Showing posts with label News-jawa-tengah. Show all posts
Showing posts with label News-jawa-tengah. Show all posts

Pemda Diy Segera Perbaiki Jalan Rusak Ke Tpst Piyungan

Pemda DIY Segera Perbaiki Jalan Rusak ke TPST Piyungan Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta - Jalan rusak menuju Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Piyungan, Bantul yang sempat diblokir warga akan segera diperbaiki. Pemda DIY sudah menyiapkan anggaran dan memprioritaskan untuk memperbaiki jalan tersebut.

"Tidak hanya komitmen (perbaikan jalan), ini sekarang sudah kita lakukan untuk tahap awalnya ya perbaikan sementara dulu, yang penting layak untuk lewat. Terus 2019 sudah kita anggarkan," jelas Gatot saat dihubungi, Rabu (2/1/2018).

Sebelumnya sejumlah warga di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Bantul, memblokir akses jalan menuju TPST Piyungan. Penyebabnya karena jalan tersebut rusak parah, namun tak kunjung diperbaiki pemerintah.

"Kemarin sudah komunikasi ke saya, jadi intinya memang bahwa jalan itu tidak semata-mata digunakan untuk jalur distribusi sampah. Tapi di situ kan ada lingkungan, ada permukiman yang memang harus kita perhatikan," ungkap Gatot.

"Ternyata yang terjadi jalannya rusak karena hujan kemarin, sehingga dianggap bahwa jalan itu tidak layak untuk lingkungan. Nah, yang jadi penyebabnya truk (pengangkut sampah) yang lewat, masyarakat langsung nutup tidak boleh lewat," lanjut Gatot.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lanjut Gatot, Pemda DIY diwakili instansi terkait sudah bermusyawarah dengan warga setempat. Akhirnya disepakati bahwa pemerintah harus memperbaiki jalan tersebut.

"Oke, kalau (persoalannya) jalan ya kita perbaiki segera, karena ini kewajiban pemerintah. Tapi (perbaikannya) butuh waktu kan mas, butuh pihak ketiga, butuh proses lelang. Artinya yang penting anggaran sudah disiapkan," pungkas dia.

Sumber detik.com

Moratorium Dicabut, Pemkot Yogya Kembali Buka Izin Pembangunan Hotel

Moratorium Dicabut, Pemkot Yogya Kembali Buka Izin Pembangunan HotelFoto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta -Pemkot Yogyakarta secara resmi telah mencabut moratorium izin pembangunan hotel di wilayah ini. Namun pencabutan moratorium yang dimulai 1 Januari 2014 tersebut hanya dilakukan terbatas.

"Kita di 2019 ini akan membuka (moratorium hotel) ini secara terbatas, terutama dibuka untuk yang (hotel) bintang v dan bintang 4, serta invitee house," ujar Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, Rabu (2/1/2018).

Heroe menjelaskan, pemberian izin pembangunan hotel secara terbatas diambil setelah pemkot berdiskusi dengan sejumlah pihak. Meliputi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

Selain itu, keputusan ini juga didasari realitas kebutuhan terhadap sarana penginapan khususnya hotel di Yogya. Apalagi sebentar lagi akan beroperasi New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.


"Adanya kondisi eksternal ini (adanya NYIA) juga akan mengubah iklim bisnis di Yogyakarta dan sekitarnya, tidak hanya Kota Yogyakarta saja. Apalagi bandara baru itu ada penerbangan langsung dari luar negeri," paparnya.

Melihat fakta tersebut, lanjut Heroe, Pemkot Yogyakarta akhirnya memutuskan untuk membuka moratorium secara terbatas. Keputusan ini tertuang di Perwal Yogyakarta No 85 tahun 2018, perwal ini berlaku setahun.


"Kita mempertimbangkan invitee identify (penginapan) karena kita ingin supaya masyarakat di Kota Yogyakarta juga ikut menikmati kue wisata yang insyaallah menjadi motor, penggerak dari ekonomi Yogyakarta," paparnya.

Sampai saat ini, Pemkot Yogyakarta mencatat ada 624 hotel atau penginapan di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut didominasi Hotel Melati 1 sebanyak 314 hotel, dan losmem atau pembinaan sebanyak 152 buah.

"(Rinciannya) Di Kota Yogyakarta ini hotel yang berbintang lima ada 4, hotel yang berbintang empat ada 14, berbintang tiga ada 30, berbintang dua ada 19, berbintang satu ada 19. Melati three ada 29, Melati two ada 43," pungkas Heroe.

Sumber detik.com

Terdampak Tsunami, Target Kunjungan Wisata Di Gunungkidul Gagal

Terdampak Tsunami, Target Kunjungan Wisata di Gunungkidul GagalPantai Sepanjang Gunungkidul. (Foto: Pradito R Pertana/detikcom)

Gunungkidul -Target kunjungan wisata saat libur Natal dan tahun baru (Nataru) di Kabupaten Gunungkidul yang bergatung pada destinasi pantai, tak tercapai. Penurunan tersebut diperkirakan karena dampak seismic sea wave Selat Sunda dan adanya kabar peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG.

Sekretaris Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Gunungkidul, Hary Sukmono, mengatakan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 hingga tanggal 31 Desember 2018 jumlah kunjungan wisata hanya mencapai 176.707 wisatawan. Padahal, target kunjungan wisata untuk libur Nataru 2018 adalah 344 ribu wisatawan.

"Tidak tercapai (target kunjungan wisata libur Nataru). Kunjungan wisata akhir tahun 2018 ditambah kemarin (1/1) saja hanya 218.957 wisatawan. Padahal saat libur Nataru tahun lalu bisa sampai 290 ribu wisatawan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/1/2019).


Sambung Hary, dengan penurunan tersebut maka target kunjungan wisata tahun 2018 tidak tercapai. Mengingat hingga 31 Desember 2018 wisatawan yang datang tercatat baru 3.040.095 pengunjung, sementara target wisatawan hingga akhir tahun sebanyak 3,5 juta pengunjung.

"Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor wisata juga tak tercapai, target tahun 2018 kan Rp 28,2 miliar hanya tercapai Rp 24, ii miliar," ucapnya.


Disinggung mengenai penurunan kunjungan wisata di Kabupaten Gunungkidul, Hary menyebut bahwa dampak seismic sea wave Selat Sunda mempengaruhi psikologis wisatawan untuk mengunjungi pantai. Selain itu, kondisi cuaca juga membuat wisatawan berpikir dua kali untuk berkunjung ke Pantai.

