Mendikbud Pastikan Akan Lacak Dan Segera Usut Agresi Siswa Menyebut 2019 Ganti Presiden

Info Pemerintah - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pihaknya akan memeriksa agresi para siswa berseragam pramuka yang menyerukan 2019 ganti presiden.

Menurut dia, Kemendikbud akan menggandeng Kemenpora dan Kwarnas Pramuka untuk mencari tahu siapa dan motif dari para siswa menyebut 2019 ganti presiden.

"Kami sedang lacak. Kami usut kini ada di mana itu kejadiannya," kata Muhadjir soal siswa menyebut 2019 ganti presiden, di kompleks Istana Kepresidenan.

Sebuah video merekam sejumlah anak berseragam menyerupai Pramuka. Dalam video itu, mereka meneriakkan 2019 ganti presiden.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan mendalami siapa bawah umur dalam video itu. Mendikbud gotong royong dengan Kemenpora dan Kwarnas Pramuka untuk mencari tahu siapa dan motif dari para siswa menyebut 2019 ganti presiden.

"Kami sedang lacak. Kami usut kini ada di mana itu kejadiannya," kata Muhadjir di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10).

Muhadjir menegaskan agresi yang dilakukan para siswa tersebut sangat tidak dibenarkan. Ia pun mengancam akan memberi hukuman tegas apabila ada oknum guru yang sengaja mendoktrin para siswanya supaya mendukung pasangan calon tertentu.

"Teguran keras, yang paling berat ya dikeluarkan. Karena itu yaitu wilayah pendidikan. Siswa tidak boleh diberi indoktrinasi-indoktrinasi yang belum waktunya, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagai seorang siswa," jelas Muhadjir.

Kemendikbud, kata Muhadjir, akan memantau secara ketat lingkungan sekolah guna mencegah kejadian serupa terulang. Ia kembali menegaskan forum pendidikan dihentikan dijadikan kawasan berpolitik praktis.

"Kami terus melaksanakan pemantauan, secara ketat. Tapi masalahnya yaitu kejadiannya itu kemungkinan besar di luar sekolah. Menurut hukum yang tidak boleh itu kan di forum pendidikan," ucap Muhadjir.

Sebelumnya, Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Indonesia, Budi Waseso, memastikan bawah umur terekam dalam video itu bukan dari pihak Pramuka Indonesia. Salah satu yang paling identik memastikan bawah umur itu bukan anggota Pramuka, terlihat pada seragam yang mereka kenakan. Meski menyerupai di seragam tidak ada lambang-lambang kemahiran menyerupai seragam pada umumnya.

"Saya perlu menyikapi ini alasannya Pramuka tidak berpolitik. Dan Pramuka bukan kekuatan politik atau partai ya. Supaya paham. Jangan hingga nanti Pramuka diseret-seret soal kepentingan-kepentingan yang bekerjsama bukan pramuka," kata Waseso.

Sumber : www.liputan6.com

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa memperlihatkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Pemerintah Akan Naikan Honor Guru Honorer Yang Tak Lolos Cpns Dan Pppk

Info Pemerintah - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah tetap memikirkan guru honorer yang gagal dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila ada guru honorer yang gagal menjadi PNS atau PPPK, pemerintah tetap akan memperhatikan kesejahteraan mereka dengan menaikkan gaji yang diterima.

"Bagi yang enggak lolos CPNS, kemudian ia ke PPPK tapi enggak lolos juga, itu bagaimana? Gajinya akan disesuaikan. Pendekatannya pendekatan kesejahteraan," ujar Moeldoko ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (9/10/2018). Baca juga: Mendikbud: Solusi Guru Honorer Selain CPNS, Menunggu Kajian Kemenkeu Meski demikian, Moeldoko belum sanggup memastikan berapa kenaikan gaji yang bakal diterima guru honorer. 

Menurut dia, soal angka kenaikan masih dalam tahap penghitungan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Soal itu (besaran kenaikan honor), aku belum sanggup jawab pasti, alasannya yakni itu ada hitung - hitungannya antara Menkeu dengan Menteri PAN-RB," ujar Moeldoko. 

Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia itu juga mengatakan, pemerintah sudah tetapkan tidak akan lagi merekrut tenaga honorer, baik di tingkat kementerian, forum atau di pemerintah provinsi. "Perintah Presiden sangat jelas, mulai ketika ini tidak ada lagi pengangkatan honorer. Makara (tenaga honorer) yang ada ketika ini diselesaikan. Lalu mulai ketika ini yakinkan bahwa tidak ada lagi honorer," ujar Moeldoko. Namun, bukan berarti guru honorer itu diberhentikan dari pekerjaannya. Hingga masa baktinya usai, ia tetap akan menjadi guru dengan status honorer.

Sumber :

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda supaya informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Update Registrasi Cpns 2018 - Kemenpan Rb Rilis Perubahan Syarat Terkait Akreditasi

Info Pemerintah - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengumumkan adanya perubahan syarat CPNS 2018 terkait akreditasi.

Lewat surat yang diunggah akun Twitter resmi KemenPAN-RB, @kemenpanrb disebutkan syarat itu adalah, calon pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi tinggi dalam negeri dan/atau kegiatan studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional PTN (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada ketika kelulusan.

Kemenpan RB lalu memberi klarifikasi mengenai syarat pengakuan calon pelamar CPNS 2018.

UPDATE PENDAFTARAN CPNS 2018 - KEMENPAN RB RILIS PERUBAHAN SYARAT TERKAIT AKREDITASI

Menurut Kemenpan RB, syarat pengakuan ini berlaku di tingkat sentra dan daerah.

"Akreditasi ini berlaku untuk seluruh pendaftar CPNS 2018 di kementerian, pusat, maupun daerah," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Kemenpan RB, Mudzakir, ketika dihubungi Kompas.com, Senin (8/10/2018).

Lalu, pengakuan apa saja yang dilampirkan sebagai persyaratan CPNS?

"Untuk pengakuan boleh dilampirkan keduanya, antara lampiran pengakuan universitas dan lampiran pengakuan fakultas," ujar Mudzakir.

Mudzakir menyampaikan, bila pada ijazah pendaftar CPNS telah tercantum akreditasi, maka tidak perlu lagi melampirkan akreditasi, baik universitas atau fakultas.

"Tapi bila belum, maka perlu melampirkan. Tapi mohon cek lagi ke BKN," ujar Mudzakir.

Seperti diketahui, registrasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih dibuka hingga sepekan mendatang.

Hingga Minggu (7/10/2018), total pendaftar yang telah menentukan instansi tujuan sebanyak 2.117.182 calon.

Dalam proses pendaftaran, ada juga beberapa persyaratan gres yang harus dipenuhi, ibarat foto selfie dengan Kartu Identitas Akun (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sumber : http://www.tribunnews.com

Demikian gosip dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menunjukkan gosip dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda agar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Kpai Minta Kemendikbud Dan Kemenag Siapkan Kurikulum Sekolah Darurat

Info Pemerintah - Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) untuk menyiapkan kurikulum sekolah darurat. Hal itu dilakukan supaya bawah umur korban peristiwa sanggup fokus berguru meskipun di tengah keterbatasan.

Musababnya ialah ketika meninjau sekolah darurat di Lombok, NTB, Retno banyak mendapatkan keluhan dari bawah umur dan para guru. Keluhan yang disampaikan antara lain menyerupai panasnya ruang kelas tenda serta tidak adanya sarana penunjang menyerupai dingklik dan meja belajar.

