Indonesia Dikuasai Asing?

Perekonomian Indonesia berdasarkan Prabowo Subianto ketika ini dijajah oleh asing. Menurutnya aset dan kekayaan negara dikuasai bangsa dari negara lain. Menurut saya itu bukan dongeng baru. Tetapi dongeng lama. Ini sudah mulai tahun 60-an terakumulasi. 70% lahan di seluruh Indonesia dikuasai oleh Penambang. Bagaimana sisanya ? 30% nya lagi dikuasai Perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Penguasaan Hutan (HPH).  Apakah itu semua dikuasai oleh swasta Nasional ? sebagian besar ialah abnormal atau yang bekerjasama dengan abnormal secara pribadi maupun tidak langsung. 

Mana ada perusahaan tambang yang tidak ada hubungan dengan asing. Lihat aja Bumi Resource punya Bakrie dan Gang Sandi, Freeport dan Artikel Babo. Begitu juga dengan perjuangan perkebunan dan HTI yang terhubung dengan investor Singapore dan Eropa. Begitulah SDA kita di kuras selama berpuluh puluh tahun. Yan lebih jelek lagi ialah tata kelola SDA kita sangat buruk. Pengelolaan sumberdaya alam tidak banyak menawarkan manfaat berarti terhadap pembangunan, justru sebaliknya lebih banyak menyebabkan kerugian secara ekonomi dan ekologi.

Lahan.

Gini rasio pertanahan ketika ini ( 2017) sudah 0,58. Artinya, hanya sekitar 1 persen penduduk yang menguasai 58 persen sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Mengacu data Badan Pertanahan Nasional, 56 persen aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya 0,2 persen penduduk Indonesia. Data dari Publikasi Perkumpulan Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyebutkan, 25 grup perjuangan besar menguasai 51 persen atau 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, gres 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap.

Di sisi lain, Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektar. Kaprikornus penguasaan lahan itu sudah terjadi puluhan tahun sebelum Jokowi jadi presiden. Semua mereka yang menguasai lahan itu punya legitimasi dari Pemerintah Daerah dan pusat. Semua alasannya perlunya arus investasi semoga ekonomi bergerak dengan bantuan aktual lewat penerimaan negara berupa pajak dan retribusi, yang memang diharapkan guna melakukan fungsi sosial APBN.

Tapi kemudian selama 3 tahun kala kekuasaan Jokowi, ada upaya serius pemerintah mengurangi itu. Misalnya, pemerintah kini menggenjot kegiatan reforma agraria dan perhutanan sosial untuk batasi kepemilikan swasta, baik abnormal maupun swasta besar domestik. Di masa kekuasaan Jokowi, izin tambang dan Perkebunan besar termasuk HTI di moratorium ( Instruksi Presiden No 8/2015 ). Artinya tidak ada izin gres yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Migas

KK yang sudah habis masa kontraknya diusahakan tidak lagi dilanjutkan.  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengelola delapan blok minyak dan gas bumi (migas) yang akan habis kontrak tahun ini. Delapan blok ini berpotensi menambah aset Pertamina. Pertamina memperoleh delapan blok ini secara gratis. Mereka hanya membayar bonus tanda tangan dan menyerahkan kesepakatan investasi tiga tahun pertama. Nah bagi abnormal yang masih mau melanjutkan KK nya harus ikut denah gres yaitu Gross split. Artinya kiprah pertamina dilibatkan sebagai pemilih bab dari hak pemerintah atas setiap produksi. Kaprikornus secara aturan hak pemerintah lebih besar atas SDA MIGAS. Kalau sebelumnya dengan denah cost recovery banyak yang bocor, kini tidak akan terjadi lagi.

Minerba.

Tahukah anda? terdapat 10.922 IUP (Izin Usaha Penambangan ) tersebar di 12 Provinsi (Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara), di Indonesia. Jumlah itu mencaplok wilayah Indonesia kurang lebih 70 persen lahan di Indonesia. Dari total izin tambang di atas, di Maluku Utara terdapat 335 IUP. Terbanyak di Kepulauan Sula (97 IUP), Halteng (66 IUP), Halsel (56 IUP), Haltim (41 IUP), Halut (38 IUP), Tikep (15 IUP), Halbar (8 IUP), Kep. Morotai (8 IUP), dan Pemprov (6 IUP). Total luas izin tambang di Maluku Utara sudah mencapai 1,19 juta hektar. Separoh dari luas wilayah darat daerah ini sudah dikonversikan menjadi daerah pertambangan mineral dan watu bara.

Di kala Jokowi keadaan tersebut ditata lebih baik. Jokowi memerintahkan KPK untuk melakukan cegah tangkal tangkal korupsi pengelolaan SDA ini. Tahun 2016 saja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengumumkan ada 721 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang perlu dicabut atau tidak perlu diperpanjang izinnya. Ini sebagai rangkaian dari kegiatan koordinasi dan supervise (Korsup) KPK bersama beberapa Kementerian dan Lembaga. Setidaknya ada 12 Provinsi di Indonesia sebagai sasaran Korsup KPK, salah satunya Provinsi Maluku Utara. Penetapan Maluku Utara menjadi bab dari Korsup KPK tersebut ialah sebagai citra buruknya tata kelola sumberdaya alam di negeri ini. Data KPK juga menemukan ada 8 pemegang izin tambang yang tidak mempunyai NPWP sementara 105 NPWP nya belum terkonfirmasi.

IUP yang sudah habis masa berlakunya tidak ada lagi yang diperpanjang. Yang masih berlaku IUP nya namun tidak dikelola dengan baik di ambil alih negara melalui penugasan kepada BUMN. Nah jikalau ada orang bilang Jokowi pro Asing, dimana buktinya ? justru yang menjadi proxy abnormal itu ialah pemerintah sebelumnya. Dan Jokowi bertugas membersihkan dan menyelamatkan Bumi indonesia dari penjarahan tanggapan konsesi yang diberikan oleh rezim sebelumnya. Saat kini Penanaman modal pribadi oleh abnormal (direct foreign investment) hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan pembentukan modal tetap bruto (gross fixed capital formation/GFCF). Fitnah memang kejam..

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Issue Pki ?

Prologh

Dulu waktu putra saya masih SLTP sehabis usai nonton FIlm G30 S PKI bertanya kepada saya “ Katanya PKI yang culik kok PKI ibarat tentara? Saya hanya tersenyum mendapat pertanyaan itu. Sebisanya saya jelaskan bahwa PKI itu ialah partai Politik dan tentu namanya partai , ia berusaha merebut imbas di kalangan mana saja termasuk di Militer. Bagaimana dengan Tentara Nasional Indonesia ? Ketika itu Tentara Nasional Indonesia juga kepingan dari kekuatan Politik dengan dibentuknya Sekber Golkar atas inspirasi dari Jenderal A Nasution. Makara Tentara Nasional Indonesia tidak lagi sepenuhnya prajurit yang tidak partisan tapi justru Tentara Nasional Indonesia juga ialah partisan. Mengapa ? Karena begitulah design politik yang di create oleh Soekarno. Makara ialah masuk akal saja jikalau Tentara Nasional Indonesia juga bisa terseret secara subjective ketika terjadi kekacauan politik. Lantas mengapa risikonya militer mau terlibat dalam operasi penculikan terhadap perwira Tentara Nasional Indonesia ?  Apakah itu sebab provokasi PKI ? 

Kalaulah itu sebab provokasi PKI, tentu mereka tidak akan menimbulkan Perwira menjadi sasaran untuk dibunuh. Apalagi Perwira yang dibunuh dalam penculikan itu ialah perwira yang loyal dengan Soekarno dan relasi mereka dengan PKI ialah solid sama sama loyalis Soekarno. Kekuatan loyalis Soekarno itu juga sama sama mendukung melawan gerakan separatis DII/TII atau PRRI PERMESTA. Makara siapa yang pantas dihabisi ? Ya lawan politik ibarat kaum kanan dari Tentara Nasional Indonesia yang dinilai tidak loyal kepada Soekarno dan Islam. Mengapa ? ya sebab gerakan islam merupakan rival keras PKI dalam setiap usaha merebut imbas politik. Tidak mungkin PKI berhadapan head to head dengan TNI. Karena sangat beresiko bagi PKI yang gagal mempersenjati Rakyat sebagai kekuatan keempat. Apalagi kekuatan militer itu tersebar di seluruh Indonesia yang tidal mungkin bisa seketika di buat tunduk hanya sebab pembunuhan para pemegang komando tertinggi.

Namun mungkin sebab rumor adanya dewan jenderal yang akan melaksanakan perebutan kekuasaan yang ditiupkan oleh PKI dan tentu logis bila Soeharto menyimpulkan PKI dalang dibalik penculikan Jenderal dengan memakai Paswal Pres Tjakrabiwara untuk menghabisi para jenderal tersebut,  yang lalu kita kenal dengan insiden G30S. Di Pengadilan Mahmilub, PKI mengakui penculikan itu tapi tidak ada perintah untuk membunuh para jenderal itu. PKI hanya minta kepada pasukan Tjakrabirawa untuk menjemput para jenderal menghadap Presiden Soekarno semoga mengklarifikasi mengenai adanya dewan jenderal. Namun vonis telah jatuh bahwa PKI sebagai dalang G30 PKI. Sikap Soeharto ini eksklusif dimanfaatkan oleh gerakan Islam dan Kanan yang punya dendam untuk mengganyang PKI, yang memang merupakan musuh turun-temurun semenjak negeri ini merdeka. Apalagi gerakan Islam tahu niscaya bahwa PKI ada dibalik gagalnya dewan konstituante merubah Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta, yang berujung keluarnya dekrit presiden Soekarno kembali ke Undang-Undang Dasar 45 Gagalah cita cita menimbulkan Pancasila bersyariah.

Ditengah kekosongan Pemimpin Angkatan Darat akhir pembunuhan dan situasi politik yang memanas dan genting, Soeharto sebagai pangkostrad  memang hebat memanfaatkan situasi sehingga Soekarno memperlihatkan mandat dalam bentuk SUPERSEMAR, yang dijadikan dasar untuk membubarkan PKI dan mengadili PKI. Kalau Soeharto punya jadwal tersendiri sehabis mandat ditangannya juga hal yang masuk akal sebab ia disamping militer juga politisi dari Sekber Golkar. Benarlah , ia melancarkan agendannya dengan menggebuk kaum kiri semoga sanggup berkuasa dengan mudah. Caranya ya memanfaatkan situasi kacau dengan membenturkan kelompok kiri dan kanan. Dari benturan ini, maka PKI dijadikan pihak pecundang dalam kakacauan basi busuk darah itu. Dan berikutnya sehabis Soeharto berkuasa, kelompok kanan ( Islam ) juga digebuk. Setelah lemah maka dipreteli unsur kekuatanya dengan menyederhakan partai. Dan lalu menetapkan azas tunggal Pancasila sesuai versinya. 32 tahun Soeharto berkuasa tanpa tertandingi kekuatannya dan risikonya dijatuhkan lewat chaos yang  juga basi busuk darah insiden Mey 1998.

Hubungan Soeharto dan LetKol Untung.?

