Showing posts sorted by relevance for query papua. Sort by date Show all posts
Showing posts sorted by relevance for query papua. Sort by date Show all posts

Eks Pejuang 'Papua Merdeka' Sebut Papua Sudah Sejahtera, Tak Perlu Lagi Ada Perayaan


Menyikapi agenda Kamtibmas Papua tanggal 1 Desember di Papua yang disebut-sebut sebagai hari peringatan Papua Merdeka, mantan tokoh pejuang Papua Merdeka masa Tahun 80-90an Alberth Norotouw menegaskan esensi usaha Papua Merdeka ialah kesejahteraan rakyat Papua, Jumat (30/11/2018).

Ditemui di kampung Kemiri Distrik Sentani Kabupaten Jayapura John yang ketika ini menyibukkan diri mengabdi sebagai pelayan Tuhan di salah satu gereja di Sentani Kabupaten Jayapura mengaku ketika ini Papua sudah sangat berkembang jauh, dan orang Papua sudah menjadi Tuan di negerinya sendiri dengan adanya Otonomi Khusus Papua, meski diakui ada beberapa wilayah yang masih tertinggal, namun hal itu menurutnya akhir kurang optimalnya tugas pemerintah kawasan dalam membangun daerahnya.

Dengan kondisi perubahan yang jauh lebih baik ketika ini. John menyebut esensi kemerdekaan ialah kesejahteraan perubahan yang sekarang sudah diperoleh. Momentum 1 Desember kata Jhon beberapa tahun silam sengaja dibuat atas opini untuk perubahan akhir situasi politik ketika itu.

“Kami memang ciptakan opini itu, kerena kepentingan politik ketika itu. Dan sekarang usaha kami sudah ada hasilnya. Papua sudah berubah dalam bingkai NKRI,” Kata Jhon.

Dengan kondisi itu, laki-laki yang selama 28 Tahun perjuangannya dihabiskan melaksanakan loby negara-negara Pasifik untuk menerima proteksi atas Papua Merdeka kesannya tetapkan kembali ke Papua dengan melihat kondisi perkembangan yang cukup pesat.

“Kalau apa yang kita perjuangkan sudah tercapai, lantas apa lagi. Perubahan sudah nampak. Sekarang lihat, orang Papua sendiri yang menjadi pemimpin di sini, orang Papua sudah banyak yang menjadi pejabat, sudah mempunyai finansial yang baik. Lalu kemerdekaan yang mana yang kita cari. Saya putuskan kembali dari PNG. Kenapa saya harus tinggal di sebuah Negara lalu menahan hati,” ucapnya sambil tertawa.

Ia mengaku ketika ini menjalani hidup tenang dan berbaur dengan masyarakat. Menikmati hasil usaha yang pernah ia lakukan.

“Hidup dengan tenang di Indonesia, berbaur dengan masyarat. Orang saling menyapa dengan baik. Saya hidup di sekitar ini (Kemiri, red), ada lewat menyapa ‘tete’ kan tenang to…!.” ujar Jhon.

Ia menjelaskan selama usaha untuk Papua Merdeka, beliau bersama panel Pasifik capter usaha Papua, di tahun 80-an membangun kekerabatan dengan Vanuatu, PNG, Solomon dan Negara pasifik lainnya dengan membentuk opini perihal 1 Desember. Dan banyak orang tergoda opini dilema merdeka ini.

“Jadi kami yang menciptakan opini itu, maka kami juga yang harus pergi ke sana untuk menyelesiakan ini, kami sudah membangun kekerabatan dengan Vanuatu, Solomon, dan PNG,” ujarnya.

Dikatakan, pada 1 Desember 1961, masa itu dilahirkan sebuah bendera, lambang negara dan lagu Papua. Namun itu merupakan nilai-nilai esensi sebuah perjuangan.

“Itu merupakan nilai-nilai. itu sudah tidak sanggup dipertahankan lagi. Karena Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat, red) sudah disahkan oleh PBB dan inilah fatwa orang Papua, sebagai bangsa Indonesia,” ucapnya.

“Jadi siapa pun yang menentang termasuk saya, oleh alasannya ialah kekerasan orde baru, sesudah melihat adanya perubahan. Kita harusnya mendapatkan Pepera itu. Tapi jikalau dilihat dari sisi iman, maka ini sudah menjadi kehendak Tuhan. Untuk kami bersama Indonesia,” tegas Jhon Norotouw.

Pihaknya juga menyesalkan adanya seorang oknum mengaku sebagai pendeta. Namun, sering mengajak melaksanakan perlawanan kepada pemerintah atau menyatakan perilaku merdeka.

“Dia bukan seorang pendeta. Pendeta itu kan umatnya semua golongan bukan satu suku,” tegas Jhon Norotouw.

John juga meminta kepada pemerintah sentra dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana Otsus Papua. Sudah 17 tahun berlangsung, Otsus masih belum menyasar warga sampai pelosok.

"Saya yang maju berteriak untuk audit Otsus. Biar sanggup merapat, jangan sentra sudah percayakan dana yang melimpah, namun disalahgunakan oleh pejabat orang Papua sendiri. Maka harus diaudit," ujarnya. [okezone.com]

Ini Kegiatan Kementan Untuk Bangkit Pertanian Papua Dan Papua Barat


Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat melalui peningkatan acara sektor pertanian. Dukungan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 ini dituangkan dengan meningkatkan kedaulatan pangan lokal, pengembangan komoditas strategis dan perencanaan industri pertanian dan peternakan dari hulu hingga ke hilir.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan bermacam-macam komoditas strategis untuk Papua dan Papua Barat, di antaranya, padi, padi organik, jagung, kedelai, aneka kacang, bawang merah, bawang putih, cabai, jeruk, flora perkebunan semusim maupun flora perkebunan tahunan. Tak lupa, pihaknya turut mendorong pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

“Dukungan pengembangan flora pangan dilakukan dalam bentuk akal daya komoditas, Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), sertifikasi, distribusi Rice Milling Unit (RMU) serta peralatan pascapanen dan pengolahan lainnya,“ kata Kuntoro dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11/2018).