“Kalau di ruang kelas yang semi permanen sanggup memakai meja dan dingklik di kelas darurat, tapi kalau tenda sangat tidak memungkinkan alasannya sempit dan tidak tinggi,’’  kata Retno, Minggu (8/10).

Lebih lanjut Retno menilai, kondisi tenda darurat sanggup menjadi tidak aman bila hujan deras tiba. Air yang menggenangi tenda mengakibatkan proses berguru mengajar menjadi terganggu.

Sekolah Darurat di Lombok

Kurangnya tenda darurat juga memaksa jam berguru bawah umur menjadi lebih sebentar. Jika di rata-rata mereka hanya berguru paling usang sekitar lima jam per harikarena antara ruangan yang diharapkan dengan yang tersedia tidak berimbang jumlahnya, terutama untuk SMA/sederajat. 

Oleh alasannya keterbatasan ruang tersebut, maka akseptor didik terpaksa bergantian memakai kelas sehingga jam berguru dibagi dua shift. 

“Jam sekolah yang pendek dan kondisi sekolah darurat yang tentu tidak senyaman kelas di sekolah-sekolah yang kondisinya normal, maka KPAI memandang perlu pemerintah dalam hal ini Kemendikbud dan Kemenag untuk tidak sekedar berkosentrasi pada kelas darurat, namun harus juga menyiapkan kurikulum khusus untuk sekolah darurat,” terperinci Retno.

Desakan untuk menciptakan kurikulum juga mempertimbangkan kondisi yang sedang terjadi. Menurut Retno, sangat tidak adil bila sekolah darurat harus menerapkan kurikulum nasional yang berlaku sementara sarana dan prasarana sangat minim. 

“Peserta didik dan pendidik di sekolah darurat sejatinya jangan dibebani dengan beratnya kurikulum nasional yang berlaku ketika ini, namun sudah semestinya menyesuaikan kondisi riil mereka di lapangan. Oleh karenanya, kurikulum sekolah darurat menjadi penting dan mendesak dibentuk oleh pemerintah, mengingat kondisi wilayah Indonesia yang rawan bencana,” tegas Retno

“Nanti sistem evaluasi dan ujian sekolah serta ujian nasional akseptor didik di sekolah-sekolah darurat, baik di Lombok, Palu dan Donggala, dan daerah lainnya juga harus diubahsuaikan dengan kurikulum sekolah darurat, bukan disamakan dengan akseptor didik lain di Indonesia yang daerahnya atau sekolahnya tidak terdampak bencana, menyerupai gempa dan tsunami,” tutupnya 

Sumber : kumparan.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menunjukkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda biar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Alhamdulillah...Tunjangan Tempat Guru Smp Rp 5,1 Juta, Sma Rp 2 Juta

Info Pemerintah - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terus berupaya mengambil kembali kewenangan pengelolaan Sekolah Menengan Atas dan Sekolah Menengah kejuruan yang sudah dialihkan ke Pemprov JaWA bARAT.

Pasalnya, banyak kelemahan yang terjadi setelah pengelolaan SMA/SMK negeri di daerahnya ditangani Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, duduk perkara kesenjangan honor guru tingkat SMA/SMK setelah diambil alih Provinsi Jawa Barat yang makin kecil.

"Intinya kami ingin ada kualitas pengajaran dari guru. Jangan alasannya honor berkurang guru jadi terganggu mengajarnya. Jangan hingga ada kesenjangan honor guru Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengan Atas negeri," terang Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah, ibarat diberitakan Indopos (Jawa Pos Group).

Tunjangan Daerah Guru Sekolah Menengah Pertama Rp 5,1 Juta, Sekolah Menengan Atas Rp 2 Juta

Inay menambahkan, memang ada perbedaaan upah mencolok yang diterima antara guru SMA/SMK yang digaji Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dengan guru Sekolah Menengah Pertama negeri yang digaji oleh Pemkot Bekasi. Terutama terkait pemberian insentif.

Setiap guru Sekolah Menengah Pertama negeri berstatus PNS di bawah Pemkot Bekasi masih menerima tunjangan tempat Rp 5,1 juta per bulan. Sedangkan insentif guru SMA/SMK hanya Rp 2 juta dari Pemprov Jawa Barat. "Jauh perbedaan tunjangan guru SMA/SMK negeri dan Sekolah Menengah Pertama negeri," paparnya.

Seperti diketahui, upah guru SMA/SMK negeri non PNS yang ada di bawah Pemprov Jawa Barat hanya diberikan upah Rp 85 ribu/jam mengajar. Sedangkan, guru kontrak tingkat Sekolah Menengah Pertama negeri di Kota Bekasi diberikan upah Rp 3,8 juta per bulan.

Inay juga mengatakan, Pemkot Bekasi sudah melaksanakan MoU dengan Pemprov Jawa Barat terkait honor guru SMA/SMK negeri. Nantinya, akan ada adaptasi honor yang diterima untuk seluruh guru yang mengajar di seluruh sekolah di Kota Bekasi.

Sementara itu, Kepala Cabang Wilayah II, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Hari Pansila menyampaikan pihaknya telah melaksanakan MoU dengan Pemkot Bekasi terkait pengelolaan keuangan untuk guru SMA/SMK biar upah yang diterima disesuaikan.

Dia juga memaparkan, dalam perjanjian kerjasama itu tidak ada arah pembicaraan terkait seruan kembali pengelolaan SMA/SMK negeri. ”Kota Bekasi mau menawarkan pemberian insentif untuk guru SMA/SMK negeri,” terangnya.

Dia juga mengaku, upah guru honor SMA/SMK negeri hanya Rp 85 ribu per jam, berbeda dengan honor guru Sekolah Menengah Pertama kontrak di Kota Bekasi yang sudah UMR. Sedangkan tunjangan tempat guru PNS Pemprov Jawa Barat hanya Rp 2 juta/bulan.

”Memang ada perbedaan honor guru sebelum dan setelah SMA/SMK negeri dikelola pemerintah kota/kabupaten dengan pemerintah provinsi,” cetusnya.

Hari juga mengaku, jumlah guru PNS yang ditransfer administrasinya dari Kota Bekasi ke Pemprov Jawa Barat mencapai 300 orang.

Sedangkan guru honorer yang ditransfer dari Kota Bekasi mencapai 800 orang. ”Tahun depan, rencana pengelolaan keuangan untuk pemanis honor guru SMA/SMK negeri di Kota Bekasi termasuk pemanis insentif sudah sanggup diterapkan," paparnya.

Hari juga mengaku meski semenjak setahun kemudian di bawah Pemprov Jawa Barat, hingga sekarang belum ada penambahan bangunan SMA/SMK negeri. Sedangkan bangunan gres yang ada di SMAN 21, Kecamatan Jatiasih merupakan pemberian dari Pemkot Bekasi.

"Mereka (Pemkot Bekasi) menambah bangunan Sekolah Menengan Atas negeri. Kalau kami gres melaksanakan penambahan bangunan SMA/SMK di wilayah Kabupaten Bekasi, sebanyak dua unit bangunan,” jelasnya lagi.

Terpisah, Andika Pratama, salah satu guru honorer di Kota Bekasi menyampaikan pengambilalihan wewenang operasional SMA/SMK negeri oleh Pemprov Jawa Barat justru menciptakan honor yang beliau terima semakin rendah.