Mengapa Tjkarabirawa yang merupakan kepingan dari Tentara Nasional Indonesia praktis tergoda issue bahwa ada dewan jenderal yang akan melaksanakan perebutan kekuasaan terhadap Soekarno dan sehingga sebagai Pasukan pengawal Presiden mau saja melaksanakan operasi pembunuhan anggota dewan jenderal tersebut ? Tentu Letnan Kolonel Untung sebagai komandan Tjakrabirawa bukan Perwira tolol yang praktis saja tergoda issue. LetKol Untung merupakan perwira menengah cemerlang. Ia mendapat penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Dalam sejarah Indonesia, hanya beberapa perwira yang mendapat penghargaan ini dan Itu sebab kemampunya mengambarkan kelasnya sebagai perwira lapangan terbaik dalam setiap operasi militer. Seperti operasi mandala dibawah pimpinan Soeharto untuk merebut Irian Barat dan dibawah pimpinan Jenderal Ahmad Yani, dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta di Bukit Gombak, Batusangkar, Sumatera Barat, pada 1958. Karena kehebatanya itulah Untung dijadikan komandan Tjakrabirawa.

Di samping itu, LetKol Untung bukan hanya perwira yang buta tuli politik. Dia pernah di Batalion Sudigdo, yang markasnya berada di Wonogiri. Batalion ini yang berhasil di bina oleh PKI , dan risikonya melaksanakan pemberontakan tahun 1948. Nah dengan catatan record nya ibarat itu, niscaya ada orang yang sangat dipercaya secara pribadi dan moral yang bisa meyakinkannya bahwa dewan jenderal itu memang ada dan targetnya menghabisi Soekarno. Dan jikalau terjadi hal yang tidak di inginkan maka ia akan di lindungi. Dan itu kemungkinanya ialah Soeharto. Mengapa ? Hubungan antara Soeharto dan Let kolonel Untung terjalin sehabis Untung melarikan diri dari kejaran Pasukan Gatot Subroto sebab terlibat pemberontakan PKI di Madiun dan kembali ke Solo. Tentu Soeharto tahu niscaya bahwa Untung ialah buronan Gatot Subroto. Namun Untung bisa bergabung di Korem Surakarta dimana Soeharto sebagai Komandannya. Dan dikala itulah nama aslinya yang tadinya Kusman berganti Untung. Belakangan ketika Soeharto menggantikan Gatot Subroto sebagai panglima Divisi Diponegoro , Untung juga dibawa Soeharto ke Semarang bergabung dalam Batalion 454 Kodam Diponegoro, yang lebih dikenal dengan Banteng Raiders. Ketika Soeharto menjabat Panglima Kostrad mengepalai operasi pembebasan Irian Barat, 14 Agustus 1962, Soeharto juga melibatkan Untung dalam Operasi Mandala itu.

Ketika Soekarno membutuhkan Pasukan pengawal presiden yang diberi nama Tjakrabirawa , Soeharto pula yang mengusulkan kepada Jenderal Ahmad Yani untuk menimbulkan anggota Batalion Banteng Raiders sebagai pasukan Tjakrabirawa dimana Let Kolonel Untung sebagai komandannya. Dan Ketika Untung menikah, Soeharto bersama ibu Tien hadir. Siapa yang paling masuk logika meyakinkan Untung untuk melaksanakan operasi penculikan dewan jenderal itu ? silahkan jawab sendiri. Artinya memang benar bahwa Untung terlibat niscaya G30S dan PKI memang terlibat memprovokasi secara tidak eksklusif dengan issue dewan jenderal yang akan kudeta. Pertanyaanya ialah Siapa the man behind the gun ? inilah awan gelap. Mengapa ? Letnan Satu Doel Arif Sebagai komandan Pasukan Pasopati yang menjadi operator lapangan penculikan itu hingga kini tidak tahu rimbanya dan tidak pernah bersaksi di pengadilan.

Agustus C Long.

Augustus C. Long, mantan CEO Texaco, yang memimpin perluasan internasional perusahaan pada tahun 1950an dan 60an. Ia Lulusan Akademi Angkatan Laut yang tangguh. Ia bergabung dengan Texaco pada tahun 1930, sebagai pengawas SPBU di Florida. Dia bekerja untuk perusahaan selama 41 tahun, 12 tahun di antaranya sebagai CEO dalam dua kiprah terpisah, dan menjadi eksekutif hingga tahun 1977. Long, yang dikenal sebagai Gus, berusaha menemukan dan menyebarkan sumber minyak di Amerika Utara dan kawasan lain di Belahan Barat untuk mengurangi ketergantungan pada Timur Tengah. Untuk itu, ia mengawasi pembelian operasi produksi minyak Texaco di Trinidad, Venezuela dan Kanada. Long punya visi pembangun yang hebat dan bisa melaksanakan ekspasi cepat sehabis perang dunia kedua . Ia memimpin perusahaan dengan tangan besi dan pekerja keras. Ia juga dikenal sebagai pelobi hebat dikalangan politisi dan punya network international. Karenanya beralasan ketika ia meminta semoga semua CEO TNC juga aktif mendekati Politisi dengan jadwal kebebasa individu. '' Sebagai pengusaha Amerika, tidak cukup bagi kita untuk pergi ke luar negeri hanya untuk menjual barang dagangan atau memanfaatkan sumber daya alam, '' katanya. Suatu waktu. Dan karenanya tak berlebihan bila ia punya jaringan international di negara yang kaya SDA dan menjalin relasi khusus dengan pemimpin lokal yang punya prospek dimasa depan. Lewat koneksinya dengan CIA ia terlibat secara tidak eksklusif membiyai terjadinya perubahan politik negara yang kaya minyak ibarat Venezuela, columbia, Timur Tengah dan termasuk Indonesia.

Karena kehebatan lobi international di kalangan elite politik termasuk di AS sendiri maka jasanya juga dimanfaatkan oleh sobat sahabat bisnisnya yang ingin mendapat konsesi SDA di negara lain. Tahun 1961 Soekarno di undang oleh JF Kennedy ke Washington. Ketika itu diperkenalkan kepada Soekarno seseorang berjulukan Agustus Long. Pada dikala itu Long sebagai perantara atas perjanjian kerjasama Freeport Sulphur dengan East Borneo Company yang di tandatangani pada 1 Februari 1960, untuk mengeksplorasi tembaga dan emas di Irian. Namun upayanya kandas meyakinkan Soekarno. Bahkan Soekarno semakin mesra dengan Kennedy, yang pada 15 Agustus 1962 AS bisa memaksa Belanda menandatangani Perjanjian New York yang memuat "Act of Free Choice" (Pernyataan Bebas Memilih). Bukan itu saja ,JFK juga berjanji akan memperlihatkan pemberian dana pembangunan terhadap Indonesia lewat kuridor IMF. Agustus Long tak pernah lelah  meloby  Soekarno, namun ia juga mulai memperluas jaringan koneksinya di Indonesia khususnya para perwira muda yang mendapat dukungan dari kekuatan Parpol Islam. Sampai akhirnya  JFK tewas dalam insiden pembunuhan dan sehabis itu Soekarno pun jatuh.  

Dua tahun sehabis Peristiwa G30 S PKI dan kekuasaan Soekarno secara defacto dilucuti, tahun 1967 KK Freeport di tanda tangani pemerintah Indonesia. Itu dikenal dengan KK Generasi pertama dengan hak konsesi 20 tahun, lalu diperpanjang lagi dengan KK Generasi kedua tahun 1991 yang akan berakir 2021. Di masa Jokowi , Freeport tidak bisa lagi memaksakan diri semoga Indonesia tunduk dengan KK tapi Freeport harus tunduk dengan UU Minerba.  Apakah Freeport akan mengalah begitu saja ? Tidak. Issue PKI kembali di copy paste dengan berusaha menggandeng kekuatan Islam dan TNI.  Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) lewat surveinya mengungkap bahwa opini kebangkitan PKI tidak terjadi secara alamiah. Siapa yang memobilisasi? Kalau dilihat hasil survey SMRC bahwa issue PKI itu tiba dari Pendukung PKS, Gerindra, dan Prabowo Subianto, yang seakan mendambakan kemenangan praktis menjatuhkan Soekarno terulang lagi di masa Jokowi. Namun keadaan kini sudah berbeda. Tentara Nasional Indonesia sesuai UU sudah masuk barak dan tidak lagi bisa berpolitik ibarat masa Soekarno. Kekuatan kanan dan kini sudah di eliminate dengan adanya PANCASILA.  By sistem konspirasi politik untuk menjatuhkan kekuasaan ibarat masa Soekarno tidak akan pernah terjadi lagi di Indonesia. Tapi kadang orang suka onani Politik ketika tak bisa menjangkau kaki langit.

Sumber https://culas.blogspot.com/

Jksn Arab Saudi Patok 70% Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin

Penggalangan Dukungan oleh Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) untuk pemenangan pasangan capres - cawapres Jokowi - KH. Ma'ruf Amin dalam Pilpres terus dilakukan.

JKSN bersama sekitar 800an Warga Negara Indonesia yang ada di Arab Saudi berkumpul mendeklarasikan pinjaman pemenangan capres dan cawapres nomor urut 01, di Ballroom hotel Alwaha, Jeddah, Jumat malam pukul 18.30 waktu setempat (11/01/2019).

Ini merupakan deklarasi keempat JKSN di luar negeri untuk pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Sebelumnya deklarasi digelar di Taiwan (Taipei Main Station, 23 Desember 2012), Hong Kong (Victoria Park, 25 November 2018) dan Malaysia (Kuala Lumpur, 21 Oktober 2018).

JKSN merasa perlu menggalang pinjaman di Arab Saudi, sebab pada Pilpres 2014 Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) kalah dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah mencatat, Prabowo-Hatta meraih 5.626 bunyi (51,22 persen) mengungguli Jokowi-JK dengan 5.357 bunyi (48,78 persen) dari total bunyi sah 10.983.

“Kali ini untuk Arab Saudi, dibutuhkan Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf bisa menang mutlak. Melihat banyaknya penerima yang hadir, insya Allah membawa menerangkan kemenangan,” tekad Ketua Umum JKSN Pusat, KH M Roziqi Yasir.

Sedangkan Khofifah meminta, keikhlasan WNI di Arab Saudi untuk bahu-membahu berjuang, berikhtiar bersama memenangkan Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, aneka macam ikhtiar telah dilakukan, termasuk rombongan JKSN Pusat yang dipimpin KH Asep Saifuddin Chalim (Ketua Dewan Penasihat) tak henti mendoakan petahana di tempat-tempat mustajab selama ibadah di Makkah.

“Tentu harapannya masyarakat Indonesia sejahtera dan akan ada proses yang memutus mata rantai kemiskinan. Ini impian kita untuk membawa Indonesia berkemajuan,” kata wanita yang juga gubernur Jatim terpilih 2019-2024 itu.

Lanjut Khofifah, “Inilah yang membawa Indonesia di dalam prediksi PricewaterhouseCoopers (PwC) akan masuk, menjadi secara ekonomi terbesar keempat di dunia (pada 2050).”

Di simpulan arahannya, Khofifah mengajak seluruh penerima deklarasi menghadiri serta mendoakan sukses program istighotsah dan doa untuk keselamatan bangsa yang akan digelar PP Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, 27 Januari 2019.

Rasakan Kinerja Jokowi

Sementara itu Ketua JKSN Arab Saudi, Imron Masyhudi meyakini lebih banyak didominasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU) akan sepenuhnya mendukung Jokowi-Ma’ruf.

“Setidaknya 70 persen lebih insya Allah Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf menang di Arab Saudi,” kata laki-laki yang juga wakil ketua Pengurus Cabang spesial (PCI) NU Arab Saudi sekaligus penyiar radio berbahasa Indonesia Al Majid itu.

Imron menambahkan, JKSN dideklarasikan di Arab Saudi sebab mukimin di negara ini mencicipi kerja positif Jokowi selama hampir lima tahun memimpin.

