Ke Jatim, Menteri Pupr Beberkan Aktivitas Rumah Joko Widodo Tembus 1 Juta

Pemerintah mengklaim telah berhasil mencapai sasaran satu juta hunian bagi masyarakat di 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyampaikan selama empat tahun terakhir progres pembangunan hunian untuk masyarakat terus meningkat signifikan, bahkan di 2018 telah melebihi terget satu juta hunian.

"Program satu juta rumah, tahun 2018 kita sudah membangun 1,132 juta hunian, tahun 2015 600 ribu, 2016 600 ribu, 2017 800 ribu dan tahun 2018 sudah mencapai 1,132 juta hunian. Itu termasuk yang subsidi," kata Basuki di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jumat (4/1/2019).

Capaian tersebut lewat denah pembiayaan yang eksklusif dikucurkan melalui APBN maupun melalui kegiatan subsidi perumahan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"PUPR bila yang didanai eksklusif APBN Rp 7 triliun , yang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 5,5 triliun," ujarnya.

Basuki pembangunan hunian yang didanai eksklusif oleh APBN biasanya diwujudkan melalui Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pembangunannya dilakukan di banyak sekali daerah, terutama untuk daerah industri yang mempunyai jumlah pekerja cukup banyak.

"Saat ini kami sudah membangun 315 tower rusunawa, untuk kampus sekitar 100 tower, (pembangunan dilakukan) terutama untuk pekerja di daerah industri, kita bikinnan itu sehingga biayanya sewa lebih murah. Makara total 315, 100-an untuk kampus, sisanya untuk masyarakat dan pondok pesantren," imbuh Basuki.

Menurutnya, dalam pembangunan rusunawa, Kementerian PUPR eksklusif membangunkan utuh mulai bangunan gedung, listrik, instalasi air sampai penyediaan meubelair. Hal ini dilakukan, sebab berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi rusun justru mengalami kerusakan apabila sebagian kelengkapan bangunan diserahkan ke pemerintah daerah.

"Kalau dulu kita bangunkan gedung saja, sedangkan listrik dan air pemerintah daerah, tapi tidak jalan, sehingga tambah rusak, makanya kini ini kita lengkapi," kata Basuki. [detik.com]

Mendagri Minta Bareskrim Usut Tuntas Hoax Surat Bunyi Tercoblos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Bareskrim Polisi Republik Indonesia menyidik tuntas kasushoax 7 kontainer surat bunyi tercoblos.

"Sebagai Mendagri, saya mendukung penuh upaya KPU yang nanti siang akan melaporkan ke Bareskrim meminta untuk diusut tuntas dicari siapa orang-orang tidak bertanggung jawab mengembangkan isu 7 kontainer itu. Kedua, kami juga meminta untuk menyidik tuntas siapa yang mengembangkan isu adanya data siluman 31 juta itu," kata Mendagri usai bertemu Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polisi Republik Indonesia Komjen Arief Sulistyanto di gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Tjahjo menyebut hoax surat bunyi tercoblos dan data siluman 31 juta pemilih merusak demokrasi. Padahal KPU sebagai penyelenggara Pemilu ditegaskan Tjahjo sudah bekerja transparan dan sesuai UU.

"Dengan adanya isu 7 kontainer (surat suara) padahal belum dicetak, (serta) 31 juta data siluman, saya mendukung KPU dan sebagai Mendagri saya minta resmi kepada Bapak Kepala Badan Reserse dan Kriminal menyidik tuntas memcari siapa yang mengembangkan berita," sambungnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta Bareskrim Polisi Republik Indonesia menyidik penyebar ujaran kebencian termasuk masalah fitnah ke Presiden Jokowi. Mendagri yakin polisi profesional menangani kasus-kasus tersebut.

"Saya minta kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal siapa pun harus dicari, diusut yang memfitnah Pak Jokowi sebagai presiden bukan sebagai capres. Setiap warga negara pun berhak jika ia merasa dicemarkan nama baiknya juga dapat minta kepada kepolisian," imbuh Tjahjo.

KPU sebelumnya memastikan kabar surat bunyi tercoblos merupakan hoax. KPU sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk melaporkan pelaku penyebar hoax ke Bareskrim siang ini. [detik.com]

Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Terbaik (Lagi)

Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Sri Mulyani dianugerahi gelar Finance Minister of the Year 2019 Global and Asia Pacific dari majalah keuangan The Banker yang dimiliki oleh Financial Times.

Mengutip CNBC Indonesia dari publikasi resmi, The Banker menggarisbawahi kemampuan Indonesia yang tahan banting di bawah isyarat Sri Mulyani meskipun negara ini mengalami banyak sekali bencana di 2018, ibarat gempa bumi di Lombok yang menjadikan kerugian infrastruktur sekitar Rp 5 triliun.

"Sebagai respons, Sri Mulyani melaksanakan modernisasi respons negara tersebut terhadap musibah melalui pembiayaan risiko bencana dan taktik asuransi baru," tulis the Banker.