Sebelumnya, setiap bulan beliau mendapatkan honor ketika berada di bawah Pemkot Bekasi mencapai Rp 2,1 juta, namun sekarang hanya sanggup mendapatkan honor maksimal Rp 50 ribu sehari. ”Kalau ditotal kurang lebih saya hanya sanggup sekitar Rp 1,6 juta perbulan,” cetusnya. 

Sumber : www.jpnn.com

Demikian info dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan info dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Rupanya Cpns Tak Pribadi Sanggup Honor Dan Pemberian 100 Persen, Daftar Hanya Di Sscn.Bkn.Go.Id

Info Pemerintah - Pemerintah kembali membuka registrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2018 dengan kuota sebanyak 238.015 lowongan.

Pendaftaran secara online melalui website resmi sscn.bkn.go.id akan dimulai pada 26 September 2018. Pendaftaran CPNS 2018 akan terintegrasi melalui portal sscn.bkn.go.id dan tidak ada registrasi melalui portal berdikari suatu instansi.

Sebelum statusnya resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil, Calon PNS masih harus menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya satu tahun.

Selama itu, mereka tetap digaji. Namun besarannya tidak penuh sebagaimana yang diterima PNS.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan, CPNS hanya mendapatkan 80 persen honor pokok dan 80 persen pinjaman dari total honor PNS.

"CPNS gres akan terima 80 persen. Setelah jadi PNS gres sanggup mampu 100 persen," ujar Ridwan kepada Kompas.com, Selasa (18/9/2018).

Besaran honor CPNS ditentukan menurut golongan tingkat pendidikan terakhir.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015.

Peserta dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar termasuk golongan IA, Sekolah Menengan Atas dan sederajat masuk golongan IIA, D3 sederajat golongan IIC, S1 sederajat golongan IIA, S2 sederajat golongan IIIB, dan S3 sederajat termasuk PNS golongan IIIC.

Gaji PNS terendah yakni untuk golongan IA dengan masa kerja nol tahun sebesar Rp 1.486.500.

Sedangkan PNS dengan pengalaman kerja nol tahun yang gajinya tertinggi yakni golongan IVE sebesar Rp 3.422.100.

Gaji pokok yang diterima PNS di semua instansi sama, hanya berbeda pada golongannya. Sementara pinjaman yang diterima berbeda-beda tergantung instansinya.

"Tunjangan selain honor pokok tergantung instansi masing-masing. Kan ada pinjaman pusat, pinjaman daerah, itu beda-beda," kata Ridwan.

Sumber : http://banjarmasin.tribunnews.com

Demikian gosip dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menunjukkan gosip dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda agar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Berbagai Beban Manajemen Guru Yang Berpotensi Menghambat Guru Dalam Mendidik Perlu Dikurangi Atau Di Hapus?

Info Pemerintah - Peran guru sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Namun sering guru terbebani dengan urusan manajemen yang terlalu berat, menyebabkan kiprah guru tersebut tidak berjalan produktif.

Demikian diungkapan Direktur Direktorat Pascasarjana Pendidikan UST Prof Dr Ki Supriyoko MPd dalam acara The 1st PGSD UST International Conference on Education bertema 'Education, Innovation and Interculture' di Auditorium Ki Hadjar Dewantara, Kampus Pusat Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.

Seminar menghadirkan pembicara lain Vicce President of International Relations & University Affairs Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri Thailand, Asst Prof Dr Sunbulat Kongsoongnoen, Prof Masataka Kisuka dari The Kyoto Perfectural University of Medicine Japan dan Prof Dr Lilia Halim dari The National University of Malaysia.

Menurut Ki Supriyoko, banyak sekali acara yang berpotensi menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, perlu dikurangi atau dihapus. Jika keterlibatan guru sanggup dilakukan secara efektif, efisien dan produktif, perlahan tapi pasti, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia sanggup terwujud. "Sekaranglah saatnya bagi guru terlibat secara profesional dan proporsional untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Dijelaskan Ki Supriyono, supaya kiprah guru dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional lebih terlihat, guru perlu ditempatkan sebagai seorang pendidik sebagaimana seharusnya. Selain itu diberi kesempatan menjalankan kiprah sebagai instruktur, manajer kelas, pengawas, motivator, penjelajah sekaligus evaluator.

Prof Dr Lilia Halim mengatakan, budaya memainkan kiprah penting dan sanggup mempengaruhi praktik mengajar yang diberikan oleh guru. Meskipun Malaysia dan Indonesia lebih banyak didominasi populasinya orang Melayu dan Muslim, namun faktor budaya lokal mempunyai efek yang signifikan dalam proses berguru mengajar.

Sedangkan Prof Masataka Kisuka mengatakan, keahlian profesional guru sekolah berasal dari pengetahuan berbasis kasus. Sehingga salah satu pendekatan yang layak bagi guru sekolah untuk memperoleh keahlian profesional, adalah melalui metode Lesson Study.

Sebuah model pembinaan (pelatihan) profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas berguru "Dengan model Lesson Study ini guru akan mendapat banyak sekali perspektif (sudut pandang) dan fakta yang ditemui di kelas," katanya.

Sumber : http://krjogja.com

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Alhamdulillah, Supaya Era Bau Tanah Tak Susah, Ini Sketsa Dana Pensiun Guru Pppk

Info Pemerintah - Pemerintah mewacanakan denah dana pensiun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) melalui dana Taspen. Gaji guru akan dipotong setiap bulan supaya menjadi penghasilan dikala mereka pensiun nanti.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai rancangan untuk dana pensiun guru yang diangkat melalui jalur PPPK.

Skema yang sedang dibahas ialah pemotongan honor setiap bulan yang akan dikumpulkan ke PT Taspen.

“Nanti ada kolaborasi dengan cara memotong honor untuk hari tua,'' kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud.

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, nominal honor guru PPPK sama dengan standar PNS. Dana pensiun yang membedakannya. Namun, denah pensiun melalui dana Taspen itu masih terus dibahas di BKN.

Selain itu, juga harus ditanyakan kembali kepada guru apakah mereka mau dipotong gajinya setiap bulan. Bagi guru honorer yang tidak lulus PPPK juga sedang dipikirkan denah pen da patan nya.

Apakah honor yang mereka te rima setiap bulan akan disetarakan dengan upah minimum regional (UMR) di masing-masing tempat atau seperti.

“Rencananya bila tidak lulus CPPPK diupayakan gajinya sa ma dengan UMR. Ini sedang di hitung-hitung. Saya harap sanggup segera diselesaikan,” terang guru besar Universitas Negeri Malang ini.

Menurut Muhadjir, guru menyerupai akar rumput pendidikan. Artinya, pendidikan tidak akan hijau bila gurunya sendiri tidak subur.

Sebab itu, bila membicarakan guru yang berkualitas, guru harus dibentuk sejahtera terlebih dulu. Guru juga harus dibentuk besar hati dengan profesinya. Karena itu, beliau menegaskan pemerintah akan terus berusaha keras untuk memenuhi hak-hak guru khususnya duduk perkara gaji.

Adanya alokasi 112.000 CPNS guru tahun ini meru pa kan satu di antara bentuk perhatian kepada guru honorer. “Saya kira dalam sejarah kemerdekaan gres ada alokasi terbesar CPNS guru. Kita harap tahun depan akan ada pengangkatan sehingga semua guru mempunyai status yang jelas,'' ungkapnya.