Mulai menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional, mengembalikan aset-aset ekonomi yang dikelola absurd kepada anak bangsa (termasuk Freeport), serta ekspansi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Khusus pelayanan terhadap PMI di luar negeri, di antaranya manfaat pelayanan di bandara Indonesia sekarang menjadi sangat mudah. Lalu akreditasi Undang-Undang NO 18 tahun 2017 wacana Perlindungan PMI, serta abolisi Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Selaras dengan yang disampaikan Imron Masyhudi, KH. Asep Saifuddin Chalim turut menggelorakan semangat penerima deklarasi dengan memberikan testimoni keberhasilan kinerja Jokowi selama menjadi Presiden.

Kyai Asep mengingatkan di dalam lembaga tersebut bahwa salah satu pesan kemerdekaan ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ia menuturkan bahwa di antara presiden-presiden Indonesia sebelumnya berdasarkan saya yang paling terasa kinerjanya ada pada pak Jokowi.

"Mohon maaf 48 tahun dari jaman Presiden Suharto hingga SBY, jalan tol yang bisa dibangun 700 km. Di jaman Pak Jokowi gres 4 tahun saja sudah bisa membangun 1400 km. Lalu Jokowi telah mengembalikan aset-aset yang terlepas menyerupai blok Mahakam dan Freeport yang lebih banyak didominasi sahamnya dikuasai Indonesia. Hari ini di seluruh Indonesia harga-harga sama, misalnya harga BBM di jawa dan di papua sama harganya" ungkap Pengasuh Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur.

Di simpulan testimoninya, Kyai Asep mengingatkan kepada penerima deklarasi untuk disampaikan kepada seluruh mukimin Indonesia yang ada di Arab Saudi semoga jangan takut dengan keberadaan Habib Rizieq di Arab Saudi. "Dengan doa dan ikhtiar yang sungguh-sungguh saya yakin di Arab Saudi pak Jokowi dan Kyai Ma'ruf Amin bisa menang mutlak di atas 70%," pungkas Kyai Asep yang diamini seluruh peserta. [okezone.com]

Buya Syafii Nilai Penegakan Ham Lemah Di Kurun Jokowi

Foto: Ristu Hanafi/detikcom
Jakarta -Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Ahmad Syafii Maarif menawarkan catatan terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut ia soal penegakan HAM menjadi salah satu titik lemah pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla.

Selain kasus lawas menyerupai tewasnya pegiat HAM Munir Said Thalib, wartawan Bernas Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), Marsinah, sampai penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Ini ada titik lemah, ada rantai lemah. Soal Munir, Udin, Marsinah, Novel (Baswedan) tidak selesai. Itu berdasarkan saya pemerintah ndak boleh melupakan," kata Buya Syafii ketika Blak blakan dengan detikcom yang tayang, Senin (07/01/2019).

Baca juga: Tonton Sekarang! Blak-blakan Buya Syafii: Meluruskan Kiblat Bangsa

Tapi di sektor lain, Buya mengakui ada beberapa kemajuan yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK ini. Salah satunya soal pembangunan infrastruktur yang tujuannya untuk memeratakan pembangunan dalam upaya mewujudkan keinginan sila ke-5 Pancasila. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga memuji pemerintahan Jokowi-JK yang berhasil menguasai 51 persen saham PT Freeport.

Baca juga: Reformasi Hukum Jokowi vs Supremasi Hukum Prabowo

"Anda lihat Freeport kita hanya sanggup sembilan sekian persen. Berkat kerja keras pemerintahan kini jadi 51 persen, itu luar biasa," kata Buya.

Lalu, apakah di Pemilihan Presiden dan Wapres 2019 Buya sudah memilih dukungan?

Buya mengaku sudah memiliki pilihan. Namun ia tak akan ikut ikutan mendeklarasikan pinjaman menyerupai 2014 lalu. Dia pun berpesan biar dua pasangan yang akan bertarung di Pilpres 2019 bersaing dan berkompetisi dengan hening dan tidak saling menjelek-jelekan.

Dia meminta baik Jokowi - KH Ma'ruf Amin mau pun Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno mulai laga agenda dan gagasan. "Ini kan kritik orang laga agenda ini kelemahannya. Mulai Januari ini mulai diadu program, laga strategi. Sehingga rakyat itu merasa diberi pencerahan, ada pendidikan politik biar demokrasi kita berjalan lebih baik, sehat dan kuat," kata Buya.

Sumber detik.com

Mereka Yang Ingin Menjatuhkan Jokowi.

Ketika awal Jokowi berkuasa, sobat saya menyampaikan bahwa yang paling berbahaya secara politik yakni perilaku Jokowi yang ingin memaksa Freeport mengakhiri KK dan patuh kepada UU minerba. Karena ini menyangkut kepentingan AS yang 5 presiden sebelumnya tidak bisa menghadapi. Apalagi Jokowi bukan presiden yang pemimpin Partai, yang tentu tidak punya kekuatan terorganisir di akar rumput menahan gejolak serangan politik dalam negeri.  Benarlah. Tahun 2015 suhu politik memanas dengan munculnya skandal “ Papa minta saham” yang berkaitan dengan Dirut PT. Freeport Indonesia dan Setya Novanto bersama Murez.   Isi rekaman itu menyeret nama nama  mantan presiden sebelumnya yang terlibat dalam konspirasi tingkat tinggi.  Setya Novanto lolos dari kasus ini alasannya beliau tidak mau bersaksi atas isi rekaman itu. Secara tidak pribadi Novanto menyelamatkan muka para presiden sebelumnya. Tanpa operasi intelligent Asing mustahil rekaman yang sudah setahun lebih muncul lagi kepublik dan menciptakan gemetar elite politik. ini seakan sinyal kepada Jokowi bahwa jangan main main dengan Freeport. Apakah itu cukup ? Belum.

Pada bulan Februari 2016, Kapal selam AS berkekuatan nuklir mendekati perairan Indonesia. Ini provokasi yang berbahaya. Jokowi telah memerintahkan Tentara Nasional Indonesia AL harus tanpa ragu menjaga teritori Indonesia. Makanya Tim reaksi cepat Western Fleet Quick Response (WFQR) Tentara Nasional Indonesia AL dipiloti Kapten Laut (P) S Hayat dan Letnan Satu Laut (P) Asgar Serli bergerak cepat menuju wilayah perairan Nongsa, Batam. Pusat Penerbangan Tentara Nasional Indonesia AL yang bermarkas di Tanjungpinang harus melakukan mekanisme tetap dalam Standar operasi tempur untuk menjaga teritory Indonesia. Berita ini tidak begitu di perhatikan oleh Publik. Padahal ketika itu prajurit Tentara Nasional Indonesia berhadapan dengan Angkatan bahari AS yang memakai Kapal selam modern untuk mendekati perairan Indonesia. Saya yakin apalah arti kekuatan Helikopter Helikopter BO 105 nomor lambung NV-408, di bandingkan dengan kekuatan angkatan bahari AS. Tapi prajurit Tentara Nasional Indonesia tanpa sedikitpun ragu terus me shadow kapal selam itu untuk segera menjauh dari perairan Indonesia. Selesai? belum. Masih ada lagi…

Di penghujung tahun 2016 atau bulan november terjadi agresi massa umat islam yang dikenal dengan gerakan GNMF MUI untuk memenjarakan Ahok yang dituduh menistakan agama. Namun sesungguhnya diarahkan untuk menjatuhkan Jokowi. Terbukti dalam agresi 411 ratusan ribu orang berdemontrasi mengepung istana negara. Aparat dengan kesetian tinggi kepada Presiden berhasil menjaga ketertiban demo tersebut walau sempat terjadi goresan dengan aparat.  Selesai? belum. Sebulan kemudian diadakan lagi agresi 212, tujuan tetap sama memenjarakan Ahok dengan sasaran Istana negara. Kali ini Jokowi datangi penerima demo dengan percaya diri, dan memastikan beliau tidak takut dan beliau bukan musuh umat islam. Apakah itu cukup? Belum. 

Pada ketika hari Pilkada DKI, Kapal induk bertenaga nuklir milik Amerika Serikat (AS) USS Carl Vinson memasuki wilayah Indonesia  dengan alasan mengawal kunjungan Wapres AS Mike Pence ke Indonesia. Kunjungan dengan kawalan berkekuatan besar ini secara tidak pribadi AS menerapkan smart power terhadap Indonesia. “ Kamu jangan coba coba melawan saya “. Pada bulan itu memang sedang dilakukan negosiasi dengan Freeport. Jokowi menghadapi tekanan itu dengan tenang. Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mike tidak menyinggu gsoal Freeport. Teman saya mengatakan, Mike terkesan bahwa Jokowi bukan musuh. “Dia laki-laki yang baik yang tahu mengasihi negerinya. Dia sangat mengasihi negerinya. Tidak sama dengan presiden sebelumnya. Tidak ada kekuatan yang bisa menjatuhkan Jokowi. Dia terlalu kuat. Semua untuk negeri yang beliau cintai...” 

Provokasi AS di perairan Indonesia dan adanya pressure group sebagai proxy AS yang menciptakan stabilitas politik dalam negeri terganggu, menguatkan argumen para elite politik dan Jenderal bahwa berhadapan dengan kepentingan AS di Indonesia sangat berbahaya.Tahun 2017, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia harus menghormati kepentingan AS.  Bahkan Prabowo hingga mengingatkan pemerintah Jokowi bahwa Amerika Serikat pernah membantu bangsa Indonesia pada beberapa hal. Tentu ini berkaitan dengan kekisruhan negosiasi dengan Freeport. Sikap Jokowi sudah terang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 perihal Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 perihal Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kewajiban divestasi hingga 51 persen. Sikap ini dipegang dengan konsisten. 

Teman saya bilang bahwa bukan hanya AS yang dibentuk Jokowi tidak berdaya. China juga mencicipi perilaku keras Jokowi. Dalam pertemuan APEC di Beijing,  Jokowi dengan tegas akan memperlihatkan ruang ALKI kepada AS. Dengan demikian tidak berdesakan dengan China di Malaka. Untuk itu Jokowi akan membangun pelabuhan check point di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi. Waktu itu baik China dan AS sepakat untuk mengakhiri konplik bahari china selatan. Atas akad itu China merasa kondusif dengan jadwal OBOR untuk menghubungkan China ASEAN. Pembangunan kereta logistik digelar dari Guangxie melalui Vietnam, Thailand, Malaysia Singapore dan rencana dengan jembatan bahari Malaka akan terhubung dengan Indonesia ( Dumai ). Saat kini jalur kereta sudah hingga di Malaysia. Dan sedang membangun tunel ke Singapore. Sementara AS sedang memperkuat investasi explorasi gas di blok santa fee dan marsela ( bahari Arafuru- Maluku ) dan Mahakam, kalimantan timur. Tetapi dalam perjalanannya Jokowi tidak pernah komit dengan akad APEC itu.

Jokowi tidak menanggapi tawaran jembatan Selat Malaka yang menghubungkan Dumai dengan Malaka. Padahal proyek itu sudah sanggup izin prinsip dari pemerintah SBY. Program Toll bahari Jokowi bukannya mendukung OBOR malah bersaing dengan OBOR. China pusing. Bagaimana dengan AS? Blok Mahakam di take over oleh Pertamina awal tahun ini dan Blok marsela di bangkit di darat dan kini justru Jokowi akan membangun pangkalan militer di Kepulauan Arafuru. AS tambah pusing. “ Bagaimana mau kerjasama bila tidak ada yang komit. Jokowi seenaknya mengabaikan komitment yang dibuatnya.” Kata sobat konsultan Geostrategis kepada saya. Saya hanya tersenyum. Saya katakan kepada sobat bahwa OBOR ( One Belt One Road ) tidak akan sanggup peluang menyentuh Malaka sebelum Sumatera terkoneksi dengan toll bahari maupun toll darat. Jokowi tidak mau mengorbankan Geostrategisnya untuk kepentingan asing. Janji China akan menggelontorkan dana USD 30 miliar untuk jalan toll Sumatera dan toll bahari , nyatanya hanya 10% saja cair. Mau komit gimana? Amerika juga sama, engga ada niat baik menuntaskan dilema Freeport dengan mulus. Mau komit gimana ? Saya rasa ini hanya pertimbangan fairly. Kalau mau bersinergi , China dan AS harus tunjukkan itikad baik. "Sekarang Indonesia, ada atau tidak ada china atau AS pembangunan jalan terus sesuai agenda. Agenda Jokowi untuk Indonesia", kata saya. 