Di Papua, sebut Kuntoro, telah berhasil membuatkan 28.305 hektare pertanaman dan mendistribusikan sarana produksi (saprodi) sejumlah 2.696 unit selama periode 2015-2018. Produksi padi dan kedelai meningkat masing-masing 54.376 ton dan 5.998 ton atau naik sebesar 23 persen dan 93 persen.

Sementara itu di Papua Barat, lanjutnya, seluas 14.537 hektare pertanaman flora pangan telah sanggup dikembangkan dan sejumlah 12.636 sarana dan prasarana telah didistribusikan pada periode 2015-2018. Peningkatan produksi padi sejumlah 2.517 ton atau 8,33 persen dan jagung sejumlah 1.954 ton atau 86,31 persen sanggup dicapai pada periode tersebut.

Kuntoro menambahkan, pengembangan komoditas perkebunan pada periode tahun 2014-2018 dilaksanakan dengan rata-rata alokasi anggaran sebesar Rp9,25 miliar dan rata-rata fisik volume seluas 1.420 hektare. Kinerja serapan pembangunan perkebunan di provinsi Papua mencapai rata-rata 83,75 persen per tahun.

"Sedangkan kinerja capaian fisik mencapai 78,76 persen. Kinerja ini di tahun 2018 posisi triwulan III," ucapnya.

Lebih lanjut Kuntoro mengatakan, acara KRPL dibutuhkan sanggup mendorong acara percepatan penganekaragaman dan konsumsi pangan serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan kebun bibit, demplot, dan kebun sekolah. "Kegiatan KRPL pun mengutamakan sumber daya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (local wisdom) dengan pembiayaan per kelompok sebesar Rp50 juta," tuturnya.

Perlu diketahui, pada 2018 Kementan telah mengalokasikan anggaran acara KRPL sebanyak Rp115 miliar untuk 2.300 kelompok yang tersebar di 33 provinsi. Untuk Papua dan Papua Barat total alokasi angaran acara ini sebesar Rp8,65 miliar. Alokasi untuk Papua sebesar Rp 5,2 miliar ke 16 kabupaten, 104 kelompok.

"Sedangkan Papua Barat sebesar Rp 3,45 miliar untuk 12 kabupaten, 69 kelompok," ucap Kuntoro.

Kegiatan lain yang telah dilakukan dalam mendukung pengembangan SDM yaitu melalui Sekolah Lapang (SL) sebanyak 10 Unit di Papua dan tiga Unit di Papua Barat. Sekolah lapang dilakukan sebagai media pembelajaran bersama antara penyuluh dan petani. Selain melalui SL, acara pengembangan SDM melalui pembiasaan teknologi masing-masing duaunit sebagai media transfer teknologi yang berbasis lokalita.

“Adanya media berguru pribadi sanggup mempermudah penerapan teknologi di petani. Petani akan melaksanakan praktek pribadi terhadap gosip teknologi yang disampaikan," kata Kuntoro. [inews.id]

Moeldoko: Pemerintah Tegas Pada Insiden Nduga, Lindungi Masyarakat Orisinil Maupun Pendatang Di Papua


Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, pemerintah mempunyai perilaku tegas mengutuk keras Peristiwa Nduga. “Ini bukan hanya agresi kriminal biasa. Ini agresi terorisme oleh Organisasi Papua Merdeka,” kata Moeldoko di Bina Graha Kantor Staf Presiden, Rabu, 5 Desember 2018.


Panglima Tentara Nasional Indonesia 2013-2015 itu menyatakan, pemerintah bergerak cepat untuk memulihkan keamanan di papua. “Pembangunan di Papua tetap dilanjutkan. Karena ini ialah upaya membuka infrastruktur daerah tertinggal yang menjadi visi Presiden Jokowi,” kata Moeldoko. Ditegaskan pula bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia akan melindungi warga sipil orisinil Papua maupun pendatang dari gangguan kelompok ini.

Penyerangan dan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja PT Istaka Karya pada Minggu, 2 Desember 2018, dilakukan ketika mereka tengah membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Saat ini, jumlah korban tepatnya masih dikonfirmasikan.

Selain itu juga terjadi penyerangan terhadap pos pengamanan Tentara Nasional Indonesia di Distrik Mbua, Ndiga pada Senin, 3 Desember 2018 yang menjadikan seorang anggota TNI, Sersan Handoko, meninggal dan satu lagi terluka tembak.

Moeldoko berharap Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia tak perlu terprovokasi dengan insiden ini. “Tetaplah berlaku profesional dan proporsional. Jangan terpancing melaksanakan agresi balas dendam. Tunjukkan bahwa prajurit dan bhayangkara akan menjaga dan mengawal pembangunan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Papua,” ungkap peraih bintang Adhi Makayasa 1981 itu.

Atas langkah dan tindakan yang sudah dan akan diambil oleh Pemerintah terhadap pelaku gerakan bersenjata ini, Moeldoko meminta para pihak yang selama ini melihat dari sudut berbeda untuk tidak menerapkan standar ganda. Jika ketika terjadi kekerasan dari pihak Tentara Nasional Indonesia kemudian kelompok HAM bersuara lantang, maka pada peristiwa  di Nduga, standar serupa harus diterapkan pada pelaku kejahatan kemanusiaan ini. “Jangan melihat insiden yang terjadi di Papua dengan sebelah mata,” ungkapnya.

Mantan Wakil Gubernur Lemhanas menyatakan, pemerintah akan memetakan daerah-daerah mana yang tidak kondusif dan memerlukan penjagaan khusus. “Kami juga akan data perusahaan-perusahaan atau BUMN mana saja yang memerlukan pengawalan dalam melaksanakan pekerjaan strategisnya,” kata Moeldoko.