Sumber :economy.okezone.com

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Mendikbud Dukung Proposal Senapati Nusantara Soal Hari Keris Nasional, Setuju? Ini Pernyataan Lengkapnya

Info Pemerintah - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi mendapatkan audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) yang dipimpin pribadi oleh Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Hasto Kristiyanto.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid beserta jajarannya bertempat di ruang rapat Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Muhadjir mendukung dan mengapresiasi upaya aktif Senapati Nusantara dalam melestarikan tosan aji khususnya keris Indonesia. Muhadjir juga memberikan siap berhubungan dengan Senapati Nusantara dan membantu upaya pengusulan Hari Keris Nasional.

"Saya menyambut baik hal ini, ini merupakan tawaran yang anggun sekali. Saya sudah dua kali pergi ke Museum Keris Solo, saya juga sudah memberikan kepada bapak Walikota Solo semoga dilakukan riset wacana jenis banyak sekali macam logam dan bagaimana dulu proses produksinya. Sebetulnya banyak sekali aspek dari tosan aji yang bisa dikembangkan menjadi sebuah kajian sebagai keunggulan budaya bangsa Indonesia," kata Muhadjir, Senin sore (1/10).

"Saya menyambut baik bila ini akan ditetapkan (Hari Keris Nasional). Ayah saya seora.v dalang, juga punya koleksi tosan aji dan saya juga tahu cara perawatan keris. Tosan Aji itu bukan hal abnormal bagi saya. Tosan aji atau di Jawa disebut wesi aji, artinya logam mulia ini berkaitan dengan kultur kita yang perlu digali dan dilakukan riset komprehensif. Intinya semoga dikembangkan menjadi narasi budaya kekayaan negeri ini dan ini di bawah Kemendikbud," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dalam pertemuan tersebut sangat mendukung langkah Senapati Nusantara dalam mengusulkan Hari Keris Nasional sesuai dengan tanggal ratifikasi UNESCO pada 25 November 2005.

"Saya kira ini pas waktunya. Sekarang ini 10 tahun inskripsi UNESCO semenjak 4 November 2008 untuk warisan budaya tak benda Indonesia dan berdasarkan kami gagasan mendorong hari keris ini sangat bagus. Salah satu kiprah kita sesudah diinskripsi oleh UNESCO, saya kira kita harus memuliakan itu," ujar Hilmar.

"Dengan semangat untuk melaksanakan edukasi dan pelestarian tradisi tosan aji ini kita kerjasama dan duduk bersama. Bulan Desember nanti kita akan kongres kebudayaan, sangat berharap Senapati Nusantara ini bisa ikut mewarnai kegiatan ini. Intinya kami siap untuk kerjasama dengan Senapati Nusantara. Saya juga sangat berkeingina adanya buku saku wacana tosan aji. Informasi mengenai itu masih kurang," ungkapnya.

Saat ini selain Keris, organisasi wayang juga sudah mengajukan penetapan Hari Wayang sesuai dengan tanggal penetapan UNESCO.

"Terkait wayang, dikala ini sudah proses di Sekretariat Negara dan tinggal menunggu penetapan dari Presiden. Saya jikalau melihat ini, 9 warisan budaya kita yang sudah diakui UNESCO, ke-9 nya bisa menjadi hari nasional. Sudah menerima ratifikasi dunia, maka di dalam negeri harus dirayakan melalui hari nasional," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara Hasto Kristiyanto memberikan bahwa visi Senapati Nusantara ialah menjadi organisasi penggagas budaya tosan aji secara nasional dan menjadi jembatan penghubung antar forum terkait, serta bisa memperlihatkan bantuan dalam rangka pelestarian tosan aji di Indonesia.

Hasto juga menuturkan, meski organisasi yang tergolong baru, Senapati Nusantara yang bangkit semenjak 2017 telah melaksanakan banyak sekali kegiatan dan terobosan serta kerja sama dengan banyak sekali pemangku kepentingan baik Kementerian, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan banyak sekali pihak terkait.

"Kami sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan baik pekan raya maupun edukasi dan menerima respons positif dari banyak sekali pihak. Hampir tiap bulan kami punya aktivitas secara nasional. Bahkan pinjaman dari pemerintah tempat di setiap kota kabupaten yang mempunyai tradisi keris dan tosan aji juga positif untuk kami. Kami juga berhubungan pemkot Solo dengan museum keris di Surakarta. Dan dikala ini kami juga mendorong berdirinya museum keris di Sumenep. Kami kemarin sudah memohon kepada Bapak Presiden semoga Beliau meresmikan Museum Keris Sumenep bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara pada bulan ini," pintanya.

Hasto Kristiyanto juga menuturkan bahwa akad Senapati Nusantara untuk dunia tosan aji Indonesia tidak perlu diragukan. Senapati Nusantara didirikan dengan semangat kekeluargaan, semuanya dengan gotong royong. Selain berdialog, Hasto juga menyerahkan laporan kegiatan Senapati Nusantara tahun 2017 kepada Mendikbud disaksikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan beserta jajarannya.

"Senapati Nusantara juga sudah bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wacana rencana pengusulan Hari Keris Nasional pada 28 Mei 2018. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Unesco dan untuk Senapati Nusantara diwakili Bidang Bidang Litbang ," pungkasnya.

Seperti diketahui dasar yang diajukan Senapati Nusantara dalam pengusulan Hari Keris Nasional yakni 25 November. Tanggal ini bertepatan dengan ratifikasi UNESCO terkait keris sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity (karya agung verbal tak Benda barisan kemanusiaan) tahun 2005. Dampak dari penghargaan UNESCO tersebut sangat luas bagi dunia perkerisan di Indonesia. Semenjak ratifikasi tersebut, dunia perkerisan semakin berkembang luas. 

Sumber : www.merdeka.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa memperlihatkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Mendikbud Dukung Proposal Senapati Nusantara Soal Hari Keris Nasional, Setuju? Ini Pernyataan Lengkapnya

Info Pemerintah - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi mendapatkan audiensi Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) yang dipimpin pribadi oleh Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara, Hasto Kristiyanto.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid beserta jajarannya bertempat di ruang rapat Gedung A Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Muhadjir mendukung dan mengapresiasi upaya aktif Senapati Nusantara dalam melestarikan tosan aji khususnya keris Indonesia. Muhadjir juga memberikan siap berhubungan dengan Senapati Nusantara dan membantu upaya pengusulan Hari Keris Nasional.

"Saya menyambut baik hal ini, ini merupakan tawaran yang anggun sekali. Saya sudah dua kali pergi ke Museum Keris Solo, saya juga sudah memberikan kepada bapak Walikota Solo semoga dilakukan riset wacana jenis banyak sekali macam logam dan bagaimana dulu proses produksinya. Sebetulnya banyak sekali aspek dari tosan aji yang bisa dikembangkan menjadi sebuah kajian sebagai keunggulan budaya bangsa Indonesia," kata Muhadjir, Senin sore (1/10).

"Saya menyambut baik bila ini akan ditetapkan (Hari Keris Nasional). Ayah saya seora.v dalang, juga punya koleksi tosan aji dan saya juga tahu cara perawatan keris. Tosan Aji itu bukan hal abnormal bagi saya. Tosan aji atau di Jawa disebut wesi aji, artinya logam mulia ini berkaitan dengan kultur kita yang perlu digali dan dilakukan riset komprehensif. Intinya semoga dikembangkan menjadi narasi budaya kekayaan negeri ini dan ini di bawah Kemendikbud," sambungnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dalam pertemuan tersebut sangat mendukung langkah Senapati Nusantara dalam mengusulkan Hari Keris Nasional sesuai dengan tanggal ratifikasi UNESCO pada 25 November 2005.