“ jadi apa ajakan kau ?" Kata sobat sambil mengerutkan kening. 

"Menurut saya, china selesaikan aja komitment membiayai jalan toll Sumatera dan toll laut, dalam koridor B2B. Kemudian AS gunakan Jepang dan Eropa bangkit koneksitas Kalimatan dan Sulawesi. Dukung penyelesaian dilema freeport. Nah bila itu semua udah selesai, Jokowi akan komit. Mengapa ? Karena bila infrastruktur terbangun, Indonesia juga siap bersaing atas jadwal OBOR nya China dan Grand Pacific nya Amerika. Kan engga mungkin Indonesia hanya jadi penonton.”

“ Wah saya yakin Jokowi akan gagal Pilpres 2019. Terlalu banyak musuh. Apalagi proxy China dan AS ada disemua Partai. “ kata teman. Saya hanya tersenyum. Memang usaha mempertahankan NKRI itu tidak mudah. Mengapa ? musuhnya bukan saja orang aneh tetapi juga dari dalam negeri yang berkedok pengamat, tokoh agama, politisi, dan mereka tanpa rasa aib secara vulgar menandakan keberpihakannya terhadap asing. Tidak ada mereka berdemo memperlihatkan sumbangan kepada Presiden dalam upaya nasionalisasi SDA kita. Bagi mereka bagaimana caranya biar jadwal aneh terkabulkan dan Jokowi jatuh, entah bagaimana caranya. Yang penting mereka sanggup uang dan kekuasaan. 

“ Negeri kami merdeka berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Engga ada yang kami takuti dengan aneh apalagi proxy kambing, proxy sapi, proxy kampret. Karena yang menjaga kami yakni Tuhan. Apakah ada yang lebih hebat dari Tuhan? “ kata saya. Engga percaya?  Nah , terbukti kini di penghujung tahun kekuasaan Jokowi,  Blok Mahakam, Blok Rokan dan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia selesai dan Jokowi masih bisa tersenyum tanpa beban menyapa rakyat dengan gaya jenakanya. Belakangan AS dan China harus bermanis muka kepada Jokowi biar Indonesia berperan dalam tawaran Indopacific dan tetap saja Jokowi memilih arah tawaran itu sesuai dengan kepentingan Indonesia. Sementara  Gerakan pressure group semakin kehilangan inspirasi dan pijakan politik. Beberapa diantara mereka kini tersangkut kasus pidana dan mungkin ada yang hampir  gila alasannya ngoceh salah terus. Pemilu 2019 yakni panggung Jokowi, untuk periode kedua dengan sumbangan penuh dari koalisi partai yang akan menguasai dingklik  minimal 70% di DPR. 

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Rothschild Dan Kekuasaan Di Indonesia

Mengapa Prabowo ingin jadi Presiden? Tanya saya kepada teman kemarin waktu  bertemu di restoran, Metropolis Hong Kong. Teman ini saya kenal baik  lantaran bisnisnya ada relasi dengan Prabowo. Bukan hanya ingin tapi berambisi. Tahu,kan , apa itu ambisi?  Sesuatu yang sangat diperlukan dan untuk itu akan diperjuangkan dengan at all cost. Katanya. Tapi apa motivasinya? Aoakah benar karena  ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara? Tanya saya. Teman itu dengan tersenyum menyampaikan kepada saya bahwa motivasi utamanya yaitu lantaran dendam masa lalu. Yang harus diketahui bahwa Prabowo lahir dari keluarga elite dan intelek. Ayahnya Soemitro djojohadikusumo ,dikenal sebagai begawan ekonomi dan Kakeknya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Kaprikornus baik kakeknya maupun ayahnya yaitu darah biru dan cendekiawan. Walau masa remajanya banyak diluar negeri lantaran harus mengikuti ayahnya yang buronan politik Orla rezim Soekarno namun saat berangkat cukup umur Prabowo berada diring satu kekuasaan Soeharto. Karena Ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo sebagai arsitek pembangunan Ekonomi Orde Baru , tentu sangat dipercaya oleh Soeharto. Alasan rasa hormat Soeharto kepada Soemitro lah yang meminta semoga Putranya , Prabowo menjadi menantunya. Sejak itu Prabowo menjadi menantu dari orang nomor 1 di negeri ini dan berkuasa dengan sangat otoriter.  Karir Prabowo dimiliter sudah sanggup ditebak. Ia menjadi raising star.Pangkatnya naik cepat dan menerima kedudukan terhormat di Militer.

Sebagai anak darah biru dan cendekiawan, dan tumbuh berkembang sebagai menantu Presiden ,secara psikologis telah menciptakan Prabowo menjadi orang yang sangat tinggi pride nya. Rasa gembira dirinya sangat tinggi. Dia tidak pernah siap untuk dilecehkan atau dikecilkan oleh orang lain. Chaos Mey 1998 yang menciptakan Soeharto harus lengser dan hingga sekarang masih menjadi awan gelap siapa dibalik chaos itu.Siapa yang paling bertanggung jawab atas chaos mey 1998? Yang niscaya sesudah itu Prabowo diberhentikan oleh Panglima Abri. Mungkin seumur negeri ini hanya Prabowo satu satunya Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia yang diberhentikan oleh TNI. Namun kebijakan Tentara Nasional Indonesia tetap berlaku umum bahwa problem internal Tentara Nasional Indonesia hanya Tentara Nasional Indonesia yang tahu. Tentara Nasional Indonesia tidak pernah membocorkan alasan pemberhentian Prabowo.Ini sudah menjadi tradisi militer,tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Namun yang niscaya pemberhentian itu berkaitan dengan dokrin Tentara Nasional Indonesia patuh kepada pemimpin Nasional  yang juga menjadi kehormatan bagi seluruh prajurit TNI. Justru lantaran pemberhentian sebagai Pati Tentara Nasional Indonesia itu menciptakan Prabowo sakit hati dengan atasannya.Namun beliau tidak berdaya untuk melawan lantaran memang tidak punya nyali menyerupai Khadapi sang kolonel yang mengkodeta Raja Idris di Libia. Prabowo menentukan untuk mendapatkan dan menjauh dari hiruk pikuk politik. Dia pergi ke Yordan membantu perjuangan adiknya (Hashim djojohadikusumo). Kebetulan Raja Yordania, Abdullah II yaitu teman Prabowo dulu waktu ikut pembinaan di Fort Banning yang dikenal sebagai forum pendidikan militer paling bergengsi di Amerika Serikat yang khusus mencetak pasukan ahli teror kota dan perang kota.

Menurut teman saya bahwa Hashim lah yang memotivasi Prabowo untuk mendirikan partai dan mencalonkan diri sebagai Presiden. Ini diajukan oleh Hashim sesudah beliau dijebak Sandiaga Uno dan Edwin Suryajaya ( Adik dari Edward Suryajaya,Bendahara Golkar) lewat skema Hostile Takeover dan jadinya kalah dengan terpaksa melepas bisnis Tambang Batu Baranya di PT.Adaro. Kasus ini sempat digelar di Pengadilan Singapore dan jadinya Hashim kalah. Hashim dendam dengan kekalahan ini. Prabowo juga dendam dengan beliau tersingkir sebagai Pati TNI, dan karenanya oke dengan pandangan gres Hashim. Mungkin faktor dendam lebih dominan.Demikian teman saya menyimpulkan. Sejak partai Garindra didirikan, Hashim bertindak sebagai financial resource bagi Prabowo.  Tahun 2009 pasangan Mega- Prabowo tidak berdaya menghadapi SBY yang didukung oleh ARB. Hashim tahu bahwa kekalahan Mega-Prabowo sama dengan kekalahannya atas Adaro. Semua lantaran ada harimau besar dibalik ARB yaitu Nathaniel Philip Rothschild ( Nat). Nat yaitu anggota dari keluarga terkaya Yahudi. Buyutnya bernama Mayer Amschel Bauer Rothschild  merupakan penggagas utama Zeonist dan pendana terjadinya migrasi besar besaran bangsa Yahudi dari seluruh dunia kembali ke Tanah Palestina, dan jadinya terbentuklah negara Israel. Nat sendiri dikenal sebagai konglomerat Tambang terbesar didunia. Buyutnya juga yaitu pendiri Bursa emas di london dan pendiri the Fed ( Bank central Amerika). Nat didukung oleh sumber pendanaan Yahudi dari hasil menguras SDA diseluruh dunia,seperti AbuDhabi Investment Council, Schroders Investment Management Limited, Standard Life Investments, Taube Hodson Stonex LLP, Artemis Investment Management LLP, dan Robert Friedland. Menurut dongeng kalangan fund manager dunia, sumber pendanaan Nat itu assetnya lebih besar dari GNP Amerika. Kaprikornus benar benar real power.

Pada September 2012 Hashim kalipertama bertemu dengan Nat di restoran Belvedere yang berada di Holland Park, London. Pertemuan keduanya 'dicomblangi' dari teman Hashim yaitu Robert Friedland seorang konglomerat tambang AS dan pemegang saham terbesar dibeberapa forum keuangan di Eropa dan Amerika. Setela itu Hashim bergabung dengan Nat. Penyebabnya karena Nat bertikai dengan sohibnya ARB di Bumi Resource PLC yang listed di Bursa London.Nat menguasai saham Bumi Resouce PLC melalui anak perusahaannya berjulukan Vallar. Awalnya ARB dimanfaatkan oleh Nat untuk menguasai tambang kerikil bara di Indonesia dan karenanya Nat mendukung SBY sebagai Capres tahun 2004,dimana ARB dibelakang SBY. Keliatannya awal pertikaian antara ARB dan Nat terjadi saat ARB telah menjadi Ketua Umum Golkar dan bermitra dengan China Investment Corporation ( CIC). ARB tidak lagi sebagai loyalis Nat lantaran sudah di back up oleh CIC. Dia ingin bersama CIC menguasai Tambang Batu bara di Indonesia dan mendepak  Nat di Bumi Resouce PLC, dan tentu ingin menguasai Freeport lantaran PT. Bumi Resource juga yaitu pemegang saham Freeport. Itu sebabnya ARB memakai Golkar sebagai kendaraan untuk menjadi Presiden RI.  Nat tidak sanggup mendapatkan perilaku ARB tersebut. Maka perang tidak sanggup dielakan. Awalnya ARB tersingkir dari Bumi Plc namun ARB melawan. Setelah 13 bulan peperangan berlangsung, berakhir dengan ARB berhak menguasai kembali PT.Bumi Resource namun harus membayar sebesar 501 juta dollar AS. Mungkin lantaran inilah ARB harus rela mendukung Prabowo sebagai Capres. Actual winner is Rothschild Family.