"Sebenarnya penurunan itu dimulai pasca badai cempaka, ditambah gelombang tinggi pertengahan tahun dan adanya seismic sea wave di Banten (Selat Sunda)," pungkasnya.

Sumber detik.com

Napi Asal Nigeria Meninggal Di Lapas Permisan Nusakambangan

Napi Asal Nigeria Meninggal di Lapas Permisan Nusakambangan(Foto: Arbi Anugrah/detikcom)

Cilacap -Seorang narapidana kasus narkotika di Lapas Klas IIA Permisan, Pulau Nusakambangan, Cilacap meninggal dunia pada Rabu (2/1/2019). Narapidana warga negara Nigeria tersebut meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit Cilacap.

"Narapidana tersebut warga negara Nigeria bernama Jhon Charles Adhiam Bo Oahuongo Aa Jarel oahuongo. Dia divonis xvi tahun penjara dan meninggal dalam perjalanan dari Lapas menuju RSUD Cilacap," kata Kasubbag Humas Polres Cilacap, AKP Bintoro Wasono, dalam keterangan yang diterima detikcom.

Menurut dia, narapidana tersebut dihukum penjara selama xvi tahun dan denda Rp i miliar karena terbukti melanggar Pasal 113 (2) Jo 132 (1) UU RI, No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang masa expirasi pada xx Agustus 2030 mendatang.


Kepolisian Sub Sektor Nusakambangan bersama petugas kesehatan dari Lapas Narkotika bermaksud merujuk Jhon Charles Adhiam yang sedang sakit ke RSUD Cilacap. Namun dalam perjalanan dari Lapas menuju ke RSUD napi tersebut meninggal dunia.

"Napi tersebut dirujuk ke RSUD Cilacap atas dasar surat rujukan dari dokter Lapas Klas IIA Permisan Nusakambangan karena menderita sakit paru-paru," jelasnya.

Saat ini Jenazah napi WNA berada di Ruang Kamar Jenazah RSUD Cilacap dan sedang dilakukan koordinasi dengan pihak keluarga melalui Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta.

Sumber detik.com

Mahasiswa Yang Dikabarkan Kerja Paksa Di Taiwan Tak Lewat Kemenristek

Mahasiswa yang Dikabarkan Kerja Paksa di Taiwan Tak Lewat KemenristekMenristek Dikti, G Nasir. Foto: Usman Hadi/detikcom

Semarang -Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan cek kabar 300 mahasiswa Republic of Indonesia yang 'kerja paksa' di Taiwan. Diduga mereka tidak melalui programme dari Kemenristekdikti.

Menristekdikti, G Nasir mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait 300 mahasiswa tersebut. Padahal jika melalui programme Taipei Economic together with Trade Office (TETO), peristiwa itu akan terpantau Menristekdikti.

"Yang kami dapatkan (informasi) karena masuk di Taiwan tidak melalui lembaga pendidikan tinggi atau melalui Ristekdikti, menjalankan sendiri sehingga tidak terkontrol. Maka kalau itu dilakukan kerja paksa maka kami tidak bisa mengendalikan. Yang melalui Kemenristekdikti selalu saya dampingi melalui TETO namanya," kata Nasir usai acara Launching dan Product Expose di kantor PBNU Jateng, Jalan dr Cipto Semarang, Rabu (2/1/2019).


Meski ada dugaan para mahasiswa kuliah di Taiwan tidak melalui Kemenristekdikit, Nasir menegaskan pihaknya akan tetap menelusuri kabar itu dan rencananya akan menghubungi pihak TETO untuk memastikan. Kerjasama di bidang ekonomi yaitu TETO salah satunya memang membidangi pendidikan dan tahun ini Kemenristekdikti akan mengirimkan 320 mahasiswa ke Taiwan.

"Katanya kuliah sehari dua hari lainnya kerja, itu informasi belum sampai kepada saya karena mereka tidak melalui Kemenristekdikti. Tetap akan kami cek, setelah ini kami akan koordinasi dengan TETO Taiwan di Jakarta," tegasnya.


Untuk diketahui, media lokal setempat, Taiwan News mengabarkan enam perguruan tinggi kedapatan memperkerjakan mahasiswa di pabrik-pabrik. Dikabarkan 300 mahasiswa asal Republic of Indonesia berusia di bawah twenty tahun yang berkuliah dipaksa bekerja hari Minggu hingga Rabu pukul 07.30 hingga 19.30 dengan istirahat two jam.

Hal itu terungkap dari penyelidikan yang dilakukan oleh anggota parlemen Taiwan, Ko Chieh En. Para Mahasiwa itu ditugasi mengepak 30.000 lensa kontak sambil berdiri setiap hari. Tak hanya itu, menurut Ko, mayoritas mahasiswa RI adalah muslim, tapi mereka terpaksa makan yang mengandung potongan babi. Berdasarkan pernyataan pihak sekolah yang dikutip Taiwan News, jika para mahasiswa tak mau bekerja, pihak perusahaan akan memutus kerja sama dengan pihak kampus.

Sumber detik.com

Tolak Temui Ori Terkait Dugaan Perkosaan, Rektor Ugm Beri Penjelasan

Tolak Temui ORI Terkait Dugaan Perkosaan, Rektor UGM Beri PenjelasanRektor UGM, Prof Panuit Mulyono. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta -Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY mengungkap bahwa Rektor UGM, Panut Mulyono menolak ditemui terkait kasus dugaan perkosaan mahasiswi. Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Panut memberi penjelasan.

"Oh enggak bisa (memberikan keterangan). Saya sudah sepakat untuk penyampaian ke publik itu bukan oleh rektor, oleh humas dan oleh Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni. Itu sejak dulu sudah kami sepakati," ujar Panut saat dihubungi wartawan, Rabu (2/1/2018).

Panut pun juga enggan mengomentari terkait wacana pemanggilan paksa ORI DIY terhadapnya. Dia beralasan sudah memberikan kewenangan ke Kepala Kantor Hukum dan Organisasi UGM, Aminoto, untuk menangani hal tersebut.


"Itu (rencana pemanggilan) saya serahkan di bagian hukum dan organisasi untuk mengurus, tanya ke beliau saja, ke Pak Aminoto ya. Makasih, makasih, saya lagi rapat ini. Saya lagi rapat, nggih, makasih," pungkas Panut.