"Saya kira ini pas waktunya. Sekarang ini 10 tahun inskripsi UNESCO semenjak 4 November 2008 untuk warisan budaya tak benda Indonesia dan berdasarkan kami gagasan mendorong hari keris ini sangat bagus. Salah satu kiprah kita sesudah diinskripsi oleh UNESCO, saya kira kita harus memuliakan itu," ujar Hilmar.

"Dengan semangat untuk melaksanakan edukasi dan pelestarian tradisi tosan aji ini kita kerjasama dan duduk bersama. Bulan Desember nanti kita akan kongres kebudayaan, sangat berharap Senapati Nusantara ini bisa ikut mewarnai kegiatan ini. Intinya kami siap untuk kerjasama dengan Senapati Nusantara. Saya juga sangat berkeingina adanya buku saku wacana tosan aji. Informasi mengenai itu masih kurang," ungkapnya.

Saat ini selain Keris, organisasi wayang juga sudah mengajukan penetapan Hari Wayang sesuai dengan tanggal penetapan UNESCO.

"Terkait wayang, dikala ini sudah proses di Sekretariat Negara dan tinggal menunggu penetapan dari Presiden. Saya jikalau melihat ini, 9 warisan budaya kita yang sudah diakui UNESCO, ke-9 nya bisa menjadi hari nasional. Sudah menerima ratifikasi dunia, maka di dalam negeri harus dirayakan melalui hari nasional," paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Senapati Nusantara Hasto Kristiyanto memberikan bahwa visi Senapati Nusantara ialah menjadi organisasi penggagas budaya tosan aji secara nasional dan menjadi jembatan penghubung antar forum terkait, serta bisa memperlihatkan bantuan dalam rangka pelestarian tosan aji di Indonesia.

Hasto juga menuturkan, meski organisasi yang tergolong baru, Senapati Nusantara yang bangkit semenjak 2017 telah melaksanakan banyak sekali kegiatan dan terobosan serta kerja sama dengan banyak sekali pemangku kepentingan baik Kementerian, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan banyak sekali pihak terkait.

"Kami sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan baik pekan raya maupun edukasi dan menerima respons positif dari banyak sekali pihak. Hampir tiap bulan kami punya aktivitas secara nasional. Bahkan pinjaman dari pemerintah tempat di setiap kota kabupaten yang mempunyai tradisi keris dan tosan aji juga positif untuk kami. Kami juga berhubungan pemkot Solo dengan museum keris di Surakarta. Dan dikala ini kami juga mendorong berdirinya museum keris di Sumenep. Kami kemarin sudah memohon kepada Bapak Presiden semoga Beliau meresmikan Museum Keris Sumenep bertepatan dengan Festival Keraton Nusantara pada bulan ini," pintanya.

Hasto Kristiyanto juga menuturkan bahwa akad Senapati Nusantara untuk dunia tosan aji Indonesia tidak perlu diragukan. Senapati Nusantara didirikan dengan semangat kekeluargaan, semuanya dengan gotong royong. Selain berdialog, Hasto juga menyerahkan laporan kegiatan Senapati Nusantara tahun 2017 kepada Mendikbud disaksikan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan beserta jajarannya.

"Senapati Nusantara juga sudah bersinergi dengan pemerintah dalam hal ini Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wacana rencana pengusulan Hari Keris Nasional pada 28 Mei 2018. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Unesco dan untuk Senapati Nusantara diwakili Bidang Bidang Litbang ," pungkasnya.

Seperti diketahui dasar yang diajukan Senapati Nusantara dalam pengusulan Hari Keris Nasional yakni 25 November. Tanggal ini bertepatan dengan ratifikasi UNESCO terkait keris sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity (karya agung verbal tak Benda barisan kemanusiaan) tahun 2005. Dampak dari penghargaan UNESCO tersebut sangat luas bagi dunia perkerisan di Indonesia. Semenjak ratifikasi tersebut, dunia perkerisan semakin berkembang luas. 

Sumber : www.merdeka.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa memperlihatkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Mendikbud Ungkap 3 Ciri Guru Profesional, Bagaimana Kalo Guru Yang Sering Copas Atau Beli Rpp?

Info Pemerintah - Seorang guru atau tenaga pendidik merupakan profesi dengan tanggung jawab besar. Mereka menjadi tulang punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa. Berkaca dari hal itu, menjadi penting untuk terus mendongkrak kompetensi mereka. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki guru, dibutuhkan kompetensi penerima bimbing kian terasah. 

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy dikala memberi sambutan pada Lokakarya Nasional dalam Rangka Hari Guru Sedunia 2018, Selasa (2/10/2018), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Menurut Muhadjir, guru merupakan akar rumput dalam pendidikan. "Tidak akan ada pendidikan menghijau, jikalau tidak ada guru. 

Pendidikan tak akan subur jikalau gurunya tak subur," ujar Muhadjir beranalogi. Ia lantas menyebutkan tiga ciri seorang guru profesional, yang mana mereka selayaknya memenuhi aspek kompetensi inti (expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility), serta kesejawatan (esprit de corps). 

BACA JUGA : ALHAMDULILLAH! 2019, PNS DAPAT 2 KALI TAMBAHAN GAJI, ADA JUGA KENAIKAN, TABEL TERBARU GAJI PNS GOLONGAN I-IV

"Ketiga aspek itu selaras dengan apa yang diungkapkan akademisi ternama Samuel Huntington," ucapnya, lanjut Muhadjir, guru mesti dilatih seprofesional mungkin. Sementara itu, guna memenuhi unsur tanggung jawab sosial, kehadiran guru seyogianya memberi efek bagi siswa maupun masyarakat. "Terakhir, guru sebagai pekerja profesional mestinya bergabung dengan sesama rekan profesinya, biar sanggup saling mengasah kecakapan. 

Seperti dokter, yang mana mereka turut mempunyai asosiasi tersendiri," kata Muhadjir. Sekadar informasi, pergelaran lokakarya guru tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari guru sedunia yang jatuh setiap 5 Oktober. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano, ajang itu diyakini bisa meyakinkan para guru bahwa mereka berperan penting untuk generasi muda.

Sumber : edukasi.kompas.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Mendikbud Ungkap 3 Ciri Guru Profesional, Bagaimana Kalo Guru Yang Sering Copas Atau Beli Rpp?

Info Pemerintah - Seorang guru atau tenaga pendidik merupakan profesi dengan tanggung jawab besar. Mereka menjadi tulang punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa. Berkaca dari hal itu, menjadi penting untuk terus mendongkrak kompetensi mereka. Dengan kompetensi tinggi yang dimiliki guru, dibutuhkan kompetensi penerima bimbing kian terasah. 

Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy dikala memberi sambutan pada Lokakarya Nasional dalam Rangka Hari Guru Sedunia 2018, Selasa (2/10/2018), di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Menurut Muhadjir, guru merupakan akar rumput dalam pendidikan. "Tidak akan ada pendidikan menghijau, jikalau tidak ada guru. 

Pendidikan tak akan subur jikalau gurunya tak subur," ujar Muhadjir beranalogi. Ia lantas menyebutkan tiga ciri seorang guru profesional, yang mana mereka selayaknya memenuhi aspek kompetensi inti (expertise), tanggung jawab sosial (social responsibility), serta kesejawatan (esprit de corps). 