Ia memaparkan, ketika ini sedang dibangun jalan Trans Papua, yang khusus antara Wamena – Agats (termasuk melewati Nduga) sepanjang lebih dari 800 kilometer. Sementara itu, PT Istaka Karya menerima kiprah untuk membangun 14 jembatan di Trans Papua, dengan 11 jembatan di antaranya sedang dalam proses pengerjaan.

“Nduga termasuk zona merah. Daerah simbol kemiskinan, keterbelakangan, dan rawan konflik sosial. Pemerintahan Jokowi memperhatikan benar pembangunan daerah tertinggal di Papua,” ungkapnya.

Moeldoko menerangkan, ketika ini 150 anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia digerakkan untuk memulihkan kondisi keamanan di Papua. “Kami tidak ingin orang-orang yang sedang bekerja di sana, maupun masyarakat orisinil Papua merasa tidak aman,” katanya. [KSP]

Dilantik Jadi Tim Relawan, Edo Kondologit Cs Kekuatan Gres Jokowi-Ma'ruf Di Papua Barat1


DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) melantik pengurus di Sorong Papua Barat. Sederet nama beken didapuk, mulai dari Politikus PDIP, Edo Kondologit menjadi wakil sekretaris. Sementara posisi ketua dijabat Gabriel S, dan sekretaris Bonefasius Rahawarin.

Pelantikan dipimpin pribadi Ketua Umum ABJ, Michael Umbas didampingi Sekjen Umar Maya Ibnu Fajar.

Michael Umbas menuturkan, kepengurusan DPD ABJ Papua Barat akan menambah kekuatan pemenangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di Papua Barat untuk Pilpres 2019.

”Tim relawan ini akan menjadi kekuatan gres dan menambah daya juang untuk pemenangan. Apalagi, di Papua Barat ini juga basis santunan untuk Pak Jokowi sangat kuat,” ungkapnya melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/12/2018).

Papua merupakan salah satu basis Jokowi di Indonesia Timur. Kinerja Jokowi terasa di Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur yang digenjot calon presiden nomor urut 01 itu.

”Kecintaan Pak Jokowi terhadap Papua sangat beralasan alasannya yaitu selama ini memang terpinggirkan. Makanya, masuk akal Pak Jokowi melaksanakan perubahan insfrastruktur di Papua,” kata Umbas yang juga Wakil Kepala Rumah Aspirasi Rakyat #01.

Sementara Ketua DPD ABJ Papua Gabriel, menambahkan, dengan adanya tim relawan yang kuat, Jokowi diyakini akan menang telak di Papua Barat.

”Kami bahkan berharap dapat menang 100 persen. Tapi kan itu terlalu optimis. Intinya Pak Jokowi dapat menang telak di Papua Barat. Kami akan terus bekerja untuk memastikan itu,” ujar Gabriel.

Pelantikan sedianya dilakukan pada Minggu 2 Desember malam, di Hotel Swiss Bell Hotel Sorong. Umbas juga melaksanakan pelantikan kantor rumah aspirasi rakyat Jokowi-Maruf Amin Papua Barat. Rumah aspirasi ini akan menjadi rumah bagi siapa saja yang akan memberikan aspirasinya untuk Jokowi. [okezone.com]

Kubu Joko Widodo Tegaskan Jangan Ada Lagi Hoax Soal Pembangunan Jalan Trans-Papua


TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir menyayangkan komentar penggagas asal Papua Natalius Pigai soal jalan Trans-Papua. Menurut Pigai Jokowi hanya membangun satu ruas jalan Trans-Papua, sedangkan sembilan ruas lainnya sudah dibangun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Inas, menurut data pembangunan dan pemeliharaan jalan dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, total pembangunan Trans-Papua masa Habibie, Gus Dur, dan Megawati ialah sepanjang 2.078 km tanpa perkerasan dan pembangunan Trans-Papua masa SBY dimulai pada 2007 sampai 2014 ialah sepanjang 1.211 kilometer.

"Ciri khas orang penebar hoax saat terbongkar kebusukan-nya ialah dengan melempar hoax-nya tersebut kepada orang lain sambil emosional, akhir dari ketidak mampuan-nya dalam mengungkapkan data dan fakta dari argumen hoax-nya saat didebat oleh orang lain," terang Inas dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Inas melanjutkan menurut inpres Nomor 5 Tahun 2007, ada 11 ruas jalan strategis/trans papua yang mencakup Nabire-Wagete-Enarotali; Jayapura-Nimbrokang-Sarmi; Serui-Menawi- Saubeba; Timika-Mapurujaya-Pomako; Jayapura-Wamena-Mulia; Merauke- Tanah Merah-Waropko; Hamadi-Holtekamp-Skow (perbatasan dengan Negara Papua Nugini); Sorong-Klamono-Ayamaru-Maruni. Kemudian Manokwari-Maruni-Mameh- Bintuni; Sorong-Makbon-Mega, dan terakhir Fakfak-Hurimber-Bomberay.

Selain itu, terang Inas, juga terdapat Perpres 57 Tahun 2014 wacana Rencana Tata Ruang Pulau Papua di mana salah satu substansinya ialah pengembangan jaringan jalan nasional yang terdiri dari jaringan jalan lintas perbatasan, jaringan jalan lintas utara pulau papua, jaringan jalan lintas tengah pulau papua, dimana total jaringan jalan nasional di papua yang dibangun di masa SBY ialah sepanjang 4.040 Km dan di masa Jokowi ialah sepanjang 1.982 Km.

"Berdasarkan inpres dan perpres tersebut di atas, justru kita harus bertanya kepada Pigai mengenai jalan Wamena-Nduga yang sepanjang 231 km yang dimaksud oleh beliau itu berada di ruas mana? Bisa jawab gak dia? Jika Pigai tidak bisa juga menjawab, maka sudah pantas jikalau beliau menerima julukan hoaxer," tegas Inas. [okezone.com]

Kubu Joko Widodo Sayangkan Perilaku Natalius Pigai Soal Jalan Trans-Papua


Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Zubir menyayangkan perilaku eks komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai yang sudah menyebar hoax terkait Trans Papua. Dikarenakan Natalius menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hanya membangun 1 ruas jalan trans Papua.