Diketahui, ORI DIY membuka opsi pemanggilan paksa Rektor UGM, Panut Mulyono. Opsi tersebut diambil karena Panut enggan memberikan keterangan soal penanganan UGM terhadap kasus pemerkosaan mahasiswinya tahun 2017 lalu.

"Kalau pemanggilan itu ada mekanisme 1, 2, 3. Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan kedua, tidak dihadiri pemanggilan ketiga. Tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang mengatur itu," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri.


Budhi menjelaskan, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan pertama sore ini. Dalam surat tersebut Panut diharapkan hadir di Kantor ORI DIY Jalan west Monginsidi Nomor twenty Yogyakarta pada minggu depan.

"Dan dalam waktu 1-2 hari, kita akan berkoordinasi dengan Polda (DIY) untuk mengantisipasi kemungkinan seandainya rektor tetap tidak hadir dalam pemanggilan kita. MoU kami dengan Mabes Polri sudah ada juknisnya," tuturnya.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Rektor Ugm Enggan Ditemui, Ori Diy Buka Opsi Panggil Paksa

Rektor UGM Enggan Ditemui, ORI DIY Buka Opsi Panggil PaksaKepala ORI DIY, Budhi Masthuri. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta -Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY membuka opsi pemanggilan paksa Rektor UGM, Panut Mulyono. Opsi tersebut diambil karena Panut enggan memberikan keterangan soal penanganan kasus pemerkosaan mahasiswi UGM 2017 lalu.

"Kalau pemanggilan itu ada mekanisme 1, 2, 3. Pemanggilan pertama tidak dihadiri kita akan melayangkan pemanggilan kedua, tidak dihadiri pemanggilan ketiga. Tidak dihadiri lagi kita akan meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa, undang-undang mengatur itu," ujar Kepala ORI DIY, Budhi Masthuri, Rabu (2/1/2018).

Budhi menjelaskan, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan pertama sore ini. Dalam surat tersebut Panut diharapkan hadir di Kantor ORI DIY Jalan due west Monginsidi Nomor xx Kota Yogyakarta pada minggu depan.


"Dan dalam waktu 1-2 hari, kita akan berkoordinasi dengan Polda (DIY) untuk mengantisipasi kemungkinan seandainya rektor tetap tidak hadir dalam pemanggilan kita. MoU kami dengan Mabes Polri sudah ada juknisnya," tuturnya.

"Kita akan upayakan untuk menghadirkan rektor secara paksa. Kalau memang Pak Rektor tidak punya itikad baik untuk menghadiri pemanggilan kami. Tapi masih ada kesempatan (pemanggilan) 1, 2, 3. Mudah-mudahan baru pemanggilan pertama beliau hadir," lanjutnya.

ORI DIY memang membutuhkan keterangan langsung dari Panut Mulyono. Lantaran ada dugaan maladministrasi yang dilakukan UGM dalam penanganan kasus pemerkosaan mahasiswinya hanya bisa dijawab oleh Panut.


Namun karena Panut enggan memberikan keterangan, pengusutan dugaan maladministrasi yang dilakukan ORI molor. Awalnya ORI menargetkan kasus ini selesai akhir 2018, namun hingga kini pengusutannya belum rampung.

"Padahal sebenarnya sudah sedikit lagi, kami sudah punya gambaran temuan, gambaran kesimpulan yang akan kita tuangkan. Hanya kemudian dari Pak Rektor belum memberikan keterangan, penjelasan, kami belum bisa menfinalisasi," pungkas dia.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Polisi Turun Tangan Selidiki Perusakan Belasan Nisan Di Magelang

Polisi Turun Tangan Selidiki Perusakan Belasan Nisan di MagelangIlustrasi (Foto: Rachman Haryanto)
Kota Magelang -Belasan nisan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giriloyo, Kota Magelang, ditemukan dalam kondisi rusak. Polres Magelang Kota saat ini masih melakukan penyelidikan terkait adanya laporan kasus tersebut.

Informasi awal yang beredar yaitu terjadi perusakan pada makam-makam umat Nasrani di TPU Giriloyo Kota Magelang sejak tanggal 28 Desember 2018. Perusakan terjadi blok B1, C1, dan A3.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Kristanto Yoga Darmawan, mengatakan bahwa Polsek Magelang Selatan menerima laporan pada, Selasa (1/1) malam. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi, perusaka terlihat beragam.


Tidak hanya menyasar pada nisan-nisan yang menunjukkan identitas keagamaan tertentu. "Ada 12 makam dirusak. Dari 12 makam itu tidak semua (nisan) Nasrani, ada satu makam (warga) muslim," katanya saat dihubungi, Rabu (2/1/2019).

Atas kejadian tersebut, kata dia, telah memintai keterangan para saksi. Selain itu, memeriksa CCTV akses jalan menuju lokasi. Dugaan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 26 Desember 2018. "Dugaan sementara, kejadian pada 26 Desember 2018," kata dia.


Sejumlah orang termasuk penjaga dan petugas kebersihan makam juga dimintai keterangan. "Penyidik masih memanggil beberapa pihak terkait untuk dimintakan keterangannya. Dugaan sementara adalah pelaku vandalisme," jelas Kristanto.

Pascakejadian ini, katanya, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Magelang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar kejadian tersebut tidak menjadi sentimen agama.

Namun demikian, Kristanto akan mecari pelakunya agar segera ditangkap. "Mohon doanya, pelaku masih dicari," katanya.



Saksikan juga video 'Warga Gelar Doa Bersama di Makam Nisan Salib yang Dipotong':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Sampah Pasar Tak Diambil Saat Liburan, Bupati Batang Marah

Sampah Pasar Tak Diambil Saat Liburan, Bupati Batang MarahFoto: Robby Bernardi/detikcom

Batang -Bupati Batang, Wihaji marah-marah saat melakukan kunjungan di Pasar Induk. Ia marah dan menegur pengelola pasar karena banyak sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau busuk.

Ternyata dia menemukan tumpukan sampah di pasar Induk Batang yang tidak diangkut pasar selama libur akhir tahun ini. Selain sampah yang berbau busuk, Wihaji juga menerima aspirasi para pedagang, yang mengeluhkan sulitnya mencari air di Pasar Induk Batang, akibat pompa yang macet. Padahal, pasar yang baru setahun ini.

"Kami perintahkan pengelola pasar untuk koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup, agar bagaimana caranya sampah-sampah ini bisa bersih setiap hari," kata Wihaji saat berkunjung ke Pasar Induk Batang, Rabu (2/1/2019).

Wihaji menjelaskan dalam sehari saja, pasar induk menghasilkan sampah sampai eight ton. Bila tidak diambil sampah akan menumpuk dan mengeluarkan bau busuk.

Ditempat yang sama, ia meminta pengelola pasar untuk segera mengambil sampah pasar setiap harinya, agar tidak menumpuk dan menimbulkan bau busuk.

"Libur kemarin tidak diambil. Aktivitas sampah terus ada setiap hari di pasar. Ini disayangkan," katanya.

Menurutnya, Pasar Batang yang baru setahun direvitalisasi itu harus dijaga kebersihanya. Pemkab berencana akan menambah fasilitas agar pasar nampak indah dan ramai pengunjung.

"Untuk pembenahan dan penambahan fasilitas dan menertibkan pedagang yang membuka lapaknya yang tidak pada tempatnya. Sehingga pedagang yang dilantai satu dan lantai dua bisa laku semuanya," katanya.

Tak hanya Terkait sampah, ia juga menerima keluhan dari para pedagang terkait sulitnya air bersih, akibat risaknya kran dan pompa air.

"Saya sudah pastikan pompa air besok harus diperbaiki, semoga saja bisa selesai sehingga pedagang bisa memanfaatkan air bersih," katanya.

Sementara itu, dilokasi yang sama, terkait macetnya air sumur di pasar, Kepala Disperindagkop Batang, Suresmi mengatakan akan secepatnya memperbaiki. Perbaikan baru bisa dilakukan paling cepat besok sebab agen pompa tengah libur sejak sebelum Natal hingga tahun baru.

"Sebenarnya sumur sendiri baru diperbaiki sekitar tujuh bulan lalu, yakni sekitar bulan April. Namun karena adanya masalah, sehingga pompa terbakar dan rusak. Dan ketika ingin diperbaiki, agen pompa yang ada di Semarang belum melakukan pelayanan lantaran masih libur," katanya.

Untuk sementara kata Suresmi, pengaliran masih berjalan. Hanya saja debitnya sekitar half dozen liter per detik, kalau normal ketiga sumur itu bisa 17 liter per detik.

"Kami harap ini segera bisa diperbaiki karena kami juga ingin melayani para pedagang," tandasnya.

Perlu diketahui pembangunan Pasar Induk Batang yang semi moderen sendiri menelan anggara Rp 63 miliar dan selesai pada 2017 lalu. Pasar tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti wifi unloosen dan lift/eskalator.

Sumber detik.com

Selain Kustati Di Solo, Ii Rs Ini Juga Tak Lagi Terima Pasien Bpjs

Selain Kustati di Solo, ii RS Ini juga Tak Lagi Terima Pasien BPJS(Foto: detik)
Solo -Rumah Sakit Umum Islam (RSUI) Kustati Solo untuk sementara tidak dapat menerima pasien BPJS karena masalah akreditasi. Hal ini juga terjadi di beberapa RS di sekitar Solo.

"Selain Kustati ada RS Amal Sehat Sragen dan RS Amal Sehat Wonogiri. Semuanya sama, masalah akreditasi," kata Kepala BPJS Surakarta, Agus Purwono, saat dihubungi detikcom, Rabu (2/1/2019).

Ketiga RS tersebut belum memperbarui sertifikat akreditasi sehingga BPJS terpaksa harus menghentikan kerja sama. Aturan ini tertuang dalam SK Kemenkes nomor HK.03.01/Menkes/768/2018 tentang perpanjangan kerja sama rumah sakit dengan BPJS.

"Kalau sudah ada akreditasi nanti kerja sama lagi. Sebenarnya sebelumnya kami sudah kerja sama. Karena akreditasinya habis maka harus berhenti dulu," ujar Agus.


Sebelumnya, Kabag Sumber Daya Manusia RSUI Kustati, Pujianto, mengakui memang membutuhkan waktu panjang untuk mengurus akreditasi. Dia tidak mengetahui kapan akreditasi akan selesai.

"Karena tidak hanya berkas, sampai pelayanan juga dipersiapkan. Pelayanan harus disesuaikan dengan dokumen, itu yang paling lama. Pelayanan BPJS otomatis berhenti sampai waktu yang belum ditentukan," katanya.

Berdasarkan SK Menkes, terdapat 616 rumah sakit yang direkomendasikan untuk melakukan akreditasi. 551 RS di antaranya sudah berhasil memperpanjang kerja sama dengan BPJS.

"Kebetulan kami tidak masuk dalam daftar yang sudah diperpanjang. Maka kita harus menghentikan pelayanan sementara sampai mendapatkan akreditasi," tutupnya.



Saksikan juga video 'Pemerintah Kembali Suntik Dana BPJS Kesehatan Sebesar Rp 5,26 T':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Investigasi Dugaan Perkosaan Mahasiswi, Ori Diy Ditolak Rektor Ugm

Investigasi Dugaan Perkosaan Mahasiswi, ORI DIY Ditolak Rektor UGMKepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri. Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta -Pengusutan dugaan maladministrasi penanganan kasus pemerkosaan mahasiswi UGM oleh Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIY tak kunjung kelar. Padahal ORI menargetkan kasus tersebut rampung akhir tahun 2018. Apa kendalanya?

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budhi Masthuri, menjelaskan kendala pengusutan tak kunjung selesai karena Rektor UGM, Panut Mulyono, terkesan enggan dimintai keterangan tim ORI. Padahal ORI sudah berkali-kali meminta kehadiran Panut.

Menurut Budhi, ORI DIY harus meminta penjelasan langsung ke Panut. Yakni penjelasan berkaitan dengan penundaan penanganan berlarut yang dilakukan UGM, dan kedua masuknya nama terduga pelaku, Hardika Seputra, di listing wisudawan.

"Untuk sementara kita fokus di dua temuan dugaan maladministrasi tersebut. Untuk menfinalisasi kedua temuan tersebut kita sebenarnya memerlukan penjelasan atau keterangan konfirmatif dari rektor," jelas Budhi di Kantor ORI DIY, Rabu (2/1/2018).