BACA JUGA : ALHAMDULILLAH! 2019, PNS DAPAT 2 KALI TAMBAHAN GAJI, ADA JUGA KENAIKAN, TABEL TERBARU GAJI PNS GOLONGAN I-IV

"Ketiga aspek itu selaras dengan apa yang diungkapkan akademisi ternama Samuel Huntington," ucapnya, lanjut Muhadjir, guru mesti dilatih seprofesional mungkin. Sementara itu, guna memenuhi unsur tanggung jawab sosial, kehadiran guru seyogianya memberi efek bagi siswa maupun masyarakat. "Terakhir, guru sebagai pekerja profesional mestinya bergabung dengan sesama rekan profesinya, biar sanggup saling mengasah kecakapan. 

Seperti dokter, yang mana mereka turut mempunyai asosiasi tersendiri," kata Muhadjir. Sekadar informasi, pergelaran lokakarya guru tersebut diselenggarakan untuk memperingati hari guru sedunia yang jatuh setiap 5 Oktober. Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Supriano, ajang itu diyakini bisa meyakinkan para guru bahwa mereka berperan penting untuk generasi muda.

Sumber : edukasi.kompas.com

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Penting..!! Agenda Dan Persyaratan Terbaru Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019

Info Pemerintah - Dengan hormat disampaikan, sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22063/B.B4/GT/2018 tanggal 25 September 2018 ihwal Persiapan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2019, bahwa menindaklanjuti hasil seleksi akademik Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan persiapan penetapan akseptor PPG Dalam Jabatan untuk pelaksanaan tahun 2019. 

Penetapan akseptor PPG Dalam Jabatan tahun 2019 diawali dengan seleksi manajemen calon akseptor PPG Dalam Jabatan yang telah dinyatakan lolos seleksi akademik. Seleksi manajemen tersebut dilakukan melalui verifikasi dan validasi berkas persyaratan manajemen oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan verifikasi dan validasi berkas calon akseptor PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagai berikut.

BACA JUGA : GURU NON PNS BERKESEMPATAN MENDAPAT TUNJANGAN INSENTIF DARI PUSAT

Calon akseptor wajib mengumpulkan persyaratan manajemen ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (persyaratan sebagaimana terlampir);

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi dan validasi berkas calon akseptor PPG Dalam Jabatan dan melaporkan kesannya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengirimkan berkas calon akseptor PPG yang dinyatakan lolos verfikasi dan validasi ke LPMP setempat;

LPMP melaksanakan verifikasi dan validasi tamat berkas calon akseptor PPG Dalam Jabatan dan melaporkan kesannya melalui Aplikasi Penetapan Peserta PPG (AP4G);

Calon akseptor yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi berkas melaksanakan pendaftaran dan konfirmasi kesediaan secara daring melalui laman sergur.id. Calon akseptor yang tidak melaksanakan konfirmasi kesediaan hingga batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak bersedia mengikuti PPG Dalam Jabatan tahun 2019;

Guru sanggup melihat progres hasil verifikasi dan validasi serta pengumuman penetapan akseptor PPG Dalam Jabatan melalui laman sergur.id;

BACA JUGA : INILAH CARA TERBARU MENGAJUKAN NUPTK SECARA ONLINE UNTUK GURU

Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon dukungan Saudara untuk menginformasikan kepada guru calon akseptor PPG Dalam Jabatan tahun 2019 dan membentuk tim verifikasi dan validasi dengan kiprah dan tanggung jawab melaksanakan verifikasi dan validasi berkas kelengkapan administrasi.

PERSYARATAN DAN JADWAL PPG DALAM JABATAN TAHUN 2019 :

Guru calon akseptor PPG Dalam Jabatan harus memenuhi persyaratan akademik dan manajemen sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tetang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 ihwal Standar Pendidikan Guru.

A.  Persyaratan

1. Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK negeri dan swasta yang belum mempunyai akta Pendidik.
2. Guru dalam jabatan yang diangkat hingga dengan tamat tahun 2015.
3. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Memiliki NUPTK.
5. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-l) atau Diploma Empat (D-IV) dari Perguruan Tinggi yang mempunyai jadwal studi yang terakreditasi.
6. Berkualifikasi akademik S-l/D-IV yang sesuai dengan jadwal studi pada PPG yang akan diikuti.
7. Masih aktif mengajar dibuktikan dengan mempunyai SK pembagian kiprah mengajar dari Kepala Sekolah 2 (dua) tahun terakhir.
8. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung hingga dengan tanggal 31 Desember tahun 2018.
9. Memenuhi nilai minimal seleksi akademik yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
10. Sehat jasmani dan rohani.
11. Bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
12. Berkelakuan baik.

 B.  Berkas Administrasi

1. Fotokopi ijazah S-l/D-IV yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan ijazah, kopertis atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota. Bagi guru yang mempunyai ijazah S-l/D-IV dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Kemenristek Dikti.
2. Fotokopi SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir. Bagi bagi guru tetap yayasan (GTY) yaitu SK pengangkatan dari yayasan yang sama, bagi guru gaji di sekolah negeri SK dari Pemda atau Kepala Dinas Pendidikan. SK tersebut dilegalisasi oleh: a) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota bagi guru PNS, PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh Pemerintah Daerah, guru bukan PNS di sekolah negeri; b) Ketua Yayasan bagi guru GTY. 
3. Fotokopi SK mengajar atau SK Pembagian Tugas Mengajar dua tahun terakhir.
4. Surat ijin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk menjadi akseptor PPG tahun 2019.
5. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
6. Surat keterangan bebas NAPZA dari BNN, atau yang berwenang.
7. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian.
8. Surat pernyataan bahwa berkas/dokumen yang diserahkan yakni benar dan sanggup dipertanggungjawabkan keabsahannya.

 Jadwal

Jadwal persiapan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019 dimulai dengan informasi kepada guru melalui dinas pendidikan hingga dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan tahun 2019 sebagai berikut.

Sumber : kemdikbud.go.id

Demikian isu dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menawarkan isu dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda supaya informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Ingat..Sesuai Undang-Undang Asn, Tak Boleh Ada Lagi Rekrutmen Guru Atau Abdnegara Sipil Negara Honorer, Karena...

Info Pemerintah - Jumlah guru honorer yang memenuhi syarat sanggup mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini bekerjsama hanya sekitar 13.300 orang.

Namun, pasca UU Aparat Sipil Negara (ASN), yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 diberlakukan, masih ada rekrutmen guru honorer oleh kepala dinas atau bahkan oleh kepala sekolah yang kadang bahkan tidak diketahui oleh Bupati atau Kepala Daerah. Alhasil, ada ekses berkepanjangan soal guru honorer.

Plan B Salurkan BBM ke Palu Pasca-Gempa dan Tsunami

Hari Ini, Situs Pendaftaran CPNS Bermasalah

Pegawai dengan Gaji di Bawah Rp7 Juta Berburu Rumah

"Sesuai Undang-undang ASN, tak boleh ada lagi rekrutmen guru atau abdnegara sipil negara honorer, alasannya yaitu rekrutmen ASN dilakukan melalui seleksi yang kredibel, akuntabel, dan transparan. Syarat-syaratnya juga jelas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. 

Ini fakta yang harus diketahui masyarakat," ujar Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Syafruddin.