Ya bagi ARB dan Hashim, kekuasaan formal tidaklah penting, yang penting yaitu UANG. Dengan uang maka kekuasaan sanggup diperalat. Ingat apa kata Mayer Amschel Bauer Rothschild "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws". Kini Hashim dan ARB akan menjadi settlor dari Rothschild  untuk mendukung Prabowo jadi RI-1. Bersamanya juga ada barisan Partai berbendera Islam yang ikut bergabung untuk menjadi icon melawan kekuatan idiology kaum Marhaen (sosialis nasionalis). Rothschild membeli jiwa mereka semua dengan uang dan mereka loyal lantaran itu...tentu untuk kepentingan Rothschild, bukan kepentingan nasional apalagi kepentingan agama. Teman saya dengan sinis berkata kepada saya "  Yea I do know about the Rothschild’s. So what. What the hell is your point? You don't think that having control of the money is more power than making laws? If you control all the money do you not have the maker of laws at your disposal? The only thing you would fear is a socialist in power. Makanya PDIP harus dihentikan berkuasa, kemenangan Jokowi adalah nightmare bagi capitalism...

Sumber https://culas.blogspot.com/

Jebakan Apbn...

Siapapun yang akan jadi Presiden maka beliau harus menghadapi problem yang disebut dengan jebakan APBN.  Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan  hutang dan bunga.Sebagian besar tunjangan berupa obligasi ( BOND) yang tidak bisa di reschedule pelunasannya atau di moratorium.Karena meminjam kepada pasar uang sama dengan shark loan. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar alasannya efek dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar. Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara pribadi berperan menguasai resource SDA  tapi digantikan dengan prosedur perpajakan dan bagi hasil. Karena memang konsep APBN sehabis reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari aktivitas modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari aktivitas produksi dunia perjuangan khususnya yang mengelola SDA. Kegiatan produksi ini tentu berafiliasi dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram alasannya terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor. Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi  makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak gres didapat selesai tahun dan awal tahun harus hutang dulu supaya bisa bayar biaya pembangunan.

Prabowo punya jadwal untuk memangkas pengeluaran hingga dengan 30% dan meningkatkan penerimaan dengan renegosiasi Revenue Sharing Contract soal Migas dan KK untuk Tambang mineral. Dengan jadwal tersebut beliau bisa mengalokasikakn 30% penghematan pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur ekonomi. Dapat dibayangkan bahwa 30 % dari Rp.2000 Triliun APBN itu sama dengan Rp. 600 Triliun.Ini jumlah tidak sedikit untuk mempercepak pembangunan trans java, jalur kereta Api Sumatera , jembatan selat sunda, dll. Dari hasil re perundingan dengan pengusaha tambang dan migas diperlukan akan memperkecil celah korupsi dan penyelewenang penerimaan negara ibarat modus operandi transfer pricing dll. Tentu alasannya itu penerimaan negara akan bertambah lebih besar lagi untuk mendukung jadwal ekonomi pro rakyat miskin dan melunasi hutang. Tapi ada yang dilupakan oleh Prabowo bahwa pengurangan 30% APBN dengan alasan penghematan itu juga akan memangkas anggaran DAU untuk kawasan otonom yang berjumlah 530 yang terdiri dari 33 provinsi, 498 kabupaten, 93 kota, 5 kota administrative dan 1 kabupaten administrative. Masing masing kawasan tersebut dipimpin oleh kader dari partai yang berbeda beda. Tentu mereka tidak akan bahagia apabila DAU dikurangi alasannya akan berdampak kepada prestasinya sebagai kepala daerah.Apalagi mereka sudah sudah terlanjur komitmen waktu Pilkada. Suara partai yang terdistribusi di DPR juga tidak akan menyetujui rencana pemotongan anggaran ini.

Renegosiasi Migas dan Tambang tidak akan bisa merubahnya secara significant. Mengapa ? alasannya sesuai UU investor Migas dan Tambang boleh mengakibatkan konsesi sebagai harta perusahaan sehingga bisa digadaikan ke bank untuk menarik pinjaman. Makara apabila Prabowo ingin merubah secara significant kontrak Migas dan Tambang maka akan berdampak sistemik. Maklum hampir semua perusahaan tambang dan migas menggadaikan konsesinya ke bank, baik didalam maupun  luar negeri. Ingat apabila kebijakan yang pada hasilnya mengorbankan sektor Perbankan maka pemerintah tersebut niscaya oleng dan bukan mustahil jatuh ditengah jalan.  Amerika saja tidak berkutik dan  tunduk atas permintaan pasar mem bail out perbankan akhir kebijakan moneternya yang salah. Makara Agenda Prabowo hampir mustahil bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi mengikuti kebijakan atau platform PDIP yaitu TRISAKTI (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara sosial budaya) yang hampir sama dengan Prabowo. Namun mungkin Jokowi akan berusaha realistis sebagaimana cara beliau mengelola DKI. Yang terdengar agendanya yakni mengurangi subsidi secara bertahap. Selama lima tahun subsidi sudah harus hapus semua.  Mengurangi subsidi juga mengurangi anggaran belanja rutin, dan dialihkan dananya untuk pembangunan insfrastruktur ekonomi. Tapi menurut UU , tidak bisa subsidi di hapus. Kecuali UU dirubah dan juga Undang-Undang Dasar dirubah. Ini akan sulit sekali alasannya harus berhadapan dengan lebih dari 500 anggota DPR yang terdiri dari beberapa partai. Tidak mudah. Makara baik jadwal Prabowo maupun Jokowi tidak akan berhasil. Karena pemerintah sebelumnya bisa membuat jebakan yang mematikan. Sehingga siapapun yang berkuasa harus tunduk dengan platform yang sudah ada.

Mengkinkah Prabowo atau Jokowi melaksanakan langkah revolusioner,seperrti melaksanakan moratorium KK Freeport atau nasionalisasi Migas?  Mungkin saja , asalkan didukung oleh militer sepeti di Bolivia dan Venezuela. Namun apakah beliau  mampu menahan kelangkaan barang dan jasa apabila terjadi embargo ekonomi akhir kebijakannya itu. Ingat hampir 90% barang dan jasa berasal dari import. Atau bila tidak ada embargo ekonomi tapi embargo berhutang , apakah beliau bisa menyediakan dana akhir defisit Anggaran ? Saya yakin tidak ada satupun elite politik yang berani mengambil resiko bila sudah menyangkut financial resource. Pernah sobat menyampaikan kepada saya bahwa dalam satu rapat kerja dengan DPR tahun 2006, SMI dengan santai menjawab tekanan anggota DPR” Ya sudah bila begitu kita siap siap saja APBN difisit tanpa ada solusi pendanaan” Semua anggota DPR melamun dan hasilnya “manut” mendapatkan semua anjuran SMI, dan itu semua rekomendasi dari IMF dan World Bank. Mengapa ? semua elite politik takut dengan chaos economy karena niscaya berujung bau kedaluwarsa darah. Dan lagi semua anggota DPR memang pejuang tapi kekuatan mereka hanya sebatas perut. Kalau kempes perutnya , istiqamah nya pribadi luntur untuk berdamai dengan realita. Makara jangan berharap kepada Capres alasannya komitmen Pemilunya. Pilihlah alasannya pribadinya yang tidak berhutang, keluarga harmonis, tidak punya kasus,rendah hati dan merakyak. Dari pribadi yang higienis dan jujur itulah kita berharap beliau bisa berbuat sesuatu walau sangat kecil sekali bisa berbuat banyak. Tapi ada harapan...Siapapun yang terpilih sebagai presiden akan menghadapi jebakan APBN dan Nothing choice kecuali ikut dengan platform SBY yang sudah diterapkan selama dua periode beliau berkuasa. Bagaimananpun tentap SBY yang pemenang..dan itu yakni CAPITAL ...

Sumber https://culas.blogspot.com/

Semua Akan Baik Baik Saja..

Ketika Koalisi Merah Putih ( KMP ) bubar jalan, sahabat saya sempat nyeletuk " Kalau bubar berkoalisi di Parlemen ya sanggup gunakan extra parlemen. Gitu aja kok repot". Bagaimana caranya ? ingat , lanjutnya. Bahwa PKS itu punya cara yang andal untuk menggalang massa. Di masa SBY, Pemerintah lebih banyak menyerah dengan tekanan extra parlementer. Karena memang PKS sangat gampang mengerahkan kekuatan massa akar rumputnya untuk bergerak. Makanya banyak kebijakan nasional sulit di laksanakan.  Di Era Jokowi, kekuatan KMP yang di kawatirkan ialah PKS. Di samping secara idiologi PKS, sulit di persatukan dengan PDIP alasannya di pimpin oleh seorang wanita. Juga PKS punya aktivitas besar menempatkan "orangnya " di RI-1. Jakarta sebagai barometer nasional ialah pintu masuk PKS untuk mengukuhkan posisinya menuju RI-1. Siapapun itu selagi ia ialah orang yang di dukung PKS maka aktivitas PKS sanggup di laksanakan. Apa aktivitas PKS? Merubah UU sesuai dengan syariah Islam. 

Mungkin, lanjut teman,  alasannya aktivitas inilah yang salah satunya menjadi penyebab bubarnya KMP. Maklum Golkar, PKB , PD dan PPP tidak sepakat mengenai aktivitas ini. Platform mereka terperinci Pancasila.  Lantas mengapa PKS sanggup bergabung dengan Gerindra. Karena hanya ada dua partai yang sanggup di ajak berkoalisi. Yaitu Gerindra dan PD. Gerindra memutuskan tetap sebagai oposisi dan berada di luar Pemerintah. Begitu juga dengan Partai Demokrat. Dengan PD, PKS tidak menemukan " orang yang cocok " untuk di dukung. Dan SBY justru menempatkan putranya sebagai Cagub DKI, yang tentu akan jadi Icon PD di masa mendatang menuju RI-1. Gerindra sadar bahwa menempatkan kadernya secara head to head dengan Ahok tidak elok. Karenanya Gerindra mendapatkan  Anies sebagai " orang PKS" untuk Cagub DKI berpasangan dengan kader Gerindra. Tentu PS sebagai ketua umum punya pertimbangan mengapa hingga mendukung calon yang di usung oleh PKS. Pertimbangannya ialah melawan Ahok hanya mungkin melalui kekuatan massa Islam. Emosi pengikut islam inilah yang akan di pakai oleh Gerindra untuk unggul. Ini juga bukan sesuatu yang  di larang dalam politik. Kelompok oposisi selalu mencari jalan pemberian darimanapun sumbernya supaya fungsinya sebagai penyeimbang sanggup di akui.

Di samping itu, berdasarkan teman, Gerindra tidak perlu memakai akar rumputnya untuk masuk arena extra parlementer melaksanakan pressure kepada pemerintah. Karena akar rumput PKS terkoneksi dengan aneka macam ormas Islam radikal, yang masing masing mereka sanggup bergerak sendiri sendiri. Maklum masing masing mereka juga punya aktivitas sendiri sendiri. Dan cukup dengan satu pemicu sudah cukup menciptakan mereka bersatu menuju satu arah yang di jadikan sasaran untuk di gusur. Pertama ialah Ahok, dan selanjutnya ialah Jokowi. Makara koalisi PKS dan Gerindra itu memang die hard untuk berhadapan dengan rezim Jokowi. Sementara Partai Demokrat tidak perlu terlibat terlalu jauh dalam arena yang di ciptakan oleh PKS namun pemberian secara tidak pribadi di berikan kepada gerakan massa tersebut. Maklum, Partai Demokrat di untungkan oleh gerakan tersebut dengan memperlihatkan peluang bagi Agus lebih gampang menjadi pemenang. 

