga pengurus provinsi, kabupaten dan kota akan mengunjungi beberapa titik itu untuk bertemu dengan konstituen-konstituen kami yang mana tema dari solidarity tour ini melawan kebohongan dan memenangkan Jokowi, " kata Sumardy. [detik.com]

Bank Dunia: Ketika Ekonomi Dunia Suram, Indonesia Tetap Stabil

Bank Dunia merilis data terbaru terkait prakiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sampai 2021 mendatang. Laporan tersebut bertajuk Darkening Skies, cerminan dari situasi ekonomi dunia tanggapan perang dagang.

"Darkening Skies menyorot betapa rawannya juncture (titik krusial) ekonomi terkini. Singkatnya, pertumbuhan telah melemah, ketegangan dagang masih tinggi, beberapa ekonomi negara berkembang mengalami stres finansial, dan outlook risiko telah bertambah," tulis laporan Bank Dunia.

Bagaimana nasib Indonesia?

Jika melihat laporan tersebut, Gross Domestic Product (GDP) Indonesia terpantau perlahan tapi niscaya naik selama tiga tahun berturut-turut.

Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia ada di angka 5 persen, tahun selanjutnya naik 5,1 persen, dan tahun 2018 menjadi 5,2 persen.

Pada tahun yang "muram" ini, ekonomi Indonesia untungnya diprediksi tidak menurun, melainkan stabil di angka 5,2 persen. Barulah tahun selanjutnya ekonomi akan kembali naik ke level 5,3 persen.

Dibandingkan negara berkembang lain menyerupai negeri jiran Malaysia, kondisi Indonesia relatif baik. Sebab, ekonomi Malaysia justru secara perlahan stagnan dan menurun dari 4,7 persen ke 4,6 persen sampai 2021.

Kondisi ekonomi Indonesia malah jauh lebih stabil ketimbang Turki. Ekonomi negara itu terjun bebas dari 7,4 persen di 2017 menjadi 3,5 persen di 2018, dan diprediksi terperosok ke 1,6 persen tahun ini.

Pemerintah Indonesia juga sudah menyadari kondisi ekonomi dunia di tahun 2019. Solusi yang ditempuh Presiden Joko Widodo di antaranya perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga meminta banyak sekali pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi global.

Strategi Jokowi Hadapi Tantangan Ekonomi di 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui jikalau ekonomi nasional masih mempunyai tantangan di tahun ini, terutama dari sentimen global.

"Ke depan, pada tahun 2019 ini, saya kira masih akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, gejolak ekonomi dunia, tekanan-tekanan eksternal," kata beliau di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Untuk itu, Jokowi meminta kepada jajaran menteri dan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan konsolidasi antara sektor riil, dunia usaha, industri dengan sektor moneter yang sudah tertuang dalam APBN 2019.

Beberapa poin yang perlu digenjot lagi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi dalam negeri terhadap gejolak ekonomi global, berdasarkan dia, yakni dengan mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor Indonesia.

"Selain itu arus modal yang masuk ke Indonesia pada 2019 saya yakin dapat lebih baik lagi dari sebelumnya," jelas dia.

Di sisi lain, pada 2019, pemerintah juga akan fokus dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kita juga akan fokus perkuat human capital secara besar-besaran dengan melaksanakan training, dengan mengangkat lagi duduk kasus vocational school, vocational training, dan ini akan menjadi kekuatan kita," pungkas dia. [liputan6.com]

Rommy Minta Rencana Penerbitan Kembali Obor Rakyat Dibatalkan

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy meminta planning penerbitan kembali Tabloid Obor Rakyat ditarik kembali. Tabloid yang menciptakan fitnah kepada Jokowi di Pilpres 2014 silam itu menciptakan aura Pilpres negatif.

"Karenanya saya minta kepada seluruh yang berinisiatif untuk berencana untuk menerbitkan Obor Rakyat biar mengakhiri apa yang dulu pernah dilakukannya lagi dan lagi," ujar politikus yang biasa disapa Rommy itu di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (10/1).

Rommy merupakan orang yang paham seluk beluk Tabloid Obor Rakyat alasannya yakni pernah berada di kubu Prabowo Subianto pada 2014. Tabloid itu sengaja dibentuk untuk memfitnah Jokowi. Bagian redaksi Obor Rakyat, Setiyardi dan Darmawan Sepriyosa telah divonis penjara.

"Jadi apa enggak kapok-kapok sesudah memproduksi Obor Rakyat dan kemudian mendapat pidana atas tersebarnya hoaks dan ujaran kebencian itu. Kok kini masih mau diulangi lagi," kata Rommy.

Dia tidak yakin Obor Rakyat bakal mendapat surat izin perjuangan perdagangan (SIUP). Belum lagi, sebagai produk jurnalistik juga diragukan.

"Maka hari ini penulisnya kemudian bila terproses harus lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya dan sekali lagi mengimbau sebetulnya kampanye-kampanye negatif atau kampanye-kampanye hitam itu jangan pernah diulangi lagi," kata Rommy.

Terpisah, Pemred Obor Rakyat Setiyardi membenarkan bakal menerbitkan kembali Tabloid Obor Rakyat menjelang Pilpres 17 April 2019. Apakah Setiyardi bakal menciptakan konten serupa yang lalu, beliau merahasiakannya. Hanya saja tabloid itu kembali mengeluarkan gosip Pilpres.

"Itu bukan gosip. Insya Allah (terbit lagi) dalam waktu erat sebelum pilpres," kata beliau dikala dikonfirmasi, Kamis (10/1). [merdeka.com]