Sebelumnya, Sri Mulyani juga dinobatkan oleh majalah Global Markets sebagai menteri keuangan terbaik tahun 2018. Anugerah Finance Minister of the Year East Asia Pacific itu diberikan atas kinerjanya mempertahankan reputasi keuangan Indonesia di tengah kondisi yang lebih menantang dibandingkan ketika ia kali pertama menjabat lebih dari 10 tahun lalu.

"Strategi tersebut akan mengasuransikan seluruh bangunan publik mulai 2019, melindungi, dan membantu percepatan pemulihan pasca-bencana," tambahnya.

The Banker juga menulis mengenai bencana kecelakaan pesawat Lion Air yang menewaskan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan.

"Sementara bergulat dengan bencana kemanusiaan, negara ini masih mencatatkan pertumbuhan yang mengesankan. Defisit produk domestik bruto untuk 2018 diperkirakan sekitar 1,86%, lebih rendah dibandingkan 2,19% yang diperkirakan dalam APBN 2018," tulis The Banker. [detik.com]

Menaker Cek Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia 'Kerja Paksa' Di Taiwan

Muncul kabar dari media lokal, 300 mahasiswa asal Indonesia disuruh 'kerja paksa' di Taiwan. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri tengah mengecek informasi tersebut.

Dikutip dari media lokal Taiwan, Taiwan News, Rabu (2/1/2019) ada 6 perguruan tinggi tinggi setempat yang kedapatan mempekerjakan mahasiswa di pabrik-pabrik. Kabar itu terungkap dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota dewan legislatif Taiwan Ko Chieh En.

Ko mengatakan, 300 mahasiswa Indonesia berusia di bawah 20 tahun yang berkuliah di Universitas Hsing Wu dipaksa kerja. Padahal ada hukum kementerian setempat bahwa mahasiswa awal tahun tak boleh diminta bekerja. Namun pihak kampus disebut 'mengakali' hukum tersebut.

Berdasarkan penyelidikan Ko, para mahasiswa hanya berkuliah pada Kamis dan Jumat saja setiap pekan. Sedangkan untuk hari Minggu sampai Rabu mereka diangkut dengan bus menuju pabrik di Hsinchu untuk bekerja pada pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat dengan hanya 2 jam istirahat. Mereka ditugaskan mengepak 30.000 lensa kontak sambil bangkit setiap harinya.

Tak hanya itu, berdasarkan Ko secara umum dikuasai mahasiswa RI ialah muslim. Namun mereka terpaksa makan yang mengandung kepingan babi. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah yang dikutip Taiwan News, kalau para mahasiswa tak mau bekerja maka pihak perusahaan akan memutus kolaborasi dengan pihak kampus.

Kabar mengenai kondisi mahasiswa RI itu juga dipublikasikan oleh situs Indonesianlantern.com pada 31 desember 2018. Selain itu situs Liputan BMI juga mempublikasikan informasi serupa.

Mendengar kabar ini Menaker Hanif Dhakiri akan menindaklanjutinya. Meski bekerjsama isu ini merupakan ranah dari Kementerian Luar Negeri.

"Secara kewenangan Kemlu, tapi saya akan cek," kata Hanif.

detikcom sudah menghubungi pihak Kemlu terkait kabar ini. Namun belum ada respons dari pihak Kemlu. [detik.com]

Darmin Sampai Sri Mulyani Buka Perdagangan Perdana Bursa 2019

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini melaksanakan pelantikan pembukaan perdagangan saham tahunan. Acara ini dihadiri oleh sederet menteri di bidang ekonomi.

Secara seremonial perdagangan saham tahun ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin ditunjuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhalangan hadir.

Selain Darmin, tampak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara hadir pada pembukaan perdagangan BEI hari ini.

"Salam sejahtera untuk kita semua, pertama kita bersyukur segera kita akan meresmikan pasar modal kita 2019. Selamat Tahun Baru kepada semuanya walaupun kita juga ada situasi berkabung di Banten dan Lampung," kata Darmin di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (2/1/2018).

Darmin juga mengapresiasi langkah semua pihak yang berhasil melewati tahun 2019 dengan apik di tengah gejolak dunia.

"Satu yang kita banggakan kita dapat lewati 2018 dengan baik. Ekonomi kita terang menawarkan daya tahan pada gejolak internasional, kemudian sama menyerupai di pasar modal kita juga. Kalau kita sekadar optimis saja tidak manis juga, optimis lah yang ada dasarnya, dasarnya kita lalui 2018," ujar Darmin.

Seremoni pembukaan perdagangan BEI di 2019 dilakukan dengan pemencetan bel. Dengan dipencetnya bel menunjukan perdagangan dimulai sempurna pukul 09.00 WIB. [detik.com]

Program Perhutanan Sosial Dikebut, Ini Penjelasannya

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan perhutanan sosial menjadi salah satu jadwal yang akan makin ditingkatkan pada 2019.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ketika Refleksi Kinerja untuk Persiapan Kerja 2019 menyebutkan bahwa perhutanan sosial sebagai jadwal yang terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Untuk jadwal perhutanan sosial ini, berdasarkan dia, peruntukkan dan pencadangannya sudah disiapkan sekitar 13 juta hektare. Demikian menyerupai dikutip Antara News, Jakarta, Selasa (1/1/2019).