Design skenario melalui gerakan emosi umat islam, di yakini efektif. Mengapa ? tanya saya. Karena pemerintah mustahil melaksanakan tindakan keras. Alasanya alasannya Indonesia sedang mengalami tekanan ekonomi akhir krisis global yang tentu sangat butuh mempertahankan rating investasi semakin baik di mata international. Tindakan keras sanggup menciptakan api semakin membesar. Ini sanggup berdampak chaos. BIla ini tejadi maka sanggup menciptakan rating investasi indonesia jatuh. Dan ini sangat jelek bagi perekenomian nasional. Program Tax Amnesty akan gagal alasannya orang takut menempatkan uangnya di Indonesia. Obligasi Indonesia di pasar uang akan semakin mahal CDS nya. Ini sanggup berdampak sistemik terhadap stabilitas Moneter. Mata uang akan terpuruk alasannya current account akan semakin besar defisit. Proses restruktur APBN semakin sanggup bahaya dan Indonesia mengarah kepada krisis struktural yang parah alasannya investasi besar besar di masa Jokowi selama dua tahun ini akan sia sia. Memang pemerintah di tempatkan dalam posisi sulit dalam rencana demo besar besaran tanggal 4 november ini.

Saya melamun lama. Teman itu asyik minum kopi. Lanjutnya kemudian. Ini semua terjadi bukan hanya soal Ahok dan Jokowi tapi alasannya aktivitas reformasi Migas semakin keras menuju pengambil alihan Freeport kedalam pangkuan ibu pertiwi. Tentu ada pihak yang tidak ingin dengan aktivitas ini, yang akan melaksanakan apa saja supaya aktivitas ini gagal. Juga perilaku indonesia yang memperlihatkan angin kepada China dalam konplik Laut China Selatan, dengan aktivitas kerjasama ekonomi melalui pemberian izin kepada kapal gila ( China )  untuk menangkap Ikan di perairan Natuna dan menjadikan Natuna sebagia pelabuhan ikan berstandar Kawasan Ekonomi Khusus. Belum lagi tugas Singapore yang semakin keras lobynya kepada elite dalam negeri supaya aktivitas TA gagal dan ekonomi Singapore sanggup selamat. Apabila tahun 2017 januari Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai pembangunan maka reputasi Jokowi semakin tinggi dan sulit di bendung untuk menang dalam Pemilu berikutnya. Maklum penduduk Jawa barat ialah penduduk terbesar di Indonesia.

Begitu sulit posisi Jokowi sekarang. Kata saya. Teman ini berkata bahwa semua kembali kepada abjad seorang Jokowi. Dia bergerak alasannya nuraninya demi kebenaran dan keadilan. Dia tidak akan tunduk dengan pressure supaya Ahok di penjara. Jokowi akan menghormati proses aturan dan ia akan mengawal proses aturan itu tanpa seorangpun sanggup menekannya supaya aturan di gadaikan demi cita-cita pihak tertentu. Mengapa ? Ini soal integritas negara di hadapan aturan yang memastikan negara dihentikan di kalahkah oleh tekanan dari manapun. Dan lagi kalaupun kehendak mereka itu di turuti, tidak akan selesai hingga di situ. Karena akan ada lagi tuntutan hingga jadinya sasaran mereka tercapai, Jokowi mundur. Apakah ini akan terjadi? Tanya saya. Tidak akan terjadi?  Tentara Nasional Indonesia dan dominan elite politik ibarat Golkar, Nasdem, Hanura, PKB, PPP, tidak akan mengingingkan keadaan chaos alasannya mereka paham betul resikonya bagi momentum perekonomian. Pendekatan kepada Prabowo bukanlah loby membujuk tapi hanya cara joko widodo memberikan pesan kepada PS bahwa ia tidak akan sanggup di tekan oleh siapapun dan NKRI ialah harga mati.

Menjelang demo tanggal 4 November akan ada upaya persuasi antar elite. Mengingatkan supaya semua sepakat menjaga perdamaian. Demontrasi ialah hak konsitutional warga memberikan pendapat, bukan hak memaksakan kehendak. PS seyogia menyadari ini dan siapapun harus bertanggung jawab secara aturan apabila demontrasi menjadikan anarkis. Semoga tanggal 4 november kelak ialah agresi tenang solidaritas Islam sebagai rahmat bagi semua. Tidak ada politik , tidak ada SARA dan semua alasannya kecintaan kepada Agama dan Negara Hukum. Semoga Koorlap demo menjaga barisan  tidak di tembus oleh provokator politik yanag inginkan chaos, dan kalaupun ada ukiran dengan pegawanegeri akan gampang di padamkan. Semua akan baik baik saja. Yuk berdemokrasi yang cerdas.

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/

Siapa Yang Menang?

Dua hari kemudian saya bertemu dengan sobat yang saya tahu bahwa beliau agent dari biro belakang layar negara namun beliau sendiri tidak mau membenarkan jikalau saya klarifikasi. Dia sangat irit berbicara namun bila berdiskusi beliau lebih suka membawa kita berpikir secara rasional atas problem yang dibentangkannya. Seperti yang beliau katakan bahwa pada ketika kini hasil quick count Pemilu Legislatif memastikan tidak ada super majority. Suara terdistribusi secara merata. Walau ada yang disebut pemenang dengan skor tertinggi namun tidak significant untuk bisa mengontrol parlemen. Nah bila kelak terpilih Presiden ,bagaimana pemerintah itu kelak? Tanyanya. Saya terdiam. Dia tetap tersenyum memandang saya. Tentu Pemerintahan tidak akan efektif. Kata saya. Dia mengangguk sambil memperlihatkan jempol jarinya. Kalau pemerintahan lemah apa karenanya ? tanyanya lagi. Tidak ada keputusan yang bisa dibentuk dengan cepat dan akurat. Semuanya akan menjadi transaksional. Kata saya dengan kening berkerut. Dia tersenyum mendengar balasan saya. Lantas siapakah yang diuntungkan dari situasi ini? ya meraka yang tetap ingin system demokrasi ini ada. Mereka yang tak ingin ada kekuatan yang ingin mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sesuai dengan aslinya. Mereka yang tak ingin kekuatan islam bisa mengontrol kekuatan di Parlemen. Ini serpihan dari operasi inteligent yang rumit sehingga menciptakan Pemilu bukan sebagai alat perubahan nilai secara legitimate tapi hanya menghasilkan forum yang lemah untuk berhadapan dengan kekuatan modal. Setidaknya bisa meredam agama dan idiology untuk berbuat dengan idealismenya. 

Saya hanya membayangkan andaikan Jokowi terpilih sebagai Presiden ,apa yang bisa beliau lakukan dengan kegiatan Indonesia hebat  bila PDIP hanya 20% di DPR. Andai terpilih , apa yang bisa dilakukan oleh Prabowo dengan kegiatan pro rakyatnya bila korsi Garindra di DPR hanya 11%. Apa yang bisa dilakukan oleh Ical bila terpilih menjadi presiden bila bunyi Golkar hanya 15%. Pemilihan presiden kelak benar benar hanyalah lawakan termahal namun tidak lucu. Karena walau presiden dipilih eksklusif oleh rakyat dan andai 100% rakyat memilihnya menjadi presiden , beliau tetap tidak akan efektif sebagai presiden.Karena beliau harus tunduk pada system balance power dengan DPR yang dikuasai oleh banyak partai. Ini akan sangat melelahkan. Dengan hak yang ada pada DPR maka DPR bisa melaksanakan apa saja untuk laga kekuasaan dengan presiden menyerupai misal DPR bisa menghentikan pembahasan APBN dan pemerintahan bisa stuck menyerupai yang dilakukan oleh Parlement di Amerika. Atau jikalau Presiden berani melaksanakan tindakan revolusioner merubah Undang-Undang Dasar dan berniat membubarkan Parlemen sebab tidak menerima pinjaman dari Parlemen maka militer bisa mengambil alih kekuasaan sesuai UU. Karena walau militer tidak berpolitik namun secara konstitusi, militer bisa mengambil alih kekuasaan bila Presiden memakai kekuasaanya melebih UUD. Kaprikornus kesimpulannya, kata saya , siapapun yang terpilih jadi presiden jangan dituntut beliau dengan janjinya menyerupai katanya dalam Pemilu sebab presiden bukanlah satu satunya penentu kegiatan tapi mereka yang ada di DPR juga ikut menentukan. Teman saya mengangguk.

Nah, lanjut sobat saya, ketika kini sedang berlangsung renegosiasi KK Tambang, termasuk eksistensi Freeport dan Newmont. Sebelum Pileg terdengar rasa optimis bahwa renegosiasi KK Tambang akan selesai setelah  Pileg. Namun sesudah Pileg keadaan menjadi lain. Freeport tidak melihat sebelah mata lagi kepada pemerintah sekarang. Makanya Freeport belum menyepakati poin divestasi, sementara Newmont masih belum menyepakati soal ekspansi luas wilayah dan penerimaan negara. Keadaan menjadi stuck. Saya tahu itu sebab salah satu fund manager dari Cooper Network menyampaikan bahwa keliatannya petinggi Freeport dan Newmont di Washington lebih pede menuntaskan perundingan dengan pemerintah baru.  Saya tidak tahu mengapa. Namun ada yang bilang bahwa ini soal kalkulasi bisnis. Lebih murah ongkos lobynya sesudah pemerintah gres daripada sekarang. Karena pemerintah gres lebih lemah dibandingkan pemerintah sekarang. Sehingga tidak sulit menekan pemerintah melalui parlemen. Bagaimana dengan bangkit koalisi? Sistem ketata negaraan kita bukanlah Parlementer tapi presidentil. Kesepakatan koalisi tidak mengikat secara undang undang sehingga tidak ada pelanggaran aturan bila anggota koalisi ingkar janji. Pengalaman terdahulu, koalisi tidak pernah kompak mengawal pemerintah SBY makanya president lambat mengambil keputusan.

Siapakah pemenang sesungguhnya dalam pemilu ketika ini ? Ya Kapitalisme! Rich Dad’s , Conspiracy of the rich , dari Robert T. Kiyosaki menyebutkan ada empat hal yang menciptakan demokrasi harus dipertahankan oleh kapitalisme yaitu perlunya uang sebagai kekuataan dan karenanya perlu inflasi untuk memeras rakyat, perlu hutang untuk menggadaikan resource dan perlunya konsumsi untuk menciptakan orang tergantung terhadap pasar. Sebuah sistem nilai yang andal wacana konspirasi orang kaya dan penguasa untuk menjajah yang lemah. Kaprikornus yang diuntungkan dari Pemilu ketika ini demokrasi tetap exist sebab tidak ada super majority yang bisa menghapusnya. Bagi kapitalisme ini kemenangan yang gampang sebab orang Indonesia sangat gampang diprovokasi untuk lupa musuh yang sebenarnya. Praktis diadu domba, sehingga antara mereka saling menghujat dan merasa paling benar, saling tidak mempercayai sehingga persatuan mereka pecah. Di dalam system persatuan umat pecah, dan diluar system juga pecah. Dan anehnya mereka tidak sadar sedang diobok obok dan  masing masing mereka masih yakin bahwa apa yang mereka lakukan yaitu benar walau kenyataanya besok mereka harus siap dengan kenaikan BBM dan kenaikan semua kebutuhan pokok. Karena pasar butuh margin dan mereka  semua harus bayar itu. Engga ada yang gratis.Tentu akan bertambah orang miskin yang tak bisa membeli dan itulah korban dari umat yang tak bisa bersatu untuk tegaknya keadilan bagi semua. Kini saya tak bisa lagi meminta kepada Allah kecuali berdoa “Allahumma, la ilaha illa anta. Subhanaka, inni kuntu minazzhalimin. Saya dan anda  memang zalim ..

Sumber https://culas.blogspot.com/

Tni ,Islam, Nasionalis.