ORI DIY, kata Budhi, awalnya melayangkan surat ke UGM pada tanggal thirteen Desember 2018. Surat tersebut intinya meminta kehadiran Panut ke Kantor ORI DIY pada tanggal nineteen Desember 2018. Namun Panut enggan datang.

Karena tak kunjung ada kejelasan, ORI DIY akhirnya berinisiatif mengirimkan tim ke UGM pada tanggal 31 Desember 2018. Tim tersebut diberi tugas untuk mencari kepastian kapan Panut bisa dimintai penjelasan.


"Kalau memang hari itu bisa, oke kita 'ngalahi' akan meminta (penjelasan) di UGM. Tapi tim nunggu satu jam, akhirnya rektor menolak menemui tim kami. Jadi tidak terjadi komunikasi dengan rektor. Intinya dia (Panut) menolak menemui," lanjutnya.

Karena upaya ORI tak membuahkan hasil, ORI DIY akhirnya kembali mengirimkan surat ke UGM tanggal 31 Desember 2018 sore hari. Namun bagian hukum UGM hari ini memNewshu ORI bahwa Panut tidak bersedia hadir di Kantor Ombudsman.


"Pak Rektor tidak bersedia hadir di Kantor Ombudsman. Tapi dia (Panut) bersedia menerima di UGM. Padahal kemarin kami sudah menunggu lama tim kami di sana, tidak diterima," paparnya.

Atas respon tersebut, ORI DIY memutuskan tidak akan datang lagi ke UGM. Setelah ini, ORI akan berupaya kembali mendatangkan Panut melalui mekanisme pemanggilan.

"Ombudsman kemudian memutuskan untuk menggunakan mekanisme pemanggilan, sesuai dengan pasal 31 soal kewenangan. Karena sebenarnya yang kita minta kemarin belum pemanggilan, baru permintaan kehadiran, itu upaya persuasif kami," tutupnya.



Saksikan juga video 'KKN UGM Diguncang Skandal Dugaan Pelecehan Seksual':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Di Malioboro Bakal Ada Galeri Perencanaan, Apa Itu?

Di Malioboro Bakal Ada Galeri Perencanaan, Apa Itu?Foto: Usman Hadi/detikcom

Yogyakarta -Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak lagi bermarkas di Jalan Malioboro. Kantor berpindah ke Jalan Janti di barat gedung Jogja Expo Center (JEC).

Bekas kantor akan menjadi gallery planning atau galeri perencanaan. Nantinya galeri tersebut akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, termasuk fasilitas untuk melihat Gunung Merapi dari Malioboro.

"Iya, dibuat galeri perencanaan, gallery planning. Itu secara full kan luasannya (bekas Kantor Dispar DIY) sekitar viii ribuan meter luasan tanah," ujar Kepala Dispar DIY, Aris Riyanta, saat dihubungi detikcom, Rabu (2/1/2018).

Aris menjelaskan, pembangunan gallery planning akan dikerjakan Dinas PUP-ESDM DIY. Blueprint gallery juga sudah tersedia.

"Gambarnya sudah lengkap, DED-nya seperti apa, berapa lantai, penggunanya untuk apa ada. Mungkin kalau tanya orang PU secara lengkap ada itu," ungkapnya.

Sekda DIY, Gatot Saptadi, membenarkan rencana pembangunan gallery planning. Sebagai tahap awal, pihaknya masih merampungkan pemindahan condition lahan eks Kantor Dispar DIY yang kini masih tercatat milik Kementerian PUPR.

"Prosesnya tinggal selangkah lagi lah (lahan bekas Kantor Dispar DIY) sudah menjadi milik pemda," paparnya.

Pemda DIY, lanjut Gatot, menargetkan pembangunan gallery planning mulai dilakukan pertengahan tahun ini. Nantinya bekas Kantor Dispar DIY akan dibongkar, kemudian dibangun gedung baru yang lebih representatif.

"Konsepnya (gallery) bukan museum, semacam orang ke situ bisa melihat sejarah DIY, asal usul DIY, kemudian potensi yang ada di DIY. Banyak hal yang bisa dilihat untuk melihat sejarah, histori DIY dan ke depan mau seperti apa DIY itu," tuturnya.

Gallery planning di jantung Malioboro nantinya akan dilengkapi dengan kafe dan fasilitas lainnya. Istimewanya, galeri ini juga akan dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk memudahkan pengunjung melihat Gunung Merapi dari Malioboro.

"Kalau enggak salah saya melihat desainnya itu nanti bisa melihat Merapi. Sepertinya desainnya seperti itu (bertingkat). Kalau untuk melihat Merapi indah sekali, artinya ini inovasi, sesuatu yang baru yang bisa dikelola untuk mendatangkan wisatawan," kata Gatot.

Aris Riyanta menambahkan pemindahan kantor Dispar DIY mulai dilakukan awal tahun ini. Namun secara resmi kantor baru akan mulai beroperasi pada Hari Senin (7/1/2018) mendatang.

"Saya sudah di kantor yang baru. Tapi sebagian masih ada (pegawai) yang ambil barang-barangnya (di kantor lama). Karena belum semuanya dipindah ke kantor yang baru di Kompleks JEC," ungkap Aris.

"Jadi sekarang ini masih tata-tata (peralatan di gedung baru). Insyaallah Senin sudah mulai operasional. Lokasi kantor baru diapit Kantor Satpol PP DIY dan Kantor BKPM DIY di Jalan Janti (Bantul)," pungkas dia.

Sumber detik.com

Libur Telah Usai, Sampah Menumpuk Di Pantai Parangtritis Bantul

Libur Telah Usai, Sampah Menumpuk di Pantai Parangtritis BantulPetugas mengumpulkan sampah yang berserakan di Pantai Parangtritis. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Bantul -Masa libur Natal dan Tahun Baru telah usai. Pantai Parangtritis Bantul yang tadinya dipenuhi wisatawan kini dipenuhi sampah berserakan.

Pantauan detikcom, Rabu (2/1/2019) di Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul tampak sampah-sampah berserakan di bibir pantai tersebut. Sampah yang kebanyakan didominasi bungkus plastik makanan dan minuman itu juga berserakan di deretan payung yang kerap digunakan wisatawan untuk berteduh.

Tampak beberapa petugas dengan mengenakan seragam oranye sibuk memunguti dan mengumpulkan sampah di pinggir Pantai Parangtritis.