Selanjutnya, tinggal mendistribusikannya dengan baik dan semua pihak harus terlibat demi suksesnya jadwal ini.

Saat ini, lanjutnya, sudah berjalan, tapi perbandinganya masih 95:5, yang artinya pengelolaan hutan oleh rakyat masih sedikit.

"Dalam waktu 5-6 tahun ke depan, kita harapkan tuntas sebanyak 12-13 juta hektare, sehingga perbandingan pengelolaan hutan oleh swasta dan rakyat menjadi 70:30," kata Siti.

Untuk mewujudkan hal itu, jajaran KLHK harus fokus pada kiprah pokok dan fungsi (tupoksi).

Siti pun mengingatkan jajarannya bahwa pada 2019 terdapat jadwal politik besar terutama mulai Januari sampai ketika pencoblosan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Karena itu, jajaran KLHK dilarang terpengaruh dengan situasi politik, namun tetap bekerja sesuai tupoksinya.

"Saya minta tolong untuk seluruh jajaran tetap bersemangat dan jangan terpengaruh dengan dunia politik. Jangan sibuk dengan acara lain kecuali menjalankan kiprah pokok dan fungsi KLHK. Mari jaga prestasi kita," katanya.

Menurut dia, kementeriannya dinilai sudah cukup baik dan menjadi keinginan rakyat banyak yang salah satunya alasannya ialah adanya jadwal hutan sosial.

"Maka, kita harus mengestafetkan hal-hal yang baik ini mulai awal tahun, sehingga ketika kabinet berakhir, semua itu sudah siap semua. Saya sudah siapkan estafet mengenai hal-hal yang kita lakukan secara baik dan juga langkah-langkah koreksi sehingga pada saatnya estafet berlangsung baik," kata Siti.

Selain pamor KLHK selama empat tahun terakhir meningkat, salah satunya alasannya ialah adanya jadwal hutan sosial, Siti juga mengungkapkan rasa bahagianya alasannya ialah sepanjang 2014-2018, kementerian yang dipimpinnya menerima 93 penghargaan.

Hal ini mengambarkan bahwa KLHK mempunyai pengelolaan birokrasi yang baik dalam bekerja, alasannya ialah penghargaan itu berkaitan dengan aspek penting manajemen pemerintahan, yaitu anggaran, kepegawaian, barang milik negara, administrasi, teknologi, warta dan sebagainya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dan mitra. Ini semua tidak terlepas dari perbaikan kinerja birokrasi yang semakin menumbuhkan keinginan dan kepercayaan," kata Siti. [okezone.com]

Sri Mulyani Lapor Joko Widodo Penerimaan Negara Capai 100%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada awal tahun 2019 akan melaporkan hasil kinerja APBN tahun 2018 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Anggaran Askolani usai melaksanakan rapat simpulan tahun di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018).

"Ibu tanggal 1 report ke Presiden (Jokowi), tanggal dua gres report ke wartawan," kata Askolani.

Kementerian Keuangan mencatat hingga simpulan tahun 2018, realisasi penerimaan negara telah mencapai 100% atau sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 1.894,72 triliun.

Sedangkan untuk belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasinya sudah 97% dari alokasi anggaran yang sebesar Rp 2.220,65 triliun. Dengan begitu defisit anggaran dan keseimbangan primer ada di bawah 2%.

Askolani menjelaskan, laporan yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Presiden Jokowi dilakukan secara tertulis, mengingat pada 1 Januari 2019 masih libur tanggal merah.

"Tanggal 1 itu ibu report tertulis kirim resmi ke Presiden," ungkap dia.

Penerimaan negara yang telah mencapai Rp 1.894,72 triliun ini, kata Sri Mulyani berasal dari pajak, cukai, PNBP, dan hibah. [detik.com]

Sri Mulyani: Penerimaan Negara Capai 100%

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar 100% dari sasaran APBN yang sebesar Rp 1.894,72 triliun.

"Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100%," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Penerimaan negara yang telah mencapai Rp 1.894,72 triliun ini, kata Sri Mulyani berasal dari pajak, cukai, PNBP, dan hibah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebutkan, untuk belanja negara realisasinya sebesar 97% dari alokasi yang ditetapkan Rp 2.220,65 triliun. Dengan realisasi penerimaan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran berada di bawah 2%.

"Belanja Negara mencapai 97% dan Defisit/Primary Balance di bawah 2%, semenjak tahun 2012," ujar dia.

Sebagai salah satu upaya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran pada simpulan tahun, Sri Mulyani melaksanakan video conference dengan seluruh pejabat eselon I dan II di seluruh Indonesia.

Kegiatan rutin tahunan ini dipusatkan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh sampai Papua.

Video conference diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan kiprah sepanjang tahun 2018 pada instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Laporan tersebut meliputi pencapaian kegiatan strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian kegiatan strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu.