Soekarno jatuh.  AS ada dibalik itu. Soeharto terpilih sebagai presiden. Selanjutnya bisa ditebak bahwa bandul politik dan kebijakan harus sesuai dengan agenda AS terutama dalam kancah perang cuek antara Blok Barat dan Unisoviet. Hampir semua kebijakan ekonomi Indonesia didukung oleh AS bersama sekutunya menyerupai Jepang, Eropa Barat. Indonesia terus membangun tiada henti hingga kesudahannya Soeharto sanggup gelar Bapak Pembangunan. Namun setelah perang cuek usai tahun 1991, masa masa terindah bersama AS berkahir sudah. AS tidak melihat lagi Soeharto sebagai golden boy. AS butuh pemimpin yang visioner di Indonesia. Dari tahun 1991 terjadi faksi di kubu TNI. Mengapa TNI? alasannya ialah unsur kekuatan orde gres ada pada TNI. Suka tida suka Golkar juga bab dari TNI.  Orde gres hanya bisa dijatuhkan oleh TNI. Bukan oleh kekuatan manapun.

Soeharto sadar itu. Dia tidak bisa terus bergantung kepada TNI. Makanya semenjak tahun 1990, dibuat ICMI. Kelahiran ICMI bukanah kebetulah sejarah belaka, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang simpulan dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan tanda-tanda akan berakhirnya perang cuek dan konflik ideologi. Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan altenatif bagi perkembangan perabadan dunia. Sejak  tahun 1991 Soeharto mulai memberi kiprah lebih luas kepada ICMI masuk dalam kabinet. Keadaan ini dibaca oleh TNI, terutama ketika ICMI mulai menguasai posisi penting di Golkar. 

Bagi Barat ( AS) kebangkitan Islam ini menjadi problem yang serius alasannya ialah itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang berdiri kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat. Yang pro kepada kekuasaan yang berbasis Islam ialah Soeharto. Dari situasi inilah Tentara Nasional Indonesia mulai terpecah. Secara membisu diam, Faksi pun terbentuk di internal TNI. Mengapa hingga terjadi faksi di Tentara Nasional Indonesia ? alasannya ialah islam yang dimaksud Soeharto bukan islam tradisional yang sudah terbukti setia kepada NKRI. Soeharto selalu curiga kepada NU dan Muhammadiah. Melalui Prabowo Subianto yang juga menantunya , Soeharto mulai melaksanakan pendekatan kepada kaum islam moderat, menyerupai Amin Rais, Nurcolis Madjid, dan lain lain. Dan juga meng eliminate perwira yang tidak sejalan dengan agenda Soeharto.

Jenderal yang paling di curigai oleh Soeharto ialah LB Moerdani. Ditengah semakin kuatnya cengkraman ICMI dalam Kabinet  Soeharto paska Pemilu, LB Moerdani memberikan ilham bagaimana menjatuhkan Soeharto. Itu disampaikannya di kediaman Fahmi idris dan dihadapan eks agresi 66 menyerupai Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh Artikel Babo. Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurunya, 'Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti'...Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto.” Tetapi ilham ini ditolak keras oleh Firdaus yang hadir dalam pertemuan itu. 'Kalau memakai massa, yang pertama dikejar ialah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.' “ (Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, Penerbit Mizan, hal. 316).

Dalam buku 'Tragedi Seorang Loyalis', dikala menjabat Panglima ABRI Moerdani memberi komentar mengenai bisnis bawah umur Soeharto. Soeharto murka dan mecopot jabatan Moerdani. Dalam buku Sintong Panjaitan (komandan Den81 yang menyerbu Woyla), disebutkan Prabowo pernah merencanakan menculik Moerdani alasannya ialah tuduhan makar. Prabowo Subianto tidak memberi komentar mengenai bencana ini dalam bukunya. Perwira lain yang di curigai oleh Soeharto itu diantaranya ialah , Try Soetrisno, Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut BInsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Walau semua Pati itu berpretasi hebat namun karirnya tergantung dari rekomendasi Prabowo Subianto sebagai menantu kesayangan Soeharto.

Jusuf Wanandi dalam memoarnya menulis bahwa ketika Presiden Soeharto berhasil menetralisir efek Try Soetrisno dengan menempatkan Feisal Tanjung dan Prabowo Subianto , mudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan Benny Moerdani connection. Karenanya Soeharto menempatkan semua impian kepada Wiranto. Tetapi Soeharto salah menilai wacana Wiranto. Setelah dilantik sebagai Panglima ABRI, diketahui Wiranto menghadap Benny Moerdani dan meminta supaya setiap bulan bisa bertemu. Tanggapan Benny berdasarkan Jusuf Wanandi dan Salim Said ( dalam bukunya “Menyibak Tabir Orde Baru, hal. 365-366; Salim Said, hal. 320) ialah "Jangan berilusi, orang renta itu [Soeharto] tidak menyukai saya, tidak percaya kepada saya. Anda harus tetap di sana alasannya ialah Anda satu-satunya yang kita miliki. Jangan menciptakan kesalahan alasannya ialah kariermu akan selesai jikalau Soeharto tahu Anda erat dengan saya.”. Apakah Soeharto benar benar tidak tahu kalau Wiranto main dua kaki ? tentu tahu.  Makanya Soeharto lebih mempercayai menantunya Prabowo Subianto untuk mengawasi sepak terjang Wiranto bersama stafnya menyerupai SBY yang ketika itu Kasospol.  

Yang jadi pertanyaan ialah bagaimana dan apa bahwasanya yang terjadi pada krusuhan pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei 1998 yang menewaskan 1.880 orang itu. Yang terang bencana itu panglima ABRi ialah Wiranto yang gres menjabat bulan Maret 1998. Tentu bencana itu tidak tiba begitu saja. Tanpa persiapan dan planning yang matang mustahil amuk massa yang begitu besar dan massive sanggup terjadi. Dalam hitungan jam sanggup mengkremasi sebagian besar ibu kota. Ini terang operasi militer. Wiranto masuk dalam kancah kekacauan yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya. Wiranto ada pada waktu dan kawasan yang salah. Karenanya beliau harus bersikap. Wiranto tentu tahu ada faksi di tubuh TNI. Ada yang pro ke Golkar ada yang pro ke Soeharto dan ada juga yang pro demokrasi.  Pada moment memilih sikap, Wiranto memilih pilihan kepada Pro demokrasi. Dia  bertekad akan mengawal proses suksesi dari Rezim Soeharto ke Habibie dan kemudian masuk proses reformasi dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 45. 

Namun suksesi ke Habibie tidak diinginkan oleh Prabowo Subianto. Sehari setelah Habibie dilantik sebagai Presiden menggantikan Soeharto, beliau mencopot Letjen Prabowo Subianto dari jabatan Panglima Kostrad pada 23 Mei 1998. Mengapa ? Karena Habibie mendengar laporan Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengenai pergerakan pasukan Kostrad secara besar-besaran dari luar kota menuju Jakarta. Selain itu, sebagian di antara pasukan itu disebut telah "mengepung" kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Kepresidenan. Wiranto juga tahu proses penculikan aktifis pro demokrasi dari periode Desember 1997 hingga Februari 1998 dilakukan oleh Prabowo di era Panglima Faisal Tanjung. Artinya Prabowo memang punya agenda tersendiri dengan adanya chaos yang sehingga lengsernya Soeharto. Tetapi pada moment itu, Soeharto lebih percaya WIranto untuk melewati proses suksesi secara UU. Padahal tadinya mungkin Prabowo berharap Soeharto mengeluarkan dekrit menunjuk dirinya sebagai Penguasa transisi.

Habibie berkuasa tidak lebih 17 bulan. Faksi Habibie di Golkar ialah kaum intelektual islam yang moderat. Faksi ini umumnya di dominasi oleh almuni HMI yang ada di GOLKAR. Namun dalam kurun waktu yang singkat kekuasaanya itu Habibie tidak bisa jauh dari faksi Tentara Nasional Indonesia yang pro Soeharto dan pro demokrasi. Elite Golkar tidak suka ini. Karenanya ketika Akbar Tanjung berhasil merebut ketua Umum Golkar dari Harmoko  dan menggusur semua kekuatan Tentara Nasional Indonesia Pro Soeharto di DPP, Golkar pun menolak pertanggungan jawab Habibie sehingga Habibie dilengserkan secara kuntitusi dihadapan sidang MPR/DPR. Tanpa ada amarah dan selalu dengan wajah senyum menyaksikan detik detik berakhirnya sejarah beliau sebagai pemimpin di negeri ini. Kekuasaan berikutnya walau terang PDIP sebagai pemenang pemilu. Namun poros tengah islam dibawah koordinasi Amin Rais berhasil menempatkan Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil.

Siapa yang ada dibalik terbentuknya poros tengah itu? tak lain ialah Wiranto bersama faksi Tentara Nasional Indonesia yang pro demokrasi termasuk SBY. Ketika itu SBY ialah kasospol ABRI. Dia bertugas menjalin komunikasi dengan kekuatan politik dari golongan manapun terutama dengan islam. Hubungan dengan ormas islam sudah terjadi usang semenjak SBY masuk ke Markas ABRI. Bersama LBP , SBY punya jalan masuk kesemua petinggi Ormas islam. Secara tidak pribadi SBY berperan melakun silent revolution dikalangan patron umat islam supaya punya kekuatan untuk bersatu dalam politik. Bukan hanya kepada kelompok islam, kepada pro demokrasi juga relasi SBY manis sekali. Waktu bencana 27 Juli 1996 penyerbuan markas PDIP yang memakan korban tidak sedikit itu, SBY ialah Kasdam Jaya yang pangdamnya ialah Soetioso. Hubungan antara Megawati dengan SBY. Gus Dur dengan SBY, sudah terjalin lama. Makanya jangan kaget ketika Era Gus Dur, SBY sanggup posisi Menteri Pertambangan dan energi. Era Megawati jadi MenkoPolkam. Andaikan waktu itu SBY ialah faksi yang pro Soeharto, mungkin Megawati sudah dihabisi. Tetapi ini Megawati seakan dilindungi dari pihak yang ingin menghabisinya. Soetiyoso diangkat jadi Gubernur DKI periode kedua ketika presiden Era Megawati.

Lantas siapakah Godfather dari faksi Tentara Nasional Indonesia pro Demokrasi itu ? beliau ialah nasionalis sejati. Dia ialah Try Soetrisno. Semua mereka menyerupai Wiranto, SBY, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS ialah faksi Try Soetrisno. Hubungan Try Soetrisno dengan ormas islam terutama NU dan Muhamamdiah sangat kuat. Try Soetrisno mendukung lahirnya PKB, PAN, PK. Tujuannya supaya umat islam punya wadah usaha secara politik. Bagaimanapun islam ialah asset nasional yang harus menjadi kekuatan real dalam membangun bangsa dan negara. Namun konsesi politik dan proteksi ini dalam konsep faksi Try Soetrisno ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Artinya semua kekuatan yang ada di indonesia harus dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.  Posisi Try Soetrisno ini dibuktikan dengan terpilihnya Gus Dur  sebagai presiden dalam Voting sidang Umum DPR/MPR. Di era Gus Dur, Tentara Nasional Indonesia di reformasi dengan kembali ke fungsinya sebagai prajurit profesional. Tentara Nasional Indonesia hanya patuh kepada UU. Tidak lagi berpolitik. Namun para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia terus melanjutkan faksi itu dengan ikut mempengaruhi situasi politik dalam negeri. Semua faksi bersatu ketika  terjadi konflik antara Gus Dur dan DPR. Apalagi dikala Gus Dur menerbitkan dekrit wacana pembubaran MPR/DPR serta pembekuan Partai Golkar. Ini  sama saja perang kepada semua faksi yang ada di TNI. Walau sudah ada UU Tentara Nasional Indonesia yang tidak berpolitik dan patuh kepada UU, namun Tentara Nasional Indonesia tidak mau loyal kepada Gus Dur untuk mengamankan Dekkrit Presiden itu. Gus Dur di jatuhkan alasannya ialah murni problem politik. bukan alasannya ialah problem skandal Bulog.