Selanjutnya, sampah-sampah itu dimasukkan ke bak belakang sepeda motor roda tiga untuk dibawa ke lokasi pembuangan.

"Kalau dibanding hari biasa memang book sampah meningkat, tapi kalau dibanding tahun lalu malah menurun. Tahun lalu itu (Saat libur Nataru) bisa sampai vii sampai eight ton, kalau sampai siang ini tadi sampah yang kami angkut ada iii sampai four ton," kata Koordinator Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Pantai Parangtritis, Suranto kepada detikcom.


Selain sampah yang berasal dari pengunjung pantai, ada banyak juga sampah yang berasal dari luapan sungai yang terbawa arus, dan akhirnya sampai di Pantai Parangtritis.

"Alhamdulilah (volume sampah tahun ini menurun), mungkin karena hujan tidak terlalu deras dan Sungai Opak tidak banjir. Jadi tidak begitu banyak sampah di kawasan Pantai Parangtritis," imbuhnya.


"Untuk jenis sampah, paling banyak jenis sampah plastik, seperti bekas makanan dan minuman. Selain itu, banyak juga pembungkus kembang api yang berserakan di pinggir Pantai," ujarnya.

Meski book sampah di kawasan Pantai Parangtritis mengalami penurunan dibanding tahun lalu, Suranto menyayangkan masih kurangnya kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan. Terlebih sampah yang berserakan di pantai tersebut juga berasal dari wisatawan.

"Masalah seperti ini (sampah) akan terus ada, karena beberapa wisatawan itu kurang peduli dengan kebersihan. Padahal kami sudah memberi imbauan papan peringatan dan menyebar tempat sampah ke beberapa titik, tapi ya karena manusia itu sifatnya beda-beda, ada yang peduli dan ada yang tidak," pungkasnya.

Sumber detik.com

Menristekdikti Dukung Pembukaan Prodi Kebencanaaan Di Universitas

Menristekdikti Dukung Pembukaan Prodi Kebencanaaan di UniversitasM Nasir (Foto: Andhika Prasetia)
Semarang -Selain mendukung BNPB mendirikan politeknik kebencanaan, Kemenristekdikti juga mendorong pembukaan prodi kebencanaan di berbagai universitas. Ditegaskan pula, materi pelatihan kebencanaan akan diberikan bagi seluruh mahasiswa baru semua universitas.

Hal itu grand Nasir usai memberikan kuliah umum di auditorium Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ia menyebutkan dalam rencana induk riset nasional 2017-2045, masalah kebencanaan sudah masuk di dalamnya.

"Kami sudah punya programme disaster management, sudah kami lakukan sejak 2015," kata Nasir, Rabu (2/1/2019).


Kendala yang terjadi saat ini yaitu alat sistem peringatan dini yang justru dicuri orang, padahal daerah-daerah yang masuk ke Cindin Api harus terpantau. Meski demikian sudah banyak daerah yang menurun tingkat kebencanaannya.

Maka peran Kemenristekdikti, lanjut Nasir, yaitu akan memberikan pengetahuan terkait mitigasi bencana kepada mahasiswa baru berupa pelatihan. Untuk saat ini sudah ada pelatihan terkait bela negara, wawasan kebangsaan, dan anti korupsi. Masalah kebencanaan akan dimasukkan berupa pelatihan.

"Bentuknya pelatihan pada mahasiswa baru. Tapi yang tanggap bencana belum diwajibkan, ini pilihan bagi semua perguruan tinggi," pungkas Nasir.


Terkait programme studi soal kebencanaan, sudah ada Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh yang mengajukan. Sedangkan BNPB mengajukan pendirian perguruan tinggi khusus majemen kebencanaan.

"Yang mengajukan prodi sudah ada Syiah Kuala, Riau juga soal asap, Palembang juga. Dari BNPB mengajukan mendirikan perguruan tinggi di bidang manajemen kebencanaan, ini harus dilakukan agar semua berjalan dengan baik," ujarnya.

Sumber detik.com

279 Wisatawan Tertahan, Pemkab Minta Extra Flying Di Karimunjawa

279 Wisatawan Tertahan, Pemkab Minta Extra Flight di KarimunjawaGerbang Dermaga Karimunjawa. Foto: Wahyu Pradana Wahyono/d'Traveler

Jepara -Sebanyak 279 wistawan masih tertahan di Karimunjawa karena penyeberangan laut masih ditutup akibat cuaca buruk. Untuk itu, Pemkab Jepara meminta tambahan penerbangan dari Karimunjawa.

"Kami melalui Disporabudpar Provinsi meminta bantuan kepada Gubenur untuk bisa menambah jadwal penerbangan pesawat dari Karimunjawa," kata Kepala Disparbud Kabupaten Jepara, Basuki Wijayanto kepada detikcom, Rabu (2/1/2019).


Penambahan jadwal penerbangan diharapkan bisa mengangkut wisatawan yang masih tertahan di Karimunjawa.

"Kami hanya berkoordinasi, yang berkewenangan provinsi," lanjutnya.


Kepala BPBD Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto menambahkan bahwa extra flying dilakukan menggunakan Wings Air.

"Extra Flight rencananya hari ini dimulai, untuk pesawat Wings Air untuk lx penumpang," tandas dia.

Sumber detik.com

Penyeberangan Masih Tutup, 279 Wisatawan Tertahan Di Karimunjawa

Penyeberangan Masih Tutup, 279 Wisatawan Tertahan di KarimunjawaKarimunjawa. Foto: (Anita Uli/d'Traveler)

Jepara -Penyeberangan laut Karimujawa-Jepara hingga saat ini masih ditutup karena cuaca buruk. Akibatnya, tercatat ada 279 wisatawan tertahan di Karimunjawa.

"Dari laporan yang kami terima masih ada 279 wisatawan yang masih tertahan di Karimunjawa. Namun kondisinya aman dengan kebutuhan tercukupi," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, Arwin Noor Isdiyanto saat dihubungi detikcom, Rabu (2/1/2018).

Sejauh ini, BPBD Jepara masih berkoordinasi dengan sejumlah jasa agen move yang membawa para wisatawan tersebut.


"Selain jasa travel, kami juga berkoordinasi dengan Disparbud Jepara dan Disporaparbud Jateng berkait solusi yang terbaik," imbuhnya.