“Natalius pigai menyampaikan dalam debat di salah satu stasion Tv swasta, bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah membangun 9 ruas jalan Trans-Papua dan Jokowi hanya 1 ruas jalan Trans-Papua dan tidak ada yang lain, padahal faktanya tidak demikian alias hoax,” ujar Inas kepada wartawan, Selasa (11/12/2018).

Inas menjelaskan, menurut data pembangunan dan pemeliharaan jalan dari Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, total pembangunan Trans-Papua abad Habibie, Gus Dur, dan Megawati ialah sepanjang 2.078 km tanpa perkerasan dan pembangunan Trans-Papua abad SBY dimulai pada 2007 sampai 2014 ialah sepanjang 1.211 kilometer.

“Sedangkan pembangunan Trans-Papua abad Jokowi 2015 s/d 2018 sepanjang 870 Km, dari proyeksi s/d 2019 sepanjang 1.041 kilometer,” terang dia.

Selain itu, sambung Inas, total jalan nasional di Papua yang dibangun di abad SBY ialah sepanjang 4.040 km dan pemeliharaan ataupun pengaspalan ulang sepanjang 18.263 km. Sedangkan total jalan nasional di Papua yang dibangun di abad Jokowi ialah sepanjang 1.982 km dan pemeliharaan atau pengaspalan sepanjang 14.367 km

“Berdasarkan data ditjen Bina Marga pula diperoleh fakta bahwa ruas/segmen 1 sampai 9 kondisinya rusak parah. Bahkan ada yang sudah tidak dapat dilalui sehingga diharapkan pemeliharaan dengan perkerasan dimana pekerjaan tersebut sedang dan sudah dilaksanakan terhadap 6 ruas jalan dengan perkerasan 3 ruas jalan diaspal kembali,” pungkasnya. [okezone.com]

Kapolri: Presiden Joko Widodo Punya Tekad Berpengaruh Membangun Papua


Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) semenjak awal punya janji besar lengan berkuasa untuk membangun Papua. Namun diakuinya, beratnya medan menciptakan pembangunan terhadap wilayah di ujung timur Indonesia itu membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Memang pembangunan yang agak terlambat alasannya ialah memang geografi yang sulitlah di tempat pegunungan tengah dan pegunungan tengah bab barat. Mulai dari Puncak Jaya, Puncak Lani Jaya, Nduga, Yahukimo itu darerah pegunungan tengah. Kalau pegunungan tengah bab barat itu tempat Waniai, Intan Jaya, Dogiaei, ditambah tempat sekitaran Mimika," terang Tito di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Tito yang pernah menjabat sebagai Kapolda Papua itu tahu betul bila problem yang dihadapi masyarakat Papua ketika ini ialah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Namun sekali lagi Tito menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan menutup mata dan akan terus membangun infrastruktur di Papua.

"Bapak Presiden ini sudah mempunyai tekad yang sangat besar lengan berkuasa membangun pegunungan tengah ini. Salah satunya dengan cara membuka saluran jalan ini Trans Papua yang mungkin dari zaman dulu sulit diwujudkan, tapi ini bisa. Beliau bertekad untuk memerintahkan Menteri PUPR berhubungan dengan stakeholder lain termasuk Tentara Nasional Indonesia membangun Trans Papua," jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat Papua sejatinya mensyukuri hasil pembangunan yang ada ketika ini. Tito mengaku optimistis masyarakat Papua sanggup bersabar dengan upaya pemerintah memajukan Bumi Cenderawasih, meski diakuinya ada saja gangguan-gangguan dari kelompok bersenjata yang tidak sejalan dengan pemerintah.

"Saya pernah (jadi) Kapolda Papua dua tahun, mereka menunggu pembangunan ini. Ini yang membuka saluran pada mereka. Tapi ya kelompok-kelompok ini seringkali mereka enggak sabar, memperlihatkan eksistensi dan terus mungkin juga mereka menikmati alasannya ialah ditakuti, memperlihatkan status sosial bersenjata," papar Tito. [okezone.com]

Tkd Papua Dideklarasikan Pekan Depan, Joko Widodo Dibutuhkan Datang

Foto: Biro Pers Kepresidenan

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mendeklarasikan Tim Kerja Daerah (TKD) pemenangan Pemilu Provinsi Papua Barat pada Sabtu 17 November 2018.

Juru Bicara TKD Papua Barat Saharudin mengatakan, deklarasi TKD pemenangan pasangan Joko Widodo dan Ma,ruf Amin tersebut akan dilaksanakan di Monokwari.

"Kami mengagendakan bapak Jokowi yang tiba untuk mendeklarasikan TKD pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Saat itu ketua TKD sudah berada di Jakarta untuk melaksanakan audiensi dengan bapak Jokowi," kata Saharudin di Manokwari, Kamis (8/11/2018).

Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengutarakan, persiapan di tempat ketika ini sedang berlangsung. Seluruh tim dan relawan di Papua Barat siap menyambut kehadiran petahan tersebut.

Terkait kesiapan pemenangan, lanjut Saharudin, seluruh partai koalisi dan relawan di tempat tersebut sudah bekerja. Seluruh garda pemenangan terus bergerak untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf.

"Kami sangat optimistis, ibarat yang disampaikan bapak Dominggus Mandacan kita dapat memperoleh 80 persen sumbangan masyarakat Papua Barat," sebutnya.

Menurutnya, masyarakat Papua Barat masih membutuhkan kepemimpinan Jokowi untuk melanjutkan pembangunan di Papua Barat. Gaya kepemimpinan yang dipraktikan mantan Wali Kota Surakarta itu diperlukan dapat mempercepat pembangunan di Papua Barat.

"Dari jadwal BBM satu harga, jadwal kelistrikan hingga jadwal telekomunikasi. Sekarang jadwal tersebut sedang berlangsung, dan tentu masyarakat di seluruh pelosok Papua Barat mendambakan BBM dengan harga sama dengan tempat lain, listrik dan jaringan komunikasi seluler," kata dia.

Terkait tiga bidang tersebut, ketika ini sudah cukup banyak perubahan. Diharapkan pada tahun 2019 kondisinya akan semakin baik.

"Masih banyak jadwal lain yang dilaksanakan pada masa Jokowi-Jusuf Kalla. Kami ingin jadwal itu berlanjut," ujarnya. [okezone.com]

Menhan Ke Pembunuh 31 Pekerja Trans Papua: Mengalah Atau Diselesaikan





31 Pekerja jembatan Trans Papua dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Menteri Pertahanan (menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut KKB bukanlah kelompok kriminal namun pemberontak.

"Dia (KKB) itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

"Kalau sudah nembak-nembak begitu ya siapapun lah. Tidak ada kriminal nembak sebanyak-banyak orang itu, ngapain," imbuhnya.

Ryamizard menjelaskan alasannya menyebut KKB pemberontak. Sebab kelompok itu ingin memisahkan Papua dari Indonesia.

"Ya kan mau memisahkan diri, Papua, dari Indonesia. Itu kan pemberontak, bukan kriminal lagi. Penanganannya harus TNI. Kalau kriminal iya, polisi," katanya.

"(Orang) Lama-lama. Itu-itu juga orangnya," imbuh Ryamizard.

Ryamizard menyampaikan penanganan masalah itu sudah menjadi kiprah pokok Kementeriannya. Dia menegaskan tak ada kata perundingan dalam penanganan masalah itu.

"Ingin memisahkan Papua dari Indonesia itu apa? Ingat, ingin memisahkan diri. Tugas pokok Kementerian Pertahanan, kiprah pokok juga untuk TNI, satu, menjaga kedaulatan negara. Kedua, menjaga keutuhan negara. Tiga, menjaga keselamatan bangsa," tutur Ryamizard.

"Bagi aku tidak ada negosiasi. Menyerah, atau diselesaikan. Itu saja," sambung dia.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, sebelumnya menyatakan pada Sabtu (30/12/2018) terjadi pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua, tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Pekerja tersebut merupakan karyawan PT Istaka Karya.

Menurut Kamal, KKB Papua awalnya menembak 24 pekerja proyek. Sementara 8 pekerja proyek lainnya melarikan diri dan bersembunyi di rumah salah satu anggota DPRD setempat. Namun KKB mendatangi rumah tersebut dan menembak 7 orang pekerja. Satu orang berhasil melarikan diri dan belum diketahui nasibnya.

Aparat adonan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia belum dapat mencapai lokasi alasannya yaitu jalan menuju lokasi diblokir. Aparat telah bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi. Namun ketika tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan salah satu kendaraan beroda empat dari arah Distrik Bua dan memberikan supaya tim segera balik alasannya yaitu jalan di blokir oleh KKB. [detik.com]

Jalan Trans Papua Dibangun, Harga Semen Turun Dari Rp1 Juta Jadi Rp400.000


Pemerintah ketika ini tengah menuntaskan proses pembangunan jalan Trans Papua. Rencananya, bulan ini pemerintah meresmikan jalur Jayapura-Wamena yang berjarak 575 kilometer.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Oktorialdi mengatakan, meskipun masih belum diresmikan, jalur Trans Papua telah memperlihatkan imbas aktual terhadap perekonomian di Papua. Salah satunya yakni dengan adanya penurunan harga barang di Papua.

"Dulu jikalau semen itu dijual sekitar Rp1 juta di Wamena, kini sudah turun jadi Rp400.000. Karena pengirimannya sudah dapat lewat darat," kata Oktorialdi di Hotel Ashley, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Dia mengklaim, meskipun jalur masih belum diresmikan jalan sudah dapat dilalui masyarakat. Pihaknya mengaku tidak dapat menahan tingginya antusiasme masyarakat yang ingin memakai jalur Trans Papua.

"Sebenarnya belum resmi dibuka tapi orang tidak dapat ditahan untuk lewat. Antusiasnya besar, mungkin alasannya yakni selama ini lewat udara, kini sudah dapat lewat darat," kata Okto.


Meskipun begitu, beliau mengatakan, pembangunan jalan di Trans Papua masih belum dapat sama ibarat yang dipakai di Jakarta. Pasalnya, beberapa materi yang diharapkan untuk membangun jalan masih terbatas keberadaannya di Papua.

"Selesainya jangan dibayangkan pakai aspal ibarat di Jakarta, masih ada pakai tanah. Jembatan juga masih kayu," katanya lagi.

Ditemui di daerah yang sama Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Velix Vernando Wanggai mengakui, harga-harga barang di Papua turun alasannya yakni konektivitas sudah berjalan. Dengan demikian, acara logistik pun berjalan lebih optimal alasannya yakni infrastruktur jalan sudah lewati kendaraan,

"Ini teladan untuk efisiensi harga dan mendorong ekonomi," kata Velix. [okezone.com]

Menko Polhukam Perintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Dan Panglima Tni Kejar Habis-Habisan Pelaku Penembakan Di Papua


Menko Polhukam Wiranto mengaku geram atas terjadinya bencana pembunuhan 31 pekerja jembatan Trans Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Saya kira itu suatu agresi yang sangat biadab. Karena ini teman-teman kita sedang membangun infrastruktur, membangun jembatan untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya apa? Artinya mereka sudah berbakti berjuang untuk kebaikan Papua, kebaikan masyarakat Papua," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Mantan Panglima ABRI itu pun mengaku telah mengintruksikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mengejar pelaku tersebut "habis-habisan".

"Jadi tadi saya sudah bicara dengan Kapolri, Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk segera dilakukan pengejaran yang habis-habisan. Supaya apa? Supaya tak terulang lagi. Ya habis-habisan, hingga ketemu," kata Wiranto.

Ia menyatakan, penembakan yang dilakukan KKB ini sudah terang bermotif untuk menakuti masyarakat.

Yakni biar pembangunan tidak berjalan dan mengganggu kepentingan masyarakat Papua sendiri.

"Upaya mereka kan untuk menakut-menakuti biar pembangunan tidak berjalan, ini justru mengganggu kepentingan masyarakat Papua sendiri," ucap Wiranto.

Wiranto pun menyebut lokasi bencana akan ditingkatkan pengamanannya oleh pegawanegeri keamanan.

"Ya terang ditingkatkan, bekerjsama pemanganan sudah ada, cuma selama ini kan enggak ada duduk kasus apa-apa," ucap Wiranto.

Sebelumnya bencana pembunuhan sadis kembali terjadi, kali ini di wilayah Nduga, Papua, pada Minggu (2/12/2018).

Pembunuhan sadis ini dilakukan KKB terhadap 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. [tribunnews.com]

Jokowi: Tidak Ada Daerah Untuk Kkb Di Papua, Kita Tak Akan Pernah Takut!


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada kawasan untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan seluruh pelosok Tanah Air. Hal ini menanggapi kejadian pembunuhan para pekerja jembatan di proyek Trans Papua.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada kawasan untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata menyerupai ini di Tanah Papua maupun seluruh pelosok Tanah Air. Dan kita juga tidak akan pernah takut!,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu (5/12/2018).

Jokowi juga telah memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku ‘tindakan biadab’ tersebut.

Peristiwa ini berdasarkan Jokowi malahan menciptakan tekad untuk membangun Papua semakin membara. Ia menyampaikan sudah memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk meneruskan pembangunan jalan di Wamena-Mamugu.

“Trans Papua sepanjang 4.600 km harus segera diselesaikan,” tegas Jokowi.

“Karena dari Wamena-Mamugu ini terus dibangun 35 jembatan. Makara tetap harus diselesaikan. Artinya PU jalan terus untuk membangun Tanah Papua atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Jokowi juga memberikan dukanya yang mendalam kepada seluruh keluarga korban yang ditinggalkan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan semoga para ‘pahlawan pembangunan Trans Papua’ diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.  [okezone.com]

Polri: Kami Akan Kejar Ke Mana Pun Kelompok Kriminal Bersenjata Berada


Kepala Divisi Humas Polisi Republik Indonesia Brigjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Yosua Pandit Sembiring pribadi menuju lokasi tewasnya 31 pekerja PT Istaka Karya (BUMN) yang melaksanakan pembangunan jembatan di Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua.

Puluhan pekerja ini diduga dibunuh oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Kepolisian telah melaksanakan mapping dan penyelidikan terhadap agresi yang dilakukan oleh KKB di Papua.

“Sudah teridentifikasi beberapa kelompok tinggal mengkrucutkan apakah kelompok ini benar atau tidak,” ujar Iqbal, di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Mengenai motif pembunuhan, masih dalam penyelidikan.

"Kami akan kejar ke mana pun Kelompok Kriminal Bersenjata ini berada,” ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian telah memerintahkan Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dan beberapa pejabat utama Polisi Republik Indonesia mengecek lokasi bencana untuk menganalisa dan memitigasi situasi keamanan di Papua.

Polisi menyayangkan agresi kekerasan yang dilakukan terhadap puluhan pekerja ini.

“Saudara-saudara kita yaitu pekerja proyek infrastruktur yang ingin membangun Papua,” kata Iqbal.

“Menyambungkan konektivitas dari wilayah A ke wilayah B, Kabupaten Nduga ke kabupaten lain untuk kepentingan publik,” ujar dia.

Pasca bencana ini, ia memastikan situasi di Provinsi Papua relatif aman dan kondusif.

“Hanya di titik Distrik Yigi Kabupaten Nduga (rawan), masyarakat kami minta hening tidak perlu cemas. Percayakan kepada Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia untuk melaksanakan langkah-langkah hukum,” ujar Iqbal.

“Kami akan mengejar kelompok-kelompok ini dan melaksanakan proses aturan sesuai dengan mekanisme yang ada,” lanjut dia.

Penyelamatan

Mengenai jumlah korban, hingga kini, Polisi Republik Indonesia masih memastikan. Terakhir, menurut keterangan terakhir Polda Papua, ada 31 korban tewas. Sementara, ada satu orang yang belum diketahui nasibnya, diduga lari menyelamatkan diri.

Iqbal mengatakan, polisi juga melaksanakan langkah sesuai standar operasional mekanisme (SOP) yaitu penyelamatan.

“Prioritas pertama kami melaksanakan evakuasi korban, kami belum tahu niscaya disana masih ada yang hidup atau tidak,” ujar Iqbal.

Sebelumnya, Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Papua AKBP Suryadi Diaz mengatakan, diduga, 31 orang ini tewas dibunuh akhir ulah dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ia merinci, 24 orang dibunuh pada hari pertama, lalu 7 orang lainnya juga mengalami hal yang sama. Sementara, satu orang belum ditemukan, diduga melarikan diri.

Diinformasikan, 1 kendaraan beroda empat Strada yang membawa 15 orang pekerja proyek dari PT Istaka Karya hingga dikala ini belum kembali ke Wamena.

Setelah mendapat isu tersebut, Senin (3/12/2018), personel adonan Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang dipimpin Kabag Ops Polres Jayawijaya, AKP. R.L. Tahapary bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi Kabupaten Nduga.

Akan tetapi, dikala datang di kilometer 46, tim bertemu dengan satu unit kendaraan beroda empat dari Distrik Mbua dan memberikan kepada tim adonan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia adanya pemblokiran jalan oleh KKB. [kompas.com]

Jokowi Minta Panglima-Kapolri Cek Penembakan 31 Pekerja Trans Papua


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima kabar soal penembakan 31 pekerja Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua. Jokowi memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengecek kasus tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya pernah mengunjungi tempat Kabupaten Nduga, Papua. Wilayah itu memang masuk dalam zona merah alias berbahaya.

"Kejadiannya itu terjadi di Kabupaten Nduga, dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah kesana," kata Jokowi ditanya wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Atas kasus penembakan oleh kelompok bersenjata itu, Jokowi meminta Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri menelisik terang kasus tersebut. Sebab beliau menyampaikan masih ada kabar yang simpang siur.

"Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, alasannya yaitu ini masih simpang siur. Karena diduga itu, alasannya yaitu sinyal di sana ngga ada. Apa betul bencana menyerupai itu," katanya.

Namun, Jokowi mengatakan, beliau menyadari bahwa pembangunan di tanah Papua memang ada kesulitan, termasuk adanya gangguan dari kelompok bersenjata.

"Kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih sanggup gangguan menyerupai itu," katanya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pembangunan di Papua terus berlanjut. "Pembangunan ditambah di Papua, tetap berlanjut," katanya. [detik.com]

Presiden Joko Widodo Datang Di Papua Nugini Untuk Hadiri Ktt Apec


Udara cerah di Bandar Udara Internasional Jackson, Port Moresby, Papua Nugini menyambut kedatangan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam 15 menit dari Bandar Udara Internasional Mopah, Merauke, Provinsi Papua, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 mendarat pukul 10.35 waktu setempat (WS) atau 7.35 WIB.

Di bandara, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Kepala Protokol Negara Papua Nugini Morea Veratau, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Charles Kauvu Abel, Menteri Pertanahan dan Tata Ruang (Menteri APEC) Justin Tkatchenko, Gubernur National Capital District Powes Parkop, dan Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini Ronald J.P. Manik beserta Ibu Ratna Dewi Manurung.

Sementara itu, Ibu Iriana mendapatkan bunga tangan yang diserahkan oleh dua putra dan putri Papua Nugini. Sebelum memasuki kendaraan yang disiapkan, Presiden dan Ibu Iriana disambut tarian selamat datang.

Dari bandara, Presiden dan Ibu Iriana bersama rombongan eksklusif menuju hotel daerah menginap selama berada di Papua Nugini.

Tiba di hotel, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh masyarakat Indonesia yang mengibarkan bendera tangan. Di sini, Ibu Iriana mendapatkan bunga tangan yang diserahkan oleh dua anak putra dan putri Indonesia.

Tampak menyambut Presiden dan Ibu Iriana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Kepala BKPM Thomas Lembong. [Biro Pers Istana]

Menlu: Kekejaman Separatis Papua Terhadap Sipil Harus Dikutuk Dan Ditindak


Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan Indonesia akan memperkuat relasi dengan negara-negara Melanesia untuk menangkal isu separatisme Papua. Kerja sama dengan negara-negara Melanesia akan diperluas.

"Kekerabatan Melanesia akan terus diperkuat," kata Retno dalam lembaga pernyataan pers tahunan Kemlu tahun 2019 dan penyerahan Adam Malik Award 2019 di Gedung Kemlu, Jl Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Indonesia bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG). Kelompok ini dibuat sebagai lembaga ekonomi dan budaya antara Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Dikutip dari Deutsche Welle, MSG juga aktif memperjuangkan kemerdekaan kelompok etnis Melanesia, antara lain dengan mengundang kelompok pemberontak FLNKS yang masih memperjuangkan kemerdekaan Kaledonia Baru dari Perancis.

Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga masuk ke MSG dengan status pemantau, bukan anggota penuh, pada 2014. Indonesia menjadi anggota MSG pada 2015. Indonesia juga negara yang mempunyai warga negara etnis Melanesia, yakni warga yang ada di Indonesia bab timur. Selain dengan organisasi negara-negara Melanesia, Indonesia juga akan memperkuat kolaborasi dengan negara-negara Pasifik selatan.

"Diplomasi Indonesia sangat aktif ketika ini di Pasifik selatan," kata dia.

Kerja sama yang dikembangkan yaitu di bidang pembangunan. Ada pula kolaborasi di bidang maritim, isu perubahan iklim, dan penanggulangan bencana.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia tidak sanggup ditawar-tawar. Indonesia harus terus bersatu dari Sabang hingga Merauke. Dia menyayangkan agresi separatisme oleh kelompok kriminal yang menewaskan 19 orang sipil di Nduga, Papua.

"Apakah hal itu sanggup dibenarkan? Kekejaman kelompok separatisme kepada penduduk sipil harus dikutuk dan ditindak sesuai aturan yang berlaku," kata Retno.

"Gangguan tersebut tidak akan menyurutkan janji Indonesia untuk menyejahterakan masyarakat Papua, masyarakat kami, masyarakat Indonesia membangun dari timur ke barat membangun desa ke kota, akan terus dilanjutkan," ujar Retno. [detik.com]

Jokowi: Kita Tak Takut, Tekad Bangkit Papua Makin Membara


Presiden Joko Widodomemerintahkan TNI-Polri memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua. Jokowi menegaskan insiden itu tak akan menciptakan takut bangsa ini untuk melanjutkan pembangunan di Papua.

"Saya tegaskan tidak ada kawasan untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Indonesia. Dan kita tidak akan pernah takut," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

"Bahkan menciptakan tekad saya membara untuk melanjutkan kiprah besar kita... untuk membangun tanah Papua... serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuh Jokowi.

Jokowi menyebut agresi KKB menembak pekerja proyek jembatan di Trans Papua sebagai tindakan biadab. Dia menegaskan pelaku akan diburu.

"Saya juga telah memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab dan tidak berperikemanusian tersebut. Kita akan tumpas mereka hingga akar-akarnya," tegas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 31 pekerja jembatan Trans Papua tewas ditembak. Setelah itu, pelaku menyerang Pos Tentara Nasional Indonesia Yonif 755/Yalet di Mbua, Nduga, dan mengakibatkan 1 orang anggota Tentara Nasional Indonesia tewas dan satu terluka. [detik.com]

Wiranto: Tidak Ada Tni Gunakan Bom Buru Kkb Papua, Granat Pelontar Iya


Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan Tentara Nasional Indonesia tidak memakai bom terkait pengejaran Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nduga, Papua. Kelompok tersebut telah menembak mati karyawan Istaka Karya, staf Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional Wilayah Papua dan anggota Tentara Nasional Indonesia AD Sertu Handoko beberapa waktu lalu.

"Enggak ada (TNI gunakan bom). Tapi, bila gunakan granat pelontar, memang iya. Suaranya bila buat orang awam sama dengan bom. Suaranya sama tapi barangnya beda. Kalau bom dijatuhkan dari udara, ini dilontarkan dari senapan, jadi jangan hingga ada informasi simpang siur ibarat itu," katanya.

Hal itu disampaikan ia usai menggelar Rapat Koordinasi ihwal penyelesaian permasalahan Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Hadir dalam rapat koordinasi itu, antara lain, perwakilan TNI, Polri, dan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, operasi pengejaran kepada KKB Nduga masih terus dilakukan Satgas terpadu Tentara Nasional Indonesia dan Polri.

Dia mengatakan, pemerintah menerjunkan pasukan derma non-organik di Nduga, Papua guna mengejar Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Memang ada informasi simpang siur ihwal jumlah pasukan. Saya sampaikan bahwa memang ada satuan derma non-organik, tidak hanya organik pasukan Brimob dan Tentara Nasional Indonesia di Papua dikerahkan. Tapi kita datangkan dari pasukan non-organik dari luar Papua apakah itu Brimob maupun Kopassus," katanya.

Pengerahan pasukan Brimob dan Kopassus untuk mengejar KKB Nduga sangat diperlukan alasannya ialah medannya yang sangat sulit, sehingga diperlukan personel yang terlatih. Dalam kesempatan itu, Wiranto menegaskan, pemerintah tidak akan akan berdiskusi dengan KKB.

"Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal, mereka klaim apa saja nggak saya jawab gak benar, itu pasti," katanya. Menurut Wiranto, mereka melaksanakan suatu propaganda menciptakan masyarakat galau dan masyarakat ketakutan.

"Untuk apa saya jawab. Yang penting negara tetap punya kewajiban melindungi segenap tumpah darah dan warga negaranya. Mereka klaim biarin aja, klaim apapun terang mereka kriminal melaksanakan kejahatan di luar batas kemanusiaan, harus kita lawan," tegas Wiranto. [inews.id]

31 Pekerja Trans Papua Ditembak Mati, Kebijaksanaan Karya: Upaya Apa Ini?


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat bersedih atas kejadian pembunuhan terhadap 31 orang pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Budi Karya berharap kondisi di Papua dapat segera ditangani.

"Sedih sekali (atas kejadian penembakan tersebut). Upaya apa ini? " kata Budi Karya ketika dihubungi detikcom, Selasa (4/12/2018).

Budi Karya meminta pegawapemerintah keamanan segera bertindak menangkap pelaku pembunuhan tersebut biar rasa kondusif bagi masyarakat tidak terganggu.

 "Saya harapkan keadaan segera pulih," kata Budi.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal, sebelumnya menyatakan pada Sabtu (30/12/2018) terjadi pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek jembatan di jalur Trans Papua, tepatnya di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua. Pekerja tersebut merupakan karyawan PT Istaka Karya.

Menurut Kamal, KKB Papua awalnya menembak 24 pekerja proyek. Sementara 8 pekerja proyek lainnya melarikan diri dan bersembunyi di rumah salah satu anggota DPRD setempat. Namun KKB mendatangi rumah tersebut dan menembak 7 orang pekerja. Satu orang berhasil melarikan diri dan belum diketahui nasibnya.

Aparat adonan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia belum dapat mencapai lokasi alasannya jalan menuju lokasi diblokir. Aparat telah bergerak dari Wamena menuju Distrik Yigi. Namun dikala tiba di kilometer 46, tim bertemu dengan salah satu kendaraan beroda empat dari arah Distrik Bua dan memberikan biar tim segera balik alasannya jalan di blokir oleh KKB. [detik.com]

31 Pekerja Dibunuh Kkb, Jokowi: Infrastruktur Di Papua Tetap Lanjut


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku penembakan 31 pekerja Trans Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak memengaruhi pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan. Jokowi memastikan agenda infrastruktur di tanah Papua tetap berjalan.

“Oh enggak, pembangunan infrastruktur di tanah Papua tetap lanjut. Kita tidak akan takut oleh hal-hal menyerupai itu,” kata Jokowi dikala menghadiri peringatan Hari Korupsi se-Dunia di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Dia mengaku telah menerima laporan terkait bencana tersebut. Namun, kata Jokowi, isu yang diterima masih simpang siur.

“Di Nduga itu enggak sanggup lho yang namanya sinyal. Kaprikornus ini masih dikonfirmasi ke sana apakah betul kejadiannya menyerupai itu. Tapi memang kita tahu pembangunan di tanah Papua medannya sangat sulit dan juga masih terdapat gangguan-gangguan keamanan menyerupai itu,” tutur dia.

Untuk itu, Presiden memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Tentara Nasional Indonesia Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menuntaskan problem itu. Dia juga meminta Tentara Nasional Indonesia Polisi Republik Indonesia untuk berjaga-jaga di setiap pembangunan infrastruktur di Papua.

“Ini kejadiannya di Kabupaten Nduga. Ini kabupaten yang dulu memang warnanya merah, saya dulu pernah ke sana. Tadi pagi saya sudah perintahkan pada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kapolri untuk dilihat dulu, masih simpang siur. Ya setiap pembangunan di Papua itu jikalau di depan itu perlu penjagaan TNI. Tentara Nasional Indonesia dan Polri,” ujar Jokowi. [inews.id]