Tahun 2004 SBY terpilih sebagai presiden lewat Pemilu pribadi sesuai Undang-Undang Dasar 45 yang sudah di revisi di era Megawati. Semua grand design Try Soetrisno untuk membangun kekuatan islam , nasionalis dan demokrasi dalam bingkai NKRI dan Pancasila jadi berantakan. SBY memakai kekuatan akar rumput islam dan Golkar yang selama beliau menjabat Kasospol dan Menko Polkam sangat dikuasai orang orangnya, dan tentu sudah beliau bina tahunan sesuai potensi mereka. Darimana dananya ? Mantan Diplomat H Cholid Mawardi dan analisis Mantan Direktur Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), AC Manulang yang kini dikenal  sebagai pengamat inteljen di Asia. Menurut Cholid yang juga mantan Ketua PBNU itu, Amerika sangat berkepentingan dalam pesta demokrasi pemilihan presiden pribadi di Indonesia. Mereka telah menurunkan tim dengan proteksi dana yang tidak terbatas. Amerika, lanjut Cholid, dinilai telah  bertransaksi dengan  salah seorang calon presiden untuk mengamankan kepentingan negerinya di Indonesia.

"Bayangkan, Collin Powel ke Jakarta hanya menemui SBY, menghadap presiden Megawati juga tidak. Ini  mengandung makna tertentu,"katanya. Ia juga mensinyalir telah terjadi deal ekonomi dan politik untuk kepentingan Amerika di Indonesia menyerupai Freeport, Mobil Oil dan pengamanan selat Malaka. Desas-desus juga menyebutkan, Amerika melalui SBY akan menimbulkan sebuah pulau di barat Padang sebagai pangkalan  militer menggantikan Pangkalan Subik. Sementara itu, AC Manulang  mengatakan, Amerika Serikat (AS) telah jauh-jauh hari menyiapkan calon presiden (capres) dari militer,  Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu, pemilihan presiden secara pribadi yang untuk pertama kali  digelar di Indonesia, tak lepas dari campur tangan Amerika Serikat (AS). Melalui biro intelijennya, CIA, AS ingin supaya presiden Indonesia mendatang berasal dari purnawirawan militer.

Menurut mantan Direktur Bakin ini, capres berlatar militer dianggap bisa menjalankan grand strategy global AS, yaitu memberantas terorisme. "Sipil dianggap tidak bisa menindak tegas kelompok Islam radikal, yang oleh Amerika disebut sebagai geng teroris di Indonesia. Manullang menambahkan, pada pemilu presiden putaran pertama lalu, CIA dihadapkan pada dua pilihan yang imbang, yaitu Jenderal (Purn) Wiranto dan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya dianggap memahami grand strategy global AS tersebut. Namun belakangan, sebelum masa pencoblosan 5 Juli lalu, Wiranto lebih cenderung mendekati kelompok Islam garis keras. Karena itu, kesudahannya CIA mendukung SBY.

"Kenapa Wiranto nggak didukung CIA? Dia itu erat dengan kelompok Islam, yang oleh Amerika dicap sebagai separatis. Kita lihat hasil pemilu di Pesantren Al-Zaytun, kemudian hasil musyarawarah para habib dan kiai dari FPI dan MMI di Gedung Joeang beberapa pekan sebelum pemilu presiden. Jelas sekali, mereka menolak SBY dan mendukung Wiranto. Ini semua dilaporkan anggota CIA ke CIA Pusat di Amerika. Lalu pimpinan CIA menginstruksikan supaya Wiranto jangan didukung," ujarnya. Dengan demikian, tambah Manullang, siapa yang harus didukung CIA sudah jelas, alasannya ialah tinggal satu calon. Megawati tidak mungkin, alasannya ialah dianggap telah gagal menjalankan misi CIA. Amien Rais niscaya tidak akan didukung CIA, alasannya ialah dianggap salah satu pimpinan Islam garis keras. Sedang Hamzah Haz, tak pernah masuk pilihan alasannya ialah niscaya tidak akan menang. "Jadi Amerika itu sudah mempersiapkan SBY semenjak jauh-jauh hari untuk jadi presiden," katanya. Doktor sosiologi politik lulusan Universitas Mainz Jerman ini yakin, bahwasanya siapapun yang didukung CIA niscaya akan memenangkan pemilu di Indonesia.  

Alasan dia, kerja AS sangat profesional. Untuk menjalankan misinya di Indonesia, CIA telah menyusupkan 60 ribu intelijennya di Indonesia semenjak sebelum pemilu legislatif 2004 lalu. Mereka ialah warga Indonesia yang telah mendapatkan pendidikan intelijen di luar negeri. Karena itu, keberadaannya sulit dikenali. "Soal ini kan pernah diakui oleh KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu, bahwa ada sekitar 60 ribu intelijen ajaib di Indonesia," ujarnya. Lebih lanjut Manullang menilai, siapapun capres yang didukung CIA niscaya akan memenangkan pemilu presiden putaran kedua. "Siapa yang akan jadi presiden Indonesia ke depan, bahwasanya namanya sudah ada di tangan Amerika. Kan mereka yang men-setting. Bahkan bukan hanya Indonesia, CIA juga berperan dalam suksesi kepemimpinan nasional di beberapa negara di dunia," ujarnya. Setelah itu, masih berdasarkan Manullang, presiden yang didukung CIA akan dikendalikan oleh AS jikalau sehabis terpilih. Agendanya ya Agenda AS.

Tahun 2009. Megawati mencalonkan diri sebagai Presiden dan berpasangan dengan Prabowo. Secara tidak pribadi Megawati mencoba menarik proteksi dari Tentara Nasional Indonesia Faksi Cendana dengan menimbulkan Prabowo sebagai Cawapres. Namun kekuatan ini tidak significant untuk menghadapi SBY yang justru didukung oleh barisan islam yang berhasil dikendalikan lewat silent revolution. Nah Tahun 2014, SBY tidak lagi dilirik oleh AS. Karena kekuasaan ada pada Partai Demokrat. Sementara koneksi SBY ada pada partai Republik. Partai Demokrat AS inginkan pemilu berlangsung tertip dan demokratis tanpa ada rekayasa apapun. Megawati terpaksa tidak lagi maju sebagai capres. Namun Mega butuh PDIP menjadi partai penguasa dan karenanya beliau butuh figur yang disukai rakyat. Pemilihan Jokowi sebagai Capres lebih alasannya ialah Jokowi ialah satu satunya calon yang tidak bersinggungan dengan faksi politik nasional. Karenanya Akan gampang menarik faksi Tentara Nasional Indonesia bergabung. Makara beban sejarah atau masa kemudian hampir tidak ada. Tentu dengan rekam jejak menyerupai itu akan memudahkan Jokowi menghadapi konstelasi kekuatan dalam negeri maupun luar negeri kelak bila beliau terpilih sebagai presiden

Namun ketika proteksi Faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno kepada PDIP atas Capres Jokowi, partai lain yang merasa punya relasi dengan faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno merasa ditinggalkan. Mereka tidak bisa menerima. Mengapa harus PDIP? mengapa bukan Partai islam yang terang jelas punya sejarah erat dengan TNI. Mengapa bukan Golkar yang terang didirikan oleh TNI. Tetapi Try Soetrisno tetap dengan sikapnya. Bahwa beliau ingin PDIP yang maju dan capresnya didukung. Semua Elite Tentara Nasional Indonesia binaan Try Soetrisno tentu ada dibelakang Jokowi. Mereka ialah Wiranto, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fachrul Razi, Ryamizard Ryacudu, Luhut Binsar Panjaitan; Sintong Panjaitan, Sutiyoso; Soebagyo HS. Bahkan termasuk SBY ialah pihak yang secara tidak pribadi mendukung Jokowi. Tentu dengan cara yang rumit dan memilih sekali. Mengapa begitu solid proteksi itu ? alasannya ialah yang dihadapi ialah Prabowo Soebianto yang terang lawan faksi Try Soetrisno. Sebetulnya antara Tentara Nasional Indonesia dan ormas Islam tidak punya masalah. Yang punya problem itu ialah PDIP dengan ormas islam. Mungkin relasi yang mesra antara PDIP dengan NU. Mungkin faktor sejarah dimasa kemudian dimana NU berhasil menciptakan pecahnya barisan islam dalam Masyumi. Kemudian bergabung dalam barisan nasional yang dibuat oleh Soekarno : NASAKOM.

Kemenangan Jokowi atas Prabowo dalam Pilpres 2014, telah menciptakan faksi Tentara Nasional Indonesia Pro cendana dan kelompok islam meradang. Khususnya ada ormas islam  menyerupai FPI, FUI yang punya koneksi dengan jaringan islam international menyerupai HT, Al Qaida, Ikhwanul Muslim (IM)) sangat mengenal erat siapa itu Wiranto. Karena dulu mereka berdiri atas prakarsa Wiranto. Era SBY mereka berperan sebagai pressure group yang sering dimanfaatkan oleh Faksi Tentara Nasional Indonesia Try Soetrisno. Bahkan HRS pernah masuk penjara di era SBY. Tidak sedikit orang FPI yang meninggal di penjara di era SBY. Saat kini ormas islam yang anti Jokowi /PDIP ialah mereka yang tadinya dibina oleh TNI. Para PATI yang turut membina itu semua ada dikubu Jokowi sekarang. Hanya saja ormas islam itu kini mereka tidak diposisi Jokowi tetapi di posisi Prabowo. Antara Prabowo dan kekuatan islam, punya agenda yang berbeda. Saat kini mereka bersatu untuk mencapai sasaran ganti presiden. Kalau tercapai sasaran ini maka selanjutnya bicara konsesi politik yang tentu berujung konsesi bisnis. Apakah mudah? tidak juga. alasannya ialah sistem negara kita menganut trias politika. Presiden tidak otomatis berkuasa penuh. Tanpa proteksi dewan perwakilan rakyat , Presiden tidak akan bisa melaksanakan fungsi UU nya. Prabowo akan melaksanakan hal sama menyerupai mertuanya. Islam hanya dimanfaatkan untuk naik tangga. Setelah hingga diatas , maka islam ialah pihak pertama yang akan di kebiri. Mengapa? apapun faksi Tentara Nasional Indonesia itu, idilogi mereka terang ialah Nasionalis. Makara islam dan komunis itu tidak ada kamusnya  dalam dokrin TNI. Dokrin Tentara Nasional Indonesia ialah PANCASILA. Itu final!

Jadi semenjak jatuhnya Soeharto ritme politik ditentukan oleh tiga orang jenderal , WIRANTO, PRABOWO dan SBY. Sampai kini mereka eksis. Kalau mereka bertiga bertemu, maka semua hal yang rumit sanggup menjadi mudah. Makara problem politik negeri ini engga juga ruwet. Hanya tiga orang duduk bareng minum kopi , selesai dah urusan. Makara damai sajalah. Semua akan baik baik saja. Yang terang Jokowi bukan lawan bagi siapa saja, bukan pula musuh bagi partai manapun. Jokowi hanya profesional untuk melaksanakan amanah UU dan memastikan elite politik dan elite ormas tetap bisa ha ha hi hi, disuasana mendung masih bisa memetik buah dan membaginya.  

Sumber https://bukuerizelibandaro.blogspot.com/