Adapun, penyampaian laporan dibagi dalam enam regional sebagai berikut:

1. Regional I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku

2. Regional II (seluruh Provinsi di wilayah Sulawesi), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Bagian Utara

3. Regional III (seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat

4. Regional IV (Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali;

5. Regional V (seluruh provinsi di wilayah Jawa), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; dan

6. Regional VI (seluruh provinsi di wilayah Sumatera), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. [detik.com]

Menhub: Tidak Ada Informasi Macet Ketika Libur Panjang Ini

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku puas alasannya yaitu selama arus pulang kampung libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019, tidak ada info kemacetan dan waktu perjalanan lebih singkat.

"Yang sangat menggembirakan bagi saya tidak ada info macet sepanjang libur panjang ini," kata Menhub Budi kepada pers ketika meninjau Rest Area KM 207 A Tol Palimanan-Kanci, Cirebon, Sabtu (29/12/2018).

Dengan tidak adanya info macet, lanjut Budi artinya tersambungnya jalan tol Trans Jawa sangat kuat dan memiliki andil besar. Selain itu tol juga merupakan salah satu solusi kemacetan, yang dahulu info macet menjadi langganan sebelum tersambungnya tol Trans Jawa.

"Artinya memang jalan tol Jakarta-Surabaya ini memperlihatkan solusi (untuk mengatasi kemacetan)," tuturnya.

Budi menambahkan terkoneksinya jalan tol juga menciptakan waktu perjalanan lebih singkat lagi, dibandingkan ketika masih melalui jalan arteri. Dia mencontohkan yang dahulunya perjalanan dari Jakarta hingga Semarang ditempuh kurang lebih delapan jam, ketika ini dapat menjadi lima jam.

"Jakarta Solo yang tadinya 10 jam kini menjadi 6-7 jam, begitu juga ke Surabaya lebih cepat," katanya.

Menhub juga mengapresiasi kinerja dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berhasil menyambungkan jalan tol Jakarta Surabaya atau Trans Jawa.

"Saya mengapresiasi tim kerja dari kementerian PUPR dan BUMN, sehingga jalan tol Jakarta-Surabaya itu selesai," kata Budi. [inews.id]

Dikritik Bikin Tol Kualitas Kerupuk, Ini Respons Menteri Pupr

Pemerintah menuai kritik tanggapan ambrolnya talut tol Salatiga-Kartasura di Boyolali. Bahkan ada yang menyebut tol yang dibangun kualitas kerupuk. Ini tanggapan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas kritikan itu.

"Ya biarin saja, nggak apa-apa.Itu tol, itu bukan kerupuk," kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui detikcom ketika berkunjung ke Ponpes Nuril Anwar, Desa Maron, Kecamatan Loano, Purworejo, Jumat (28/12/2018).

Basuki menjelaskan bahwa talut yang mengalami ambrol ketika ini sudah kembali diperbaiki. Meski sempat ambrol, namun tubuh jalan tetap utuh dan dapat dilalui kendaraan tanpa ada gangguan.

"Sudah akhir itu (perbaikannya), wong itu cuma longsor sedikit kena air, cuma 20 meter. Itu bukan tubuh jalannya, jadi drainasenya di samping. Laporannya sudah clear," jelasnya.

Talut tol Salatiga-Kartasura mengalami ambrol di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Menurut pelaksana proyek, perbaikan tol akan akhir tolal pada Sabtu besok.

Sementara itu terkait dengan pembangunan tol Cilacap-Yogya, Basuki menyampaikan rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Pembangunan tol itu dalam rangka menyambut adanya New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo, DIY.

"Ya mudah-mudahan 2019 ini mulai. Itu juga untuk menyambut bandara NYIA," pungkasnya. [detik.com]

Wiranto: Jikalau Ada Bilang Negara Bubar, Yang Paling Tersinggung Saya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, berdasarkan survei, Indonesia menduduki peringkat ke-9 sebagai negara teraman di dunia. Wiranto menegaskan Indonesia tidak akan bubar.

"Indonesia dinobatkan sebagai negara nomor 9 teraman di dunia. Indonesia dinobatkan sebagai negara tujuan investasi nomor 2 sehabis Filipina. Orang investasi itu kan butuh jaminan bahwa negara yang di-invest itu aman. Tidak ada investasi masuk negara nggak terang hukumnya, nggak terang keamanannya," kata Wiranto ketika menjelaskan manfaat aktivitas sinergi penanggulangan terorisme yang sudah terealisasi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Wiranto juga menyampaikan Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan tingkat keyakinan publik kepada pemerintah nomor 1 di dunia. Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk yang banyak, tetapi tingkat kepercayaannya kepada pemerintah setara dengan Swiss.

"Maka, dengan prestasi ibarat ini, tentunya juga salah satu yang memberi andil yaitu deradikalisai. Maka negara ini nggak akan bubar, nggak akan punah. Habis pemilu yo tetep nggak punah. Dulu bolak-balik pemilu ya tetep utuh aja nggak ada masalah," tegas Wiranto.

Karena itu, Wiranto menyatakan sebagai pihak yang paling tersinggung kalau ada yang menyebut negara bubar. Sebab, keutuhan negara berkaitan dengan tugasnya sebagai Menko Polhukam.

"Kalau ada yang menyampaikan negara bubar, yang paling tersinggung Menko Polhukam. Berarti saya nggak sanggup jaga negeri ini stabil. Dinobatkan-dinobatkan tadi kan artinya stabil. Enak aja punah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wiranto meminta seluruh masyarakat ikut serta membela negara. Keterlibatan masyarakat tersebut, menurutnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Wajib hukumnya kita membela negara ini bersama-sama. Karena kita lahir, besar, sanggup kehidupan, dan mati di sini, maka layak kita jaga. Dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, wajib bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pertahanan keamanan negara. Saya kira semua masyarakat harus ikut serta," ujarnya.

Sebelumnya, aktivitas sinergi penanggulangan terorisme dilaksanakan atas kolaborasi 36 kementerian/lembaga. Wilayah target aktivitas di Sulawesi Tengah mencakup Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, dan Tojo Una-Una. Di NTB, yang menjadi target aktivitas mencakup Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Jawa Timur akan menjadi provinsi ketiga yang disasar aktivitas ini pada 2019 mendatang.

Program ini menyasar pondok pesantren dan kelompok masyarakat di 508 lokasi yang tersebar di 2 provinsi tersebut. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan metode soft power approach atau pendekatan lunak melalui training dan pembangunan sarana. [detik.com]

Freeport Sah Milik Ri, Jonan: Yang Dulu Komentar Ngapain Aja?

Proses panjang divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) telah selesai. PT Inalum (Persero) selaku perwakilan Indonesia telah membayar lunas transaksi senilai US$ 3,85 miliar itu.

Di balik proses panjang itu ada peranan penting dari pemerintah yang berupaya melaksanakan negosiasi. Peranan itu salah satunya dimainkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Yang penting itu divestasi 51% saham simpulan dikerjakan bersama, harus bikin smelter menurut UU, harus IUPK, kan sudah memenuhi," ungkapnya di Bali, Kamis (27/12/2018).

Jonan yang disebut oleh eks Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sebagai tokoh kunci di balik penguasaan PTFI oleh Indonesia itu enggan berkomentar terkait kesuksesannya.

Menurutnya ketika ini yang lebih penting yaitu bagaimana memanfaatkan tambang dengan kekayaan alam yang sangat besar itu sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dia justru menyindir pihak-pihak yang nyaring berkomentar ketika proses perundingan berlangsung.

"Jadi ke depan bagaimana mengelola bersama hasil yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan itu. Bukan komentar begini-begitu. Yang komentar sendiri dulu ngapain aja? Kok membisu aja?" sindirnya. [detik.com]

Ada Perdagangan Ikan Rahasia, Susi: Aku Hampir Hantam Kepala Ke Tembok

Ikan karang hidup (live reef fish) jadi salah satu faktor penting dalam kesehatan ekosistem karang. Jika perdagangan ikan ibarat kerapu dan kakap cs ini tidak diatur maka sanggup berbahaya.

Bisnis ikan karang hidup ini tidaklah kecil. Menurut Science and Conservation of Fish Aggregations nilanya mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun per tahun.

Pembeli utama ikan karang ibarat kerapu dan napoleon cs ini ialah Hong Kong dan China. Ikan-ikan tersebut nilainya menjadi sangat tinggi sebab tingkat ajakan yang terus tumbuh.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengajak negara-negara dunia untuk mulai sadar dan mengatur perdagangan ikan ini biar tidak merusak ekosistem laut.

"Perdagangan ikan ini ada yang sangat rahasia. Saya hampir hantamkan kepala ke tembok untuk bereskan ini," kata Susi dalam pertemuan Coral Reef Initiative (ICRI) yang diselenggarakan di Club Yacht Monaco, Monaco, Kamis (6/12/2018).

Permintaan akan ikan karang hidup ini bermula di Hong Kong pada tahun 1970-an. Masuk ke tahun 1980-an meluas hingga ke Asia Tenggara dan semenjak tahun 1990-an hingga kini sudah hingga ke China.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyampaikan dikala ini ada 20 perusahaan yang jadi eksportir ikan karang hidup.

Sayangnya, dari 20 eksportir itu hanya satu perusahaan yang sudah mengikuti hukum dengan baik. Beberapa lokasi daerah menangkap ikan karang hidup ini di antaranya Kendari, Batam, Padang, dan lain-lain.

"Ikan-ikan ini termasuk ikan eksotis. Makara kita tidak akan melarang, tapi akan diatur lebih ketat dan menguntungkan semua pihak," kata laki-laki yang dekat disapa Tyo itu.

Pasalnya, nelayan yang menangkap ikan karang hidup ini hanya kebagian 10% saja dari nilai tersebut. Sementara importir di Hong Kong kebagian 5%.

Lalu siapa yang menerima laba paling besar? Jawabannya ialah eksportir dan restoran.

Eksportir yang membawa ikan dan menjualnya ke peritel di Hong Kong ini kebagian 35% dari total nilai dagang, dan yang terbesar ialah restoran serta peritel ini yang menjualnya ke konsumen menerima jatah 50% dari total nilai perdagangan. [detik.com]

Wiranto Pertimbangkan Operasi Militer Di Papua

Pemerintah mempertimbangkan opsi operasi militer untuk menumpas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan pemerintah tidak sanggup melawan kelompok bersenjata hanya dengan kata-kata.

"Kalau sudah kekuatan bersenjata, sudah merasa jago mereka. Kalau mereka sadar, ya, syukur, tapi jika tidak, ya, dilawan dengan senjata (operasi militer). Undang-undang memperbolehkan, bahkan aturan internasional juga," kata Wiranto, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 17 Desember 2018.

Mantan Panglima ABRI ini menyampaikan ulah KKB terhadap belasan pekerja infrastruktur di Nduga, Papua, sudah amat keterlaluan. Aksi itu, berdasarkan dia, merupakan suatu bentuk bahaya terhadap negara.

"Kita tidak ada kompromi dengan kelompok itu. NKRI sebagai negara sah tidak sanggup menempatkan diri sejajar dengan mereka," kata Wiranto.

Menurutnya, pemberontak merupakan orang yang khilaf, tidak sadar, dan tersesat. Pemerintah akan mendapatkan mereka apabila sudah sadar dari kekhilafannya tersebut.

"Sebagai negara yang berdaulat, tentu kita akan mendapatkan jika mereka insyaf dan sadar. Tapi, bukan dalam bentuk negosiasi, tidak ada negosiasi," ucapnya.

Ia juga meminta pelopor hak asasi insan (HAM) sanggup menilai secara adil duduk kasus di Papua. "Jika Tentara Nasional Indonesia dan polisi sudah bertindak, jangan kemudian negara disalahkan. Kita punya kewajiban yang sama untuk membela negara ini," kata dia.

Penembakan terhadap warga sipil terjadi pada Sabtu 1 Desember dan Minggu 2 Desember 2018 di Papua. KKB menyerang belasan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Nduga, Papua. Jembatan itu merupakan bab dari jadwal pembangunan Trans-Papua. [medcom.id]

Akhir 2019, Ri Ambil Alih Ruang Udara Batam Dan Natuna Dari Singapura

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan Flight Information Region (FIR) sektor A yang meliputi Batam dan Natuna akan diambil alih Indonesia dari Singapura pada tamat 2019 mendatang.

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah membentuk tiga tim, terdiri dari Tim Teknis yang meliputi airnav, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang menyiapkan sarana dan prasarana untuk pengambilalihan ini. Kemudian, Tim Regulasi yang menyiapkan peraturan dan Tim Diplomasi untuk berunding dengan Singapura dan Malaysia.

"Insyaallah tamat tahun 2019 sudah diambil alih Indonesia," tegas Budi Karya kepada kumparan, Jumat (7/12).
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana Banguningsih Pramesti, menambahkan dikala ini proses yang berjalan dalam tahap melaksanakan melobi negara Singapura.

"Saat ini tahapnya itu tim kita sedang lobi Singapura biar semuanya dipercepat. Insyaallah tamat tahun 2019 selesai," tambahnya. [kumparan.com]

Luhut Yakin Joko Widodo Menang Pilpres Lagi

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitanyakin Joko Widodo (Jokowi) akan terpilih lagi menjadi Presiden untuk periode dua, 2019-2024. Mantan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar itu pun dengan tegas menyatakan dukungannya untuk Jokowi yang di Pilpres 2019 ini berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin.

Akankah Luhut yang masih menjabat Menko Kemaritiman juga akan berkampanye?

"Iya lah. Nggak ada yang salah. Saya minta izin boleh dong," kata Luhut dalam sesi Wawancara Eksklusif yang tayang, Kamis (6/12/2018).

Dia mengaku akan berkampanye di era senggang. Luhut yang dikenal bersahabat dengan Jokowi semenjak usang itu tak khawatir terkait adanya larangan memakai kemudahan negara, khususnya ia selaku menteri.

"Banyak kendaraan beroda empat saya di rumah. Gitu saja repot," kata dia.

Luhut mulai gamblang membeberkan visi misi Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024. Dalam bidang pembangunan sumber daya insan misalnya. Menurut dia, dalam lima tahun ke depan selain infrastruktur, Jokowi juga akan fokus dalam hal pendidikan.

"Pendidikan nggak sanggup kita lakukan hanya dengan cara cara konvensional. Kaprikornus kita mau lakukan dengan cara cara yang sangat agresif. Kaprikornus contohnya mungkin kita buka kolaborasi dengan MIT, Barkeley, untuk memperkuat ITB kita, UI kita misalnya, ITS dan sebagainya," bebernya.

Menurut Luhut, agenda pendidikan itu bukan sekadar wacana. Presiden Jokowi dalam sebuah rapat kabinet terbatas belum usang ini sudah memerintahkan pejabat terkait untuk memperlihatkan kesempatan kepada ribuan bahkan mungkin jutaan warga Indonesia untuk berguru baik di dalam mau pun luar negeri.

"Jadi selama 5 tahun ke depan itu ya Insyaallah Presiden Jokowi akan terpilih dan saya yakin akan terpilih, itu akan saya pikir agenda yang masif untuk membawa anak anak Indonesia dari mana saja dari seluruh penjuru tanah air ini menerima peluang, kesempatan menikmati pendidikan yang bagus, berkualitas, dan itu akan memilih era depan ia dan era depan Indonesia," kata Luhut. [detik.com]

Lampaui Target, Penerimaan Negara Tembus Rp 1.936 T

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018 akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan, pendapatan negara akan tembus dari sasaran yang ditetapkan.

"ini outlook-nya hingga selesai tahun, alasannya ialah tinggal bulan terakhir jadi kami sampaikan ke sidang kabinet," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komplek Istana, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Sri Mulyani mengatakan, tembusnya sasaran pendapatan negara dikarenakan pertumbuhan pos-pos penerimaan ibarat pajak tumbuh 15,2%, bea cukai 14,7%, dan PNBP tumbuh 28,4%. Sehingga, kalau dihitung secara keseluruhan maka pendapatan negara tumbuh 18,2%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, penerimaan negara hingga selesai 2018 sebesar Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari sasaran APBN Rp 1.894 triliun.

"Untuk pertama kali penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam UU APBN," terperinci dia.

Sedangkan belanja negara, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan tumbuh 11% mencapai Rp 2.210 triliun. Angka tersebut juga tumbuh 6,9% dari anggaran belanja tahun lalu.

Dengan penerimaan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran sepanjang 2018 akan sebesar 1,86% terhadap PDB, atau di bawah sasaran APBN yang sebesar 2,19%.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran yang rendah juga berdampak baik pada keseimbangan primer di tahun 2018. Menurut dia, primary balance sepanjang 2018 defisit Rp 15 triliun dari yang ditetapkan salam APBN sebesar Rp 87 triliun.

"Sangat jauh lebih kecil, turun hampir sekitar Rp 72 triliun, Ini perbaikan APBN yang cantik sebagai modal kita menghadapi ketidakpastian 2019," ungkap dia. [detik.com]

Menteri Basuki: Fokus Pada Penyelamatan Korban Serta Pencucian Sampah Dan Puing

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan prioritas utama pada masa tanggap darurat pascabencana tsunami di Pandeglang dan Lampung Selatan ialah melaksanakan penyelamatan korban meninggal dunia dan menyelamatkan korban yang hidup, membersihkan sampah dan puing, serta memenuhi kebutuhan air higienis dan sanitasi para pengungsi selama tujuh hari kedepan.

“Saya tiba kesini atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo yang sedang berada di Luwuk, Banggai. Direncanakan bila tidak ada perubahan besok (Senin, 24/12/2018) Bapak Presiden Jokowi akan ke sini (Pandeglang). Tadi siang kami juga akan kesini dengan Pak Wapres Jusuf Kalla namun tidak jadi alasannya ialah cuaca buruk. Saya kira ini insiden langka, alasannya ialah tidak ada gempa tapi terjadi tsunami. Ini tengah diteliti oleh para pakar apa penyebabnya. Dari sisi infrastruktur tidak banyak terdampak. Paling parah banyak sampah yang menjadi kiprah Kami untuk membersihkannya serta rumah-rumah semi permanen yang rusak,” terang Menteri Basuki dikala meninjau salah satu titik kerusakan paling parah di Mutiara Carita Cottage, Minggu sore 23/12/2018.

Turut hadir Gubernur Banten Wahidin Halim, Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dodi Ruswandi. Untuk membantu pencucian jalan Kementerian PUPR sudah mengirimkan sejumlah alat berat dan sebagian sudah berada dilapangan, yakni 7 ekskavator, 12 dump truck, dan 2 loader. Selain itu juga dikirimkan 16 kendaraan beroda empat tangki air, 2 kendaraan beroda empat toilet dan 20 hidran umum untuk memenuhi kebutuhan air higienis dan sanitasi para pengungsi. Tambahan alat berat dan peralatan air higienis dan sanitasi akan dikirimkan dari Jakarta dan Banten.

Menteri Basuki melaksanakan perjalanan darat  menuju lokasi dengan mengambil rute Tol Jakarta-Merak, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang sampai ke Kecamatan Labuan dengan kondisi jalan mantap. Tiba di Kecamatan Labuan sekitar pukul 17.00, kemudian menuju Puskesmas Carita dimana Menteri Basuki sempat memanjatkan doa kepada korban meninggal dunia sebelum dievakuasi memakai kendaraan beroda empat ambulan. Perjalanan dilanjutkan ke Hotel Mutiara Carita Cottage.

Untuk saluran jalan, semenjak Minggu pagi telah dilakukan pencucian jalan di wilayah Labuan dan Carita dan sekarang sudah normal kembali. Menteri Basuki menyampaikan apabila terjadi jalan terputus maka sesuai standar akan dilakukan pemulihan kemudian lintas paling usang 7 hari ibarat kerusakan Jembatan Batang Kalu akhir banjir di Padang Pariaman dan Jalan Gubeng yang ambles di Surabaya.

Menteri Basuki juga memberikan bahwa insiden peristiwa di NTB, Sulteng, Pandeglang dan Lampung menjadi “lesson learned” akan pentingnya bangunan gedung memenuhi _building code_ sehingga adaptif dan tangguh bencana. “Penerapan _building code_ sangat penting. Mulai awal 2019, Kami akan intensifkan sosialisasi building code ke daerah-daerah terutama yang rawan bencana,” tegas Menteri Basuki.

Dalam rangka memperlancar kordinasi pemenuhan kebutuhan dan mobilisasi alat berat dan peralatan air higienis dan sanitasi, Menteri Basuki menunjuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cidanau, Ciujung dan Cidurian Tris Raditian sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana di Pandeglang.

Kementerian PUPR memberikan sedih cita mendalam kepada keluarga korban meninggal dunia akhir peristiwa tsunami di Pandeglang dan Lampung termasuk satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR yakni Kepala Seksi Hidrologi Ditjen Sumber Daya Air Brilian Parmawati dan putranya Fahmi Razindra Dahlan.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Direktur Preservasi Jalan Atyanto Busono, Direktur Sungai dan Pantai Jarot Widyoko, Direktur Pengembangan Sistem Air Minum Agus Ahyar, Kepala Balai Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung dan Cidurian Tris Raditian, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. [Kementerian PUPR]

Menag: Selamat Rayakan Natal, Biar Kita Bisa Tebar Kedamaian

Umat Kristiani akan merayakan Natal pada 25 Desember. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin megucapkan selamat merayakan natal kepada umat kristiani.

"Selamat Merayakan Natal dan Menyambut Tahun Baru 2019. Semoga kita semua terus berkemampuan menebarkan kedamaian, kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun," kata Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (24/12/2018).

Menurut Lukman, kedamaian memberi keleluasaan seluruh bangsa untuk melaksanakan kebajikan. Dia pun mengajak umat kritiani turut mendukung percepatan pembangunan.

"Saya mengajak seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif membuat suasana damai, dan terus proaktif mendukung percepatan pembangunan," kata Lukman.

Lukman berpendapat, perayaan Natal bukan sekadar nyanyian belaka. Bagi dia, Natal harus diterjemahkan sebagai upaya faktual memahami keragaman.

"Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua," kata dia. [detik.com]

Mendagri: Jangan Kampanye Berkedok Khotbah Tapi Isinya Fitnah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti masyarakat yang membuatkan kampanye kebencian. TJahjo mengimbau para juru kampanye untuk membuatkan kampanye yang baik dan tidak berujar kebencian.

"Kampanye yang berujar kebencian, kampanye yang sara, kampanye fitnah. Jangan berkedok khotbah, menawarkan penyuluhan, jangan berkedok menawarkan pendidikan politik tapi isinya fitnah," kata Tjahjo di The Media Hotel dan Towers, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Pernyataan itu disampaikan Tjahjo ketika membuka aktivitas rapat koordinasi Satpol PP seluruh Indonesia. Tjahjo menawarkan arahannya kepada Kasatpol PP di seluruh Indonesia untuk mensukseskan pemilu.

Dalam arahannya, Tjahjo menyampaikan untuk menjadi juru kampanye itu harus mempunyai budbahasa yang baik dan berani mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Dia juga menyinggung orang yang sering memfitnah Presiden Jokowi, ia menyinggung sosok vokal yang tidak berani mempertanggungjawabkan apa yang telah dikatakannya.

"Kalau orang yang jadi jurkam ia harus punya budbahasa yang baik. Jangan bawa-bawa agama tapi akhlaknya nggak baik, pertanggungjawabkan apa yang diaucapkan bila ngomong, memfitnah, lari, dipanggil polisi nggak berani. Nantang 'sampai di alam abadi aku akan perjuangkan' tapi dilaporkan nggak berani," ungkap Tjahjo.

Untuk itu, Tjahjo mengimbau kepada para jurkam biar berkampanye secara positif dalam artian beradu aktivitas dan gagasan. Ia menyebut jangan membawa dilema agama alasannya agama menyangkut diri langsung dengan Tuhannya.

"Kalau memang KPU mau fair bawa-bawa agama, yuk mari siapapun calon pemimpin di semua daerah, semua suku agama di samping ia kampanye aktivitas mari pimpin salat magrib di Monas. Pimpin pengajian, baca Quran atau mungkin kitab Bibel bagi yang agama Katolik atau kitab-kitab agama bila mau cari pemimpin yang lengkap," kata Tjahjo.

"Ini hal-hal harus diluruskan kampanye bermartabat, beretika. Membangun bangsa optimis ke depan jangan membangun bangsa yang pesimis ini yang terus kita depankan," sambungnya.

Tak hanya itu, dalam pidatonya ia juga mengingatkan Anggota Satpol PP untuk bersikap netral dan dihentikan ikut berkampanye menyerukan menentukan salah satu pasangan calon. Ia juga meminta Satpol PP untuk mengamankan jalannya pemilu. [detik.com]