Demikian informasi dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspage dan tetap kunjungi situs kami di Info Pemerintah,  Kami senantiasa menunjukkan informasi dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari aneka macam sumber terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda supaya informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Kabar Gembira..!! Syarat Dan Cara Pengajuan Nuptk Tanpa Sk Bupati Terbaru 2018

Assalamu'alaikum wr.wb. selamat tiba di website infokemendikbud.web.id dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru semua...

simak informasi terbaru yang sangat penting berikut ini perihal Kabar gembira..!! Syarat dan cara pengajuan nuptk tanpa sk bupati terbaru 2018

Syarat Dan Cara Pengajuan NUPTK Tanpa SK Bupati Terbaru 2018| kabar bangga bagi bapak\ibu guru pada tahun skarang mulai diberlakukannya cara mendapat nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sudah tidak berlaku lagi memakai SK Bupati sebagi Guru harus mempunyai nomor unik yg biasa kita sebutkan NUPTK pada revisi sekarang  menyertakan SK Dinas, dengan kesempatan ini bapak/ibu dengan segera sanggup mengajukan NUPTK dimasing-masing wilayah kabupaten/kota.

Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau yang kerap dikenal sebagai NUPTK ialah nomor identitas resmi untuk keperluan identifikasi dalam banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang bekerjasama dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu guru.

NUPTK menjadi dambaan untuk dimiliki guru yang belum memilikinya. Khususnya, guru yang akan menjadi CPNS wajib mempunyai NUPTK. Salah satu syarat untuk mendapat NUPTK ini ialah harus mempunyai SK Bupati, di mana hal itu akan menjadi sedikit rumit.

Namun ternyata, kini ini Anda sanggup mendapat NUPTK tanpa SK Bupati. Jadi, tidak akan terlalu rumit. Bagaimanakah syarat dan pengajuan NUPTK tanpa SK Bupati? Berikut ini ialah ulasannya.

NUPTK berisikan 16 nomor unik yang mempunyai sifat langsung dan tetap. Artinya, NUPTK ini tidak akan berubh, sekalipun seseorang yang mempunyai NUPTK ini pindah mengajar, perubahan riwayat status kepegawaian, maupun ketika terjadi perubahan data yang lain.

Salah satu syarat untuk mendapat NUPTK tanpa SK Bupati ialah guru harus mencocokkan data yang berkaitan dengan NUPTK dengan benar, valid, melalui aplikasi Dapodik atau data pokok pendidikan yang telah disediakan.

Syarat dan pengajuan NUPTK tanpa SK Bupati hanya sanggup dilakukan oleh guru PNS/CPNS. Untuk guru Non-PNS sanggup memakai SK dari Kepala Dinas Pendidikan untuk mendapat NUPTK.

Syarat bagi Guru PNS/CPNS

Syarat yang diharapkan oleh guru PNS/CPNS untuk mendapat NUPTK diantaranya yaitu:

1.SK Pengangkatan PNS/CPNS (SK asli, bukan foto copy)

2.Ijazah SD

3.Ijazah SMP

4.Ijazah SMA

5.Ijazah S-1

6.SK Penugasan

7.KTP

Syarat bagi Guru Non-PNS , Syarat yang diharapkan oleh guru Non-PNS untuk mendapat NUPTK diantaranya meliputi:

1.SK Kepala Dinas Pendidikan

2.KTP

3.Ijazah SD

4.Ijazah SMP

5.Ijazah SMA

6.Ijazah S-1

7.Surat kiprah dari atasan

Bagi guru non PNS atau guru honorer yang disekolah Negeri akan mengajukan NUPTK harus mempunyai SK dari Kepala Dinas Pendidikan setempat

Seperti yang kita ketahui, untuk mendapat nomor sakral memang tidaklah mudah. Perlu berapa persyaratan mutlak yg harus Anda penuhi Untuk mendapat Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan . Saat ini Cara mendaftar Nomor Unik Pendidik Dan Tenaga Kependidikan secara online memang sudah dilakukan secara menyeluruh di seluruh, namun apakah syaratnya gampang ibarat cara mendaftarnya.

Demikian info dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www. infokemendikbud.web.id . Kami senantiasa memperlihatkan info dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber  terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda agar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.

Penting...!! Dikala Web Simulasi Tes Cpns Milik Bkn Eror, Silahkan Download Kumpulan Soal Ini

Assalamu'alaikum wr.wb. selamat tiba di website infokemendikbud.web.id dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru semua...

simak gosip terbaru yang sangat penting berikut ini wacana Ketika Web Simulasi Tes CPNS Milik BKN Eror, Kamu Bisa Belajar Setelah Download Kumpulan Soal ini 

Para pencari kerja yang menunggu kabar registrasi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 diminta bersabar menunggu dibukanya registrasi secara resmi. Sembari menunggu, mereka diminta untuk mempelajari kisi-kisi ujian.

Admin media umum twitter resmi milik BKN yakni @BKNgoid memberi saran supaya warga sanggup mempelajari Tes Wawasan Kebangsaaan (TKW) sembari menunggu pengumuman resmi.

Pasalnya sejauh ini, BKN belum mengumumkan secara resmi terkait persyaratan, kapan dan ketentuan penerimaan CPNS.

"Mimin juga sarankan nih, lebih baik #SobatBKN mempelajari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sambil menunggu pengumuman resmi. Daripada menanyakan hal yg sama terus menerus dan jawabannya pun tetap sama, belum ada info resmi terkait persyaratan, kapan, dan ketentuan penerimaan cpns," tulis admin @BKNgoid.

 Menurut admin @BKNgoid, kebanyakan peserta tes CPNS kesulitan ketika tes TWK.

"Hai #SobatBKN, sebab TWK itu wacana wawasan kebangsaan dimana kebanyakan peserta kesulitan dibidang tersebut. Sekaligus mengingatkan kembali wacana sejarah Indonesia," tulis admin @BKNgoid.

BACA JUGA : PENERIMAAN CPNS 2018 AKHIR JULI, ADA 100 RIBU LOWONGAN KHUSUS GURU,INILAH MEKANISME DAN PERSYARATAN TERBARU....

Sebagaimana diketahui, terdapat 3 jenis tes dalam SKD CAT BKN, adalah TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) 35 soal, TIU (Tes Intelegensia Umum) 30 soal, dan TKP (Tes Karakteristik Pribadi) 35 soal," tulis admin BKN.

Melalui laman Twitter resmi BKN ini klarifikasi tiga tes yang akan dihadapi calon peserta penerimaan CPNS 2018 :

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): menilai penguasaan pengetahuan & kemampuan implementasi nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI (sistem tata negara, sejarah perjuangan, peranan dalam regional maupun global, & kemampuan berbahasa Indonesia secara baik & benar).

2. Tes Intelegensia Umum (TIU): menilai kemampuan verbal adalah kemampuan (menyampaikan gosip secara ekspresi & tulis, numerik: operasi perhitungan angka & melihat kekerabatan angka, berpikir logis: budi sehat secara runtut dan sistematis, & berpikir analitis: mengurai suatu permasalahan secara sistematik).

BACA JUGA : PENTING...!! INILAH TATA CARA DAN MEKANISME TERBARU PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN CPNS 2018 VIA SSCN.BKN.GO.ID

3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP): menilai integritas diri, semangat prestasi, kreativitas & inovasi, orientasi pelayanan, kemampuan (adaptasi, mengendalikan diri, bekerja berdikari & tuntas, kemauan & mencar ilmu berkelanjutan, bekerja sama dalam kelompok, & menggerakkan & mengkoordinir orang lain).

Membaca klarifikasi admin @BKNgoid yang menyarankan untuk mencar ilmu sembari menunggu pengumuman resmi, beberapa warganet malah mengeluhkan website BKN yang tak bisa diakses sehingga proses simulasi tak bisa dilakukan.

"Gmn mau blajar, simulasinya aj g bisa diakses," tulis @KunMazbroo99.