Arwin mengungkapkan bahwa informasi terakhir dari BMKG bahwa tinggi gelombang masih kisaran 1,5 meter dengan kecepatan angin 5-15 knot.


"Kami terus memantau perkembangan kondisi laut berikut informasi resmi dari BMKG," tandas Arwin.

Seperti diketahui penyeberangan Jepara-Karimunjawa ditutup sementara karena gelombang tinggi dan cuaca buruk di Laut Jawa sejak Minggu (30/12/2018).

Sumber detik.com

Saat Sandal Jepit Jadi Mahar Pernikahan Di Kebumen

Saat Sandal Jepit Jadi Mahar Pernikahan di KebumenSandal jepit menjadi mahar pernikahan di Kebumen. Foto: Rinto Heksantoro/detikcom

Kebumen -Sepasang pengantin menikah dengan maskawin atau mahar berupa sandal jepit di Kebumen. Bagaimana kisahnya?

Kisah pernikahan bermahar sandal jepit awalnya ramai dibicarakan di media sosial. Foto dan video ijab kabul tersebar di dunia maya.

Di beberapa akun media sosial yang mengunggah foto dan video pernikahan itu, ada banyak netizen yang mendoakan pengantin ini menjadi pasangan yang berbahagia. Pasangan tersebut bernama Budi Risdianto (25) warga Desa Roworejo, RT 02/ RW 01, Kecamatan Kebumen dan Julia Warasita (25) warga Desa Sumberadi, RT 01/ RW 02, Kecamatan Kebumen. Mereka menikah pada Sabtu (29/12).

Saat ditemui di rumahnya, sang pengantin baru, Julia membenarkan bahwa foto dan video yang beredar itu adalah dia dan suaminya.


"Kami nggak cari sensasi agar tenar, semua karena saling iklas aja," ujar Julia saat ditemudi detikcom Senin (31/12/2018).

"Dan saya nggak mau memberatkan pihak lelaki dalam memberi mahar," imbuhnya.

Julia mengaku senang dengan kesederhanaan. Sandal jepit dinilai menjadi simbol kesederhanaan yang kemudian dia pilih.

"Ya hanya karena sederhana aja, kami juga suka pakai sandal jepit," imbuhnya.


Suami Julia, Budi Risdianto menambahkan dirinya melamar Julia pada thirty Apr 2018 lalu. Setelah sepakat, akhirnya mereka melangsungkan pernikahan pada Sabtu kemarin.

"Harga sandalnya cuma Rp ix ribu dan saya beli di warung tetangga, terus dirangkai sendiri di pigura seharga Rp 150 ribu. Alhamdulillah semuanya lancar," ucap Budi.

Julia bercerita, sebelum menikah mereka sudah berkonsultasi dulu dengan beberapa pihak salah satunya penghulu tentang mahar sandal jepit.


"Ya kami konsultasi dulu, boleh nggak kalau maharnya itu sandal jepit. Kan nggak harus seperangkat alat salat atau uang," kata Julia.

Dia juga mengaku sudah siap jika ternyata tak boleh menggunakan sandal jepit untuk mahar.

"Kalau nggak boleh pakai sandal jepit ya ganti yang lain. Tapi alhamdulillah boleh ya akhirnya pakai sandal jepit maharnya," lanjut Julia.




Simak juga video 'Unik! Sandal Jepit Jadi Mahar Pernikahan Warga Kebumen':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Tabrakan Karambol Di Sukoharjo, Seorang Bocah Tewas

Tabrakan Karambol di Sukoharjo, Seorang Bocah TewasFoto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom

Sukoharjo -
Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Sukoharjo-Wonogiri, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Tabrakan yang melibatkan tiga kendaraan itu menewaskan seorang bocah.

Peristiwa terjadi pada Selasa (1/1/2019) sekitar pukul 14.30 WIB. Kejadian berlangsung saat jalan tersebut dalam kondisi padat.

Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula saat sebuah mobil Ayla bernomor polisi AD 9246 RP berjalan dari arah selatan. Mobil yang berisi enam orang penumpang beserta sopirnya itu berusaha menyalip kendaraan di depannya.

Dari arah berlawanan, terdapat mobil Avanza bernomor polisi B 1887 QM dengan tujuh penumpang beserta sopir. Karena kaget melihat mobil Ayla muncul mendadak, pengemudi Avanza berusaha membanting setir ke kiri.

Namun karena jarak yang terlalu dekat, mobil Ayla masih menabrak bagian belakang mobil Avanza. Akibatnya mobil Avanza terguling beberapa meter hingga akhirnya terbalik.

"Sedangkan mobil Ayla hilang keseimbangan dan menabrak sepeda motor yang berada di belakang mobil Avanza. Mobil Ayla kemudian berhenti setelah menabrak pohon," kata Kanit Laka Lantas Polres Sukoharjo, Iptu Jaelani di kantor Satlantas Polres Sukoharjo.


Sepeda motor Xion tersebut ditumpangi tiga orang, salah satunya bocah berusia six tahun, yakni Naufal Akbar Zaky. Bocah tersebut meninggal di lokasi kejadian. Korban lainnya dibawa ke RSUD Ir Soekarno Sukoharjo untuk diberi perawatan.

"Satu orang mengalami luka berat. Lainnya hanya luka ringan, bahkan ada yang selamat, tidak terluka," ujar Jaelani.

Sementara itu, ketiga kendaraan mengalami rusak parah. Ketiganya telah dievakuasi oleh petugas Satlantas Polres Sukoharjo.

Sumber detik.com

Cuaca Buruk, Banyak Wisatawan Di Karimunjawa Tak Bisa Pulang

Cuaca Buruk, Banyak Wisatawan di Karimunjawa Tak Bisa PulangFoto: (Hamzah Ipul/d'Traveler)

Jepara -Sejumlah wisatawan di Karimunjawa tidak dapat pulang karena aktivitas penyeberangan laut masih ditutup akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Beberapa di antaranya terpaksa beralih pulang melalui jalur udara.

Dari informasi, ada sekitar 200 lebih wisatawan dari berbagai daerah tidak dapat pulang dari Karimunjawa sesuai jadwal. Rata-rata mereka datang menggunakan jasa transportasi laut. Aktivitas penyeberangan memang dihentikan sementara waktu sejak xxx Desember 2018 akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi.

Salah seorang Tour Leader di Karimunjawa, Tri menuturkan bahwa hingga hari ini belum ada kepastian aktivitas penyeberangan akan kembali dibuka.

"Wisatawan resah menunggu armada (kapal) yang bisa memgangkut mereka pulang. Karena masa libur terakhir hari ini, besok sudah mulai bekerja lagi," ujarnya saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (1/1/2019).

Untuk itu Tri mengarahkan pada wisatawan untuk pulang menggunakan pesawat.

"Kalau tambahnya biaya hidup tidak jadi masalah, tapi mereka takut jika ada masalah dengan pekerjaan karena besok sudah masuk kantor. Akhirnya kami arahkan naik pesawat meskipun biayanya lebih mahal dari kapal," lanjutnya.


"Kami selalu update information BMKG karena cenderung akurat untuk dijadikan rujukan. Informasi yang kami dapat ada sekitar 200 lebih wisatawan yang tidak bisa pulang," paparnya.

Diwawancara terpisah, Direktur PT Sakti Inti Makmur (SIM) Express Bahari, Sugeng Riyadi menuturkan pemberhentian aktivitas penyeberangan sementara demi keamanam dan keselamatan. Mengingat cuaca buruk dan gelombang tinggi masih terjadi.

"Kami masih menunggu informasi resmi dari BMKG berkait kondisi laut," tuturnya.

Sekretaris Camat Karimunjawa, Nor Sholeh mengaku masih memantau kondisi tersebut. Sebab, dirinya sendiri berada di Jepara untuk mengikuti rapat.

"Iya, saya masih memantau karena saya sendiri tidak bisa menyeberang dari Jepara usai ada rapat," tandas dia.



Simak juga video 'Peranti Minimalis BMKG Hadapi Ancaman Tsunami':

[Gambas:Video 20detik]



Sumber detik.com

Dijanjikan Perbaikan Jalan Ke Tpst Piyungan, Aksi Blokir Disetop

Dijanjikan Perbaikan Jalan ke TPST Piyungan, Aksi Blokir DisetopJalur menuju TPST Piyungan, Bantul. Foto: Pradito Rida Pertana/detikcom

Bantul -Blokade akses jalan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Bantul akhirnya dibuka warga. Hal itu dilakukan usai pihak terkait berjanji memenuhi tuntutan warga Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul.

"Kemarin kami ditemui orang-orang dari Dinas PU (Dinas PUP-ESDM DIY) dan Bappeda. Setelah mereka menyanggupi tuntutan kami, kemarin itu juga jalannya (ke TPST Piyungan) sudah dibuka," kata Ketua Komunitas Pemulung TPST Piyungan, Maryono saat dihubungi wartawan, Selasa (1/1/2019).

Maryono menjelaskan kesepakatan yang dicapai antara warga dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) antara lain segera dilakukannya perbaikan jalan yang rusak, pembuatan drainase, fogging, dan penerangan jalan.

"Kemarin itu janjinya mau dilakukan pengerasan jalan dulu, mereka (Dinas PUP-ESDM DIY dan Bappeda) juga janji segera melakukan pengukuran jalan. Kalau tuntutan lainnya akan dipenuhi secara bertahap," ujarnya.


Untuk memastikan perbaikan jalan tersebut terealisasi, lanjut Maryono, warga setempat memberi tenggat waktu kepada Dinas PUP-ESDM DIY dan Bappeda. Jika sampai tenggat waktu yang diberikan, janji tak kunjung direalisasikan maka warga akan kembali melakukan aksi.

"Kalau sampai ii minggu tidak diperbaiki, kami akan melakukan aksi lagi dengan mendatangi Kantor Dinas PUP-ESDM dan Bappeda," ucapnya.

Sebelumnya sejumlah warga memblokade akses jalan menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Hal itu karena akses jalan tak kunjung diperbaiki dan banyak sampah yang memenuhi badan jalan.

Pantauan detikcom kemarin Senin (1/1), sebuah pohon palem berukuran cukup besar tampak melintang di sekitar gerbang masuk TPST Piyungan. Selain itu, puluhan warga juga tampak berada di sekitar gerbang masuk tersebut.


Maryono, mengatakan bahwa akses jalan sepanjang 750 meter menuju TPST Piyungan yang juga merupakan jalan umum itu rusak.

"Bahkan warga harus memutar kalau mau ke Pasar atau mengantar anaknya Sekolah, dan jaraknya kalau mutar bisa 12 kilometer," tutur Maryono.

Selain jalan rusak, warga juga mengeluhkan tak adanya penerangan di jalan tersebut.

Blokade jalan menuju TPST Piyungan oleh warga ditanggapi pengelola TPST tersebut. Pengelola TPST mengaku sudah berkoordinasi dengan Bina Marga guna dilakukan perbaikan jalan.

"Sudah (Koordinasi), kan PU (Dinas PUP-ESDM) punya Bina Marga, dan Bina Marga sudah saya lapori (Terkait jalan di TOST Piyungan rusak), saya juga sudah usul untuk diaspal atau dicor (Akses jalan yang rusak)," kata Kepala Seksi (Kasie) TPST Piyungan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY, Sarjani saat ditemui di sekitar TPST Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Senin (31/12/2018).

"Karena bab pengaspalan kan bukan ranah saya," imbuhnya.

Disinggung mengenai dua tuntutan warga lainnya yakni penerangan jalan dan pembersihan sampah di pinggir jalan menuju TPST tersebut, Sarjani mengaku belum bisa berbuat banyak. Mengingat ia tidak bisa menjanjikan kedua tuntutan itu terpenuhi.

"Kalau masyarakat nuntut dan saya nggak sanggup gimana? Karena saya nggak punya kuasa penuh juga," ujarnya.

Menurut Sarjani, permasalahan tersebut sudah lama bergulir, bahkan ia telah berkoordinasi dengan Dinas PUP-ESDM DIY guna mendapat solusi. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang kongkrit hingga saat ini.

"Wong masalah ini (jalan rusak, penerangan dan sampah di pinggir jalan) juga sudah dibawa sampai ke Gubernur dan Kepala Dinas (PUP-ESDM)," ujarnya.

"Kalau sampah yang tercecer di pinggir jalan itu karena lahan (TPST Piyungan) sudah overload, gimana tidak? Wong sehari ada 600 ton sampah dan alat-alatnya juga sudah tua," pungkasnya.

Sumber detik.com