"Aku mau simulasi selalu saja bagini min, kenapa ya??," tulis akun @Hakimlfc13.

Mendapati keluhan tersebut, admin BKN mengumumkan bila website BKN sedang dilakukan perawatan.

"Hai #SobatBKN, web http://cat.bkn.go.id  juga dalam maintenance sebab ada hubungannya dengan sscn nanti. Belajar tidak harus memakai simulasi CAT, teori dan bahan yg paling penting dipelajari," tulis admin @BKNgoid.

Materi Soal CPNS

Besarnya minat menjadi CPNS 2018 diprediksi akan membludak.

Diprediksi sekitar 10 juta akan mendaftar pada CPNS 2018.

Kemenpan dan BKN pun melaksanakan persiapan supaya penerimaan CPNS 2018 sanggup berjalan lancar.

Melihat kondisi tersebut, peta persaingan untuk lulus akan cukup ketat.

Sehingga persiapan yang matang harus dilakukan ahar bisa lolos seleksi.

Untuk itu, mulai dari kini anda harus mempelajari soal-soal tes CPNS.

Seperti diketahui, tes penerimaan CPNS melalui banyak sekali tahapan.

LANJUT BACA HALAMAN 2

Program Pengajar Pengganti (Jarti) Kemdikbud, Buruan Daftar...

Assalamu'alaikum wr.wb. selamat tiba di website infokemendikbud.web.id dan salam sejahtera untuk rekan-rekan guru semua...

simak informasi terbaru yang sangat penting berikut ini tentang Program Pengajar Pengganti (Jarti) Kemdikbud.

PROGRAM PENGAJAR PENGGANTI (JARTI)  

Latar Belakang 

Guru Daerah Khusus yang telah menjadi Calon Peserta PPG dari Daerah Khusus Akan  diadakan Pelatihan Guru Daerah Khusus (PGDK) untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang  dilaksanakan selama 3 bulan. Untuk itu akan diadakan Penerimaan Pengajar Pengganti yang akan ditugaskan selama 3 bulan.   

Pengertian  

Pengajar Pengganti atau yang disingkat JARTI merupakan Sarjana Pendidikan yang ditugaskan sementara pada sekolah di kawasan khusus untuk menggantikan Guru Daerah  Khusus yang mengikuti Program PGDK dan PPG Dalam Jabatan (Daljab) 

  Persyaratan

1.     Lulusan Sarjana Pendidikan yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang 

dilegalisasi;

2.     Usia Maksimal 35 tahun terhitung pada tanggal 31 Desember 2018;

3.     Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter;  

4.     Memperoleh Izin dari Keluarga yang disahkan Kepala Desa;

5.     Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK; 

6.     Menandatangani pakta integritas;

Calon penerima melaksanakan pendaftaran online: http://jarti.gtk.kemdikbud.go.id 

1. Registrasi akun, dengan mengisikan data awal:

•     Nomor Induk Kependudukan (NIK);

•     Nama; 

•     Email aktif; dan

•     Membuat Password.

2. Verifikasi akun 

•     Verifikasi akun dikirimkan ke email; dan

•     Ikuti perintah yang diterima pada email.

3. Login ulang dengan user (NIK) dan password yang telah dibuat. 

Login ulang dan melengkapi data diri, serta unggah berkas

1.    Melengkapi profil diri 

2.    Alamat (sesuai KTP, dan domisili ketika ini)

3.    Latar Belakang Pendidika

4.    Memilih Lokasi JARTI (pilihan 1 & 2) 

5.    Unggah berkas Pendaftaran.

Seleksi Administrasi (1 – 5 Agustus 2018)

1.    Kesesuaian data diri dengan scan KTP yang diunggah.

2.    Kesesuaian data latar belakang pendidikan dengan scan ijazah dan transkrip nilai.

3.    Kesesuaian data latar belakang pendidikan dengan pilihan mata pelajaran JARTI. 

4.    Kebenaran pakta integritas.

5.    Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

6.    Kebenaran Surat Keterangan Sehat. 

7.    Kebenaran Surat Pernyataan Izin Keluarga.

Penetapan penerima (6-8 Agustus 2018)

1.    Verifikasi dan validasi data peserta,

2.    Kesesuain latar belakang pendidikan dengan pilihan mata pelajaran JARTI, 

3.    Letak wilayah lokasi JARTI 

Pengumuman (10 Agustus 2018) 

Kelulusan seleksi JARTI  akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga

Kependidikan melalui laman: http://jarti.gtk.kemdikbud.go.id  

Registrasi JARTI 

Merupakan konfirmasi kesediaan penerima untuk mengikuti pembekalan dan menjalankan

kiprah sesuai dengan keputusan penetapan peserta. 

Registrasi penerima dilakukan secara online melalui http://jarti.gtk.kemdikbud.go.id) 

Pemanggilan, pembekalan dan pemberangkatan (24-25 Agustus 2018) 

Peserta JARTI sebelum diberangkatkan pada lokasi tempat kiprah akan dilakukan pembekalan

singkat oleh: 

1.    Dinas Pendidikan Propinsi untuk penerima JARTI jenjang SMA/SMK

2.    Dinas Pendidikan Kabupaten untuk penerima JARTI jenjang SD dan SMP 

Penugasan di kawasan khusus 

1.    Peserta melaksanakan kiprah selama ± 3 (tiga) bulan 

2.    Tanggal 1 September hingga dengan 2 Desember 2018 

Pelaporan kegiatan 

1.    Setelah selesai melaksanakan tugas, penerima wajib menciptakan dan memberikan laporan

acara dalam bentuk file sesuai sistematika laporan.  

2.    Laporan sanggup diunggah pada tanggal 2 - 4 Desember 2018 melalui link pada laman

http://jarti.gtk.kemdikbud.go.id 

Penarikan dan Sertifikat (2-4 Desember 2018) 

Peserta yang telah mengumpulkan laporan, maka penerima tersebut berhak mendapatkan

Sertifikat JARTI dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 

Hak Peserta JARTI

1.  Insentif dan biaya hidup setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

selama 3 bulan. 

2.  Biaya Transpor keberangkatan dari  kawasan asal penerima ke kawasan target dan kepulangan 

dari kawasan target ke kawasan asal penerima (at cost). 

3.  Mendapatkan sertifikat dedikasi dalam bidang pendidikan.  

Penghargaan 

Kepada penerima JARTI yang telah menuntaskan kiprah dedikasi di kawasan khusus akan

diberikan piagam penghargaan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kemdikbud. 

Sanksi 

Sanksi akan diberikan melalui tahapan: 

1.   Peringatan secara lisan.  

2.   Peringatan secara tertulis. 

3.   Penghentian penugasan sebelum waktunya berakhir, selanjutnya yang bersangkutan 

dinyatakan gugur dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya hidup yang telah diterima.

Peserta yang dinyatakan gugur maka akan gugur seluruh haknya.  

4.   Pemberian hukuman dilakukan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Kemdikbud sehabis melalui pengkajian, pembahasan, musyawarah, dan masukan dari pejabat

terkait di sekolah sasaran.  

Sumber : http://www.bagiguru.com

Demikian info dan informasi terkini yang sanggup kami sampaikan. Silahkan like fanspagenya dan tetap kunjungi situs kami di www. infokemendikbud.web.id . Kami senantiasa memperlihatkan info dan informasi terupdate dan teraktual yang dilansir dari banyak sekali sumber  terpercaya. Terima Kasih atas kunjungan anda agar informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat.